Korea : Raksasa Tidur Itu Bernama Indonesia

Istimewa

Tag

, , , ,

Seorang sahabat baik saya asal Korea Selatan Mr. Kim yang juga adalah Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Teknologi di Korsel (sejenis BPPT di Indonesia) sekitar setahun lalu pernah ucapkan kepada saya bahwa Indonesia itu seperti raksasa yang sedang tidur (The Sleeping Giant). Dia ucapkan analogi itu karena melihat potensi luar biasa yang dimiliki Indonesia berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.

Mr. Kim membandingkan Indonesia dengan Korea. Luas Republik Korea Selatan hanya 100.300 km2, dengan penduduk sekitar 50 juta jiwa, bandingkan dengan luas Pulau Jawa 137.000 km2 dengan penduduk 130 juta jiwa. Korea Selatan terletak di Semenanjung Korea dengan kondisi alam yang bergunung dan berbukit. Hanya sekitar 20% dari luas daratannya yang bisa dihuni manusia atau diolah menjadi lahan pertanian. Bertolakbelakang dengan Pulau Jawa yang luas lahan pertanian dan hunian manusianya mencapai 80% dari total luas Pulau Jawa.

Pulau Jawa yang sangat subur dan pernah menjadi lumbung pangan Indonesia itu kini disesaki oleh padatnya manusia, pabrik dan kawasan industri. Lahan pertanian dan perkebunan menyusut drastis. Predikat pulau Jawa sebagai ”Lumbung Pangan Indonesia” pun sudah menghilang.

Korea seperti halnya Taiwan dan Singapore adalah negara yang memiliki luas wilayah daratan sangat kecil. Lahan pertanian Korsel dan Taiwan sangat terbatas. Apalagi Singapore yang malah tidak punya lahan pertanian sama sekali dan kebutuhan pangannya 100% impor. Negara – negara seperti ini sangat iri kepada Indonesia yang luas daratannya hampir 2 juta km2. Imajinasi mengenai apa yang akan dilakukan jika punya negara seluas Indonesia selalu terbayang menari-nari di benak mereka.

Keterbatasan luas daratan menyebabkan Korea, Taiwan dan Singapore mencari cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan rakyatnya. Tumpuan mereka adalah sektor teknologi, jasa keuangan dan pariwisata, perdagangan internasional, industrialisasi dan sebagainya, yang smuanya itu tidak memerlukan lahan / tanah yang luas. Taiwan dan Korsel terkenal sebagai produsen elektronik terkemuka dan terbesar di dunia. Mereka mengungguli dunia barat dalam industri elektronik dan perkapalan. Rahasia kemajuan dan kemakmuran mereka terletak pada ribuan penemuan baru setiap tahun di bidang teknologi tepat guna dan tersedianya industrialisasi untuk semua penemuan baru itu. Luar biasa.

Meski Korea sudah lama menjadi negara maju dan makmur namun mereka tetap ingin dan selalu bermimpi miliki lahan yang luas. Berbagai pembatasan dan hambatan dari sejumlah negara tertentu dimana mereka berinvestasi telah menjadi ancaman serius pada usaha pemerintah Korea untuk menjamin dan mempertahankan kesejahteraan yang telah mereka capai selama ini.

China dan India adalah dua negara tujuan investasi Korea yang terbesar. Di China saja saat ini terdapat lebih 22.000 perusahaan asal Korea. Namun, sejak beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah China, juga India mulai “mempersulit” ribuan perusahaan tersebut dengan menaikan Upah Minimum Karyawan dan selalu berusaha mencuri rahasia teknologi yang digunakan oleh perusahan – perusahaan Korea di sana. Soal reputasi curi mencuri atau bajak membaca teknologi adalah merupakan hobi China yang sudah sangat terkenal di seluruh dunia.

Berbeda dengan China, Taiwan apalagi Jepang, menurut Mr. Kim putra seorang jenderal pada masa Perang Korea (1950-1955), yang juga adalah kakak angkat saya itu, Indonesia merupakan surga bagi investasi Korea. Selama 10 tahun terakhir, Indonesia perlahan – lahan mulai menjadi negara favorit tujuan investasi Korea.

Semua yang ada di Indonesia sangat menyenangkan investor Korea kecuali atas 3 hal, yakni : 1. korupsi dan kebobrokan birokrasi, 2. keterbatasan infrastruktur (listrik, telpon, jalan, pelabuhan dan sejenisnya) serta 3. kemalasan dan kelambanan yang nenjadi sifat umum mayoritas pekerja Indonesia.

Jika tiga hal tadi dapat diatasi oleh pemerintah Indonesia, Mr. Kim ini sangat yakin Indonesia akan menjelma menjadi negara super power terutama di bidang ekonomi. Mengenai hal yang lain, tidak ada yang kurang dari Indonesia. “Tuhan begitu sayang pada negara ini” ujar Mr. Kim suatu saat ketika kami berbincang di sebuah hotel di depan bundaran air mancur HI, Jakarta Pusat pada akhir tahun lalu.

Saking kagum dan tertariknya Mr. Kim itu terhadap Indonesia, dia berkali – kali selalu mengatakan ingin mati dan dikubur di bumi Indonesia. Dari ucapan dan sinar matanya yang tulus, saya percaya pada niatnya tersebut.

Apakah nanti, dalam waktu dekat Indonesia bisa mengatasi 3 penyakit itu ? Apakah nanti Indonesia bisa menjadi raksasa yang terbangun dari tidur panjangnya ? Atau bahkan menjadi raksasa yang menggeliat dan menggetarkan dunia ? Wallahualam Bissawab …Sangat tergantung kesungguhan rakyat dan pemerintah Indonesia sendiri. Semoga. Aamiiiin Ya Rabbilalamin.

Kutipan

KIsah Kasih Korupsi Hatta Rajasa – M Riza Chalid di Petral Bagian 1

Tag

Dalam sebuah diskusi bertema anti korupsi yang diselenggarakan KPK pada tahun 2012 lalu, seorang peserta bertanya siapa orang terkaya di Indonesia dan dari mana kekayaannya itu diperolehnya?

Panelis narasumber diskusi menjawab :”Konglomerat Indonesia terkaya sesungguhnya adalah Muhammad Reza Chalid. Penguasa bisnis migas Indonesia. Mengenai asal kekayaannya apakah dari korupsi atau tidak, kami pikir KPK yang lebih tahu”.

Mayoritas peserta diskusi terlihat bingung karena nama Muhammad Reza Chalid atau Pak Muh, asing di telinga mereka. Mungkin sempat terpikir mereka, narasumber diskusi sekedar bercanda. Harus diakui, sepak terjang Pak Muh di kancah permigasan Indonesia sangat rapih, tertutup rapat dan tak terendus publik. Sangat sulit mencari informasi atau dokumentasi mengenai kegiatan bisnisnya.

Korupsi Zatapi US$ 45 juta

Sebagai penguasa bisnis perminyakan Indonesia, pengaruh Pak Muh di pusat pemerintahan, Cikeas, Kementerian ESDM, Pertamina, SKK Migas dan terutama Petral sungguh luar biasa. Sudah banyak pejabat tinggi negara tumbang disingkirkan karena menghalangi agenda Pak Muh ini. Jenderal Pol. Purn. Sutanto, mantan Kapolri, disebut – sebut dicopot dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Komisaris Pertamina hanya gara – gara menghambat rencana Pak Muh menempatkan kaki tangannya Hanung Budya dan Crisna Damayanto sebagai Direksi Pertamina. Sutanto, selaku Kepala BIN tidak bersedia terbitkan ‘Clearence Letter’ atau surat bersih diri sebagai syarat diloloskan menjadi direksi Pertamina. Sutanto menolak Hanung Budya dan Crisna Damayanto karena keterlibatan mereka dalam korupsi pengadaan BBM impor ‘Zatapi’, yang dilakukan oleh salah perusahaan milik Pak Muh pada Desember 2007.

Awalnya Impor minyak mentah jenis baru, Zatapi, diklaim PERTAMINA berhasil menghemat devisa negara sekitar 3,6 juta dollar AS atau Rp. 40 miliar. Penghematan lumayan besar di tengah gejolak harga minyak mentah dunia saat itu yang menembus angka di atas 100 dollar AS per barel.

Berdasarkan evaluasi tender yang direkayasa, harga minyak mentah Zatapi diklaim lebih murah US$ 6 ketimbang minyak mentah jenis lainnya. Klaim harga lebih murah itu disampaikan anak buah Pak Muh, Irawan Prakoso yang juga menjabat sebagai Managing Director Global Energy Resource Pte Ltd.

Pengadaan minyak mentah jenis baru Zatapi yang diimpor Pertamina pada Desember 2007 sebagai tindak lanjut tender pengadaan BBM Impor yang dimenangkan Gold Manor International Ltd. Global Energy Resource Pte Ltd sendiri merupakan Holding Company (induk perusahaan) dari Gold Manor International Ltd yang melaksanakan impor Zatapi sebanyak 600 ribu barrel bermasalah itu.

Masalah muncul bermula dari Komisi VII DPR RI yang menggelar rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro, pada 18 Februari 2008. DPR mempertanyakan kualitas impor minyak Zatapi sebanyak 600 ribu barel yang dilakukan Pertamina, pada akhir tahun 2007 itu.

Dewan meragukan kualitas BBM merk ZATAPI yang diracik oleh Gold Manor International, Ltd. Selain merupakan jenis minyak baru, Zatapi juga terbukti belum mendapat sertifikasi produk sebagai minyak produk yang layak dipasarkan secara bebas. Pertanyaan DPR kemudian merembet kepada penetapan harga, prosedur, hingga mekanisme penetapan perusahaan pemenang tender.

DPR mencurigai ada yang tidak beres dengan pengadaan minyak Zatapi dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) hak angket BBM, untuk menyelidiki korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengadaan Zatapi. DPR juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit khusus. Hasil pemeriksaan BPK menyebutkan temuan kerugian negara hingga Rp 427 miliar akibat impor minyak Zatapi oleh Gold Manor International Ltd, perusahaan milik Muhammad Reza Chalid.

Kasus korupsi pada impor minyak Zatapi kemudian dilimpahkan ke Polri untuk diproses hukum. Tim penyidik Direktorat III/Tindak pidana korupsi Bareskrim Polri, melakukan penggeladahan di Kantor Pusat Pertamina dan menyita dokumen – dokumen terkait kasus korupsi itu.

Penyidikan Bareskrim Polri berkembang dengan penetapan 5 (lima) tersangka, mereka adalah Crisna Damayanto, selaku Vice President PT Pertamina, Burhanuddin Manajer Pengadaan pada Direktorat Pengelolaan dan juga Ketua Tim lelang, Sofrinaldy selaku Manajer Perencanaan Operasi Direktorat Pengelolaan, dan Heri Purwoko selaku staf rencana operasi pada direktorat pengolaan PT Pertamina. Sedangkan dari Gold Manor Internasional, Polri menetapkan Direktur Utama Schiller Napitupulu sebagai tersangka.

Kelima tersangka dijerat pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 junto UU 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Meski sudah menetapkan 5 tersangka dalam korupsi merugikan negara US$ 45 juta, kasus korupsi ini kemudian dipetieskan tanpa diketahui alasannya sampai sekarang. Apakah kasus korupsi Zatapi sudah dihentikan secara resmi melalui SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) ? Jika sudah SP3, apa dasarnya ? Apakah pernah dieksaminasi penerbitan SP3 kasus korupsi Zatapi itu ? Jika belum, kenapa?

Kepala BIN dan Direktur Utama Pertamina Dipecat

Itu sebabnya, Jenderal Polisi Purn. Sutanto sebagai mantan Kapolri yang mengetahui persis kasus korupsi itu, ketika menjabat sebagai Kepala BIN menolak memberikan ‘Clearence Letter’ terhadap Crisna Damayanto tersangka korupsi Zatapi dan Hanung Budya yang dinilainya sudah terkooptasi Muhammad Reza Chalid, pemilik Gold Manor International Ltd, penguasa bisnis migas Indonesia.

Sikap tegas Sutanto terhadap Pak Muh dan kaki tangannya menyebabkan serangan balik dari Pak Muh terhadap Sutanto. Hasilnya, Sutanto diberhentikan dari Kepala BIN dan Komisaris Pertamina. Tidak dapat dipungkiri peran besar Pak Muh dalam pemecatan Sutanto itu.

Muhammad Reza Chalid (MRC) memiliki hubungan khusus dengan semua presiden Indonesia, lama dibina dan dibesarkan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (mantan Menteri ESDM RI selama 10 tahun), dekat dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, membina hubungan istimewa dengan SBY sejak beliau menjabat Menteri ESDM pada tahun 1999-2002. Pak Muh atau MRC mengenal baik Jenderal Pramono Edhie Wibowo sejak beliau menjabat Wadanjen Koppasus. Dengan relasi kelas VVIP (very very important person) di republik ini, Pak Muh leluasa membangun kekaisaran bisnis migasnya dan menyingkirkan semua lawan politik atau musuh bisnisnya.

Tidak hanya Jenderal Sutanto yang jadi korban terpelanting jatuh disikat Muhammad Reza Chalid. Direktur Utama Pertamina, Ari Soemarno dipecat dari jabatannya gara – gara berencana memindahkan kantor pusat dan kantor operasional Petral (Pertamina Energy Trading Ltd) anak perusahaan Pertamina yang ditugaskan khusus untuk pengadaan BBM kebutuhan dalam negeri.

Direktur Utama Pertamina Arie Sumarno (2006-2009) berencana memindahkan kantor pusat Petral dari Hongkong ke Jakarta, dan memindahkan kantor cabang operasional dari Singapura ke Batam. Tidak hanya itu, Ari bermaksud mengubah sistem PSC (Pertamina Supply Chain) yang sudah lama diterapkan di Pertamina. Hasilnya, Ari dicopot dari jabatannya. Siapa saja yang coba – coba berani otak atik Petral dan PSC Pasti disingkirkan oleh MRC alias Pak Muh.

Kekuasaan Pak Muh di Petral dan Pertamina mutlak dan absolut. Direksi Petral dan Pertamina ditentukan oleh Pak Muh sepenunnya. Mereka hanya boneka Pak Muh saja di Pertamina dan Petral. Bekerja untuk dan demi kepentingan Pak Muh selaku mesin uang dan ATM raksasa berjalan setiap penguasa republik ini. (To be continued).

Kapolri Bambang Hendarso Danuri, mengungkapkan, sejak proses awal sampai terjadinya pembelian, bukti-bukti permulaan terjadinya penyimpangan sudah ditemukan. Keyakinan inilah yang membuat pihak kepolisian menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor Zatapi. Kepolisian masih terus mengusut kasus impor.

Menurut Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Drs. Abubakar Nataprawira, SH, saat dimintai konfirmasi majalah TAMBANG (Jumat, 7/11/2008), belum ada perkembangan lebih lanjut soal kasus ini. “ Belum ada perkembangan lebih lanjut, masih empat orang yang ditahan dan dicekal,” terangnya. Soal 61 dokumen yang berhasil digeledah dikantor pusat Pertamina, lanjut Abubakar, masih terus diteliti, untuk diproses lebih lanjut.

Dalam berbagai kesempatan, menepis isu gonjang-ganjing minyak Zatapi, Direktur Utama Pertamina, Ari H. Soemarno, selalu mengatakan bahwa pembelian minyak mentah jenis baru tersebut sudah melalaui prosedur yang semestinya. Dari hitung-hitungan Pertamina, justru mampu melakukan penghematan US$3,24 juta, karena Zatapi lebih murah US$ 5,5 per barel.

Dalam konferensi pers yang digelar Pertamina (27/10/2008) lalu, Pertamina melalui, Kepala Hukum Korporatnya, Genades Panjaitan, mengungkapkan, keputusan membeli minyak mentah Zatapi tersebut merupakan keputusan bisnis biasa yang tidak melanggar peraturan perusahaan atau menyebabkan kerugian negara.

Dalam jumpa pers tersebut, Genades yang didampingi, Vice Presiden Communications Pertamina, Anang Noor, mengungkapkan bagaimana proses pembelian minyak mentah yang kerap terjadi di dunia migas. Ada dua tahapan pembelian minyak mentah, yakni tahap tehnis dan kedua tender.

Pada tahapan teknis, melakukan identifikasi komponen minyak mentah, Dalam tahap ini, pemasok minyak dan gas memberikan informasi spesifikasi minyak mentah ke pertamina yang kemudian dimasukan dalam data base Pertamina. Data base inilah, kumpulan data teknis minyak mentah yang akan digunakan sebagai acuan dalam proses tender.

Sementara tahap tender, Pertamina menyeleksi penawaran minyak mentah dari pemasok. Para pemsok bisa menawarkan lebih dari satu jenis minyak mentah. Perusahaan pelat merah inipun kemudian melakukan evaluasi, apakah minyak mentah tersebut memenuhi persyaratan tender, dengan mengacu pada data base yang sudah dimiliki.

Minyak mentah yang ditawarkan, dievalusi berdasarkan tipe minyak mentah yang diberikan dan kesesuain harga dengan Harga Penentuan Sendiri (HPS). HPS dibuat untuk tiap jenis minyak mentah disertai biaya transportasi dan minyak mentah yang ditawarkan.

Untuk kasus Zatapi, menurut Gandes, Pertamina meminta penilaian dari tim ahli, mengenai kualitas minyak mentah di tahap teknis. Dengan penuh kehati-hatian, lanjutnya, pertamina menyikapi informasi tentang kualitas Zatapi yang diberikan pemsok. Pada Oktober 2007, informasi tentang Zatapi dimasukan dalam database sementara piranti lunak GRMPTS (Generalized Refining Transportation Marketing Planning System).

GRMPTS, merupakan program linier untuk mengevaluasi kecocokan minyak mentah di kilang minyak pertamina. Sesuai panduan operasi pertamina, campuran minyak mentah yang terdaftar di GRMPTS, dapat ikut tender.“Panduan operasi teknis, hanya membantu pengambilan keputusan, bukan aturan atau persyaratan hukum publik,” jelas Genades. “Zatapi dievaluasi secara hati-hati dan Zatapi memiliki specifikasi memenuhi syarat,” Genandes menambahkan.

Lebih jauh Genades, menjelaskan, pada Desember 2007, Pertamina mengundang 27 pemasok untuk ikut tender pengadaan minyak mentah. 9 pemasok kemudian memasukan penawaran yang terdiri dari 18 kargo. Tender pertamina, jelasnya lagi, melibatkan evaluasi harga, kuantitas dan kehandalan pasokan minyak yang ditawarkan untuk dibeli. Minyak mentah Zatapi adalah salah satu dari 18 kargo penawaran yang masuk.

Berdasarkan analisis perbandingan menggunakan GRMPTS, pada 12 Desember 2007, terpilih empat pemenang tender, yakni Zatapi, Kikeh, Seria dan Bebatik. Minyak mentah 4 pememang tender tersebut akan diolah pada bulan Februari 2008. Minyak Zatapi, racikan Gold Miner, menurut Pertamina, seperti diungkapkan Genades, lebih murah dari yang lainnya, dan memberikan maximum Gross Product Worth (GPW) kepada perusahaan (pertamina). Kemudian Pertamina memutuskan membeli 2,4 juta barel, termasuk 600 ribu barel minyak Zatapi.

Pada Februari 2008, minyak Zatapi tiba di kilang Cilacap, dengan total kiriman 596 ribu barel dari jumlah yang direncanakan sebesar 600 ribu barel. Menurut pihak Pertamina, perbedaan volume mutan merupakan hal biasa. Pertamainapun, hanya membayar sesuai jumlah yang terkirim.

Pada 15 Februari hingga 1 Maret 2008, minyak Zatapi diujicoba di kilang Cilacap. Dan hasilnya, menurut Pertamina, sangat kompetitif dengan dampak bagus dan sesuai dengan pengilangan.

Sebuah majalah berita mingguan, yang menulis lengkap soal cerita Zatapi, bahwa kejanggalan yang paling mencolok dari proses tender Zatapi adalah, proses pembeliannya justru tidak menyertakan dua dokumen penting yang seharusnya diikutsertakan oleh Gold Manor, Certificate of Origin dan crude oil assay. Data crude oil assay, baru keluar, sebulan setelah tender. Padahal data tersebut cukup penting untuk mengetahui kecocokan minyak dengan kilang, juga mahal-tidaknya harga jual.

Gold Manor mapun Pertamina mengungkapkan, Zatapi merupakan hasil percampuran minyak Dar Blend dari Sudan dengan NWSC dan Stybarrow dari Australia. Beberapa anggota Dewan di Parlemen mempertanyaan keabsahan ini, karena Stybarrow pertama kali dikapalkan pada pertengahan Desember 2007, bertepatan dengan saat tender. Ini artinya Zatapi yang mengandung Stybarrow sudah lolos uji laboratorium sebelum diikutkan dalam tender.

Inilah bagian dari pertanyaan besar, mungkinkah ada “main mata”, sehingga Gold Manor, bisa lolos tender dan keluar menjadi salah satu pemenang. Belum lagi soal permodalan Gold Manor. Perusahaan dagang minyak yang berinduk di British Virgin Islands ini dua tahun lalu modalnya cuma US$ 3,5 juta atau sekitar Rp 34 miliar–seperlima belas modal minimal yang dipersyaratkan bagi peserta tender. Jumlah itu pun jauh di bawah nilai transaksi Zatapi yang lebih dari setengah triliun rupiah.

Pertamina Unit Pengolahan IV Cilacap merupakan salah satu dari 7 jajaran unit pengolahan yang memiliki kapasitas produksi terbesar yakni 548.000 barrel/hari,[rujukan?] dan terlengkap jenis produknya.[rujukan?] Kilang ini bernilai strategis karena memasok 44% kebutuhan BBM nasional atau 75% kebutuhan BBM di Pulau Jawa.[rujukan?] Selain itu kilang ini merupakan satu-satunya kilang di tanah air saat ini yang memproduksi aspal dan base oil.[rujukan?]
Kilang Unit Pengolahan IV terdiri dari:
1. Fuel Oil Complex (FOC) I, dan Lube Oil Complex (LOC) I.
2. Fuel Oil Complex (FOC) II, dan Lube Oil Complex (LOC) II, serta Lube Oil Complex III yang dibangun bersamaan dengan Debottlenecking (1998/1999).
3. Kilang Petrokimia Paraxylene.
Daftar isi [sembunyikan]
1 Kilang Minyak I /Fuel Oil Complex I(FOC I)
2 Kilang Minyak II /Fuel Oil Complex II(FOC II)
3 Kilang Paraxylene
4 Produk Non BBM
4.1 LPG
4.2 Naphtha
4.3 Aspal (Asphalt)
4.4 Heavy Aromate
4.5 Lube Base Oil
4.6 Low Sulphur Waxy Residue (LSWR)
4.7 Minarex (Pertamina Extract)
4.8 Parafinic Oil
4.9 Toluene
5 Produk BBM (Bahan Bakar Minyak)
5.1 Bensin Premium
5.2 Solar/Gasoil (HSD: High Speed Diesel)
5.3 Avtur/Avgas
5.4 Kerosene
5.5 IDF (Industrial Diesel Fuel)
5.6 IFO (Industrial Fuel Oil)
6 Kebakaran Kilang Minyak Pertamina RU IV Cilacap
7 Referensi
8 Pranala luar
Kilang Minyak I /Fuel Oil Complex I(FOC I)[sunting]

Kilang Minyak I dibangun tahun 1974 dengan kapasitas semula 100.000 barrel/hari. Kilang Minyak I ini beroperasi sejak diresmikan Presiden RI tanggal 24 Agustus 1976. Sejalan dengan peningkatan kebutuhan konsumen, tahun 1998/1999 ditingkatkan kapasitasnya melalui Debottlenecking project sehingga menjadi 218.000 barrel/hari. Kilang ini dirancang untuk memproses bahan baku minyak mentah (crude oil) dari Timur Tengah, dengan maksud selain mendapatkan BBM (bahan bakar minyak)sekaligus untuk mendapatkan produk NBM (Non BBM) seperti bahan dasar minyak pelumas (lube oil base) dan aspal (bitumen), mengingat karakter minyak mentah dari dalam negeri tidak ekonomis untuk produksi dimaksud.
Kilang Minyak II /Fuel Oil Complex II(FOC II)[sunting]

Kilang Minyak II dibangun tahun 1981, dengan pertimbangan untuk pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri yang terus meningkat. Kilang yang mulai beroperasi 4 Agustus 1983 memiliki kapasitas awal 220.000 barrel/hari. Mengingat laju peningkatan kebutuhan BBM ditanah air, sejalan dengan proyek peningkatan kapasitas (debottlenecking) pada tahun 1998/1999, maka kapasitasnya juga ditingkatkan menjadi 230.000 barrel/hari. Kilang ini mengolah minyak mentah “cocktail” yaitu minyak campuran, tidak saja dari dalam negeri juga di impor dari luar negeri.
Lube Base Oil diproduksi oleh Lube Oil Complex I & II. produk ini kemudian dicampur dengan additive untuk menjadi pelumas seperti “Mesran”, dan produk lain yang sejenis yang dapat ditemui dipasaran.
Dengan peningkatan capasitas melalui proyek Debottlenecking (1998/1999), maka dibangun Lube Oil Complex III (LOC III), sehingga kapasitas bertambah dari 225000 ton/tahun menjadi 428 ton/tahun.
Kilang Paraxylene[sunting]

Kilang Paraxylene Cilacap dibangun tahun 1988 dan mulai beroperasi tanggal 20 Desember 1990. Total kapasitas produksi adalah 590000 ton/tahun terdiri dari produk-produk: Paraxylene, Benzene, LPG, Rafinate, Heavy Aromate, dan Fuel Gas. Pada saat pembangunanya, produk kilang ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bahan baku aromatik(setengah jadi) untuk kilang UP III Plaju, disamping untuk export. Namun semua produk benzene hanya untuk diexport, sedang produk lain untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Produk Non BBM[sunting]

LPG[sunting]
Naphtha[sunting]
Aspal (Asphalt)[sunting]
Aspal diproduksi oleh Kilang LOC I/II/III, dihasilkan oleh jenis Crude Oil jenis Asphaltic berbentuk semisolid, bersifat Non Metalik, larut dalam CS2 (Carbon Disulphide), mempunyai sifat waterproofing dan adhesive. Di Indonesia hanya Pertamina Unit Pengolahan IV Cilacap yang dapat menghasilkan Asphalt dari minyak bumi. Setelah selesainya proyek Debottlenecking maka produksi aspal meningkat dari 520 kiloton/tahun menjadi 720 kiloton/tahun. Jenis aspal yang diproduksi adalah Penetrasi 60/70 dan Penetrasi 80/100.
Heavy Aromate[sunting]
Heavy Aromate adalah produk sampingan yang diproduksi oleh unit Naptha Hydro Treater. Heavy Aromate digunakan sebagai bahan solvent.
Lube Base Oil[sunting]
Lube Base Oil adalah bahan baku pelumas atau disebut pelumas dasar, diproduksi oleh MEK Dewaxing Unit (MDU) I, II, dan III dalam bentuk cair. Lube Base oil digunakan sebagai bahan baku minyak pelumas berbagai jenis permesinan baik berat maupun ringan. Selain itu lube base oil juga digunakan untuk bahan kosmetika.
Low Sulphur Waxy Residue (LSWR)[sunting]
Low Sulphur Waxy Residue (LSWR) merupakan bottom produk dari Crude Distilling Unit (FOC II). LSWR digunakan sebagai bahan baku untuk diproses lebih lanjut menjadi berbagai produk BBM dan NBM, disamping dapat dimanfaatkan sebagai minyak bakar untuk pemanas di negara-negara bersuhu dingin.
Minarex (Pertamina Extract)[sunting]
Seperti telah diketahui bahwa crude oil (minyak mentah /minyak bumi), dapat menghasilkan bermacam jenis produk, tidak hanya produk BBM tetapi juga produk non BBM serta produk petrokimia.
Proses ekstraksi dari LOC I,II&III tidak hanya menghasilkan base oil, parafinic, asphalt dan IFO (Industrial Fuel Oil), tetapi juga menghasilkan produk hasil ekstraksi yang diberi nama Minarex (Pertamina Extract). Minarex dapat digunakan untuk proses industri pada industri karet seperti ban dan tinta cetak, karena dapat
memperbaiki proses pelunakan dan pemekaran karet.
menurunkan kekentalan komponen karet.
Parafinic Oil[sunting]
Paraffinic oil adalah proccessing oil dari jenis Paraffinic dengan komposisi Paraffinic Hydrocarbon, Nepthenic, dan sedikit Aromatic Hydrocarbon. Paraffinic oil pada umumnya digunakan sebagai proccessing oil pada produk karet yang berwarna terang yaitu sebagai
bahan kimia pembantu pada industri penghasil barang karet seperti ban kendaraan bermotor, tali kipas, suku cadang kendaraan.
proccessing oil dan extender untuk polymer karet alam dan karet sintesis.
base oil untuk tinta cetak.
Toluene[sunting]
Toluene diproduksi dalam bentuk cair. Toluene digunakan sebagai bahan baku TNT, solvent, pewarna, pembuat resin. Juga untuk bahan parfum, pembuat plasticizer dan obat-obatan.
Produk BBM (Bahan Bakar Minyak)[sunting]

Bensin Premium[sunting]
Premium adalah bahan bakar minyak jenis distilat berwarna kekuningan yang jernih. Warna kuning tersebut akibat adanya zat pewarna tambahan (dye). Penggunaan premium pada umumnya adalah

Irawan mengatakan, landed price minyak mentah Zatapi hanya sekitar 90 dollar AS per barrel, sedangkan minyak mentah

Petral atau Pertamina Energy Trading Limited adalah anak usaha PT Pertamina (Persero) yang menangani impor BBM dan minyak mentah. Petral, yang berkantor pusat di Hongkong dan kantor operasional di Singapura, pada awalnya merupakan perusahaan joint venture antara Pertamina dan Perta Group, sebuah perusahan Amerika Serikat.

Pada Semptember 1998, Pertamina mengakusisi seluruh saham Perta Group dan pada Maret 2001 Pertamina menjadikan Petral sebagai anak perusahaan yang menangani impor BBM untuk kebutuhan domestik Indonesia

Sebelum Petral diakusisi Pertamina dan ditunjuk tangani impor BBM, untuk memenuhi kebutuhan domestik Indonesia, impor BBM ditangani sebuah direktorat di Pertamina, tetapi karena sarat intervensi dari berbagai kalangan, kewenangan impor BBM dialihkan pemerintah ke Petral.

Pemilihan kantor pusat Petral di Hongkong memang diakui sebagai kekeliruan, namun untuk memindahkan kantor pusat ke luar Hongkong, Pertamina enggan dengan alasan CO (coorpotare ordonance) Penempatan kantor Petral di Singapura, kata Dahlan, juga mempertimbangkan segi hukum. Singapura dianggap memiliki sitem hukum yang baik sehingga bisa mengurangi intervensi.

Namun saat ini ada beberapa pihak yang menyebut Petral sebagai tempat penyelewengan impor BBM. Karena itulah beberapa waktu lalu Dahlan menyarankan agar Petral dibubarkan supaya tak mengganggu citra Pertamina sebagai perusahaan yang menerapkan manajemen profesional.

Kementerian Badan Usaha Milik negara (BUMN) masih perlu mencari cara untuk mengimpor bahan bakar minyak (BBM) jika PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) jadi dibubarkan. Ia enggan jika penanganan impor kembali dilakukan sendiri oleh Pertamina karena terlalu rawan.

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina, Mochamad Harun, mengatakan tuduhan itu tak berdasarkan fakta. Harun mengatakan setiap tahun keuangan Petral selalu diaudit.

“Tahun 2011 berhasil menghemat biaya pengadaan BBM hingga US$ 280 juta,” kata Harun. Selain itu anak usaha Peryamina itu juga berhasil membukukan laba US$ 47,5 juta tahun lalu.

Harun menilai tuduhan terhadap Petral terlalu dipolitisir. Selain itu tuduhan Petral membeli 800 ribu barel minyak perhari dari Pertamina tak masuk akal. “Produksi Pertamina saja hanya 500 ribu barel per hari,” katanya.

ALUNAN tembang yang dilantunkan Krisdayanti menyemarakkan perhelatan Pertamina Press Awards di Assembly Hall Jakarta Hilton Convention Center, Sabtu pekan lalu. Direktur Utama Pertamina, Ariffi Nawawi, bersama jajaran direksi BUMN kuda laut itu, duduk di barisan paling depan. Mereka tampak sumringah menonton suguhan hiburan yang juga dimeriahkan humor segar P Project.

Sejumlah pejabat Kementerian BUMN, anggota DPR, wartawan, dan ratusan tamu undangan menghadiri acara Pertamina yang memberi penghargaan kepada insan pers itu. Ariffi hanyut dalam acara tersebut. Ketika GATRA mencoba mengonfirmasikan kasus Petral, ia berulang kali menolak. “Jangan-jangan,” katanya. Direktur Hilir Pertamina, Harry Purnomo, ikut menyela. “Ini lagi launching, kita bicara launching saja,” katanya.

Petral, kependekan dari Pertamina Energy Trading Limited, memang lagi jadi tema. Anak perusahaan Pertamina di Singapura itu, sejak pekan lalu, ramai diberitakan media massa karena kebobolan duit US$ 8,25 juta.

Kasus ini menambah panjang daftar penjarahan terhadap BUMN perminyakan beraset lebih dari Rp 100 trilyun itu. Banyak tangan kotor yang ditengarai ikut mengeruk duit Pertamina. Caranya macam-macam. Yang paling sering adalah menggembungkan nilai proyek, seperti kasus Kilang Balongan, yang hingga kini perkaranya masih berkubang di Gedung Kejaksaan.

Pembobolan Petral mencuat ke permukaan, setelah Ariffi Nawawi membeberkan pekara itu dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Rabu pekan lalu. Raibnya fulus Petral, menurut Ariffi, berawal dari adanya transaksi derivatif, berupa jual-beli minyak mentah dengan perusahaan di Singapura. Jangka waktunya enam bulan. Petral menjaminkan US$ 9 juta di sebuah bank di Singapura. Selama transaksi, kurs rupiah menguat terhadap dolar.

Selisih duit yang seharusnya disetor ke kocek Petral justru diberikan ke perusahaan di Singapura tadi. Hingga kini, kata Ariffi, Pertamina tak mengetahui ke mana duit itu mengalir. “Ada oknum yang memalsukan tanda tangan direksi sehingga dana bisa cair,” ujar Ariffi. Perkaranya, katanya, sudah dilaporkan ke polisi Singapura.

Namun, penelusuran GATRA menemukan versi lain pembobolan Petral. Laporan Audit Internal Pertamina bertanggal 23 Oktober 2003 memaparkan kronologi dan kesimpulan kasus Petral. Dokumen yang dibuat pada masa Pertamina dipimpin Baihaqi Hakim ini juga dilengkapi hasil pemeriksaan terhadap petinggi perusahaan yang dianggap tahu perkara tersebut.

Tercatat empat eksekutif Petral diperiksa Tim Pemeriksa Pertamina. Mereka adalah Soekono Wahjoe (Direktur Utama Petral hingga September 2003), Zainul Ariefin (Direktur Keuangan Petral hingga September 2003), Muchsin Bahar (Komisaris Utama Petral), dan Burhanuddin Hasan (Komisaris Petral). Beberapa pegawai Petral, dari manajer hingga sekretaris, juga diperiksa. Tim audit itu beranggotakan lima orang, diketuai Hari Subagya dengan pengawas Sumi Harjono.

Pencurian deposito Petral sebenarnya sudah terendus pada akhir Juni 2002. “Waktu itu, saya minta dilakukan investigasi,” kata Ainun Naim, mantan Direktur Keuangan Pertamina, kepada GATRA. Doktor ekonomi lulusan Temple University, Amerika Serikat, ini curiga, karena perintah pemindahan US$ 9 juta duit Petral dari Credit Suisse Singapore Branch ke rekening Pertamina di BNI Gambir, Jakarta, ditolak bank.

Ainun minta duit itu ditransfer karena sudah ngendon di Credit Suisse selama lima bulan. Sedangkan fasilitas kredit yang dijanjikan tak kunjung cair. Demikian juga ketika perintah yang sama diulang pada Agustus 2002. Hasilnya tetap nihil. Kemudian investigasi dilanjutkan secara resmi dengan membentukan Tim Pemeriksa Petral, berdasar surat keputusan Direktur Utama Pertamina Baihaqi Hakim pada Juli 2003.

Deposito Petral sebesar US$ 9 juta di Credit Suisse itu awalnya disetor pada 15 Februari 2002, sebagai jaminan pemberian fasilitas kredit dari bank. Perusahaan minyak ini juga mendepositokan uangnya, antara lain, di Sumitomo Bank, BNP Paribas Hong Kong, dan Bank Mandiri, dengan tujuan sama. Dari bank-bank lain, pendanaan mengalir lancar. Tapi, tak sepeser pun dana mengucur dari Credit Suisse.

Perkongsian Petral dengan Credit Suisse bermula dari perkenalan Zainul Ariefin, Direktur Keuangan Petral ketika itu, dengan Lim Chee Chien, Asisten Direktur Kredit Credit Suisse yang kini tak lagi menjabat. Keduanya dipertemukan Dedy H. Garna, pemilik Aceasia Commercial Enterprises Ltd –perusahaan yang terdaftar di British Virgin Islands pada 18 Juni 2001.

Zainul bahkan pernah bertandang ke rumah Dedy di Bandung, ketika pengusaha “kota kembang” itu menikahkan anaknya pada 2002. Zainul juga mengenalkan Dedy pada Soekono Wahjoe, ketika itu Direktur Utama Petral.

Dalam dokumen pemeriksaan Tim Audit Internal Pertamina disebutkan, Soekono menyatakan pernah mengunjungi rumah Dedy. Ia menyebut nama Boediono, yang menemaninya selama di Bandung. Boediono adalah pengusaha yang dikenal punya hubungan akrab dengan sejumlah direksi Pertamina. Tapi, ketika dihubungi GATRA, Boediono mengaku tak tahu-menahu soal pertemuan Dedy dengan Soekono itu. “Nggak, nggak ada itu,” katanya, singkat.

Aceasia sempat menawarkan dana US$ 40 juta untuk Petral. Namun, Soekono Wahjoe tak berminat. Kemudian Dedy menggandeng Lim Chee Chien menawarkan dana dari Credit Suisse, dengan syarat ada jaminan US$ 9 juta tadi. Petral kepincut. Menurut penelusuran auditor, Aceasia sangat berperan dalam perkongsian antara Petral dan Credit Suisse.

Zainul lalu mentransfer US$ 9 juta dari rekening Petral di BNP Paribas Hong Kong ke Credit Suisse Singapore. Tiga hari kemudian, perjanjian pemberian fasilitas kredit untuk Petral diteken. Petral diwakili Soekono Wahjoe dan Zainul Ariefin. Credit Suisse diwakili Phillipe Mettraux dan Joseph Sim.

Pada kesempatan itu, ikut ditandatangani pula dokumen board of resolution, yang memperluas kerja sama kredit hingga mencakup pertukaran devisa dan penarikan tunai. Bila penarikan duit dilakukan, Petral akan berutang sejumlah duit yang ditarik, sementara duit jaminan masih sebagai deposito. Sesuai dengan perjanjian itu, baik Zainul maupun Soekono berwenang melakukan transaksi tanpa persetujuan dewan komisaris.

Inilah yang jadi pangkal persoalan. Menurut Muchsin Bahar, sebagaimana tertuang dari pemeriksaan terhadapnya, board of resolution yang menyetujui perluasan kerja sama kredit di luar bisnis inti Petral itu harusnya ditandatangani lebih dulu oleh dewan komisaris. Karena belum ada, seharusnya direksi Petral menarik board of resolution itu. Tapi tak dilakukan.

Burhanuddin Hasan, komisaris sewaktu kasus itu terjadi, mengaku hanya tahu sedikit ihwal kasus Petral ini. Tapi, ia tak mau bicara kepada GATRA. Di manajemen Petral yang baru, Burhanuddin masih menjadi komisaris.

Dedy dan Lim Chee Chien yang paham dengan kebijakan pencairan dana itu kemudian memanfaatkan situasi. Mereka, berdasar versi audit, memalsu tanda tangan komisaris Petral pada dokumen board of resolution. Perintah pencairan duit US$ 8 juta dari rekening Petral untuk dipindahkan ke Aceasia di Credit Suisse, dengan memalsu tanda tangan Zainul, lalu dibuat. Perintah itu tak menggunakan kop surat resmi.

Selanjutnya, laporan rekening bulanan Petral di Credit Suisse yang seharusnya dikirim ke kantor dilayangkan ke rumah Zainul Ariefin di Peck Hay Road, Singapura. Zainul mempertanyakan hal itu kepada Dedy H. Garna. Pengusaha ini memberi alasan Petral akan pindah kantor, sehingga korespondensi dialamatkan ke rumah Zainul. Direktur Keuangan Petral itu tak keberatan.

Karena duit sudah dipindah ke Aceasia, posisi keuangan Petral berubah. Petral kini punya deposito US$ 9 juta, sekaligus utang ke Credit Suisse US$ 8 juta. “Pada laporan bulan Maret, utang itu muncul,” kata Zainul, sebagaimana disebut dalam dokumen audit Pertamina. Sebenarnya kondisi itu terjadi sejak Februari.

Kepada tim audit, Zainul menyatakan tak tahu alasan munculnya utang di laporan rekening Petral dari bank. Sehingga ia tak melaporkan posisi utang itu dalam laporan bulanan. Zainul mengaku pernah menanyakan hal itu kepada Credit Suisse. Dijawab Lim Chee Chien, bank tak bisa mengungkapkan soal itu.

Dalam laporan kas bulanan pada Juni 2002, posisi utang itu juga tak dicantumkan. Untuk menunjukkan seolah-olah ada transfer –setelah ada perintah dari Ainun– dalam laporan posisi kas Petral 24-28 Juni 2002, ditulis uang di Credit Suisse sudah dipindahkan ke BNI Gambir. Jumlahnya US$ 8,9 juta. Sehingga saldo Petral di BNI menjadi US$ 19,7 juta. Padahal, rekening korannya di BNI Gambir hanya US$ 10,86 juta ketika itu. Artinya, pemindahan dana itu fiktif belaka.

Zainul Ariefin mengaku menerima pesan “khusus” dari Pertamina Jakarta. Isinya, kalau ada kontrak kerja sama dengan Aceasia, duit Petral boleh dipertahankan di Singapura. Jika tak ada kontrak, rekening di Credit Suisse harus ditutup. Tapi, Zainul tak ingat nama sang pemberi pesan.

Berbekal “masukan” tadi, Zainul mengontak Dedy dan mendesaknya agar membuat kontrak kerja sama. “Kami ingin uang tetap di Singapura,” katanya. Sebab, menurut dia, menggunakan fulus di Singapura untuk bisnis Petral lebih mudah dibandingkan dengan memakai dana dari Jakarta.

Kontrak kerja sama pengelolaan duit Petral oleh Aceasia kemudian diteken Zainul dan Dedy Garna pada 12 Agustus 2002. Surat berlaku surut sejak 27 Februari 2002 atau sehari setelah pemindahan rekening Petral ke Aceasia. Pemberlakukan perjanjian secara surut ini, menurut Zainul, untuk memberikan keuntungan kepada Petral, karena deposito sudah ada sejak Februari.

Penandatanganan perjanjian tersebut, masih kata Zainul, tak diberitahukan kepada Soekono Wahjoe. “Kata dia, tanda tangan saya sudah cukup karena nanti juga bisa diubah,” katanya. Dalam kontrak itu disebutkan, Aceasia menjadi pengelola US$ 8 juta duit Petral di Credit Suisse. Sebagai imbalannya, Petral mendapat bunga investasi US$ 900.000 sampai saat jatuh tempo.

Pada perjanjian itu juga disebutkan, jatuh tempo pembayaran pokok investasi dan bunga kepada Petral pada 14 Maret 2003. Aceasia ternyata wanprestasi. Tim audit berkesimpulan, tindakan Zainul telah melampaui wewenang jabatannya. Ia meneken kontrak perjanjian dengan pihak di luar Petral, tanpa persetujuan tertulis Direktur Utama Petral. Belakangan, Zainul memang memberitahu Soekono, tapi sudah terlambat.

Petral juga menghadapi masalah lain, yakni membayar utang US$ 8 juta yang tercatat di buku Credit Suisse yang jatuh tempo pada 10 April 2003. Sehari sebelumnya, manajemen Petral berunding di kantor Petral untuk menyelesaikan kasus ini. Masukannya ada dua. Pertama, menutup rekening Petral di Credit Suisse. Kedua, utang ditutup dengan deposito Petral yang ada di bank tersebut.

Mereka memilih opsi kedua. Pilihan inilah yang menyebabkan Petral menanggung rugi US$ 8 juta, ditambah bunga investasi yang seharusnya diterima Petral sebesar US$ 250.000. Langkah ini dinilai tim audit bisa melemahkan posisi Petral. Sebab, dengan cara itu, berarti Petral mengakui utang.

Zainul lalu menghubungi Joseph Sim dari Credit Suisse. Ia ingin tahu penyebab munculnya utang US$ 8 juta. Ia juga menanyakan adakah duit yang ditransfer dari rekening Petral. Joseph mengiyakan. Ia menyebutkan, transfer terjadi pada 26 Februari 2002. “Saya shock dan tak percaya ada yang berbuat aniaya seperti itu,” kata Zainul kepada tim audit. Joseph juga memberitahu, perintah transfer itu atas nama Zainul.

Direktur Keuangan Petral itu lantas minta Joseph mengirimkan dokumen perintah transfer tersebut. Meski tanda tangan di dokumen mirip dengan tekenannya, ia merasa tak pernah menorehkannya. Akhirnya, pada 17 April 2003, Zainul melaporkan kasus ini ke polisi.

Dokumen transfer yang berisi tanda tangan Zainul diserahkan ke Health Security Authority Singapura untuk diteliti keasliannya. Hasilnya dinyatakan palsu. Karena “bodong”, Petral beranggapan pemindahan duit ke rekening Aceasia tak sah. Namun, bank hingga kini belum mau mengembalikan duit Petral itu.

Dedy Garna, yang diduga punya andil penting dalam pembobolan duit Petral, belum jelas keberadaannya. Penelusuran GATRA untuk mencarinya belum membuahkan hasil. Walau begitu, Zainul, seperti dinyatakan kepada tim audit, optimistis Petral bakal bisa menarik duitnya. Begitu juga Soekono Wahjoe. “Kami hanya minta tanggung jawab bank yang telah mengeluarkan uang dengan tak hati-hati,” katanya.

Ia menyerahkan penyelesaian perkara dengan pihak Aceasia kepada kepolisian Singapura. Pada 16 Desember 2003, Petral menuntut Credit Suisse ke pengadilan Singapura. Harapannya, duit segera kembali ke kocek Petral. Sehingga wajah Petral yang kini murung segera berubah sumringah, seperti pejabat Pertamina ketika mendengarkan suara Krisdayanti.

Irwan Andri Atmanto, Astari Yanuarti, dan Rachmat Hidayat
[Laporan Utama, GATRA, Edisi 7 Beredar Jumat 27 Desember 2003]

Isu korupsi seputar penjualan Minyak anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Ltd ( PT Petral )kembali menjadi bola panas. Isu ini memang sudah lama digemboskan ke publik, tetapi tak jelas eksekusinya. Desakan pengusutan korupsi Petral ini pertama kali keluar dari mulut Ketua DPR RI Marzuki Alie tanggal 22/2/2012 lalu. Marzuki meminta pemerintah mengevaluasi PT Petral yang diduga melakukan penyelewengan tender minyak. PT Petral diduga telah merugikan negara dengan membeli minyak tanpa tender dari Pertamina sebanyak 800 ribu perbarel setiap hari. Diduga total minyak yang dibeli Petral mencapai USD 18 miliar per tahun.

Menurut Marzuki, praktik-praktik yang dilakukan oleh PT Petral terkait ekspor-impor minyak mentah atas kerjasama dengan PT Pertamina itu melanggar ketentuan hukum soal pengadaan tender proyeknya. Marzuki meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus ini. Pasalnya, berdasarkan keterangan yang dia peroleh, ada indikasi dugaan korupsi yang didasarkan pada tindakan pratik yang dianggap mencurigakan serta soal laporan transparansi transaksi keuangan dari PT Pertamina terkait yang dilakukan oleh PT Petral. Pernyataan Marzuki itu seolah ingin membuka kota pandora dari Petral.

Betapa tidak, pada hari yang sama (22/2/2012; Baca, Vivanews) Menteri BUMN, Dahlan Iskan, selaku pemegang saham Pertamina langsung mengeluarkan pernyataan. Dahlan memandang Petral mengganggu citra dan kinerja PT Pertamina. Dahlan mengusulakan agar membubarkan Petral.

Dahlan menjelaskan, citra Pertamina sering terganggu oleh isu mengenai Petral sebagai tempat korupsi. Petral yang berkantor di Singapura dituduh orang-orang sulit mengontrol dan direksi Pertamina mendapatkan komisi dari transaksi Petral.Untuk itu, Dahlan telah berbicara dengan

Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, beberapa waktu lalu untuk membubarkan Petral, dan ternyata dirut Pertamina pun menyetujui usulannya. Dengan pembubaran Petral, maka citra Pertamina yang saat ini sedang membangun GCG tidak akan terganggu. Dirut Pertamina sendiri mempunyai opsi lain, yaitu memindahkan Petral ke Indonesia dan tidak lagi menjadi anak perusahaan Pertamina.

Pernyataan Dahlan inipun ditanggapi positif oleh Rhanald Kasali (Guru besar Manajemen UI, Bubarkan Petral? Baca; Kompas, 1/3/2012). Menurut Kasali gagasan membubarkan Petral yang diajukan Dahlan adalah sebuah gagasan tulus agar Pertamina bersih dari urusan politik. Tetapi ini harus dijawab apakah benar Petral dibubarkan? Apakah benar jika ditaruh di Jakarta terjamin bersih? Kasali mengatakan, Petral harus dijauhkan dari politisi.

Apalagi Kasali mengaku pernah melakukan riset soal Petral sampai ke Singapura seputar perusahaan dagang termasuk Petral. Setelah proses transformasi tahun 1999, Petral sudah menjadi milik Pertamina dan berevolusi dari broker menjadi anak usaha yang fokus pada trading. Kasali mengatakan perdagangan minyak di Singapura berlomba-lomba mempengaruhi harga dan tendernya diselenggarakan oleh Platts (Mid Oil of Plats).

Pertannyannya yang perlu diajukan adalah mengapa Petral harus dijauhkan dari Politisi? Bukankah Marzuki adalah politisi?

Dinamika politik kita terlihat bahwa sesama politisi saling membuka kotak hitam sesama lawan politiknya. Lebih khusus ketika Parpol yang dikendarainya sedang oleng. Marzuki adalah politisi Partai Demokrat (PD ) yang sedang ini dalam sakratul maut akibat kasus suap yang menyeret mantan Bendahara Partainya, M. Nazarudin. Lantas apakah pernyataan Marzuki perlu ditelusuri lebih lanjut?

KPK seharusnya menangkap peluang dari konspirasi jahat para politisi ini, karena dalam keadaan gawat darurat, mereka saling membongkar aib para lawan politiknya. Apalagi Marzuki sendiri memiliki banyak bisnis di dunia Migas dan sekarang sedang gencar membangun smelter di Papua. Politisi yang sudah malang-melintang di bisnis pertambangan dan migas tentu mengenal kawan-lawannya.

Politisi Partai Demokrat kelahiran Palembang, 6 November 1955 ini, kini menjabat sebagai Ketua DPR dan salah satu figur penting di Partai Demokrat karena ia menjabat sebagai wakil ketua dewan pertimbangan partai.

Marzuki tercatat sebagai Presiden Komisaris PT GLOBAL PERKASA INVESTINDO sejak 2006. Perusahaan ini berencana membangun copper smelter di Timika, Papua dengan estimasi produksi 400,000 tons copper cathode per tahun. Itu berarti lebih besar dari PT Smelting Co (270,000 tons per tahun) di Gresik, Jawa Timur, dimana PT Freeport Indonesia memiliki 25% sahamnya.Salah satu sumber informasi menjelaskan bahwa PT Global Perkasa Investindo is an exclusive Natural Resources company.

Sumber informasi lainnya: http://www.sisminbakum.go.id, menyatakan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan global yang bergerak dalam bidang besi baja.

Sumber informasi lainnya: http://www.bumn.go.id/pln/galeri/foto/plta-terbesar-di-papua-direktur-utama-p-2542/, mengungkapkan bahwa PT Global Perkasa Investindo pada 11 Juni 2011 lalu, di Jakarta, telah menandatangani MoU dengan PT PLN dan China Huadian Engineering Co. Ltd Internasional Company untuk melaksanakan studi pengembangan potensi tenaga air sungai Yawei di Papua yang nantinya akan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terbesar di provinsi tersebut. Sungai Yawei ini terletak lebih kurang 70 km sebelah barat Timika, ibu kota kabupaten Mimika, propinsi Papua.

Wajar jika Dahlan mengusulkan tugas yang selama ini diemban Petral untuk jual-beli minyak mentah dan BBM akan ditangani oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. “Karena ini kan masalah trading, tapi ini baru gagasan,” katanya.

Dahlan melanjutkan, tugas-tugas Petral membeli minyak mentah dan dikelola di kilang minyak Pertamina jangan ditangani oleh dua direktur Pertamina seperti dahulu.

Namun, beberapa pihak menolak Petral dibubarkan. Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) menilai anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Trading Energy Ltd (Petral) tidak perlu untuk dibubarkan.

Ketua Puskepi Sofyan Zakaria menuturkan yang perlu dilakukan yaitu lebih meningkatkan sistem dan pengawasannya guna meminimalisir penjualan minyak ilegal. Menurutnya, jika Petral dibubarkan dan dibuat lagi Petral lain sepanjang masih ada orang-orang kuat tersebut tetap saja perusahaan dan orang-orangnya itu tidak akan berani menentang dan melawan perintah orang-orang kuat tersebut apalagi jika dalam permainan itu juga memberi keuntungan pribadi buat mereka.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan menegaskan, Petral secara normal sebagai sole trading arm melaksanakan kegiatan trading Pertamina. Pertamina sebagai induk perusahaan memberikan
dukungan penuh terhadap operasional Petral.Petral tetap menjalankan fungsinya dalam pengadaan minyak mentah maupun produk BBM untuk kebutuhan dalam negeri. “Semua transaksi bisnis tetap berjalan normal
seperti biasa dan Petral yang 100% sahamnya dikuasai oleh Pertamina mendapatkan dukungan penuh dari Perseroan dalam menjalankan bisnis tersebut,” tutur Karen Agustiawan.

Keberadaan Petral sebagai sole trading arm yang sekaligus menjalankan fungsi market intelligent bagi Pertamina, merupakan best practices dalam bisnis trading minyak mentah dan produk BBM yang terjadi di pasar global. Bahkan, dengan dukungan kompetensi yang dimiliki Petral, Pertamina berhasil melakukan efisiensi pengadaan minyak mentah dan produk BBM senilai US$283 juta selama 2011 lalu.

Petral saat ini tercatat sebagai perusahaan peringkat 8 besar dari 1.000 perusahaan terbesar yang menjalankan bisnisnya di Singapura, di atas GS Caltex Singapore Pte Ltd (ke-9), Sinochem International Oil (Singapore) Pte Ltd (ke-12), Petrobras Singapore Private Limited (ke-16), Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd (ke-17), CNOOC Trading (Singapore) Pte Ltd (ke-25), ConocoPhillips International Trading Pte Ltd (ke-37), dan Singapore Petroleum Company Limited (ke-42) berdasarkan 25th Annual Ranking Edition yang dikeluarkan oleh Singapore 1000 & SME 1000 tahun 2012. Petral juga merupakan salah satu dari sedikit perusahaan yang mendapatkan corporate tax incentive
dengan tarif 5% dari besaran normal 17,5%.

Saat ini Petral juga telah mengembangkan bisnis, di samping sebagai pemasok utama bagi Pertamina untuk mendukung ketahanan energi nasional, yang diharapkan akan menjadi salah satu pemain utama bisnis trading minyak mentah dan BBM di pasar regional. Untuk mendukung pengembangan bisnis tersebut, Petral bersama Pertamina telah memulai pengembangan Hyperterminal BBM Pulau Sambu berkapasitas 3 juta barel dan Terminal BBM Tanjung Uban 2,5 juta barel yang akan mendukung bisnis Petral dan ketahanan energi dalam negeri.

Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun menambahkan kepercayaan pasar dan mitra merupakan modal kunci dalam bisnis trading minyak mentah dan BBM di pasar global. Petral telah
memperoleh kepercayaan dan dukungan finansial dari bank-bank internasional dengan mendapatkan credit facility sebesar US$3,5 miliar.Ketidakpastian informasi tentang Petral di dalam negeri akhir-akhir ini telah mengganggu kepercayaan pasar kepada Petral yang pada akhirnya bisa berpengaruh terhadap pasokan energi nasional.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Pertamina Energy Trading Ltd Nawazir mengatakan pada prinsipnya pengadaan minyak mentah dan produk BBM telah dilakukan dengan cara tender terbuka yang diikuti oleh 55 perusahaan terdaftar. Perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender merupakan perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai Daftar Mitra Usaha Terseleksi (DMUT) Petral untuk mendapatkan rekanan yang eliable untuk mencegah terjadinya gagal suplai yang akan menyebabkan krisis BBM di Indonesia.

Untuk mengikuti tender, Petral membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk setiap perusahaan yang berminat, asalkan dapat memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan. Persyaratan ini diperlukan untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi gagal suplai yang menyebabkan krisis BBM di Indonesia.

Tunjuk Langsung

Pengadaan beberapa minyak mentah yang tidak dijual bebas atau terbatas, yang dilakukan secara langsung kepada perusahaan nasional produsen maupun pihak yang ditunjuk oleh produsen untuk memasarkan minyak mentah tersebut. Contoh penunjukan langsung adalah pengadaan Arab Light dari Aramco yang tidak diperjualbelikan secara bebas, dan Azeri dari PTT Thailand, yang mempunyai penyimpanan minyak mentah Azeri yang terbesar di luar Azerbaijan.

Selain dengan dua perusahaan itu, pengadaan langsung juga dilakukan dengan Kuwait Petroleum Company dan Petronas (Malaysia). Khusus untuk PTT Thailand dan Petronas Malaysia, Pertamina bekerja sama dengan kedua perusahaan minyak nasional tersebut dalam kerangka kerjasama ASCOPE (ASEAN Council on Petroleum), yaitu wadah kerja sama antar perusahaan minyak nasional di ASEAN.

Dalam pengadaan minyak mentah dan BBM, diperlukan pengetahuan pasar dan keahlian trading yang tinggi. Strategi untuk pembelian harus ditentukan untuk mencegah harga melambung tinggi dan menghindari mark-up. Untuk penunjukan langsung harus dilakukan kepada Perusahaan Minyak Nasional (National Oil Company seperti Aramco, KPC, Petronas dan PTT). Hal ini sesuai dengan aturan dan dilakukan untuk menghindari praktek broker dan mark-up harga. Perusahaan Minyak Nasional dikenal melarang praktek broker dan uang komisi dan selalu mempunyai pengawas internal dalam mencegah praktek korupsi.

Adapun, pembelian bensin Premium selalu diadakan melalui tender tender terbuka yang diikuti oleh 28 perusahaan trader maupun Major Oil Company (MOC). Petral membeli bensin Premium setiap bulan lebih dari 8 juta barrel. Supplier yang sering memenangkan tender bensin Premium adalah Arcadia, Total, Glencore, Vitol, Concord, Verita, Gunvor, PPT, Kernel, Bp, Unipec, Petrocina, Petronas, Shell, Trafigura, SK, Conoco. Pembelian bensin Premium dilakukan secara tender karena produsennya kebanyakan adalah para Trader di Singapura yang melakukan proses blending di Singapura.

Untuk pengadaan Solar secara spot dilakukan tender terbuka yang diikuti oleh 30 perusahaan yang terdaftar. Sedangkan pengadaan jangka panjang, ditunjuk empat Perusahaan Minyak Nasional yaitu Kuwait Petroleum Company, Petronas Malaysia, PTT Thailand dan S-Oil yang dimiliki oleh Saudi Aramco.

Keempat perusahaan minyak tersebut mempunyai kilang minyak yang memproduksi Solar. Penunjukan keempat Perusahaan Nasional tersebut untuk mencegah para trader Singapura melakukan penimbunan dan spekulasi harga yang merugikan Pertamina serta praktik penyelundupan solar bersubsidi ke Singapura.

Pemegang Saham Petral dan Kinerja Petral merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Companies Ordinance Hong Kong, berkedudukan di Hong Kong. Saat ini, sebanyak 99,83% saham Petral dikuasai oleh PT Pertamina (Persero) dan sisanya dimiliki oleh Presiden Direktur Petral sebagaimana diatur dalam Companies Ordinance Hong Kong.

Petral membukukan trading 2011 sebanyak 266,42 juta barel yang terdiri dari 65,74 juta barel minyak mentah dan 200,68 juta barel berupa produk. Dari aktivitas perdagangannya, Petral membukukan pendapatan sebesar US$31,4 miliar dengan profit margin sebesar US$47,5 juta. Petral berhasil membukukan efisiensi harga yang didapat terhadap market price pada tahun 2011 adalah Rp2,6 T untuk pengadaan Produk BBM (Mogas 88 RON & HSD 0.35% S) serta Rp0,4 T untuk pengadaan Crude impor.

Petral diperlukan berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh konsultan McKinsey dengan pertimbangan:

• Penunjukkan kepada Petral dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran harga pasar yang sebenarnya, dikarenakan Anak Perusahaan bertindak sebagai Trading Arm yang menjalankan fungsi Market
Inteligence Pertamina di tengah-tengah pasar regional Singapore.

• Berada di tengah pusat financial dan institusi Keuangan yang diperlukan dalam pendanaan pengadaan.

• Untuk mendapatkan fleksibilitas operasional yang lebih cepat dibandingkan Pertamina secara korporasi.

Persyaratan Menjadi Rekanan Petral
Saat ini sesuai dengan Surat Komisaris No. 072/K/DK/2009 tanggal 26 Februari 2009, dan RRD No. RRD-42/C00000/2009/S0 tanggal 22 April 2009, Petral ditunjuk sebagai single trading arm untuk kegiatan impor yang berkedudukan di Singapura. Yang bisa menjadi pemasok MM dan BBM untuk Pertamina adalah badan usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagai Daftar Mitra Usaha Terseleksi (DMUT) Petral. Kriteria ini diperlukan untuk mendapatkan rekanan yang reliable untuk mencegah terjadinya gagal suplai yang akan menyebabkan krisis BBM di Indonesia.

Kriteria peserta tender :
1. Listed company pada major global stock exchange dan atau perusahaan yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh negara (state owned company) yang bergerak di bidang produksi, pengolahan, atau trading crude oil, refined produk, LNG, atau petrochemical.
2. Perusahaan yang memiliki total equity minimum US$50 juta yang terlihat dari Laporan Keuangan audited terakhir yang diaudit oleh salah satu 4 besar kantor audit (EY, KPMG, PWC, dan Deloitte)
3. Perusahaan yang memiliki asset yang mendukung pola usaha, misalnya kilang, fasilitas storage, fasilitas blending, shipping facilities atau mitra potensial tersebut mempunyai minimum 1 tahun long term contract fasilitas. Besar fasilitas ini minimal sama dengan besar fasilitas trading yang ada.

Best Practices kegiatan trading MM/BBM di global market yang dilakukan oleh perusahaan minyak lain, juga menggunakan Trading Arm (sebagian besar di Singapore) seperti halnya Pertamina. Sebagai contoh:
• Relliance – Relliance Global Energy Services pte Ltd. (Singapore)
• PTT – PTT Trading di Singapore
• SK – SK Energy International (Singapore)• PetroChina – PetroChina International (Singapore) Pte. Ltd.
• Total – Total Oil Trading SA (TOTSA) di Singapore
• Shell – Shell International Eastern Trading Co (SIETCO) di Singapore
• BP – BP Singapore Pte. Limited• Petronas – Petronas Trading Corporation (PETCO) di Kuala Lumpur
• CNOOC – China Offshore Oil (Singapore) International Pte. Ltd
• S-Oil – S-Oil Corporation Singapore Branch

Prosedur Tender Minyak Mentah di Petral Singapore

  1. Petral secara resmi menerima permintaan kebutuhan minyak mentah dari Pertamina.
  2. Berdasarkan permintaan resmi Pertamina, Petral mengirim undangan tender ke para supplier yang telah terregister sesuai dalam daftar DMUT (daftar mitra usaha terseleksi) yang telah disahkan oleh risk management department Petral
  3. Undangan yang didalamnya memuat nama-nama minyak mentah yang akan dibeli, kuantitas, tanggal kedatangan di kilang Pertamina dan tujuan kilang Pertamina, serta persyaratan lainnya, dikirim lewat email ke masing masing Perusahaan dalam DMUT.
  4. Para supplier kemudian mengirim penawarannya sebelum tanggal penutupan tender melalui surat eletronik ke alamat khusus yang sudah ditentukan oleh management Petral.
  5. Kemudian dilakukan pembukaan penawaran disaksikan oleh tim tender. Anggota tim tender diketuai oleh Head of Trading Petral dengan anggota dari fungsi trader, keuangan dan risk management.
  6. Harga terbaik kemudian disampaikan ke Pertamina tanpa menyertakan nama perusahaan yang menawarkan minyak mentah tersebut. Kemudian Pertamina dengan menggunakan software Linear Programming GRTMPTS menghitung minyak mentah yang paling menguntungkan untuk dibeli, tanpa mengetahui siapa penjual minyak mentah tersebut.
  7. Pertamina kemudian memberitahu Petral secara resmi, minyak mentah mana saja yang dibeli oleh Pertamina.
  8. Petral kemudian menegosiasikan sekali lagi untuk mendapatkan harga yang lebih baik dan kemudian secara final membeli minyak mentah yang ditentukan tersebut.

Pemenang Tender 3 Bulan Terakhir
Dalam tender yang dilaksanakan oleh Petral dalam 4 bulan terakhir, telah dibeli minyak mentah oleh Petral sbb. :

  1. Bulan Januari 2012 : Akpo dibeli dari Verita Oil, Azeri dibeli dari PTT Thailand, Nemba dibeli dari Verita Oil, Bonny Light dibeli dari Vitol, Seria dibeli dari Verita Oil dan Girassol dibeli dari Repsol.
  2. Bulan February 2012 : Akpo dibeli dari Eni, Azeri dibeli dari PTT Thailand, Champion dibeli dari Shell Brunei, Espo dibeli dari Vitol, Qua Iboe dibeli dari BP, Vityaz dibeli dari Verita Oil dan Saharan dibeli dari Eni.
  3. Bulan Maret 2012 : Tidak ada spot tender karena jumlah stok minyak mentah mencukupi.
  4. Bulan April 2012 : Azeri dibeli dari PTT Thailand, Akpo dibeli dari
    Total, Sokol dibeli dari BP dan Vityaz dibeli dari Verita Oil. Dari data di atas terlihat jelas bahwa minyak mentah Azeri memang dikuasai oleh PTT Thailand sebagai pihak yang ditunjuk oleh produsen Azeri di Azerbaijan untuk memasarkan Azeri di Asia Pacific. PTT Thailand selalu menawarkan Crude Azeri dengan harga yang paling murah.

Setelah tender dilaksanakan di Singapura oleh Petral, terlihat pergeseran pihak pemenang tender. Kini tender hanya bisa dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang memang pemain minyak yang mempunyai nama besar dan jaringan yang kuat. Tidak ada lagi perusahaan-perusahaan oportunis yang dapat memenangi tender yang sudah sangat transparan ini.

Proporsi Pengadaan Minyak Mentah
Berdasarkan data pengadaan minyak mentah (MM) selama tahun 2011, secara garis besar porsi pengadaan MM untuk suplai Kilang Pertamina adalah sebagai berikut:

MM Domestik : 65 %
Arabian Light Crude : 13 % (term Saudi Aramco)
MM Impor via PES (Petral Energy Services Pte Ltd : 22% (via spot dan term)

Pola pengadaan Minyak Mentah Impor menggunakan dua Pola, yaitu Spot dan Term, dan biasanya dilakukan melalui tender oleh PES, kecuali yang tidak diperdagangkan secara umum atau diperdagangkan secara terbatas seperti ALC dan crude oil lainnya. Perbandingan antara total Spot Vs Term adalah sekitar 30% Vs 70%.

Efisien Harga Pembelian Minyak Mentah dan Produk BBM
Dari hasil pemilihan strategi pembelian yang tepat, Petral berhasil melakukan penghematan di tahun 2011 sebagai berikut :
1. Harga pembelian minyak mentah Petral rata-rata USD 113.95 per barrel dibandingkan harga rata-rata pasar USD 119.45 per barrel.
2. Harga pembelian Bensin Premium Petral rata-rata USD 118.50 per barrel dibandingkan harga rata-rata pasar USD 123.70 per barrel.
3. Harga pembelian Solar Petral rata-rata USD 126.70 per barrel dibandingkan dengan harga rata-rata pasar USD 132.90 per barrel.

Alasan Memilih Singapura Sebagai Basis

• Singapura merupakan pusat perdagangan MM dan produk BBM di kawasan Asia dan tempat berkumpulnya trading arm/supplier MM dan produk BBM
. Singapura merupakan salah satu dari pusat perdagangan MM dan BBM dunia, seperti Jenewa, London, Houston, Dubai, dan Singapura sendiri.
• Hingga saat ini tidak ada satu pun perusahaan yang berbadan hukum Indonesia mampu melakukan penawaran MM dan produk BBM kepada Pertamina/PES.
• Menghindari/mengurangi tekanan politis yang biasa terjadi dalam pengadaan MM dan produk BBM.
• Singapura merupakan tempat publikasi yang biasa diacu oleh para pemain di pasar minyak mentah dan produk BBM.

Beberapa anggota DPR periode 2009 lalu juga telah mengungkap korupsi dibalik tender Petral ini. Ade Daud dan mantan anggota DPR Boy Saul, beserta kuasa hukum Johnson Panjaitan menyambangi kantor Petral. Mereka meminta klarifikasi perihal dugaan kolusi dalam praktik tender.Selain dengan dua perusahaan itu, pengadaan langsung juga dilakukan dengan Kuwait Petroleum Company dan Petronas (Malaysia).

Khusus untuk PTT Thailand dan Petronas Malaysia, Pertamina bekerja sama dengan kedua perusahaan minyak tersebut dalam kerangka kerjasama Ascope (Asean Council on Petroleum), yaitu wadah kerja sama
antaperusahaan minyak nasional di Asean. Hal ini sesuai dengan aturan dan dilakukan untuk menghindari praktik percaloan dan mark-up harga.

Adapun, pembelian bensin premium selalu diadakan melalui tender terbuka yang diikuti oleh 28 perusahaan trader maupun Major Oil Company (MOC). Petral membeli bensin premium setiap bulan lebih dari 8 juta barel.

Untuk pengadaan solar secara spot, Petral menggelar tender terbuka yang diikuti 30 perusahaan. Sedangkan untuk pengadaan jangka panjang ditunjuk empat perusahaan minyak yaitu Kuwait Petroleum Company, Petronas Malaysia, PTT Thailand, dan S-Oil milik Saudi Aramco.

Penunjukan keempat perusahaan tersebut bertujuan untuk mencegah trader Singapura menimbun dan spekulasi harga yang merugikan Pertamina serta praktik penyelundupan solar bersubsidi ke Singapura.

Sejarah
Petral, yang tadinya bernama Perta Oil, mulai digemukkan. Caranya dengan memberikan kontrak jangka panjang impor minyak Pertamina. Anak perusahaan yang sahamnya pernah dipegang Bob Hasan dan Tommy Soeharto itu juga dilibatkan dalam tender impor minyak. Sejak saat itulah, porsi impor dari tender, yang sebelumnya 80 persen, diturunkan menjadi 20 persen. Sebaliknya, porsi impor dari kontrak dinaikkan dari 20 persen menjadi 80 persen. Hanya dalam waktu tiga tahun, kinerja Petral yang diberi modal awal US$ 30 juta itu semakin mengkilap. Volume perdagangannya naik dari 155 ribu barel per hari pada 2001 menjadi 321 ribu barel per hari pada 2002, dan 365 ribu barel per hari pada 2003. Petral menjadi terbesar kedua di Asia Tenggara, setelah Vittol. (FHM)

kami ajak teman2 tuips menghitung secara kasar berapa kerugian negara akibat korupsi Petral/Pertamina/MRC cs. Data harga rata2 minyak mentah dunia 2011 sesuai dept ESDM AS tahun : US$ 87.3/ barrel. Kita bulatkan saja jadi US$ 87. Harga rata2 minyak produk (Gasoline dan Diesel) = US$ 94 dan US$ 102 / barrel. Ini utk kualitas tinggi. Kalau gasoline = pertamax super.

Tahun 2011 Petral beli minyak produk Gasoline rata2 US$ 118/ barrel dan Solar/ Diesel US$ 123/ barel. Jumlah pembelian 200,6 juta/barrel, Artinya selisih harga beli impor Petral US$ 20/ barel dari harga rata2 crude, Gasolide dan Diesel/Solar. Berapa kerugian negara / rakyat?, Kerugian negara/uang rakyat yg dicuri Petral dan Mafia Minyak Thn 2011 = 200,6 juta barel x US$ 20= US$. 4.012 M atau Rp. 37 triliun !!.

Informan saya broker minyak Singapore bilang : “Kalian orang Indonesia BODOH !! ditipu mafia minyak dan Petral puluhan tahun !!!!”, Dia lanjutkan : harga minyak brent saja paling tinggi tercatat sepanjang thn 2011 hanya US$ 126. itu pun sebentar..rata2 dibawah US$ 100, Harga minyak mentah/crude rata2 US$ 87 / barrel. Petral beli dengan harga rata2 thn 2011 US$ 103 / barel ! Gilaaaaaaaaak !!, petral beli 66 juta barel Crude tahun 2011. Selisih harga beli minyak impor Crude Petral = US$ 26 / barel x 66 juta = US$ 1.716 Milyar !. petral beli 66 juta barel Crude tahun 2011. Selisih harga beli minyak impor Crude Petral = US$ 26 / barel x 66 juta = US$ 1.716 Milyar !

Apakah itungan tersebut abal2? Silahkan ada google ttg harga rata2 minyak dunia, harga beli petral, volumenya dan jenis2nya..silahkan !

Lalu anehnya (seperti kebingungan alm. Wamen ESDM) : RI impor gasoline kualitas tinggi, kok Pertamax volumenya sedikit yg beredar?, Nah, minyak produk / Gasoline/ Pertamax plus yg diimpor Petral itu DIOPLOS oleh mafia2 minyak. Dicampur dgn premium oktan rendah !!. Minyak mentah/Crude kita pun dioplos oleh mafia minyak dan petral. 1/3 kualitas bagus yg harganya 80-100/barrel dioplos 2/3 minyak jelek.

Kasus minyak mentah oplosan inilah yg sempat tertangkap dan dikenal dgn kasus kasus ZATAPI. Hanung cs/ pejabat2 Pertamina jd tersangka. kilang minyak RI kapasitasnya terbatas. Banyak yg rusak tapj sengaja tdk diperbaiki agar impor minyak produk semakin naik tiap tahun.

Bgmn cara Petral mengakali harga beli minyak mentah/ produk yg dimark up itu? Caranya : beli minyak mentah RI dgn harga tinggi juga, Contoh : harga minya mentah dunia US$ 85 / barrel. Tapi Petral bilang ke Pertamina, dia beli harga minyak RI seharga US$ 100/barrel. Sehingga jika Petral beli harga minyak mentah middle east dan africa seharga US$ 103/barrel, seolah2 harga itu sdh murah. Trus, tidak akan ada timbul pertanyaan ketika Petral beli harga produk US$ 118 atau US$ 123 / barrel. Pdhl biaya pengolahan hny US$ 2,52. Semua pemain minyak dunia tahu persis bhw selisih minyak mentah dan produk tidak sampai US$ 10/ barrel. Sdh termasuk biaya distribusi.

Apakah itungan tersebut abal2? Silahkan ada google ttg harga rata2 minyak dunia, harga beli petral, volumenya dan jenis2nya..silahkan !

Lalu anehnya (seperti kebingungan alm. Wamen ESDM) : RI impor gasoline kualitas tinggi, kok Pertamax volumenya sedikit yg beredar?, Nah, minyak produk / Gasoline/ Pertamax plus yg diimpor Petral itu DIOPLOS oleh mafia2 minyak. Dicampur dgn premium oktan rendah !!. Minyak mentah/Crude kita pun dioplos oleh mafia minyak dan petral. 1/3 kualitas bagus yg harganya 80-100/barrel dioplos 2/3 minyak jelek.

Kasus minyak mentah oplosan inilah yg sempat tertangkap dan dikenal dgn kasus kasus ZATAPI. Hanung cs/ pejabat2 Pertamina jd tersangka. kilang minyak RI kapasitasnya terbatas. Banyak yg rusak tapj sengaja tdk diperbaiki agar impor minyak produk semakin naik tiap tahun.

Silahkan anda teman2 tuips google..berapa total biaya pengolahan minyak mentah menjadi minyak produk, biaya distribusi : US$ 5 -9/barel, Kita rakyat Indonesia senasib sepenanggungan telah ditipu dan dirampok oleh Mafia Minyak, Petral dan Pertamina dengan beking penguasa. 2 minggu yg lalu Ketua MK Mafhud MD teriak : PERTAMINA PALING KORUP !! Pertamina gertak mau somasi, eeh..diam2 datang ke rumah Mahfud. Metro TV kelepasan bicara mafia minyak di Saresahan Anak Negeri..Pertamina siram uang ke Metro TV..amaan..gilaaaaaak !!.

Korupsi mafia minyak, pertamina dan petral ini harus dihentikan !! Rakyat yg harus hentikan. Ada lagi skenario mereka utk bobol Negara.

Saya sudah diinfokan oleh pemain2 minyak singapore, sebentar lagi akan ada proyek X puluhan triliun. Bobol uang negara juga, Nanti jika data2 sudah ditangan, saya akan bongkar rencana korupsi puluhan triliun Proyek X yg penuh mark up itu. Anda ingat ketika ribuan mobil rusak karena pump oil jebol? Itu akibat oplosan minyak impor dan premium otkan rendah yg keterlaluan.

Intinya, mafia2 minyak ini terus merampok uang negara dan rugikan rakyat. Apalagi 2014 semakin dekat. Mereka hrs siapkan 15-20 trliun.

Saya hanya beri pencerahan kepada rakyat & rakyat harus sadar musuh utama kita adalah : Mafia minyak, mafia anggaran, mafia tambang dst.

Sekian dulu..saya ada janji ketemu relasi pukul 2 siang ini…terima kasih. Mari kita usir para mafia penghisap darah rakyat !

PT Petral, anak perusahaan Pertamina diminta untuk tidak berkantor di Singapura. Seharusnya berkantor dan menggunakan bendera Indonesia. Pasalnya, kalau di Singapura, tidak akan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Kita kehilangan potensi pajak. Kemudian Indonesia akan kesulitan melakukan pengawasan terhadap kinerja Petral.

Pendapat tersebut disampaikan mantan Anggota DPR, Ade Daud Nasution kepada Zulkarmedi Siregar. Berikut keterangan lengkapnya :

Sebagai mantan Anggota Komisi VII DPR yang membidangi soal energi, bagaimana Anda melihat pengelolaan energi kita khususnya yang dilakukan Pertamina selama ini?

Pengelolaan minyak kita memang sangat berbeda dengan pihak asing. Kalau di luar, terpusat pada satu titik, angkanya mencapai rata-rata 1 juta barel. Kalau kita berserakan pada titik-titik, hanya pada angka 5000 barel. Minyak kita itu tidak bisa dikelola lebih jauh, tidak bisa dibuat turunannya. Minyak yang didelola di Duri, Riau itu misalnya, hanya bisa dipakai langsung dibakar.

Anda bersama beberapa aktivis pernah melaporkan Petral ke KPK soal adanya tudingan korupsi. Apa sebenarnya yang Anda laporkan ke KPK?

Petral beli minyak dari Azerbaijan, seharusnya dilaksanakan pembeliannya secara G to G. Ini malah menggunakan pihak ketiga, yakni melalui perusahan perdagangan minyak Thailand, PTT. PTT oleh Petral disebut bisa menjual lebih murah. Tapi berdasarkan data yang kita peroleh ternyata lebih mahal. Kenapa kita beli dari Azerbaijan? Minyak Azerbaijan itu memang cocok dengan kondisi kita.

Seperti apa datanya?

Data yang kita peroleh, Petral menyebut harga minyak yang dibeli dari PTT Thailand US$ 2,75, tapi Azerbaijan menawarkan hanya US$2,70. Itu artinya ada selisih 5 sen. Itu pun belum negosiasi, karena ini kan perjanjian G to G. Dari harga pengangkutan kapal bisa turun, dari biaya asurasni bisa turun, cara bayar, kalau pakai LC akan lebih mahal daripada menggunakan telegrafic, barang jalan dan setelah sampai baru bayar.

Sejauh mana kebenaran pernyataan Ketua MK, Mahfud MD, yang menuding Pertamina sarang korupsi?

Semua lembaga negara ini semua hampir korupsi, bukan hanya Pertamina. DPR lebih gila lagi. Pertamina lebih banyak lagi proses pengawasannya yang ketat. Prosesnya pengelolaan sudah memiliki manajemen yang baik, pengawasan internal dan eksternalnya ada, jadi lebih sulit untuk melakukan korupsi. Banggar DPR semua main. Wa Ode akan bongkar semua.

Artinya, dengan sistem dan pengelolaan manajemen yang diterapkan Pertamina memang sulit untuk terjadinya korupsi?

Korupsi tetap ada saja. Ini kan persoalan mental. Apakah seseorang yang bekerja di Pertamina, memang niatnya bekerja atau mencari duit secara tidak benar.

Apakah benar Pertamina masih dijadikan bancakan oleh berbagai pihak termasuk partai politik?

Pertamina, melalui Petral membeli minyak satu bulannya US$ 32 miliar . Untuk itu harus ditata. Apakah pantas Pertamina menunjuk Petral yang berdomisili di Singapura. Apakah memang di Indonesia tidak mampu, tidak memiliki sarana komunikasi, sistem perbankan yang kondusif. Pertamina sekarang sudah memiliki balance, neraca perhitungan rugi laba yang transparan, waktu saya menjadi anggota DPR periode 2004-2009 belum ada.

Bisnis perdagangan minyak memang bukan remeh temeh. Coba saja dihitung, setiap hari, Indonesia mengimpor minyak mentah 300.000 barel dan bahan bakar minyak (BBM) 500.000 barel atau totalnya 800.000 barel.

Kalau harga impor minyak mentah dan BBM disamakan saja sebesar 100 dolar AS per barel, maka setiap hari, uang yang ditransaksikan mencapai 80 juta dolar atau Rp720 miliar.

Dalam setahun, jumlahnya berlipat menjadi Rp260 triliun. Suatu angka yang menggiurkan siapa pun.

Meganya bisnis perminyakan juga sering kali menimbulkan spekulasi adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkannya.

Dalam konotasi negatif, mereka sering disebut mafia minyak.

Mereka, di antaranya dituding membuat industri perminyakan di Indonesia menjadi tidak efisien, mengendalikan bisnis minyak PT Pertamina (Persero), yang dijalankan anak usahanya, Pertamina Pertamina Energy Trading Limited (Petral), dan memperoleh “fee” hingga triliunan rupiah.

Namun, hingga kini, tudingan tersebut masih belum ada kebenarannya.

Pengamat energi dari ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto berpendapat, besarnya bisnis minyak, membuat tidak semua pihak punya kemampuan melakukannya.

Dengan demikian, secara alamiah, pasar minyak memungkinkan terjadinya penguasaan beberapa pedagang (trader) saja.

“Hal inilah yang kemudian diasosiasikan sebagai kartel atau dalam konotasi yang cenderung negatif adalah mafia minyak,” katanya.

Petral sendiri juga telah berulang kali membantah proses tender baik minyak mentah maupun BBM diatur mafia.

Pada akhir Februari 2012, Petral menunjukkan proses transparansi tender minyak kepada belasan wartawan asal Indonesia yang diundang secara khusus ke kantornya di Kawasan Orchard, Singapura.

Para wartawan diperlihatkan proses tender minyak mentah sebanyak 4-6 kargo atau sekitar 2,4-3,4 juta barel untuk memenuhi kebutuhan Mei 2012.

Untuk tender itu, Petral mengundang 52 perusahaan yang memang sudah terdaftar sebagai rekanan minyak.

Undangan tender disampaikan melalui surat elektronik beberapa hari sebelumnya.

Dari hasil tender yang dilakukan melalui elektronik itu, sebanyak 13 rekanan memasukkan penawaran dengan total 33 kargo.

Presdir Petral Nawazir mengatakan, sistem tender yang dipakai saat ini berbeda dengan dulu.

Petral kini memakai sistem tender yang menjamin proses berlangsung adil dan transparan.

“Siapa pun yang mampu, boleh ikut tender, sehingga kami bisa memilih penawar dengan harga terbaik,” ujarnya.

Pertamina setidaknya memiliki 53 rekanan impor minyak mentah dan pemasok BBM sekitar 30 perusahaan.

Di antara rekanan terdaftar tersebut adalah BP, Shell, Chevron, ENI, ExxonMobil, StatOil, Total Trading, PTT Thailand, dan Itochu.

“Bagaimana kami bisa atur tender yang diikuti perusahaan kelas dunia itu,” kata Nawazir.

Pada 2011, dengan sistem tersebut, Petral mencatat efisiensi impor BBM senilai 283 juta dolar AS atau Rp2,6 triliun, karena realisasi harga di bawah pasar.

Pasokan minyak mentah Pertamina berasal dari domestik 67 persen, 13 persen diimpor langsung dari Saudi Aramco, dan 20 persen impor melalui Petral.

Selama tahun lalu, Petral merealisasikan volume perdagangan minyak mentah dan produk BBM sebanyak 266,42 juta barel. Terdiri atas minyak mentah 65,74 juta barel atau rata-rata 180.000 barel per hari dan produk jadi 200,68 juta barel atau 550.000 barel per hari.

Pada 2011, Petral membukukan laba bersih 47,5 juta dolar AS atau naik 53 persen dibandingkan 2010.

Selain “trader”, Petral yang didirikan di Hongkong juga berfungsi sebagai “market intelligent” bagi Pertamina.

Laporkan

Pri Agung menyarankan, kalau memang ada pihak tertentu mempunyai bukti keterlibatan mafia minyak yang merugikan negara atau Pertamina, maka sebaiknya melaporkannya ke pihak berwenang seperti KPK dan kepolisian.

Hal senada dikemukakan Anggota Komisi VIII DPR, Achmad Rilyadi.

Menurut dia, pelaporan ke KPK akan memberikan kejelasan peran mafia minyak sesungguhnya.

“Apakah memang benar ada mafia atau tidak? Dengan demikian, tidak ada dusta di antara kita,” ucap politisi asal PKS tersebut.

Sementara, kolega Pri Agung di ReforMiner, Komaidi Notonegoro mengatakan, terlepas dari ada atau tidaknya mafia minyak, pemerintah perlu membenahi tata kelola industri migas.

Pada sektor hulu, pemerintah mesti meningkatkan kinerja baik produksi maupun cadangannya yang kini terus menurun.

Demikian pula hilirnya, perlu dilakukan upaya menutup defisit yang terus meningkat.

“Pemerintah perlu tegas memacu dan melindungi sektor migas baik di hulu maupun hilir,” ujarnya.

Di samping itu, menurut dia, program pengalihan konsumsi BBM, khususnya transportasi ke gas yang tersedia melimpah di dalam negeri juga akan mengurangi peran mafia minyak.

“Kalau semua sudah pakai gas, maka tidak ada lagi mafia minyak,” kata Komaidi.

Pengembangan gas dan energi alternatif lain seperti panas bumi, angin, surya, air, dan nabati juga merupakan wujud diversifikasi pasokan energi.

Sementara, produk BBM atau minyak mentah yang harganya relatif mahal sebaiknya diekspor, sehingga diperoleh devisa.

“Ini juga dilakukan Iran. Mereka menggunakan gas dan nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi domestiknya, sedangkan minyak diekspor untuk membangun bangsanya,” katanya.

Hata rajasa adalah salah satu tokoh mafia minyak yang bergabung di PETRAL.

Upaya lainnya adalah menaikkan harga BBM sesuai keekonomiannya, sehingga kalaupun ada mafia yang bermain, tertutup peluang dan geraknya.

Kenaikan harga BBM juga membuat APBN tidak terbebani beban subsidi sekaligus mengurangi penyalahgunaan distribusi.

“Untuk itu, sekali lagi diperlukan keseriusan semua pihak, terutama pemerintah untuk mewujudkannya,” katanya.

Pada akhirnya, kalau itu semua dilakukan, diharapkan ketahanan energi dapat tercapai dan dipertahankan secara berkelanjutan.

Isu korupsi seputar penjualan Minyak anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Ltd ( PT Petral )kembali menjadi bola panas. Isu ini memang sudah lama digemboskan ke publik, tetapi tak jelas eksekusinya. Desakan pengusutan korupsi Petral ini pertama kali keluar dari mulut Ketua DPR RI Marzuki Alie tanggal 22/2/2012 lalu. Marzuki meminta pemerintah mengevaluasi PT Petral yang diduga melakukan penyelewengan tender minyak. PT Petral diduga telah merugikan negara dengan membeli minyak tanpa tender dari Pertamina sebanyak 800 ribu perbarel setiap hari. Diduga total minyak yang dibeli Petral mencapai USD 18 miliar per tahun.

Menurut Marzuki, praktik-praktik yang dilakukan oleh PT Petral terkait ekspor-impor minyak mentah atas kerjasama dengan PT Pertamina itu melanggar ketentuan hukum soal pengadaan tender proyeknya. Marzuki meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus ini. Pasalnya, berdasarkan keterangan yang dia peroleh, ada indikasi dugaan korupsi yang didasarkan pada tindakan pratik yang dianggap mencurigakan serta soal laporan transparansi transaksi keuangan dari PT Pertamina terkait yang dilakukan oleh PT Petral. Pernyataan Marzuki itu seolah ingin membuka kota pandora dari Petral.

Betapa tidak, pada hari yang sama (22/2/2012; Baca, Vivanews) Menteri BUMN, Dahlan Iskan, selaku pemegang saham Pertamina langsung mengeluarkan pernyataan. Dahlan memandang Petral mengganggu citra dan kinerja PT Pertamina. Dahlan mengusulakan agar membubarkan Petral.

Dahlan menjelaskan, citra Pertamina sering terganggu oleh isu mengenai Petral sebagai tempat korupsi. Petral yang berkantor di Singapura dituduh orang-orang sulit mengontrol dan direksi Pertamina mendapatkan komisi dari transaksi Petral.Untuk itu, Dahlan telah berbicara dengan

Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, beberapa waktu lalu untuk membubarkan Petral, dan ternyata dirut Pertamina pun menyetujui usulannya. Dengan pembubaran Petral, maka citra Pertamina yang saat ini sedang membangun GCG tidak akan terganggu. Dirut Pertamina sendiri mempunyai opsi lain, yaitu memindahkan Petral ke Indonesia dan tidak lagi menjadi anak perusahaan Pertamina.

Pernyataan Dahlan inipun ditanggapi positif oleh Rhanald Kasali (Guru besar Manajemen UI, Bubarkan Petral? Baca; Kompas, 1/3/2012). Menurut Kasali gagasan membubarkan Petral yang diajukan Dahlan adalah sebuah gagasan tulus agar Pertamina bersih dari urusan politik. Tetapi ini harus dijawab apakah benar Petral dibubarkan? Apakah benar jika ditaruh di Jakarta terjamin bersih? Kasali mengatakan, Petral harus dijauhkan dari politisi.

Apalagi Kasali mengaku pernah melakukan riset soal Petral sampai ke Singapura seputar perusahaan dagang termasuk Petral. Setelah proses transformasi tahun 1999, Petral sudah menjadi milik Pertamina dan berevolusi dari broker menjadi anak usaha yang fokus pada trading. Kasali mengatakan perdagangan minyak di Singapura berlomba-lomba mempengaruhi harga dan tendernya diselenggarakan oleh Platts (Mid Oil of Plats).

Pertannyannya yang perlu diajukan adalah mengapa Petral harus dijauhkan dari Politisi? Bukankah Marzuki adalah politisi?

Dinamika politik kita terlihat bahwa sesama politisi saling membuka kotak hitam sesama lawan politiknya. Lebih khusus ketika Parpol yang dikendarainya sedang oleng. Marzuki adalah politisi Partai Demokrat (PD ) yang sedang ini dalam sakratul maut akibat kasus suap yang menyeret mantan Bendahara Partainya, M. Nazarudin. Lantas apakah pernyataan Marzuki perlu ditelusuri lebih lanjut?

KPK seharusnya menangkap peluang dari konspirasi jahat para politisi ini, karena dalam keadaan gawat darurat, mereka saling membongkar aib para lawan politiknya. Apalagi Marzuki sendiri memiliki banyak bisnis di dunia Migas dan sekarang sedang gencar membangun smelter di Papua. Politisi yang sudah malang-melintang di bisnis pertambangan dan migas tentu mengenal kawan-lawannya.

Politisi Partai Demokrat kelahiran Palembang, 6 November 1955 ini, kini menjabat sebagai Ketua DPR dan salah satu figur penting di Partai Demokrat karena ia menjabat sebagai wakil ketua dewan pertimbangan partai.

Marzuki tercatat sebagai Presiden Komisaris PT GLOBAL PERKASA INVESTINDO sejak 2006. Perusahaan ini berencana membangun copper smelter di Timika, Papua dengan estimasi produksi 400,000 tons copper cathode per tahun. Itu berarti lebih besar dari PT Smelting Co (270,000 tons per tahun) di Gresik, Jawa Timur, dimana PT Freeport Indonesia memiliki 25% sahamnya.Salah satu sumber informasi menjelaskan bahwa PT Global Perkasa Investindo is an exclusive Natural Resources company.

Sumber informasi lainnya: http://www.sisminbakum.go.id, menyatakan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan global yang bergerak dalam bidang besi baja.

Sumber informasi lainnya: http://www.bumn.go.id/pln/galeri/foto/plta-terbesar-di-papua-direktur-utama-p-2542/, mengungkapkan bahwa PT Global Perkasa Investindo pada 11 Juni 2011 lalu, di Jakarta, telah menandatangani MoU dengan PT PLN dan China Huadian Engineering Co. Ltd Internasional Company untuk melaksanakan studi pengembangan potensi tenaga air sungai Yawei di Papua yang nantinya akan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terbesar di provinsi tersebut. Sungai Yawei ini terletak lebih kurang 70 km sebelah barat Timika, ibu kota kabupaten Mimika, propinsi Papua.

Wajar jika Dahlan mengusulkan tugas yang selama ini diemban Petral untuk jual-beli minyak mentah dan BBM akan ditangani oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. “Karena ini kan masalah trading, tapi ini baru gagasan,” katanya.

Dahlan melanjutkan, tugas-tugas Petral membeli minyak mentah dan dikelola di kilang minyak Pertamina jangan ditangani oleh dua direktur Pertamina seperti dahulu.

Namun, beberapa pihak menolak Petral dibubarkan. Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) menilai anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Trading Energy Ltd (Petral) tidak perlu untuk dibubarkan.

Ketua Puskepi Sofyan Zakaria menuturkan yang perlu dilakukan yaitu lebih meningkatkan sistem dan pengawasannya guna meminimalisir penjualan minyak ilegal. Menurutnya, jika Petral dibubarkan dan dibuat lagi Petral lain sepanjang masih ada orang-orang kuat tersebut tetap saja perusahaan dan orang-orangnya itu tidak akan berani menentang dan melawan perintah orang-orang kuat tersebut apalagi jika dalam permainan itu juga memberi keuntungan pribadi buat mereka.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan menegaskan, Petral secara normal sebagai sole trading arm melaksanakan kegiatan trading Pertamina. Pertamina sebagai induk perusahaan memberikan
dukungan penuh terhadap operasional Petral.Petral tetap menjalankan fungsinya dalam pengadaan minyak mentah maupun produk BBM untuk kebutuhan dalam negeri. “Semua transaksi bisnis tetap berjalan normal
seperti biasa dan Petral yang 100% sahamnya dikuasai oleh Pertamina mendapatkan dukungan penuh dari Perseroan dalam menjalankan bisnis tersebut,” tutur Karen Agustiawan.

Keberadaan Petral sebagai sole trading arm yang sekaligus menjalankan fungsi market intelligent bagi Pertamina, merupakan best practices dalam bisnis trading minyak mentah dan produk BBM yang terjadi di pasar global. Bahkan, dengan dukungan kompetensi yang dimiliki Petral, Pertamina berhasil melakukan efisiensi pengadaan minyak mentah dan produk BBM senilai US$283 juta selama 2011 lalu.

Petral saat ini tercatat sebagai perusahaan peringkat 8 besar dari 1.000 perusahaan terbesar yang menjalankan bisnisnya di Singapura, di atas GS Caltex Singapore Pte Ltd (ke-9), Sinochem International Oil (Singapore) Pte Ltd (ke-12), Petrobras Singapore Private Limited (ke-16), Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd (ke-17), CNOOC Trading (Singapore) Pte Ltd (ke-25), ConocoPhillips International Trading Pte Ltd (ke-37), dan Singapore Petroleum Company Limited (ke-42) berdasarkan 25th Annual Ranking Edition yang dikeluarkan oleh Singapore 1000 & SME 1000 tahun 2012. Petral juga merupakan salah satu dari sedikit perusahaan yang mendapatkan corporate tax incentive
dengan tarif 5% dari besaran normal 17,5%.

Saat ini Petral juga telah mengembangkan bisnis, di samping sebagai pemasok utama bagi Pertamina untuk mendukung ketahanan energi nasional, yang diharapkan akan menjadi salah satu pemain utama bisnis trading minyak mentah dan BBM di pasar regional. Untuk mendukung pengembangan bisnis tersebut, Petral bersama Pertamina telah memulai pengembangan Hyperterminal BBM Pulau Sambu berkapasitas 3 juta barel dan Terminal BBM Tanjung Uban 2,5 juta barel yang akan mendukung bisnis Petral dan ketahanan energi dalam negeri.

Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun menambahkan kepercayaan pasar dan mitra merupakan modal kunci dalam bisnis trading minyak mentah dan BBM di pasar global. Petral telah
memperoleh kepercayaan dan dukungan finansial dari bank-bank internasional dengan mendapatkan credit facility sebesar US$3,5 miliar.Ketidakpastian informasi tentang Petral di dalam negeri akhir-akhir ini telah mengganggu kepercayaan pasar kepada Petral yang pada akhirnya bisa berpengaruh terhadap pasokan energi nasional.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Pertamina Energy Trading Ltd Nawazir mengatakan pada prinsipnya pengadaan minyak mentah dan produk BBM telah dilakukan dengan cara tender terbuka yang diikuti oleh 55 perusahaan terdaftar. Perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender merupakan perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai Daftar Mitra Usaha Terseleksi (DMUT) Petral untuk mendapatkan rekanan yang eliable untuk mencegah terjadinya gagal suplai yang akan menyebabkan krisis BBM di Indonesia.

Untuk mengikuti tender, Petral membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk setiap perusahaan yang berminat, asalkan dapat memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan. Persyaratan ini diperlukan untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi gagal suplai yang menyebabkan krisis BBM di Indonesia.

Tunjuk Langsung

Pengadaan beberapa minyak mentah yang tidak dijual bebas atau terbatas, yang dilakukan secara langsung kepada perusahaan nasional produsen maupun pihak yang ditunjuk oleh produsen untuk memasarkan minyak mentah tersebut. Contoh penunjukan langsung adalah pengadaan Arab Light dari Aramco yang tidak diperjualbelikan secara bebas, dan Azeri dari PTT Thailand, yang mempunyai penyimpanan minyak mentah Azeri yang terbesar di luar Azerbaijan.

Selain dengan dua perusahaan itu, pengadaan langsung juga dilakukan dengan Kuwait Petroleum Company dan Petronas (Malaysia). Khusus untuk PTT Thailand dan Petronas Malaysia, Pertamina bekerja sama dengan kedua perusahaan minyak nasional tersebut dalam kerangka kerjasama ASCOPE (ASEAN Council on Petroleum), yaitu wadah kerja sama antar perusahaan minyak nasional di ASEAN.

Dalam pengadaan minyak mentah dan BBM, diperlukan pengetahuan pasar dan keahlian trading yang tinggi. Strategi untuk pembelian harus ditentukan untuk mencegah harga melambung tinggi dan menghindari mark-up. Untuk penunjukan langsung harus dilakukan kepada Perusahaan Minyak Nasional (National Oil Company seperti Aramco, KPC, Petronas dan PTT). Hal ini sesuai dengan aturan dan dilakukan untuk menghindari praktek broker dan mark-up harga. Perusahaan Minyak Nasional dikenal melarang praktek broker dan uang komisi dan selalu mempunyai pengawas internal dalam mencegah praktek korupsi.

Adapun, pembelian bensin Premium selalu diadakan melalui tender tender terbuka yang diikuti oleh 28 perusahaan trader maupun Major Oil Company (MOC). Petral membeli bensin Premium setiap bulan lebih dari 8 juta barrel. Supplier yang sering memenangkan tender bensin Premium adalah Arcadia, Total, Glencore, Vitol, Concord, Verita, Gunvor, PPT, Kernel, Bp, Unipec, Petrocina, Petronas, Shell, Trafigura, SK, Conoco. Pembelian bensin Premium dilakukan secara tender karena produsennya kebanyakan adalah para Trader di Singapura yang melakukan proses blending di Singapura.

Untuk pengadaan Solar secara spot dilakukan tender terbuka yang diikuti oleh 30 perusahaan yang terdaftar. Sedangkan pengadaan jangka panjang, ditunjuk empat Perusahaan Minyak Nasional yaitu Kuwait Petroleum Company, Petronas Malaysia, PTT Thailand dan S-Oil yang dimiliki oleh Saudi Aramco.

Keempat perusahaan minyak tersebut mempunyai kilang minyak yang memproduksi Solar. Penunjukan keempat Perusahaan Nasional tersebut untuk mencegah para trader Singapura melakukan penimbunan dan spekulasi harga yang merugikan Pertamina serta praktik penyelundupan solar bersubsidi ke Singapura.

Pemegang Saham Petral dan Kinerja Petral merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Companies Ordinance Hong Kong, berkedudukan di Hong Kong. Saat ini, sebanyak 99,83% saham Petral dikuasai oleh PT Pertamina (Persero) dan sisanya dimiliki oleh Presiden Direktur Petral sebagaimana diatur dalam Companies Ordinance Hong Kong.

Petral membukukan trading 2011 sebanyak 266,42 juta barel yang terdiri dari 65,74 juta barel minyak mentah dan 200,68 juta barel berupa produk. Dari aktivitas perdagangannya, Petral membukukan pendapatan sebesar US$31,4 miliar dengan profit margin sebesar US$47,5 juta. Petral berhasil membukukan efisiensi harga yang didapat terhadap market price pada tahun 2011 adalah Rp2,6 T untuk pengadaan Produk BBM (Mogas 88 RON & HSD 0.35% S) serta Rp0,4 T untuk pengadaan Crude impor.

Petral diperlukan berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh konsultan McKinsey dengan pertimbangan:

• Penunjukkan kepada Petral dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran harga pasar yang sebenarnya, dikarenakan Anak Perusahaan bertindak sebagai Trading Arm yang menjalankan fungsi Market
Inteligence Pertamina di tengah-tengah pasar regional Singapore.

• Berada di tengah pusat financial dan institusi Keuangan yang diperlukan dalam pendanaan pengadaan.

• Untuk mendapatkan fleksibilitas operasional yang lebih cepat dibandingkan Pertamina secara korporasi.

Persyaratan Menjadi Rekanan Petral
Saat ini sesuai dengan Surat Komisaris No. 072/K/DK/2009 tanggal 26 Februari 2009, dan RRD No. RRD-42/C00000/2009/S0 tanggal 22 April 2009, Petral ditunjuk sebagai single trading arm untuk kegiatan impor yang berkedudukan di Singapura. Yang bisa menjadi pemasok MM dan BBM untuk Pertamina adalah badan usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagai Daftar Mitra Usaha Terseleksi (DMUT) Petral. Kriteria ini diperlukan untuk mendapatkan rekanan yang reliable untuk mencegah terjadinya gagal suplai yang akan menyebabkan krisis BBM di Indonesia.

Kriteria peserta tender :
1. Listed company pada major global stock exchange dan atau perusahaan yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh negara (state owned company) yang bergerak di bidang produksi, pengolahan, atau trading crude oil, refined produk, LNG, atau petrochemical.
2. Perusahaan yang memiliki total equity minimum US$50 juta yang terlihat dari Laporan Keuangan audited terakhir yang diaudit oleh salah satu 4 besar kantor audit (EY, KPMG, PWC, dan Deloitte)
3. Perusahaan yang memiliki asset yang mendukung pola usaha, misalnya kilang, fasilitas storage, fasilitas blending, shipping facilities atau mitra potensial tersebut mempunyai minimum 1 tahun long term contract fasilitas. Besar fasilitas ini minimal sama dengan besar fasilitas trading yang ada.

Best Practices kegiatan trading MM/BBM di global market yang dilakukan oleh perusahaan minyak lain, juga menggunakan Trading Arm (sebagian besar di Singapore) seperti halnya Pertamina. Sebagai contoh:
• Relliance – Relliance Global Energy Services pte Ltd. (Singapore)
• PTT – PTT Trading di Singapore
• SK – SK Energy International (Singapore)• PetroChina – PetroChina International (Singapore) Pte. Ltd.
• Total – Total Oil Trading SA (TOTSA) di Singapore
• Shell – Shell International Eastern Trading Co (SIETCO) di Singapore
• BP – BP Singapore Pte. Limited• Petronas – Petronas Trading Corporation (PETCO) di Kuala Lumpur
• CNOOC – China Offshore Oil (Singapore) International Pte. Ltd
• S-Oil – S-Oil Corporation Singapore Branch

Prosedur Tender Minyak Mentah di Petral Singapore

  1. Petral secara resmi menerima permintaan kebutuhan minyak mentah dari Pertamina.
  2. Berdasarkan permintaan resmi Pertamina, Petral mengirim undangan tender ke para supplier yang telah terregister sesuai dalam daftar DMUT (daftar mitra usaha terseleksi) yang telah disahkan oleh risk management department Petral
  3. Undangan yang didalamnya memuat nama-nama minyak mentah yang akan dibeli, kuantitas, tanggal kedatangan di kilang Pertamina dan tujuan kilang Pertamina, serta persyaratan lainnya, dikirim lewat email ke masing masing Perusahaan dalam DMUT.
  4. Para supplier kemudian mengirim penawarannya sebelum tanggal penutupan tender melalui surat eletronik ke alamat khusus yang sudah ditentukan oleh management Petral.
  5. Kemudian dilakukan pembukaan penawaran disaksikan oleh tim tender. Anggota tim tender diketuai oleh Head of Trading Petral dengan anggota dari fungsi trader, keuangan dan risk management.
  6. Harga terbaik kemudian disampaikan ke Pertamina tanpa menyertakan nama perusahaan yang menawarkan minyak mentah tersebut. Kemudian Pertamina dengan menggunakan software Linear Programming GRTMPTS menghitung minyak mentah yang paling menguntungkan untuk dibeli, tanpa mengetahui siapa penjual minyak mentah tersebut.
  7. Pertamina kemudian memberitahu Petral secara resmi, minyak mentah mana saja yang dibeli oleh Pertamina.
  8. Petral kemudian menegosiasikan sekali lagi untuk mendapatkan harga yang lebih baik dan kemudian secara final membeli minyak mentah yang ditentukan tersebut.

Pemenang Tender 3 Bulan Terakhir

Dalam tender yang dilaksanakan oleh Petral dalam 4 bulan terakhir, telah dibeli minyak mentah oleh Petral sbb. :

  1. Bulan Januari 2012 : Akpo dibeli dari Verita Oil, Azeri dibeli dari PTT Thailand, Nemba dibeli dari Verita Oil, Bonny Light dibeli dari Vitol, Seria dibeli dari Verita Oil dan Girassol dibeli dari Repsol.
  2. Bulan February 2012 : Akpo dibeli dari Eni, Azeri dibeli dari PTT Thailand, Champion dibeli dari Shell Brunei, Espo dibeli dari Vitol, Qua Iboe dibeli dari BP, Vityaz dibeli dari Verita Oil dan Saharan dibeli dari Eni.

  3. Bulan Maret 2012 : Tidak ada spot tender karena jumlah stok minyak mentah mencukupi.

  4. Bulan April 2012 : Azeri dibeli dari PTT Thailand, Akpo dibeli dari
    Total, Sokol dibeli dari BP dan Vityaz dibeli dari Verita Oil. Dari data di atas terlihat jelas bahwa minyak mentah Azeri memang dikuasai oleh PTT Thailand sebagai pihak yang ditunjuk oleh produsen Azeri di Azerbaijan untuk memasarkan Azeri di Asia Pacific. PTT Thailand selalu menawarkan Crude Azeri dengan harga yang paling murah.

Setelah tender dilaksanakan di Singapura oleh Petral, terlihat pergeseran pihak pemenang tender. Kini tender hanya bisa dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang memang pemain minyak yang mempunyai nama besar dan jaringan yang kuat. Tidak ada lagi perusahaan-perusahaan oportunis yang dapat memenangi tender yang sudah sangat transparan ini.

Proporsi Pengadaan Minyak Mentah

Berdasarkan data pengadaan minyak mentah (MM) selama tahun 2011, secara garis besar porsi pengadaan MM untuk suplai Kilang Pertamina adalah sebagai berikut:

MM Domestik : 65 %

Arabian Light Crude : 13 % (term Saudi Aramco)
MM Impor via PES (Petral Energy Services Pte Ltd : 22% (via spot dan term)

Pola pengadaan Minyak Mentah Impor menggunakan dua Pola, yaitu Spot dan Term, dan biasanya dilakukan melalui tender oleh PES, kecuali yang tidak diperdagangkan secara umum atau diperdagangkan secara terbatas seperti ALC dan crude oil lainnya. Perbandingan antara total Spot Vs Term adalah sekitar 30% Vs 70%.

Efisien Harga Pembelian Minyak Mentah dan Produk BBM
Dari hasil pemilihan strategi pembelian yang tepat, Petral berhasil melakukan penghematan di tahun 2011 sebagai berikut :
1. Harga pembelian minyak mentah Petral rata-rata USD 113.95 per barrel dibandingkan harga rata-rata pasar USD 119.45 per barrel.
2. Harga pembelian Bensin Premium Petral rata-rata USD 118.50 per barrel dibandingkan harga rata-rata pasar USD 123.70 per barrel.
3. Harga pembelian Solar Petral rata-rata USD 126.70 per barrel dibandingkan dengan harga rata-rata pasar USD 132.90 per barrel.

Alasan Memilih Singapura Sebagai Basis

• Singapura merupakan pusat perdagangan MM dan produk BBM di kawasan Asia dan tempat berkumpulnya trading arm/supplier MM dan produk BBM

. Singapura merupakan salah satu dari pusat perdagangan MM dan BBM dunia, seperti Jenewa, London, Houston, Dubai, dan Singapura sendiri.

• Hingga saat ini tidak ada satu pun perusahaan yang berbadan hukum Indonesia mampu melakukan penawaran MM dan produk BBM kepada Pertamina/PES.

• Menghindari/mengurangi tekanan politis yang biasa terjadi dalam pengadaan MM dan produk BBM.

• Singapura merupakan tempat publikasi yang biasa diacu oleh para pemain di pasar minyak mentah dan produk BBM.

Beberapa anggota DPR periode 2009 lalu juga telah mengungkap korupsi dibalik tender Petral ini. Ade Daud dan mantan anggota DPR Boy Saul, beserta kuasa hukum Johnson Panjaitan menyambangi kantor Petral. Mereka meminta klarifikasi perihal dugaan kolusi dalam praktik tender.Selain dengan dua perusahaan itu, pengadaan langsung juga dilakukan dengan Kuwait Petroleum Company dan Petronas (Malaysia).

Khusus untuk PTT Thailand dan Petronas Malaysia, Pertamina bekerja sama dengan kedua perusahaan minyak tersebut dalam kerangka kerjasama Ascope (Asean Council on Petroleum), yaitu wadah kerja sama antar perusahaan minyak nasional di Asean. Hal ini sesuai dengan aturan dan dilakukan untuk menghindari praktik percaloan dan mark-up harga.

Adapun, pembelian bensin premium selalu diadakan melalui tender terbuka yang diikuti oleh 28 perusahaan trader maupun Major Oil Company (MOC). Petral membeli bensin premium setiap bulan lebih dari 8 juta barel.

Untuk pengadaan solar secara spot, Petral menggelar tender terbuka yang diikuti 30 perusahaan. Sedangkan untuk pengadaan jangka panjang ditunjuk empat perusahaan minyak yaitu Kuwait Petroleum Company, Petronas Malaysia, PTT Thailand, dan S-Oil milik Saudi Aramco.

Penunjukan keempat perusahaan tersebut bertujuan untuk mencegah trader Singapura menimbun dan spekulasi harga yang merugikan Pertamina serta praktik penyelundupan solar bersubsidi ke Singapura.

Kutipan

Bukti Kebohongan SMRC Saiful Mujani

Tag

Tadi malam saya kaget bukan kepalang mengetahui bahwa data quick count SMRC-LSI yang di tampilkan di http://www.komunigrafik.com/pilpres2014/stabilitas.php berubah . Berikut adalah data yang sebelumnya saya ambil untuk membuat analisa tulisan sebelumnya di https://www.facebook.com/notes/tras-rustamaji/catatan-quick-count-pilpres-2014/10152551028838914

Dalam notes yang saya tulis sebelumnya saya kritisi kenapa kurva stabilitas suara di atas tidak menunjukkan adanya fakta bahwa prabowo sempat leading pada saat data yang masuk 68 – 546 tps, seperti pada kurva yang saya capture pada tanggal 9 Juli 2014 jam 13.05 seperti di bawah ini.

image

Nah, alih-alih menjelaskan kenapa ada perubahan kurva tersebut, smrc malah mengganti datanya menjadi seperti di bawah ini. Dan ini adalah data ditampilkan pada pukul 00:56:39 dini hari tadi.

Kelihatan sekali bahwa data yang baru diedit tersebut dibuat untuk menghilangkan anomali yang saya jelaskan di notes sebelumnya. Kurva di ataspun kalau mau saya bahas, banyak sekali kejanggalannya, tapi saya gak mau bahas itu karena itu kurva fake. Membahas kurva stabilitas fake hanya menghabiskan energi.

Apakah kita masih percaya quick count jika lembaga sekelas Saiful Mujani ini, suatu lembaga yang saya respect beberapa tahun terakhir karena metodologinya, akurasinya, sekarang mau bermain-main dengan data, seenaknya mengganti data hanya demi mendukung capres idolanya.

Kalau temen-temen masih kekeuh bahwa hasil quick count dari 2000 atau 4000 tps adalah yang paling valid, lebih valid daripada data KPU yang dari 478.685 TPS, saya sudah nyerah deh. Mesti dengan cara apalagi saya menjelaskannya.

Lebih gampang memanipulasi data sample quick count yang cuma 2.000 TPS tanpa pengawasan (walaupun katanya lembaga kredibel) dibandingkan memanipulasi data 478.685 TPS yang diawasi saksi kedua belah pihak dan pengawas bahkan publik sekalipun bisa ikut mengawasinya. Dan itu sudah terbukti tadi malam, smrc mengganti data quick countnya tanpa saksi, tanpa pengawasan tanpa upacara.

Kutipan

Bukti Intervensi Asing (Konspirasi Global) di Pilpres 2014

Tag

Bukti – bukti keterlibatan asing, lebih dari satu negara atau kekuatan asing biasa disebut dengan istilah Konspirasi Global, singkat KG.

Selama puluhan tahun KG terbukti telah menyerang Indonesia melalui berbagai modus dan instrument KG, yang secara kasat mata tidak menampilkan fisiknya, tetapi sangat terasa dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Perubahan besar perilaku rakyat Indonesia, pergeseran nilai dan persepsi, transformasi budaya dan seterusnya, yang terjadi pada bangsa Indonesia, terutama disebabkan oleh rekayasa opini publik ciptaan konspirasi global yang bertujuan mengubah bangsa Indoensia menjadi suatu bangsa yang mudah mendukung atau menerima kepentingan KG di Indonesia.

Instrumen atau alat KG dalam melancarkan ‘serangannya’ kepada suatu bangsa/negara, termasuk Indonesia dapat terdiri dari berbagai macam, seperti media massa, LSM (lembaga swadaya masyarakat), akademisi, ulama, tokoh dan cendikiawan yang telah direkrut secara sadar atau tidak sadar, politisi dan pejabat tinggi sipil dan militer, lembaga atau instansi tertentu (direkrut secara tidak sadar melalui berbagai kerjasama atau bantuan program), dan lain – lain. Semua alat atau instrument ini dikenal dengan sebut agen KG.

Upaya pencapaian tujuan KG dengan mengendalikan perilaku suatu bangsa umumnya dicapai melalui penerapan strategi AWS atau Assymetric Warfar Strategy. KG tidak mengirim pasukan militernya untuk invasi suatu negara, melainkan cukup dengan memaksimalkan fungsi agen-agen AWS KG yang tersebar di negara sasaran.

Indonesia sudah lama diserang AWS KG dengan tujuan utama mereka adalah melakukan akselerasi perubahaan sosial agar rakyat Indonesia lebih mudah dikuasai dan dikendalikan oleh pihak asing.

Terkait pemilu dan pilpres 2014 di Indonesia, KG telah lama melakukan serangan dengan pembentukan opini dan persepsi rakyat Indonesia agar lebih menerima kelompok minoritas sebagai pemimpin bangsa terutama presiden. Untuk lebih efektif, KG juga secara bersamaan menghancurkan nilai-nilai luhur bangsa, nilai-nilai agama dan ideologi Pancasila. Rakyat Indonesia digiring dan diarahkan agar lebih liberal, individualis, egois, permisif, materialistis, hedonis dan pragmatis oportunitis.

Serangan utama KG pertama kali ditujukan pada penghancuran nilai-nilai dan simbol-simbol Islam di Indonesia. Serangan ini dilakukan KG secara sistematis, berkesinambungan, melibatkan lembaga hukum seperti Polri dan KPK, serta jaringan media.

Operasi penyergapan terorisme yang diikuti dengan penembakan mati terhadap terduga teroris, yang kemudian dipublikasikan oleh media tertentu dengan sudut pandang (angel) tertentu, dimaksudkan untuk membentuk opini dan persepsi bahwa Indonesia adalah negara teroris atau setidaknya untuk menimbulkan kesan terorisme (Islam) tumbuh subuh di Indonesia.

Padahal semua operasi pemberantasan terorisme Indonesia itu adalah rekayasa belaka karena berdasarkan fakta dan postulat bahwa tidak mungkin atau mustahil terorisme dilahirkan dari kelompok masyarakat yang mayoritas dan tidak tertekan sama sekali. Sudah merupakan postulat (hukum) bahwa terorisme hanya lahir dari kelompok minoritas yang tertekan atau diperlakukan secara tidak adil di seuatu negara.

Setelah labeling atau stigma terorisme dilekatkan di entitas Islam Indonesia, KG kemudian melancarkan serangannya terhadap tokoh – tokoh Islam dengan modus penjeratan delik pidana korupsi. Tokoh – tokoh Islam yang dijerat dengan pidana korupsi, kasusnya dikembangkan dan dibesar-besarkan hingga keluar dari substansi hukum yang sebenarnya. Media massa agen AWS KG digunakan secara maksimal untuk mempublikasikan politainment seputar aib dan perilaku buruk tokoh islam yang sedang dijerat delik korupsi itu. Agen AWS KG yang paling dominan dalam menjalankan peran menghancurkan nilai-nilai dan simbol-simbol Islam melalui kasus-kasus hukum para tokoh Islam adalah KPK, yang notabene saat ini dikendalikan oleh kelompok sosialis liberal Indonesia. Merekalah agen ASW KG.

Secara simultan, media massa agen AWS KG dan tokoh – tokoh tertentu yang juga agen AWS KG, secara masif selalu mengeluarkan hujatan – hujatan, pelecehan-pelecehan dan penistaan-pemistaan terhadap simbol-simbol Islam, seperti konsep poligami, perceraian, kebiasaan berjenggot, dan seterusnya. Mereka bertujuan membentuk opini dan persepsi publik yang mempermalu umat Islam dan menghancurkan keyakinan umat Islam terhadap agama yang dianutnya.

Puncaknya serangan KG ditujukan untuk memenangkan pemilu dan pilpres 2014, di mana KG berkolaborasi dengan mayoritas konglomerat cina Indonesia dan para pribumi yang menjadi antek-antek KG untuk mendudukan seorang tokoh ciptaan KG sebagai presiden Indonesia.

Direktur Eksekutif NCID Jajat Nurjaman mengatakan Pemilu Presiden 2014 sarat intervensi asing. Berbagai upaya dilakukan oleh orang asing di Indonesia dan di luar negeri untuk memenangkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Termasuk di antaranya adalah melakukan pembunuhan karakter Prabowo Subianto.

“Selama dua bulan terakhir, saya monitor dan terus kumpulkan bukti intervensi asing di Pemilu Presiden 2014. Ini membuktikan bahwa yang terjadi bukanlah spontanitas, tetapi terkoordinasi dengan baik oleh sebuah kekuatan besar. Mereka benar-benar tidak ingin Prabowo jadi Presiden RI menggantikan SBY” ungkap Jajat, Selasa (8/7/2014).

NCID memaparkan sedikitnya delapan bukti intervensi asing (KG) di Pemilu Presiden 2014, yakni :

1) Pernyataan keberpihakan dari Majalah TIME dan Majalah The Economist. Kedua majalah ini secara terbuka mengatakan bahwa Prabowo tidak boleh sampai jadi Presiden RI.

2) Kemunculan penulis asal Amerika Allan Nairn dengan tulisan yang memojokkan Prabowo. Di kalangan diplomat Indonesia, Allan dikenal memiliki rekam jejak menulis berita palsu tentang TNI. Mantan Duta Besar Indonesia untuk AS Dino Patti Djalal mengatakan “dia (Allan Nairn) sejak dulu selalu mencari peluang untuk memecah belah Indonesia.”

3) Adanya intimidasi kepada WNI yang hendak memilih di depan KJRI Perth, Australia oleh WNA yang mengkampanyekan kemerdekaan Papua. Mereka meminta WNI untuk memilih Joko Widodo dan mengatakan hanya orang bodoh yang memilih Prabowo. Tercatat beberapa WNI yang tinggal di Perth melaporkan kejadian ini melalui media sosial.

4) Pernyataan keberpihakan kepada Joko Widodo oleh artis-artis asal Amerika dan Inggris seperti Jason Mraz, Sting dan Akarna, serta bintang porno Vicky Vette. Pengumuman yang dilakukan H-1 menjelang pemilihan dengan penyeragaman agar jelas menunjukkan adanya koordinasi, bukan aksi spontanitas.

5) Kemunculan iklan yang mempromosikan Joko Widodo dan mendiskreditkan Prabowo Subianto di Google, YouTube dan jaringan iklan AdSense. Padahal di situsnya sendiri secara eksplisit Google melarang segala jenis iklan politik untuk ditayangkan di Indonesia.

6) Penutupan secara serentak beberapa akun yang secara terbuka tidak mendukung Joko Widodo, tidak lama setelah pertemuan Joko Widodo dengan direktur politik Twitter Peter Greenberger di Jakarta.

7) Pemberitaan palsu oleh Bloomberg mengenai transaksi saham MNC Group yang mendiskreditkan pasangan Prabowo-Hatta. Pada 20 Juni 2014, Bloomberg mengatakan bahwa Prabowo-Hatta memborong saham MNC Group. Padahal transaksi tersebut tidak pernah terjadi.

8) Pernyataan Duta Besar Amerika untuk Indonesia Robert Blake pada 23 Juni 2014. Ia mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa Pemerintah RI harus mengusut dugaan kasus HAM Prabowo. Pernyataan terbuka ini memicu reaksi keras dari DPR karena merupakan bukti konkret campur tangan Amerika dalam Pemilu Presiden Indonesia.

Menurut Jajat, intervensi asing yang begitu kentara untuk mengurangi elektabilitas Prabowo justru mengkokohkan keyakinan rakyat Indonesia bahwa Prabowo adalah presiden yang harus dipilih pada 9 Juli 2014.

“Hal ini disebabkan oleh pernyataan legendaris Bung Karno tentang intervensi asing. Bung Karno mengatakan: Ingatlah pesanku, jika engkau mencari pemimpin, carilah yang dibenci, ditakuti, atau dicacimaki asing karena itu yang benar. Pemimpin tersebut akan membelamu di atas kepentingan asing itu. Dan janganlah kamu memilih pemimpin yang dipuji-puji asing, karena ia akan memperdayaimu” tutup Jajat menirukan Sukarno.

Pencitraan luar biasa yang dipublikasikan media – media asing untuk Joko Widodo, termasuk pernyataan – pernyataan bernada pujian yang sebenarnya tidak berdasar atau absurd dari tokoh-tokoh atau selebriti dunia, juga merupakan bukti kuat intervensi KG / asing dalam pilpres 2014.

Tidak dapat disangkal bahwa intervensi asing itu juga diwujudkan dalam bentuk bantuan uang kampanye dan money politcs untuk kepentingan capres Joko Widodo. Puncaknya, intervensi asing dalam pilpres ditampilkan secara vulgar melalui kehadiran agen – agen mereka di Indonesia. Mulai dari kedatangan para selebritis dunia (hiburan, olahraga dst), menteri luar negeri dari beberapa negara, duta besar, pimpinan – pimpinan lembaga internasional, konsultan politik, hingga direktur politik dan strategi global dari perusahaan raksasa social media Twitter.

Mereka semua bekerja untuk mendukung Jokowi terpilih sebagai presiden Indonesia dalam rangka mewujudakan kepentingan konspirasi global (KG) di Indonesia, yang tak lain dan tak bukan adalah neo imperialisme asing terhadap NKRI.

Kutipan

Quick Count Binatang Apakah Itu ?

Tag

Ingat, Quick Count Punya 3 Error, Jadi Hasilnya Mungkin dan ‘Boleh’ Berbeda

image

Tiga hari berlalu, Rupa-rupanya diskusi dan perdebatan mengenai hasil quick count belum juga selesai. Lebih parah lagi antar lembaga quick count terserbut saling menuduh bahwa lembaga quick count sebelah sana tidak memenuhi kaidah statistik, sementara kelompok yang satunya menuduh bahwa lembaga quick count sebelah sini telah memihak salah satu pasangan. Sungguh terlalu!

Saya sebagai orang yang memiliki latar belakang statistik dan mengajar metodologi riset perlu untuk sekali lagi meluruskan pandangan yang kurang tepat tersebut. Masyarakat jangan sampai mempersepsikan bahwa statistik adalah ilmu pasti dan hasilnya harus satu angka. Ingat statistik berbeda dengan matematik. Matematik hasilnya adalah sebuah kepastian. Sementara statistik berbicara error. Jadi hasilnya mungkin dan ‘boleh’ saja berbeda. Ini prinsip dasar yang perlu dipahami. Ingat, Statistik berbeda dengan matematik!

Mengingat Quick Count ini menggunakan metode statistik. Maka setidaknya quick count tidak terlepas dari 3 masalah error yaitu margin error, random error dan sistematic error. Berikut pembahasannya:

Pertama, Margin of Error

Margin of error adalah error yang paling populer di berbagai lembaga quick count. Margin error adalah tingkat kesalahan sampel atas populasi yang ditentukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. Karena margin error ini adalah tingkat kesalahan sampel atas populasi maka margin of error akan mengkoreksi besaran sampel. Jika kita membuka text book statistika maka akan ada sebuah rumus perhitungan sampel dimana untuk mendapatkan sampel tertentu maka peneliti harus menentukan terlebih dahulu berapa margin of error-nya. Margin of error semakin kecil maka jumlah sampel akan semakin besar. Dengan semakin besar sampel diharapkan (tetapi tidak menjamin) hasilnya akan mendekati kenyataan (populasi).

Beberapa lembaga survei pada pilpres 9 Juli kemarin menentukan margin of error rentang 0.5% sampai dengan 2%. Saya coba hitung, dengan asumsi populasi TPS sebanyak 479 ribuan, maka sampel TPS yang akan terambil adalah 36 ribuan sampel TPS untuk margin of error 0.5%, sekitar 9 ribuan sampel TPS untuk margin error 1%, dan 2 ribuan sampel TPS untuk margin of error 2%.

Apakah ketika margin of error-nya lebih rendah maka satu quick count akan lebih akurat hasilnya dibandingkan yang lain? Jawabannya adalah belum tentu. Margin error yang lebih kecil hanya akan berimplikasi terhadap sampel yang lebih besar, jika tidak mengontrol kedua error yang lainnya. Kalau pun yang diadu adalah margin of error, maka yang pasti pemenangnya adalah hasil KPU mengingat margin of error-nya 0,0000 (nol) persen.

Kedua, Random Error

Error kedua, Random error, adalah peluang kesalahan yang mungkin terjadi akibat proses randomisasi sampel TPS. Ingat, bahwa quick count adalah proses penyimpulan hasil pemilu berdasarkan sebagian sampel TPS, bukan keseluruhan TPS.

Kita semua perlu tahu bahwa metode pengambilan sampel TPS pada quick count adalah secara proporsional sampel TPS terhadap populasi TPS wilayah yang diturunkan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai kelurahan. Setiap lembaga survei harusnya sama dalam menentukan proporsi sampel TPS terhadap populasi TPS pada masing-masing wilayah.

Nah apa yang berbeda? Yang berbeda adalah TPS mana dalam satu wilayah yang dijadikan sampel. Lembaga survei A kemungkinan berbeda dengan lembaga survei B dalam menentukan TPS mana yang dijadikan sampel. Perlu kita tahu, quick count menggunakan teknik sampling multistage sampling. Katakanlah stage terakhir yang digunakan adalah kecamatan, pertanyaannya adalah siapa yang menjamin bahwa TPS-TPS yang dijadikan sampel dalam satu kecamatan telah representatif terhadap basis pendukung kedua pasangan? Jika tidak artinya ada TPS dengan dengan jumlah basis pendukung nomor satu atau nomor dua yang lebih banyak tidak terambil. Jika stage terakhir adalah desa/kelurahan, artinya harus ada sampel TPS perwakilan dari 78.609 desa/kelurahan yang ada di seluruh Indonesia. Padahal jumlah keseluruhan sampel TPS di quick count ini saja hanya 36 ribuan TPS, itupun jika menggunakan margin of error 0,5%. Artinya masih banyak desa/kelurahan yang tidak terwakili sebagai sampel. Bisa jadi desa-desa tersebut adalah basi pendukung salah satu kadidat, bukan? Apalagi di tengah dinamika basis pendukung pilpres 2014 yang sangat berbeda dibandingkan pilpres sebelumnya. Sangat sulit mengukur tingkat representasi hasil quick count.

Ketiga, Systematic Error

Masih ada satu error lagi, dan error ini tidak bisa dikendalikan secara statistik yaitu sistematic error. Sistematic error disebabkan oleh unsur-unsur subjektivitas. Pengambilan sampel TPS yang tendensius merupakan salah satu penyebab systematic error. Oleh karena itu, salah satu kritik kepada lembaga-lembaga survei, harusnya ada satu kode etik yang mengatur bahwa penyelenggara quick count adalah bukan bagian dari tim sukses atau tidak pernah menyatakan memihak kepada salah satu pasangan. Ketidaknetralan penyelenggara quick count dapat menjadi penyebab systematic error.

Oleh karena quick count ini memungkinkan dan membolehkan hasil yang berbeda, maka marilah kita memandang hasil quick count ini dengan proporsional dan tidak lebay. Jika ada salah satu direktur eksekutif penyelenggara quick count yang menyatakan bahwa jika hasil KPU berbeda dengan hasil quick count maka KPU lah yang salah, saya kira sudah salah kaprah. Ingat quick count adalah sebagian sampel TPS bukan populasi TPS. Ingat bahwa kaidah yang digunakan adalah ilmu statistik bukan matematik. Memungkinankan banyak error di sana.

Jika mau menilai kecurangan KPU buktikan saja di mana kecurangannya, berapa jumlah suara yang dicurangi, bukan dengan hasil quick count!

Marilah kita kawal bersama-sama proses real count KPU, Bukan ramai debat di quick count!

Penulis:

Ayat Hidayat

Pengajar Metodologi Riset di Salah Satu Perguruan Tinggi di Jakarta

Dimuat di Kompasiana, 12 Juli 2014

Kutipan

Hasil QC Di luar Logika

Tag

image

Quick Count yang mengumumkan Jokowi JK menang benar-benar keterlaluan. Begitu banyak bukti, hasil QC mereka hanya rekayasa dari data yang tidak dapat dipercaya.

Peneliti opini publik, Agung Prihatna mengungkap beberapa fenomena keanehan quick count (hitung cepat) yang menguntungkan pasangan Jokowi-JK. Dia membeberkan kronologis yang perlu mendapat sorotan.

Pertama, pada awal Juli 2014, ada pernyataan dari pihak capres nomor urut 2 bahwa ada indikasi kecurangan. Kedua, pada masa tenang ada tiga lembaga survei terkemuka, yaitu Charta Politica, SMRC, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang pimpinannya secara terbuka berafiliasi ke capres nomor urut 2, dengan mengumumkan Jokowi-JK unggul 3 persen dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Ketiga, pada hari pemilihan, kelompok lembaga survei tersebut, seperti CSIS-Cyrus Network, mengeluarkan hasil exit poll yang menyatakan capres nomor urut 2 unggul 3 persen dari capres nomor urut 1. Dia menyatakan, hasil quick count lembaga survei yang berafiliasi ke pasangan Jokowi-JK, seperti CSIS-Cyrus, SMRC, Litbang Kompas, dan RRI sama-sama mengungulkan dengan selisih 3 persen.

“Ini juga pertama kalinya ada pihak yang secara sepihak mengklaim kemenangan berdasarkan hasil quick count yang data masuk baru mencapai 70 persen. Yang bikin aneh pula, sekitar jam 15.00 WIB, data quick count sebesar 70 persen di luar logika,” kata mantan peneliti LP3ES itu Kamis (10/7).

Menurut Agung, bukankah untuk menginformasikan sampel dari daerah pelosok Papua, Medan, Sumatra, dan pulau lainnya butuh waktu sekitar satu hingga tiga jam untuk melaporkan melalui pesan singkat (SMS) di area on spot (daerah yang terdapat sinyal). Hal itu mengingat tidak semua daerah yang kita tentukan sebagai zona sampling terdapat sinyal operator telepon selular.

“Katakanlah benar data masuk 70 persen selang dua jam setelah TPS ditutup pukul 13.00 WIB. Maka, kemungkinannya adalah sampel ditarik semua ke daerah perkotaan, sehingga sebenarnya nihil sampling dari desa/wilayah pelosok,” kata perintis quick count di Pemilu 1997 itu.

Agung menyatakan, dalam berbagai momen pilkada biasanya yang terjadi adalah pengakuan dari pihak lain terhadap keunggulan pasangan lainnya. “Tidak pernah salah satu pihak melakukan klaim kemenangan berdasarkan hasil quick count,” katanya.

Keanehan lain juga didapatkannya ketika melihat perkembangan beberapa hari sebelum Pilpres 9 Juli kemarin. Itu setelah Indobarometer, LSI, dan Charta Politica pada lima hari sebelum Pilpres menyatakan bahwa ada ‘lampu kuning’ bagi Jokowi jika keadaan terus begini karena trend terus menurun. Adapun, trend Prabowo terus naik. “Pada saat itu selisih Jokowi dengan Prabowo semakin dekat tinggal tiga persen.”

Menjadi aneh, sambung dia, karena tiga hari setelah pernyataan tersebut, para lembaga survei yang berafiliasi dengan Jokowi-JK mengeluarkan pernyataan bahwa terjadi rebound elektabilitas. Artinya, dalam waktu tiga hari, mereka membuat pengakuan terjadi perubahan trend. “Padahal dalam logika survey trend itu tidak mungkin berbalik trendnya hanya dalam waktu dua sampai hari,” katanya.

Catatan berikutnya, lanjut Agung, pihak Jokowi pada sepekan sebelum Pilpres sudah menyatakan bahwa kemenangan mereka akan sulit jika pihak lawan melakukan kecurangan. “Artinya mereka melakukan prakondisi bahwa di atas kertas mereka bisa kalah. Bahkan cawapres JK pernah menyatakan, bahwa pasangannya hanya akan kalah jika dicurangi,” sebutnya.

Dia mengingatkan, gejala-gejala tersebut patut dicurigai sebagai upaya terencana untuk memenangkan pasangan yang diusung PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI itu dengan melakukan manipulasi survei sejumlah lembaga yang selama ini pro-Jokowi.

Kutipan

Sekilas Tentang Perampok Negara Hatta Rajasa dan M Riza Chalid

Tag

image

Siapa sih Mafia MIGAS itu ?

Mafia migas konon merupakan mafia tertua di dunia. Mafia migas dalam cerita ini adalah perantara (trader) antara pemasok-pemasok minyak mentah untuk Pertamina melalui anak perusahaannya, Pertamina Energy Trading Limited (PETRAL). Bos dari perantara itu oleh kalangan bisnis Singapura disebut Gasoline Father, yaitu Mr. Mohammad Reza Chalid dari Global Energy Resources (GER).

Banyak kalangan menuding tendernya kurang transparan. Ada permainan fee sampai milyaran. ”Permainan tetap ada selagi Indonesia masih membeli dengan harga spot, yg bisa dibeli sewaktu-waktu dalam jumlah besar” kata pakar manajemen Rhenald Kasali (Tabloid PRIORITAS Edisi 8 / 5 – 11 Maret 2012).

Sebenarnya DR. Rizal Ramli (RR) sudah lama mensinyalir adanya mafia tersebut. Dalam bukunya yang berjudul “Menentukan Jalan Baru Indoensia” (April 2009) menyebut MR. Teo Dollars yang pendapatan perharinya mencapai USD 600 ribu (Rp. 6 miliar) dan menyetor ke oknum-oknum tertentu di Pemerintahan RI. George Aditjondro lebih gamblang menulis beberapa anggota keluarga besar SBY yang dibantu oleh kroni-kroni mereka memiliki bisnis impor ekspor minyak mentah. Jika dulu Riza (Global Energy Resources) membayar premi kepada keluarga Cendana, maka sekarang ia membayar komisi ke kelompok Cikeas sebesar 50 sen dollar per barrel.

Jadi kalau ekspor kita 900 ribu barrel perhari, maka yang masuk ke keluarga SBY diperkirakan mencapai USD 450.000 perhari ditambah bonus boleh mengekspor minyak mentah sebesar 150 barrel setiap hari. Keberadaan sindikat Cikeas ini mendorong Karen Setiawan (Dirut Pertamina) mengancam untuk meletakkan jabatan karena tidak tahan menghadapi tekanan Cikeas. ( George Junus Aditjondro dalam buku ‘Cikeas Makin Menggurita’ hal 67-68).

DR. Rizal Ramli dalam sebuah pidato tgl 24 April 2008 menolak kenaikan harga BBM kecuali pemerintah berani membabat Mafia Migas tersebut.

Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengaku risih dengan sorotan publik atas PETRAL. ”Perlu ada perbaikan di tubuh anak perusahaan PERTAMINA itu supaya tak lagi dijadikan tempat korupsi dan sarang permainan para mafia minyak,” kata Dahlan Iskan. (Tabloid PRIORITAS, Edisi 8/05-11 Maret 2012 i).

Hubungan Mafia Minyak dengan Pertamina.

Beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan pemberitaan tentang PETRAL yang hendak dibubarkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan, tapi ternyata batal dan bahkan sekarang semakin eksis. Dari dulu PETRAL disebut-sebut sebagai ‘sarang’ korupsi puluhan triliun mulai dari jaman Orba/Suharto sampai sekarang. Anehnya tidak pernah bisa disentuh.

PETRAL atau Pertamina Trading Energy Ltd merupakan Perseroan Terbatas anak perusahan Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan minyak. Saham PETRAL 99.83% dimiliki oleh PT. Pertamina dan 0.17% dimiliki oleh Direktur Utama PETRAL, Nawazir sesuai UU / CO Hongkong

Tugas utama PETRAL adalah menjamin supply kebutuhan minyak yang dibutuhkan Pertamina / Indonesia dengan cara membeli minyak dari luar negeri. Saat ini PETRAL memiliki 55 perusahaan yang terdaftar sebagai mitra usaha terseleksi. Pengadaan minyak untuk PETRAL dilakukan secara tender terbuka. Namun PETRAL juga melakukan pengadaan minyak dengan pembelian langsung. Alasannya, ada jenis minyak tertentu yang tidak dijual bebas atau pembelian minyak secara langsung dapat lebih murah dibandingkan dengan mekanisme tender terbuka.

Tahun 2011 PETRAL membeli 266,42 juta barrel minyak. Terdiri dari 65,74 juta barrel minyak mentah dan 200,68 juta barrel berupa produk. Harga rata-rata pembelian minyak oleh PETRAL adalah USD 113,95 per barel untuk minyak mentah, USD 118,50 untuk premium, USD 123,70 untuk solar. Total pembelian minyak PETRAL adalah USD 7.4 milyar untuk minyak mentah dan USD 23.2 milyar untuk bensin/solar. Total US$ 30.6 milyar atau setara dengan Rp. 275.5 triliun per tahun. Itulah jumlah uang yg dikeluarkan Pertamina/negara untuk impor minyak. Sekali lagi, uang Pertamina/negara yang dikeluarkan untuk membeli minyak impor melalui PETRAL pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 275.5 triliun. Jumlah uang yang luar biasa besar dikeluarkan negara untuk membeli minyak impor melalui PETRAL. Hal ini tentu saja ‘tidak pernah luput dari mafia’.

Mafia minyak yang disebut-sebut menguasai dan mengendalikan PETRAL adalah Muhammad Riza Chalid. Riza diduga menguasai PETRAL selama puluhan tahun. Di samping Riza, dulu Tommy Suharto juga disebut-sebut sebagai salah satu mafia minyak. Perusahaan Tommy diduga melakukan mark up atau titip US$ 1-3/barel. Kita sudah tahu siapa Tomy Suharto, tetapi siapakah Muhammad Riza Chalid ? Dia adalah WNI keturunan Arab yang dulu dikenal dekat dengan Cendana (rumah keluarga Suharto). Riza, pria berusia 53 tahun ini disebut-sebut ssebagai ‘penguasa abadi’ dalam bisnis impor minyak RI. Dulu dia akrab dengan Suharto. Sekarang merapat dengan SBY.

Riza disebut-sebut sebagai sosok yang rendah hati, tapi siapapun pejabat Pertamina termasuk Dirut Pertamina akan gemetar dan tunduk jika ketemu dengan dia. Siapapun pejabat Pertamina yang melawan kehendak Riza akan lenyap alias terpental. Termasuk Ari Soemarno, Dirut Pertamina yang dicopot jabatannya. Ari Soemarno dulu terpental dari jabatan Dirut Pertamina gara-gara hendak memindahkan PETRAL dari Singapura ke Batam. Riza tidak setuju. Ari selanjutnya dipecat. Jika PETRAL berkedudukan di Batam / Indonesia tentu pemerintah dan masyarakat luas lebih mudah mengawasi operasional PETRAL yang terkenal korup. Rencana Ari Soemarno ini tentu dianggap berbahaya. Bisa menganggu kenyamanan ‘Mafia Minyak’ yang sudah puluhan tahun menikmati legitnya bisnis minyak.

Para perusahaan minyak dan broker minyak internasional mengakui kehebatan Riza sebagai ‘God Father’ bisnis impor minyak Indonesia. Di Singapura, Muh Riza Chalid dijuluki sebagai ‘Gasoline God Father’. Lebih separuh impor minyak RI dikuasai oleh Riza. Tidak ada yang berani melawannya. Beberapa waktu lalu Global Energy Resources, perusahaan milik Riza pernah diusut karena temuan penyimpangan laporan penawaran minyak impor ke Pertamina. Tapi kasus tersebut hilang tak berbekas dan para penyidiknya diam tak bersuara. Kasus ditutup. Padahal itu diduga hanya sebagian kecil saja.

Global Energy Resources milik Riza itu adalah induk dari 5 perusahan, yakni Supreme Energy, Orion Oil, Paramount Petro, Straits Oil dan Cosmic Petrolium yang berbasis di Spore & terdaftar di Virgin Island yang bebas pajak. Kelima perusahaan itu merupakan mitra utama Pertamina. Kelompok Riza cs ini juga yang diduga selalu menghalangi pembangunan kilang pengolahan BBM dan perbaikan kilang minyak di Indonesia. Bahkan penyelesaian PT. TPPI yang menghebohkan karena telah merugikan negara, juga diduga tidak terlepas dari intervensi kelompok Riza cs. Riza cs mengatur sedemikian rupa agar negara RI tergantung oleh impor bensin dan solar. INGAT…! Impor bensin & solar kita 200 juta barel per tahun. Riza cs ini sekarang berhasil mengalahkan Dahlan Iskan. Skor 3 : 0 untuk Mafia Minyak. Dahlan Iskan keok. Pertama Dahlan gagal bubarkan PETRAL. Kedua gagal memindahkan PETRAL ke Indonesia dan ketiga gagal mencegah orang-orang yang menjadi boneka Riza cs menjjadi direksi di Pertamina. Dahlan Iskan mengalah. Janji Dahlan Iskan untuk mengalahkan BUMN Malaysia, apalagi PETRONAS dalam 2 tahun itu menjadi hanya mimpi. Di Pertamina saja Dahlan sudah takluk dengan Cikeas.

Siapa Riza cs itu ? Orang yang disebut-sebut berada di belakang Riza adalah Bambang Trihatmodjo, Rosano Barrack dst. Mereka adalah keluarga dan Genk Cendana. Sekarang Genk Cendana berhasil menundukkan Cikeas dan Dahlan Iskan. Semua Direksi Pertamina sekarang adalah Pro Mafia Minyak PETRAL. Bukan hanya PETRAL yang menjadi ‘boneka’ Riza cs, tetapi juga Pertamina. Kenapa bisa terjadi seperti itu ? Ada informasi lebih yang ‘menyeramkan’. ‘Aksi jalan tol’ Dahlan Iskan beberapa hari lalu disebut oleh teman-teman saya sebagai kompensasi frustasi Dahlan menghadapi hegemoni Mafia Minyak. Sejak Dahlan Iskan meneriakkkan ‘Bubarkan PETRAL ‘, mafia minyak ini bergerak cepat. Lalu melakukan konsolidasi. Masuk ke Cikeas, Istana & Lap Banteng (Depkeu).

Bagaimana caranya Riza cs menusuk Istana, Cikeas dan Lapangan Banteng ? Sumber saya menyebutkan, Riza dekat dengan Purnomo Y dan Pramono Edhie Wibowo (adik Ny. Ani SBY) sejak Edhie masih di Kopassus. Purnomo yang Menteri ESDM & Edhie ssbagai pintu masuk Riza cs ke Cikeas. Riza cs ini sering berkunjung ke Cikeas untuk mengamankan praktek mafia di impor minyak Pertamina. Tentu saja tidak ada makan siang yang gratis. Selain di jajaran elit politik, Riza cs juga sangat dekat dengan Wakil Dirut Perusahaan hulu Migas dan Syamsu Alam yang General Managernya Purnomo Yusgiantoro sewaktu masih menjabat sebagai Menteri ESDM bertugas mengamankan kontrak-kontrak pembelian minyak impor dari mafia minyak ini. Dahlan Iskan yang meminta Pertamina membeli minyak secara langsung, justru ditantang oleh Direksi Pertamina,bahwa Pertamina harus membeli via broker. Dahlan Iskan ‘bengong’ tidak bisa berbicara mendengar ucapan Direksi Pertamina. Dia bertekad membenahi Pertamina ternyata mentok sampai di situ. Dahlan Iskan ternyata KO berhadapan dengan Mafia Minyak RI yang dikomandani Riza. Ini bisnis ratusan triliun per tahun. Dahlan iskan tidak kuat melawannya.

Kembali ke Riza. Nama Riza tidak tercantum dalam akte Global Energy Resources..Holding perusahaan broker minyak milik Riza itu. Dalam akte Global, yang tercatat adalah Iwan Prakoso (WNI), Wong Fok Choy dan Fernadez P. Charles. Tapi sesungguhnya Riza adalah pemiliknya. Untuk memperkuat posisi Riza cs di Pertamina, sebagian Direksi Pertamina yang kurang setuju dengan pembelian minyak via broker diganti kemarin. Sekarang semua Direksi Pertamina yang ada merupakan kelompok pendukung Riza (sang Mafia Minyak dengan dukungan penuh Istana, Cikeas dan Menko). Bukan hanya impor minyak saja Riza cs berkuasa. Dalam pembelian atau penampungan batu bara minyak dari Pertamina Riza juga berkuasa. Pembelian batu bara minyak dari Pertamina dilakukan oleh Orion Oil dan Paramount Petroleum milik Riza Cs. Riza betul-betul penguasa minyak RI.

Dulu ada broker besar lain ingin mendapatkan jatah impor minyak dari PETRAL/Pertamina. Dia bersama kakak tertua Ani SBY datang ke Spore. Dirut PETRAL menyambut kedatangan pengusaha itu. Intinya PETRAL siap berikan ‘jatah’ ke pengusaha itu. Tetapi kemudian Riza mendatangi Wiwiek. Riza disebut-sebut memberikan US$ 400,000 kepada wiwiek agar tidak perlu membantu pengusaha itu. Dan Wiwiek pun setuju. Apa yg menjadi motiv SBY sampai bisa dikoptasi oleh mafia minyak ? Apa dealnya ? Bagaimana modusnya ? Bagaimana langkah Dahlan Iskan menghadang mereka ?

Ini kisah panjang tentang mafia minyak yang selama ini tidak pernah tersentuh. Salah satu skenario mafia minyak yang berkolaborasi dengan SBY adalah melalui resufle kabinet tahun 2011 lalu. Ada titipan mafia minyak via tangan SBY. Purnomo Yusgiantoro yang sudah terlibat sejak sekian lama digeser menjadi Menhan. Jero wacik yang demokrat tulen loyalis SBY sebagai penggantinya.

Bahaya jika Purnomo Y tetap dipertahankan sebagai Menteri ESDM. Nanti info bisa bocor ke Mega, JK atau pihak lain. Konspirasi baru ini harus Top Secret. Meski sebenarnya Purnomo Y lah yang menjjadi biang dari semua permainan mafia minyak itu. Namun, sesuai sifat SBY, dia ingin menguasai semua. Dengan Jero Watjik sebagai Menteri ESDM, perampokan mafia minyak ini akan tertutup rapat. Hanya Cikeas, Menko Ekonomi, MenESDM, Pertamina & PETRAL.

“Bermain” di minyak ini luar biasa enak. Korupsi uang APBN tidaklah seberapa. BUMN-BUMN ini jauh lebih merugikan negara, tetapi lebih aman & mudah. Uang korupsi minyak yang mencapai puluhan triliun ini tidak masuk ke Indonesia, melainkan ke rekening-rekening di Hongkong, Singapura & Swiss. Ditarik ke RI hanya jika diperlukan. Tentu saja uang ratusan juta itu utamanya dicairkan dan ditarik saat menjelang Pemilu dan Pilpres. Untuk membiayai kampanye dan money politic. Jadi tidak heran jika SBY bisa mempunya dana kampanye belasan triliun untuk memenangkan Pemilu dan Pilpres 2009 kemarin.

Pada jaman Orba setiap ekspor minyak (bukan impor lho), mafia minyak yang dibeking penguasa bisa “titip atau kutip” US$ 1- 3 / barel. Ketika RI mulai impor ( di jaman Orba juga) mafia minyak juga kutip dan titip sekian dollar juga. Ekspo & impor minyak ada titipan. Bahkan untuk biaya pengangkutan minyak dengan kapal tanker pun ada mark up yang merugikan negara puluhan juta dollar per tahun. Dari dahulu sampai sekarang, pengangkutan minyak Indonesia masih dikuasai oleh pemain lama, yaitu Humpuss Intermoda (Tommy Suharto) Cs.

Kembali ke PETRAL, jika pembelian minyak kita total 266 juta barel tahun 2011, asumsikan saja ada titipan USD 3/barel = US$ 798 juta/tahun. US$ 798 juta itu equivalen dengan Rp. 7.2 triliun uang negara yang dirampok oleh mafia minyak. Uang itu dibagi-bagikan oleh mafia itu kepada penguasa. Pada tahun 2009 saja pernah disebut-sebut ada setoran ratusan juta USD dari mafia minyak kepada SBY untuk membantu Pemilu dan Pilpres SBY. Korupsi dari impor minyak ini sangat luar biasa. Sudah terjadi sejak tahun 1969 dan terus dipertahankan oleh penguasa karena dijadikan sumber dana politik.

Di samping dijadikan dana politik tentu saja untuk mengisi kantong pejabat-pejabat tertinggi di negara ini. Ratusan turunan tidak akan habis, bahkan cenderung bertambah. Karena mafia minyak ini sangat dekat dengan kekuasaan, maka kita dapat melihat benang merahnya. Bahkan belakangan ini hubungan makin mesra antara mafia dengan Cikeas, Muhamad Riza Chalid, Bambang Trihatmodjo, Rosano Barack cs dengan SBY, Pramono Edhie, Cikeas, Hatta R, Karen cs. Sumber-sumber saya menyebutkan Riza dalam sebulan terakhir ini rajin mengikuti rapat di Cikeas, Istana dan kantor Menko Ekonomi. Apakah ada deal-deal khusus ?

Modus korupsi mafia minyak ini juga terjadi dengan ‘penipuan’ yang dilakukan oleh mafia minyak terhadap kualitas & jenis minyak yang diimpor Pertamina. Kilang minyak kita itu disetting hanya bisa mengolah minyak produksi Afrika dan Timur Tengah.

Pernah dengar kasus minyak ZATAPI yang diusut TEMPO ? Nah, mafia minyak ini seolah-olah impor minyak dari Afrika dan Timteng. Padahal minyak yang dibeli dari sana hanya sepertiga atau seperempatnya saja. Sisanya dua pertiga atau tiga perempat dibeli mafia minyak ini dari produsen / broker minyak yang lain. Transaksinya di tengah laut untuk memenuhi sisa kapasitas. Kualitas minyak yang dibeli ‘secara gelap’ di tengah laut itu tentu lebih rendah dibanding yang tercantum di BL atau dokumen-dokumen pengangkutan kapal. Contohnya, satu kapal tangker full capacity nilai minyak sebesar US$ 80-110 juta. Di BL tercantum nilai tersebut berikut kuantitas cargonya.

Dengan modus pengisian hanya sopertiga atau seperempat dari kapasitas, mafia minyak tersebut mencampur minyak dengan kualitas rendah dengan harga 20-30% lebih rendah. Berapa untung yang dikeruk oleh mafia minyak ini dgn modus pencampuran ? Mari kita hitung dengan cara sederhana. Asumsikan nilai impor minyak per kapal tanker USD 100 juta per shipment. Kapal dimuat dengan 25% minyak yang sesuai dengan BL impor.

Asumsikan saja harga minyak impor tersebut sesuai BL USD 100 / barel. Jika 75% minyak kualitas rendah yang dibeli di tengah laut itu = USD 70/barel. Maka keuntungan mafia minyak USD 75 juta x 30% = USD. 22.5 juta atau Rp. 210 milyar per shipment. Inilah modus yang pernah terbongkar. Nah, sekarang silahkan rakyat sendiri yang menghitung kerugian negara akibat mafia minyak jika nilai impor minyak kita tahun 2011 = Rp. 275 Triliun. Ada berapa ratus shipment /kapal tanker yang unloading minyak di RI setiap tahun ? Berapa puluh kapal yang melakukan proses pencampuran ini ?

Intinya banyak modus yang dipakai oleh Mafia Minyak tersebut. Mereka tahu bahwa perampokan ini perlu dibeking oleh penguasa tertinggi republik ini. Dan mafia minyak ini juga telah memasang kaki di mana-mana. Termasuk investasi politik kepada calon-calon presiden yang berpotensi maju di 2014 mendatang. Mafia minyak ini hanya bisa dibasmi dengan 2 cara, yakni revolusi rakyat terhadap regim SBY yang sekarang atau pilih presiden RI yang bebas kooptasi mafia.

Uang negara kita yang dipungut dari pajak rakyat & penjualan sumber daya kekayaan alam kita (yang makin menipis karena dirampok) dikorup oleh mafia. Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN tidak akan bisa berkutik melawan mafia minyak ini, jika rakyat tidak mendukungnya. Dia juga takut dipecat oleh SBY. Terbukti Dahlan Iskan terpaksa memberhentikan komisaris-komisaris dan direksi-direksi Pertamina yang anti mafia minyak. Sekarang Pertamina 100% menjadi hamba mafia. Dahlan sendiri hati nuraninya mungkin menjerit, tetapi apa daya kuasa tak ada. Rakyat juga menjerit, tetapi tak berdaya karena tidak menurunkan penguasa.

Kutipan

Kolusi dan Korupsi Menko Hatta dan Mentan Suswono pada Proyek Ketahanan Pangan

Tag

HT ini bukan Hafidz Tohir tapi Haris Tohir. Publik jarang tahu dia. Bermukim di Palembang sbg kontraktor juga ketua MPP DPW PAN Sumsel. Haris Tohir ini punya staf yg bernama RUDY. Stafnya ini tugasnya sebagai pengatur prcaloan proyek2 yg bisa dibantu melalui power Hatta R. Pada bulan yg lalu ada kesepakatan bhw proyek2 ketahan pangan yg belum direalisasikan pd 2011 akan diteruskan pada thn 2012. @KPK_RI. Nilai proyek ketahanan pangan ini sebesar Rp. 2 triliun yg akan dilaksanakan oleh kementerian pertanian pada semester I /2012 @KPK_RI. Selama ini proyek2 ketahanan pangan selalu dilaksanakan oleh Kementan meski menko Ekonomi Hatta Rajasa sbg ketua Ketahanan pangan RI. Tentu saja Kementan RI dan BUMN2 Pertanian sebagai pelaksana proyek2 ketahanan Pangan yg total berjumlah 17 Triliun panen rejeki haram. Sudah jadi rahasia umum jika semua proyek2 Kementan dan BUMN2 itu sudah diatur dan saran KKN. Triliunan rupiah uang suap bertebaran. Tahun lalu yang panen suap adalah Menteri Pertanian, dirjen saprotan, direktur pupuk, deputi industri primer MenBUMN, direksi2 BUMN dst. BUMN2 yang panen suap dari pengusaha rekanan adalah : PT. Pertani, PT. Shang Hyang seri & PT. berdikari. Koordinatornya Wahyu (pertani)

Wahyu ditunjuk oleh Megananda deputi industri primer kemenBUMN sbg koordinator kumpulkan uang suap. Wahyu juga yg suap BPK agar aman. Saat itu PT. Pertani, PT. Shang Hnyang Seri dan PT. Berdikari, 3 BUMN mendapatkan masalah dari BPK ..ada kurang kerjaan puluhan M. Lalu wahyu menyuap BPK sebesar 4 milyar agar masalah korupsi di BUMN2 tsb tidak sampai ke permukaan apalgi sampai diusut KPK. Amaaan. Menteri Pertanian juga mendapatkan masalah..akibat korupsi yg gila2an di kementeriannya, kementan terancam dapat status disclaimer BPK. Lalu Mentan Suswono bersama supirnya antar uang suap sendiri ke BPK. Sempat nyasar ga tau rumah pimp BPK tersebut hehehe. Dengan suap milyaran tersebut, Kementan sukses ga jadi dapat status disclaimer dari BPK. Suswono amaaan hehee.

Kembali ke awal.. Proyek2 ketahanan pangan itu meliputi pengadaan macam2 pupuk, dekomposer, benih/bibit, tenaga penyuluh, pestisida dll. Mengetahui bhw Kementan selama ini panen suap dr para pengusaha, kantor menko tdk mau ketinggalan. Ingin ikut nikmati ratusan M suap itu. Sebab itu, dilakukanlah koordinasi. Proyek dibagi2. Mana bagian kementan dan mana yg jatah kantor menko ekonomi. 2 triliun jd bancakan. Proyek senilai 2 triliun itupun dipecah2 menjadi belasan proyek, rata2 dibawah 100 M per proyeknya. Spy enak bagi2 dan atur2nya. Sedaap

Selain itu proyek Ketahan Pangan ini juga dipecah 2. Ada proyek u/ pulau jawa& ada yg luar pulau jawa. Nilainya msing2 sekitar 1 triliun. Tahun lalu proyek ketahanan pangan yg harusnya dilaksanakan oleh Kementan dan BUMN2 gagal dilaksanakan krna dipantau ketat @KPK_RI. Bahkan kasus korupsi pupuk 2010/11 ini sempat dimuat di majalah Tempo dan media2 lainnya. Menteri pertanian ketakutan..tiarap dulu hehe. Nah..karena skrg situasi sudah dianggap aman, proyek tahun lalu mau coba2 dimainkan sekarang. Tgl 2 april 2012 pengumuman tender dibuka. Paket pertama adalah 450 Milyar dari 2 triliun. Sudah diumumkan di media massa dan di website LPSE : http//lpse.deptan.go.id. @KPK_RI. Kode lelang proyek yg sudah diumumkan diantaranya No. 312212 Paket E NPK dan POG (luar pulau jawa) senilai Rp. 50 milyar, No. 309212 paket C. dekomposer cair & pupuk hayati cair (pulau jawa) senilai Rp. 81 milyar, No. 319212 Paket B dekomposer padat senilai 90 M dst. Intinya ada total nilai tender 450 milyar yg “dilelang” kementan pada tanggal 2 April 2012 yg lalu. Pendaftaran tutup 20 April 2012. Tapi kita semua tahu..lelang2 itu hanya sandiwara belaka. Kementan dan Kemenko RI sudah punya jagoan utk menangkan lelang tersebut

Rudy sebagai staf Haris Tohir bertugas mencari pengusaha2 jagoan yg akan diatur memenangkan lelang tersebut. Tentu saja tidak gratis. Rudy berhasil kumpulkan belasan pengusaha..mereka bertemu haris tohir di palembang, jakarta dan surabaya. Atur deal2 dan jumlah suap. Kenapa di surabaya? Karena tgl 21-22 Maret 2012 di hotel bintang 5 di surabaya diatur pembagian proyek jatah menko ekonomi dan mentan. Saat meeting di hotel bintang 5 di surabaya tersebut, hadir eselon I dan II dari kantor menko ekonomi dan kementan. Bagi2 proyek mulus. Namun pembagian jatah proyek 2 triliun ini tidak mulus2 amat. Bnyak pengusaha yg teriak karena merasa sudah mengawal proyek ini di DPR. Pengusaha2 ini merasa dari 2 T proyek ini ada yg termasuk dalam anggaran proyek yg sudah mereka urus di DPR dan sdh keluarkan uang bnyk. Sebagian besar uang suap di DPR yg jumlahnya belasan milyar sdh dibayarkan ke pimp komisi IV DPR dan tamsil linrung sbg koordinatornya.

Tapi kantor menko ekonomi tidak peduli, rudy dan haris tohir jalan terus dan beri jaminan ke pengusaha bhw proyek ini sdh jatah mereka. Pengusaha2 yg dikumpulkan rudy dan haris tohir ini sempat maju mundur. Apalagi rudy dan haris tohir minta fee sebesar 25% atau 112.5 M. Lalu dicapailah kesepakatan..fee sebesar 20% atau 90 M. para pengusaha harus bayar USD 300.000 sebagai uang keseriusan kpd Haris Tohir. Uang keseriusan atau tanda jadi itu diserahkan pada haris tohir dan rudy di hotel borobudur lantai 18 pada tgl. 9 april 2012 jam 5 sore. Pada pertemuan serah2an uang suap usd 300.000 di hotel borobudur lt 18 jakarta itu, hadir farida, ikhsan, rusdi, haris tohir dan rudy. Pada saat itu haris tohir juga menjanjikan proyek ratusan milyar lainya dari jasa marga kepada para pengusaha. Yg penting suapnya cocok

Para pengusaha setuju kerjakan proyek pemeliharan jalan tol dari jasa marga dan sanggupin berapapun suap yg diminta haris tohir. Haris tohir dengan secepat kilatvlangsung telpon Adityawarman Dirut PT. Jasa Marga utk perintahkan kasih proyek ke pengusaha2 itu. Sesuai hasil pembicaraan per telpon antara haris tohir dan adiytamarman, masalah fee dan suap akan dibicarakan pada rabu 11 April 2012. Sedangkan pengusaha2 jagoan2 yg dapat jatah dari kementan juga sudah beraksi. Mereka dikordinasi o/ dirjen gatot dan direktur suprapti. Mereka / panitia sudah kunci spek produk sedemikian rupa dengan halus, mulai dari jenis bakteri sampai kemasan dan syarat stok @KPK_RI. Karena sudah diatur sejak tahun lalu, pengusaha2 yg jadi jagoan kementan sdh produksi sampai 50% stok dari total kuantitas produk. Saya memegang data2 dan info tentang kuncian produk tersebut ada sama saya dan teman2 dan akan kami sampaikan ke @KPK_RI

Meskipun saya sadar sepenuhnya @KPK_RI mungkin ga berani usut kasus ini melibatkan adik menko ekonomi yg juga besan SBY. Apalagi kasus2 korupsi di @KPK_RI menumpuk dan KPK overload serta ada masalah konflik di internalnya.. Sama halnya dengan kasus korupsi/suap anggota2 DPR dari PAN dan elit dari PAN yg diketahui KPK tapi ga ditangkap. Hatta hny dikasih info. Hasilnya Hatta Rajasa sbg ketua PAN hanya beri sanksi copot kader2 PAN yg diketahui terima suap dan tidak diberi posisi strategis lagi. Penyidik KPK yg sudah saya kontak berjanji akan ketemu senin dpn utk bahas lebih dalam kasus korupsi proyek 2 Triliun di kementan ini. Demikian dulu kultwit kasus suap yg libatkan adik kandung menko ekonomi hatta rajasa.

Kutipan

Kisah Zatapi dan Korupsi Hatta Rajasa Bersama M Riza Chalid Cs

Tag

Dalam sebuah diskusi bertema anti korupsi yang diselenggarakan KPK pada tahun 2012 lalu, seorang peserta bertanya siapa orang terkaya di Indonesia dan dari mana kekayaannya itu diperolehnya?

Panelis narasumber diskusi menjawab :”Konglomerat Indonesia terkaya sesungguhnya adalah Muhammad Reza Chalid. Penguasa bisnis migas Indonesia. Mengenai asal kekayaannya apakah dari korupsi atau tidak, kami pikir KPK yang lebih tahu”.

Mayoritas peserta diskusi terlihat bingung karena nama Muhammad Reza Chalid atau Pak Muh, asing di telinga mereka. Mungkin sempat terpikir mereka, narasumber diskusi sekedar bercanda. Harus diakui, sepak terjang Pak Muh di kancah permigasan Indonesia sangat rapih, tertutup rapat dan tak terendus publik. Sangat sulit mencari informasi atau dokumentasi mengenai kegiatan bisnisnya.

Korupsi Zatapi US$ 45 juta

Sebagai penguasa bisnis perminyakan Indonesia, pengaruh Pak Muh di pusat pemerintahan, Cikeas, Kementerian ESDM, Pertamina, SKK Migas dan terutama Petral sungguh luar biasa. Sudah banyak pejabat tinggi negara tumbang disingkirkan karena menghalangi agenda Pak Muh ini. Jenderal Pol. Purn. Sutanto, mantan Kapolri, disebut – sebut dicopot dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Komisaris Pertamina hanya gara – gara menghambat rencana Pak Muh menempatkan kaki tangannya Hanung Budya dan Crisna Damayanto sebagai Direksi Pertamina. Sutanto, selaku Kepala BIN tidak bersedia terbitkan ‘Clearence Letter’ atau surat bersih diri sebagai syarat diloloskan menjadi direksi Pertamina. Sutanto menolak Hanung Budya dan Crisna Damayanto karena keterlibatan mereka dalam korupsi pengadaan BBM impor ‘Zatapi’, yang dilakukan oleh salah perusahaan milik Pak Muh pada Desember 2007.

Awalnya Impor minyak mentah jenis baru, Zatapi, diklaim PERTAMINA berhasil menghemat devisa negara sekitar 3,6 juta dollar AS atau Rp. 40 miliar. Penghematan lumayan besar di tengah gejolak harga minyak mentah dunia saat itu yang menembus angka di atas 100 dollar AS per barel.

Berdasarkan evaluasi tender yang direkayasa, harga minyak mentah Zatapi diklaim lebih murah US$ 6 ketimbang minyak mentah jenis lainnya. Klaim harga lebih murah itu disampaikan anak buah Pak Muh, Irawan Prakoso yang juga menjabat sebagai Managing Director Global Energy Resource Pte Ltd.

Pengadaan minyak mentah jenis baru Zatapi yang diimpor Pertamina pada Desember 2007 sebagai tindak lanjut tender pengadaan BBM Impor yang dimenangkan Gold Manor International Ltd. Global Energy Resource Pte Ltd sendiri merupakan Holding Company (induk perusahaan) dari Gold Manor International Ltd yang melaksanakan impor Zatapi sebanyak 600 ribu barrel bermasalah itu.

Masalah muncul bermula dari Komisi VII DPR RI yang menggelar rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro, pada 18 Februari 2008. DPR mempertanyakan kualitas impor minyak Zatapi sebanyak 600 ribu barel yang dilakukan Pertamina, pada akhir tahun 2007 itu.

Dewan meragukan kualitas BBM merk ZATAPI yang diracik oleh Gold Manor International, Ltd. Selain merupakan jenis minyak baru, Zatapi juga terbukti belum mendapat sertifikasi produk sebagai minyak produk yang layak dipasarkan secara bebas. Pertanyaan DPR kemudian merembet kepada penetapan harga, prosedur, hingga mekanisme penetapan perusahaan pemenang tender.

DPR mencurigai ada yang tidak beres dengan pengadaan minyak Zatapi dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) hak angket BBM, untuk menyelidiki korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengadaan Zatapi. DPR juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit khusus. Hasil pemeriksaan BPK menyebutkan temuan kerugian negara hingga Rp 427 miliar akibat impor minyak Zatapi oleh Gold Manor International Ltd, perusahaan milik Muhammad Reza Chalid.

Kasus korupsi pada impor minyak Zatapi kemudian dilimpahkan ke Polri untuk diproses hukum. Tim penyidik Direktorat III/Tindak pidana korupsi Bareskrim Polri, melakukan penggeladahan di Kantor Pusat Pertamina dan menyita dokumen – dokumen terkait kasus korupsi itu.

Penyidikan Bareskrim Polri berkembang dengan penetapan 5 (lima) tersangka, mereka adalah Crisna Damayanto, selaku Vice President PT Pertamina, Burhanuddin Manajer Pengadaan pada Direktorat Pengelolaan dan juga Ketua Tim lelang, Sofrinaldy selaku Manajer Perencanaan Operasi Direktorat Pengelolaan, dan Heri Purwoko selaku staf rencana operasi pada direktorat pengolaan PT Pertamina. Sedangkan dari Gold Manor Internasional, Polri menetapkan Direktur Utama Schiller Napitupulu sebagai tersangka.

Kelima tersangka dijerat pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 junto UU 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Meski sudah menetapkan 5 tersangka dalam korupsi merugikan negara US$ 45 juta, kasus korupsi ini kemudian dipetieskan tanpa diketahui alasannya sampai sekarang. Apakah kasus korupsi Zatapi sudah dihentikan secara resmi melalui SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) ? Jika sudah SP3, apa dasarnya ? Apakah pernah dieksaminasi penerbitan SP3 kasus korupsi Zatapi itu ? Jika belum, kenapa?

Kepala BIN dan Direktur Utama Pertamina Dipecat

Itu sebabnya, Jenderal Polisi Purn. Sutanto sebagai mantan Kapolri yang mengetahui persis kasus korupsi itu, ketika menjabat sebagai Kepala BIN menolak memberikan ‘Clearence Letter’ terhadap Crisna Damayanto tersangka korupsi Zatapi dan Hanung Budya yang dinilainya sudah terkooptasi Muhammad Reza Chalid, pemilik Gold Manor International Ltd, penguasa bisnis migas Indonesia.

Sikap tegas Sutanto terhadap Pak Muh dan kaki tangannya menyebabkan serangan balik dari Pak Muh terhadap Sutanto. Hasilnya, Sutanto diberhentikan dari Kepala BIN dan Komisaris Pertamina. Tidak dapat dipungkiri peran besar Pak Muh dalam pemecatan Sutanto itu.

Muhammad Reza Chalid (MRC) memiliki hubungan khusus dengan semua presiden Indonesia, lama dibina dan dibesarkan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (mantan Menteri ESDM RI selama 10 tahun), dekat dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, membina hubungan istimewa dengan SBY sejak beliau menjabat Menteri ESDM pada tahun 1999-2002. Pak Muh atau MRC mengenal baik Jenderal Pramono Edhie Wibowo sejak beliau menjabat Wadanjen Koppasus. Dengan relasi kelas VVIP (very very important person) di republik ini, Pak Muh leluasa membangun kekaisaran bisnis migasnya dan menyingkirkan semua lawan politik atau musuh bisnisnya.

Tidak hanya Jenderal Sutanto yang jadi korban terpelanting jatuh disikat Muhammad Reza Chalid. Direktur Utama Pertamina, Ari Soemarno dipecat dari jabatannya gara – gara berencana memindahkan kantor pusat dan kantor operasional Petral (Pertamina Energy Trading Ltd) anak perusahaan Pertamina yang ditugaskan khusus untuk pengadaan BBM kebutuhan dalam negeri.

Direktur Utama Pertamina Arie Sumarno (2006-2009) berencana memindahkan kantor pusat Petral dari Hongkong ke Jakarta, dan memindahkan kantor cabang operasional dari Singapura ke Batam. Tidak hanya itu, Ari bermaksud mengubah sistem PSC (Pertamina Supply Chain) yang sudah lama diterapkan di Pertamina. Hasilnya, Ari dicopot dari jabatannya. Siapa saja yang coba – coba berani otak atik Petral dan PSC Pasti disingkirkan oleh MRC alias Pak Muh.

Kekuasaan Pak Muh di Petral dan Pertamina mutlak dan absolut. Direksi Petral dan Pertamina ditentukan oleh Pak Muh sepenunnya. Mereka hanya boneka Pak Muh saja di Pertamina dan Petral. Bekerja untuk dan demi kepentingan Pak Muh selaku mesin uang dan ATM raksasa berjalan setiap penguasa republik ini. (To be continued).

Kutipan

5 Korupsi Recehan Hatta Rajasa

Tag

  1. Korupsi Hatta. Rajasa dalam tindak pidana korupsi pada Pengadaan Gerbong KRL (Kereta Listrik) tahun 2006 berdasarkan Kontrak Nomor : 11/KONTR/PSP/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 antara Sumitomo Corporation Ltd Japan dengan PT Kereta Api Indonesia Persero (KAI) tentang Pengangkutan 60 Gerbong KRL ex Hibah Pemerintah Jepan. Adik Hatta Rajasa Hafisz Tohir dan sepupunya Jon Erizal menjadi pelaku utama dan otak korupsi ini.

  2. Akibat pelaksanaan kontrak tersebut di atas Pemerintah / Negara dirugikan sekitar Rp 78 Milar. Para pelaku, diantaranya mantan Dirjen Kereta Api Kementerian Perhubungan Soemino Eko Sapoetro telah terbukti bersalah dan vonis 3 tahun penjara oleh pengadilan TIPIKOR pada tahun 2011.

  3. Tidak ada alasan dan dasar apapun bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak menuntaskan kasus korupsi ini, termasuk penetapan status tersangka terhadap Hatta Rajasa, Hafidz Tohir dan kroni – kroninya.

  4. Keterlibatan Hatta Rajasa dalam korupsi dan mafia migas Indonesia, terutama yang dilakukan bersama Muhammad Reza Chalid, Johanes Widjanarko, Raden Priyono dan kroni – kroninya di Petral, SKK Migas, PT Tuban Petrochemical Indonesia (TPPI), PT Media Karya Sentosa, Cost Recovery Migas, BPH Migas dan lain – lain, yang merugikan negara puluhan triliun rupiah per tahun.

  5. Keterlibatan Hatta Rajasa dalam korupsi dan mafia sektor telekomunikasi Indonesia terutama di PT TELKOM dan PT TELKOMSEL, bersama – sama Arief Yahya, Ririek Adriansyah, Trenggono, Alex J Sinaga, Titus Soemadi, Budi Soeryono dan kroni – kroninya.

Kutipan

PETRAL BANCAKAN KORUPSI HATTA RAJASA – M REZA CHALID

Petral, kependekan dari Pertamina Energy Trading Limited, memang lagi jadi tema. Anak perusahaan Pertamina di Singapura itu, sejak pekan lalu, ramai diberitakan media massa karena kebobolan duit US$ 8,25 juta.

Kasus ini menambah panjang daftar penjarahan terhadap BUMN perminyakan beraset lebih dari Rp 100 trilyun itu. Banyak tangan kotor yang ditengarai ikut mengeruk duit Pertamina. Caranya macam-macam. Yang paling sering adalah menggembungkan nilai proyek, seperti kasus Kilang Balongan, yang hingga kini perkaranya masih berkubang di Gedung Kejaksaan.

Pembobolan Petral mencuat ke permukaan, setelah Ariffi Nawawi membeberkan pekara itu dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Rabu pekan lalu. Raibnya fulus Petral, menurut Ariffi, berawal dari adanya transaksi derivatif, berupa jual-beli minyak mentah dengan perusahaan di Singapura. Jangka waktunya enam bulan. Petral menjaminkan US$ 9 juta di sebuah bank di Singapura. Selama transaksi, kurs rupiah menguat terhadap dolar.

Selisih duit yang seharusnya disetor ke kocek Petral justru diberikan ke perusahaan di Singapura tadi. Hingga kini, kata Ariffi, Pertamina tak mengetahui ke mana duit itu mengalir. “Ada oknum yang memalsukan tanda tangan direksi sehingga dana bisa cair,” ujar Ariffi. Perkaranya, katanya, sudah dilaporkan ke polisi Singapura.

Namun, penelusuran menemukan versi lain pembobolan Petral. Laporan Audit Internal Pertamina bertanggal 23 Oktober 2003 memaparkan kronologi dan kesimpulan kasus Petral. Dokumen yang dibuat pada masa Pertamina dipimpin Baihaqi Hakim ini juga dilengkapi hasil pemeriksaan terhadap petinggi perusahaan yang dianggap tahu perkara tersebut.

Tercatat empat eksekutif Petral diperiksa Tim Pemeriksa Pertamina. Mereka adalah Soekono Wahjoe (Direktur Utama Petral hingga September 2003), Zainul Ariefin (Direktur Keuangan Petral hingga September 2003), Muchsin Bahar (Komisaris Utama Petral), dan Burhanuddin Hasan (Komisaris Petral). Beberapa pegawai Petral, dari manajer hingga sekretaris, juga diperiksa. Tim audit itu beranggotakan lima orang, diketuai Hari Subagya dengan pengawas Sumi Harjono.

Pencurian deposito Petral sebenarnya sudah terendus pada akhir Juni 2002. “Waktu itu, saya minta dilakukan investigasi,” kata Ainun Naim, mantan Direktur Keuangan Pertamina. Doktor ekonomi lulusan Temple University, Amerika Serikat, ini curiga, karena perintah pemindahan US$ 9 juta duit Petral dari Credit Suisse Singapore Branch ke rekening Pertamina di BNI Gambir, Jakarta, ditolak bank.

Ainun minta duit itu ditransfer karena sudah ngendon di Credit Suisse selama lima bulan. Sedangkan fasilitas kredit yang dijanjikan tak kunjung cair. Demikian juga ketika perintah yang sama diulang pada Agustus 2002. Hasilnya tetap nihil. Kemudian investigasi dilanjutkan secara resmi dengan membentukan Tim Pemeriksa Petral, berdasar surat keputusan Direktur Utama Pertamina Baihaqi Hakim pada Juli 2003.

Deposito Petral sebesar US$ 9 juta di Credit Suisse itu awalnya disetor pada 15 Februari 2002, sebagai jaminan pemberian fasilitas kredit dari bank. Perusahaan minyak ini juga mendepositokan uangnya, antara lain, di Sumitomo Bank, BNP Paribas Hong Kong, dan Bank Mandiri, dengan tujuan sama. Dari bank-bank lain, pendanaan mengalir lancar. Tapi, tak sepeser pun dana mengucur dari Credit Suisse.

Perkongsian Petral dengan Credit Suisse bermula dari perkenalan Zainul Ariefin, Direktur Keuangan Petral ketika itu, dengan Lim Chee Chien, Asisten Direktur Kredit Credit Suisse yang kini tak lagi menjabat. Keduanya dipertemukan Dedy H. Garna, pemilik Aceasia Commercial Enterprises Ltd –perusahaan yang terdaftar di British Virgin Islands pada 18 Juni 2001.

Zainul bahkan pernah bertandang ke rumah Dedy di Bandung, ketika pengusaha “kota kembang” itu menikahkan anaknya pada 2002. Zainul juga mengenalkan Dedy pada Soekono Wahjoe, ketika itu Direktur Utama Petral.

Dalam dokumen pemeriksaan Tim Audit Internal Pertamina disebutkan, Soekono menyatakan pernah mengunjungi rumah Dedy. Ia menyebut nama Boediono, yang menemaninya selama di Bandung. Boediono adalah pengusaha yang dikenal punya hubungan akrab dengan sejumlah direksi Pertamina. Tapi, ketika dihubungi GATRA, Boediono mengaku tak tahu-menahu soal pertemuan Dedy dengan Soekono itu. “Nggak, nggak ada itu,” katanya, singkat.

Aceasia sempat menawarkan dana US$ 40 juta untuk Petral. Namun, Soekono Wahjoe tak berminat. Kemudian Dedy menggandeng Lim Chee Chien menawarkan dana dari Credit Suisse, dengan syarat ada jaminan US$ 9 juta tadi. Petral kepincut. Menurut penelusuran auditor, Aceasia sangat berperan dalam perkongsian antara Petral dan Credit Suisse.

Zainul lalu mentransfer US$ 9 juta dari rekening Petral di BNP Paribas Hong Kong ke Credit Suisse Singapore. Tiga hari kemudian, perjanjian pemberian fasilitas kredit untuk Petral diteken. Petral diwakili Soekono Wahjoe dan Zainul Ariefin. Credit Suisse diwakili Phillipe Mettraux dan Joseph Sim.

Pada kesempatan itu, ikut ditandatangani pula dokumen board of resolution, yang memperluas kerja sama kredit hingga mencakup pertukaran devisa dan penarikan tunai. Bila penarikan duit dilakukan, Petral akan berutang sejumlah duit yang ditarik, sementara duit jaminan masih sebagai deposito. Sesuai dengan perjanjian itu, baik Zainul maupun Soekono berwenang melakukan transaksi tanpa persetujuan dewan komisaris.

Inilah yang jadi pangkal persoalan. Menurut Muchsin Bahar, sebagaimana tertuang dari pemeriksaan terhadapnya, board of resolution yang menyetujui perluasan kerja sama kredit di luar bisnis inti Petral itu harusnya ditandatangani lebih dulu oleh dewan komisaris. Karena belum ada, seharusnya direksi Petral menarik board of resolution itu. Tapi tak dilakukan.

Burhanuddin Hasan, komisaris sewaktu kasus itu terjadi, mengaku hanya tahu sedikit ihwal kasus Petral ini. Tapi, ia tak mau bicara kepada GATRA. Di manajemen Petral yang baru, Burhanuddin masih menjadi komisaris.

Dedy dan Lim Chee Chien yang paham dengan kebijakan pencairan dana itu kemudian memanfaatkan situasi. Mereka, berdasar versi audit, memalsu tanda tangan komisaris Petral pada dokumen board of resolution. Perintah pencairan duit US$ 8 juta dari rekening Petral untuk dipindahkan ke Aceasia di Credit Suisse, dengan memalsu tanda tangan Zainul, lalu dibuat. Perintah itu tak menggunakan kop surat resmi.

Selanjutnya, laporan rekening bulanan Petral di Credit Suisse yang seharusnya dikirim ke kantor dilayangkan ke rumah Zainul Ariefin di Peck Hay Road, Singapura. Zainul mempertanyakan hal itu kepada Dedy H. Garna. Pengusaha ini memberi alasan Petral akan pindah kantor, sehingga korespondensi dialamatkan ke rumah Zainul. Direktur Keuangan Petral itu tak keberatan.

Karena duit sudah dipindah ke Aceasia, posisi keuangan Petral berubah. Petral kini punya deposito US$ 9 juta, sekaligus utang ke Credit Suisse US$ 8 juta. “Pada laporan bulan Maret, utang itu muncul,” kata Zainul, sebagaimana disebut dalam dokumen audit Pertamina. Sebenarnya kondisi itu terjadi sejak Februari.

Kepada tim audit, Zainul menyatakan tak tahu alasan munculnya utang di laporan rekening Petral dari bank. Sehingga ia tak melaporkan posisi utang itu dalam laporan bulanan. Zainul mengaku pernah menanyakan hal itu kepada Credit Suisse. Dijawab Lim Chee Chien, bank tak bisa mengungkapkan soal itu.

Dalam laporan kas bulanan pada Juni 2002, posisi utang itu juga tak dicantumkan. Untuk menunjukkan seolah-olah ada transfer –setelah ada perintah dari Ainun– dalam laporan posisi kas Petral 24-28 Juni 2002, ditulis uang di Credit Suisse sudah dipindahkan ke BNI Gambir. Jumlahnya US$ 8,9 juta. Sehingga saldo Petral di BNI menjadi US$ 19,7 juta. Padahal, rekening korannya di BNI Gambir hanya US$ 10,86 juta ketika itu. Artinya, pemindahan dana itu fiktif belaka.

Zainul Ariefin mengaku menerima pesan “khusus” dari Pertamina Jakarta. Isinya, kalau ada kontrak kerja sama dengan Aceasia, duit Petral boleh dipertahankan di Singapura. Jika tak ada kontrak, rekening di Credit Suisse harus ditutup. Tapi, Zainul tak ingat nama sang pemberi pesan.

Berbekal “masukan” tadi, Zainul mengontak Dedy dan mendesaknya agar membuat kontrak kerja sama. “Kami ingin uang tetap di Singapura,” katanya. Sebab, menurut dia, menggunakan fulus di Singapura untuk bisnis Petral lebih mudah dibandingkan dengan memakai dana dari Jakarta.

Kontrak kerja sama pengelolaan duit Petral oleh Aceasia kemudian diteken Zainul dan Dedy Garna pada 12 Agustus 2002. Surat berlaku surut sejak 27 Februari 2002 atau sehari setelah pemindahan rekening Petral ke Aceasia. Pemberlakukan perjanjian secara surut ini, menurut Zainul, untuk memberikan keuntungan kepada Petral, karena deposito sudah ada sejak Februari.

Penandatanganan perjanjian tersebut, masih kata Zainul, tak diberitahukan kepada Soekono Wahjoe. “Kata dia, tanda tangan saya sudah cukup karena nanti juga bisa diubah,” katanya. Dalam kontrak itu disebutkan, Aceasia menjadi pengelola US$ 8 juta duit Petral di Credit Suisse. Sebagai imbalannya, Petral mendapat bunga investasi US$ 900.000 sampai saat jatuh tempo.

Pada perjanjian itu juga disebutkan, jatuh tempo pembayaran pokok investasi dan bunga kepada Petral pada 14 Maret 2003. Aceasia ternyata wanprestasi. Tim audit berkesimpulan, tindakan Zainul telah melampaui wewenang jabatannya. Ia meneken kontrak perjanjian dengan pihak di luar Petral, tanpa persetujuan tertulis Direktur Utama Petral. Belakangan, Zainul memang memberitahu Soekono, tapi sudah terlambat.

Petral juga menghadapi masalah lain, yakni membayar utang US$ 8 juta yang tercatat di buku Credit Suisse yang jatuh tempo pada 10 April 2003. Sehari sebelumnya, manajemen Petral berunding di kantor Petral untuk menyelesaikan kasus ini. Masukannya ada dua. Pertama, menutup rekening Petral di Credit Suisse. Kedua, utang ditutup dengan deposito Petral yang ada di bank tersebut.

Mereka memilih opsi kedua. Pilihan inilah yang menyebabkan Petral menanggung rugi US$ 8 juta, ditambah bunga investasi yang seharusnya diterima Petral sebesar US$ 250.000. Langkah ini dinilai tim audit bisa melemahkan posisi Petral. Sebab, dengan cara itu, berarti Petral mengakui utang.

Zainul lalu menghubungi Joseph Sim dari Credit Suisse. Ia ingin tahu penyebab munculnya utang US$ 8 juta. Ia juga menanyakan adakah duit yang ditransfer dari rekening Petral. Joseph mengiyakan. Ia menyebutkan, transfer terjadi pada 26 Februari 2002. “Saya shock dan tak percaya ada yang berbuat aniaya seperti itu,” kata Zainul kepada tim audit. Joseph juga memberitahu, perintah transfer itu atas nama Zainul.

Direktur Keuangan Petral itu lantas minta Joseph mengirimkan dokumen perintah transfer tersebut. Meski tanda tangan di dokumen mirip dengan tekenannya, ia merasa tak pernah menorehkannya. Akhirnya, pada 17 April 2003, Zainul melaporkan kasus ini ke polisi.

Dokumen transfer yang berisi tanda tangan Zainul diserahkan ke Health Security Authority Singapura untuk diteliti keasliannya. Hasilnya dinyatakan palsu. Karena “bodong”, Petral beranggapan pemindahan duit ke rekening Aceasia tak sah. Namun, bank hingga kini belum mau mengembalikan duit Petral itu.

Dedy Garna, yang diduga punya andil penting dalam pembobolan duit Petral, belum jelas keberadaannya. Penelusuran GATRA untuk mencarinya belum membuahkan hasil. Walau begitu, Zainul, seperti dinyatakan kepada tim audit, optimistis Petral bakal bisa menarik duitnya. Begitu juga Soekono Wahjoe. “Kami hanya minta tanggung jawab bank yang telah mengeluarkan uang dengan tak hati-hati,” katanya.

Ia menyerahkan penyelesaian perkara dengan pihak Aceasia kepada kepolisian Singapura. Pada 16 Desember 2003, Petral menuntut Credit Suisse ke pengadilan Singapura. Harapannya, duit segera kembali ke kocek Petral. Sehingga wajah Petral yang kini murung segera berubah sumringah, seperti pejabat Pertamina ketika mendengarkan suara Krisdayanti.

Isu korupsi seputar penjualan Minyak anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Ltd ( PT Petral )kembali menjadi bola panas. Isu ini memang sudah lama digemboskan ke publik, tetapi tak jelas eksekusinya. Desakan pengusutan korupsi Petral ini pertama kali keluar dari mulut Ketua DPR RI Marzuki Alie tanggal 22/2/2012 lalu. Marzuki meminta pemerintah mengevaluasi PT Petral yang diduga melakukan penyelewengan tender minyak. PT Petral diduga telah merugikan negara dengan membeli minyak tanpa tender dari Pertamina sebanyak 800 ribu perbarel setiap hari. Diduga total minyak yang dibeli Petral mencapai USD 18 miliar per tahun.

Menurut Marzuki, praktik-praktik yang dilakukan oleh PT Petral terkait ekspor-impor minyak mentah atas kerjasama dengan PT Pertamina itu melanggar ketentuan hukum soal pengadaan tender proyeknya. Marzuki meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus ini. Pasalnya, berdasarkan keterangan yang dia peroleh, ada indikasi dugaan korupsi yang didasarkan pada tindakan pratik yang dianggap mencurigakan serta soal laporan transparansi transaksi keuangan dari PT Pertamina terkait yang dilakukan oleh PT Petral. Pernyataan Marzuki itu seolah ingin membuka kota pandora dari Petral.

Betapa tidak, pada hari yang sama Menteri BUMN, Dahlan Iskan, selaku pemegang saham Pertamina langsung mengeluarkan pernyataan. Dahlan memandang Petral mengganggu citra dan kinerja PT Pertamina. Dahlan mengusulkan agar membubarkan Petral.

Dahlan menjelaskan, citra Pertamina sering terganggu oleh isu mengenai Petral sebagai tempat korupsi. Petral yang berkantor di Singapura dituduh orang-orang sulit mengontrol dan direksi Pertamina mendapatkan komisi dari transaksi Petral.Untuk itu, Dahlan telah berbicara dengan

Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, beberapa waktu lalu untuk membubarkan Petral, dan ternyata dirut Pertamina pun menyetujui usulannya. Dengan pembubaran Petral, maka citra Pertamina yang saat ini sedang membangun GCG tidak akan terganggu. Dirut Pertamina sendiri mempunyai opsi lain, yaitu memindahkan Petral ke Indonesia dan tidak lagi menjadi anak perusahaan Pertamina.

Pernyataan Dahlan inipun ditanggapi positif oleh Rhanald Kasali (Guru besar Manajemen UI, Bubarkan Petral? Baca; Kompas, 1/3/2012). Menurut Kasali gagasan membubarkan Petral yang diajukan Dahlan adalah sebuah gagasan tulus agar Pertamina bersih dari urusan politik. Tetapi ini harus dijawab apakah benar Petral dibubarkan? Apakah benar jika ditaruh di Jakarta terjamin bersih? Kasali mengatakan, Petral harus dijauhkan dari politisi.

Apalagi Kasali mengaku pernah melakukan riset soal Petral sampai ke Singapura seputar perusahaan dagang termasuk Petral. Setelah proses transformasi tahun 1999, Petral sudah menjadi milik Pertamina dan berevolusi dari broker menjadi anak usaha yang fokus pada trading. Kasali mengatakan perdagangan minyak di Singapura berlomba-lomba mempengaruhi harga dan tendernya diselenggarakan oleh Platts (Mid Oil of Plats).

Pertannyannya yang perlu diajukan adalah mengapa Petral harus dijauhkan dari Politisi? Bukankah Marzuki adalah politisi?

Dinamika politik kita terlihat bahwa sesama politisi saling membuka kotak hitam sesama lawan politiknya. Lebih khusus ketika Parpol yang dikendarainya sedang oleng. Marzuki adalah politisi Partai Demokrat (PD ) yang sedang ini dalam sakratul maut akibat kasus suap yang menyeret mantan Bendahara Partainya, M. Nazarudin. Lantas apakah pernyataan Marzuki perlu ditelusuri lebih lanjut?

KPK seharusnya menangkap peluang dari konspirasi jahat para politisi ini, karena dalam keadaan gawat darurat, mereka saling membongkar aib para lawan politiknya. Apalagi Marzuki sendiri memiliki banyak bisnis di dunia Migas dan sekarang sedang gencar membangun smelter di Papua. Politisi yang sudah malang-melintang di bisnis pertambangan dan migas tentu mengenal kawan-lawannya.

Politisi Partai Demokrat kelahiran Palembang, 6 November 1955 ini, kini menjabat sebagai Ketua DPR dan salah satu figur penting di Partai Demokrat karena ia menjabat sebagai wakil ketua dewan pertimbangan partai.

Marzuki tercatat sebagai Presiden Komisaris PT GLOBAL PERKASA INVESTINDO sejak 2006. Perusahaan ini berencana membangun copper smelter di Timika, Papua dengan estimasi produksi 400,000 tons copper cathode per tahun. Itu berarti lebih besar dari PT Smelting Co (270,000 tons per tahun) di Gresik, Jawa Timur, dimana PT Freeport Indonesia memiliki 25% sahamnya.Salah satu sumber informasi menjelaskan bahwa PT Global Perkasa Investindo is an exclusive Natural Resources company.

Sumber informasi lainnya: http://www.sisminbakum.go.id, menyatakan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan global yang bergerak dalam bidang besi baja.

Sumber informasi lainnya: http://www.bumn.go.id/pln/galeri/foto/plta-terbesar-di-papua-direktur-utama-p-2542/, mengungkapkan bahwa PT Global Perkasa Investindo pada 11 Juni 2011 lalu, di Jakarta, telah menandatangani MoU dengan PT PLN dan China Huadian Engineering Co. Ltd Internasional Company untuk melaksanakan studi pengembangan potensi tenaga air sungai Yawei di Papua yang nantinya akan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terbesar di provinsi tersebut. Sungai Yawei ini terletak lebih kurang 70 km sebelah barat Timika, ibu kota kabupaten Mimika, propinsi Papua.

Wajar jika Dahlan mengusulkan tugas yang selama ini diemban Petral untuk jual-beli minyak mentah dan BBM akan ditangani oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. “Karena ini kan masalah trading, tapi ini baru gagasan,” katanya.

Dahlan melanjutkan, tugas-tugas Petral membeli minyak mentah dan dikelola di kilang minyak Pertamina jangan ditangani oleh dua direktur Pertamina seperti dahulu.

Namun, beberapa pihak menolak Petral dibubarkan. Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) menilai anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Trading Energy Ltd (Petral) tidak perlu untuk dibubarkan.

Ketua Puskepi Sofyan Zakaria menuturkan yang perlu dilakukan yaitu lebih meningkatkan sistem dan pengawasannya guna meminimalisir penjualan minyak ilegal. Menurutnya, jika Petral dibubarkan dan dibuat lagi Petral lain sepanjang masih ada orang-orang kuat tersebut tetap saja perusahaan dan orang-orangnya itu tidak akan berani menentang dan melawan perintah orang-orang kuat tersebut apalagi jika dalam permainan itu juga memberi keuntungan pribadi buat mereka.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan menegaskan, Petral secara normal sebagai sole trading arm melaksanakan kegiatan trading Pertamina. Pertamina sebagai induk perusahaan memberikan
dukungan penuh terhadap operasional Petral.Petral tetap menjalankan fungsinya dalam pengadaan minyak mentah maupun produk BBM untuk kebutuhan dalam negeri. “Semua transaksi bisnis tetap berjalan normal
seperti biasa dan Petral yang 100% sahamnya dikuasai oleh Pertamina mendapatkan dukungan penuh dari Perseroan dalam menjalankan bisnis tersebut,” tutur Karen Agustiawan.

Keberadaan Petral sebagai sole trading arm yang sekaligus menjalankan fungsi market intelligent bagi Pertamina, merupakan best practices dalam bisnis trading minyak mentah dan produk BBM yang terjadi di pasar global. Bahkan, dengan dukungan kompetensi yang dimiliki Petral, Pertamina berhasil melakukan efisiensi pengadaan minyak mentah dan produk BBM senilai US$283 juta selama 2011 lalu.

Petral saat ini tercatat sebagai perusahaan peringkat 8 besar dari 1.000 perusahaan terbesar yang menjalankan bisnisnya di Singapura, di atas GS Caltex Singapore Pte Ltd (ke-9), Sinochem International Oil (Singapore) Pte Ltd (ke-12), Petrobras Singapore Private Limited (ke-16), Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd (ke-17), CNOOC Trading (Singapore) Pte Ltd (ke-25), ConocoPhillips International Trading Pte Ltd (ke-37), dan Singapore Petroleum Company Limited (ke-42) berdasarkan 25th Annual Ranking Edition yang dikeluarkan oleh Singapore 1000 & SME 1000 tahun 2012. Petral juga merupakan salah satu dari sedikit perusahaan yang mendapatkan corporate tax incentive
dengan tarif 5% dari besaran normal 17,5%.

Saat ini Petral juga telah mengembangkan bisnis, di samping sebagai pemasok utama bagi Pertamina untuk mendukung ketahanan energi nasional, yang diharapkan akan menjadi salah satu pemain utama bisnis trading minyak mentah dan BBM di pasar regional. Untuk mendukung pengembangan bisnis tersebut, Petral bersama Pertamina telah memulai pengembangan Hyperterminal BBM Pulau Sambu berkapasitas 3 juta barel dan Terminal BBM Tanjung Uban 2,5 juta barel yang akan mendukung bisnis Petral dan ketahanan energi dalam negeri.

Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun menambahkan kepercayaan pasar dan mitra merupakan modal kunci dalam bisnis trading minyak mentah dan BBM di pasar global. Petral telah
memperoleh kepercayaan dan dukungan finansial dari bank-bank internasional dengan mendapatkan credit facility sebesar US$3,5 miliar.Ketidakpastian informasi tentang Petral di dalam negeri akhir-akhir ini telah mengganggu kepercayaan pasar kepada Petral yang pada akhirnya bisa berpengaruh terhadap pasokan energi nasional.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Pertamina Energy Trading Ltd Nawazir mengatakan pada prinsipnya pengadaan minyak mentah dan produk BBM telah dilakukan dengan cara tender terbuka yang diikuti oleh 55 perusahaan terdaftar. Perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender merupakan perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai Daftar Mitra Usaha Terseleksi (DMUT) Petral untuk mendapatkan rekanan yang eliable untuk mencegah terjadinya gagal suplai yang akan menyebabkan krisis BBM di Indonesia.

Untuk mengikuti tender, Petral membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk setiap perusahaan yang berminat, asalkan dapat memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan. Persyaratan ini diperlukan untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi gagal suplai yang menyebabkan krisis BBM di Indonesia.

Tunjuk Langsung

Pengadaan beberapa minyak mentah yang tidak dijual bebas atau terbatas, yang dilakukan secara langsung kepada perusahaan nasional produsen maupun pihak yang ditunjuk oleh produsen untuk memasarkan minyak mentah tersebut. Contoh penunjukan langsung adalah pengadaan Arab Light dari Aramco yang tidak diperjualbelikan secara bebas, dan Azeri dari PTT Thailand, yang mempunyai penyimpanan minyak mentah Azeri yang terbesar di luar Azerbaijan.

Selain dengan dua perusahaan itu, pengadaan langsung juga dilakukan dengan Kuwait Petroleum Company dan Petronas (Malaysia). Khusus untuk PTT Thailand dan Petronas Malaysia, Pertamina bekerja sama dengan kedua perusahaan minyak nasional tersebut dalam kerangka kerjasama ASCOPE (ASEAN Council on Petroleum), yaitu wadah kerja sama antar perusahaan minyak nasional di ASEAN.

Dalam pengadaan minyak mentah dan BBM, diperlukan pengetahuan pasar dan keahlian trading yang tinggi. Strategi untuk pembelian harus ditentukan untuk mencegah harga melambung tinggi dan menghindari mark-up. Untuk penunjukan langsung harus dilakukan kepada Perusahaan Minyak Nasional (National Oil Company seperti Aramco, KPC, Petronas dan PTT). Hal ini sesuai dengan aturan dan dilakukan untuk menghindari praktek broker dan mark-up harga. Perusahaan Minyak Nasional dikenal melarang praktek broker dan uang komisi dan selalu mempunyai pengawas internal dalam mencegah praktek korupsi.

Adapun, pembelian bensin Premium selalu diadakan melalui tender tender terbuka yang diikuti oleh 28 perusahaan trader maupun Major Oil Company (MOC). Petral membeli bensin Premium setiap bulan lebih dari 8 juta barrel. Supplier yang sering memenangkan tender bensin Premium adalah Arcadia, Total, Glencore, Vitol, Concord, Verita, Gunvor, PPT, Kernel, Bp, Unipec, Petrocina, Petronas, Shell, Trafigura, SK, Conoco. Pembelian bensin Premium dilakukan secara tender karena produsennya kebanyakan adalah para Trader di Singapura yang melakukan proses blending di Singapura.

Untuk pengadaan Solar secara spot dilakukan tender terbuka yang diikuti oleh 30 perusahaan yang terdaftar. Sedangkan pengadaan jangka panjang, ditunjuk empat Perusahaan Minyak Nasional yaitu Kuwait Petroleum Company, Petronas Malaysia, PTT Thailand dan S-Oil yang dimiliki oleh Saudi Aramco.

Keempat perusahaan minyak tersebut mempunyai kilang minyak yang memproduksi Solar. Penunjukan keempat Perusahaan Nasional tersebut untuk mencegah para trader Singapura melakukan penimbunan dan spekulasi harga yang merugikan Pertamina serta praktik penyelundupan solar bersubsidi ke Singapura.

Pemegang Saham Petral dan Kinerja Petral merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Companies Ordinance Hong Kong, berkedudukan di Hong Kong. Saat ini, sebanyak 99,83% saham Petral dikuasai oleh PT Pertamina (Persero) dan sisanya dimiliki oleh Presiden Direktur Petral sebagaimana diatur dalam Companies Ordinance Hong Kong.

Petral membukukan trading 2011 sebanyak 266,42 juta barel yang terdiri dari 65,74 juta barel minyak mentah dan 200,68 juta barel berupa produk. Dari aktivitas perdagangannya, Petral membukukan pendapatan sebesar US$31,4 miliar dengan profit margin sebesar US$47,5 juta. Petral berhasil membukukan efisiensi harga yang didapat terhadap market price pada tahun 2011 adalah Rp2,6 T untuk pengadaan Produk BBM (Mogas 88 RON & HSD 0.35% S) serta Rp0,4 T untuk pengadaan Crude impor.

Petral diperlukan berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh konsultan McKinsey dengan pertimbangan:

• Penunjukkan kepada Petral dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran harga pasar yang sebenarnya, dikarenakan Anak Perusahaan bertindak sebagai Trading Arm yang menjalankan fungsi Market
Inteligence Pertamina di tengah-tengah pasar regional Singapore.

• Berada di tengah pusat financial dan institusi Keuangan yang diperlukan dalam pendanaan pengadaan.

• Untuk mendapatkan fleksibilitas operasional yang lebih cepat dibandingkan Pertamina secara korporasi.

Persyaratan Menjadi Rekanan Petral
Saat ini sesuai dengan Surat Komisaris No. 072/K/DK/2009 tanggal 26 Februari 2009, dan RRD No. RRD-42/C00000/2009/S0 tanggal 22 April 2009, Petral ditunjuk sebagai single trading arm untuk kegiatan impor yang berkedudukan di Singapura. Yang bisa menjadi pemasok MM dan BBM untuk Pertamina adalah badan usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagai Daftar Mitra Usaha Terseleksi (DMUT) Petral. Kriteria ini diperlukan untuk mendapatkan rekanan yang reliable untuk mencegah terjadinya gagal suplai yang akan menyebabkan krisis BBM di Indonesia.

Kriteria peserta tender :
1. Listed company pada major global stock exchange dan atau perusahaan yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh negara (state owned company) yang bergerak di bidang produksi, pengolahan, atau trading crude oil, refined produk, LNG, atau petrochemical.
2. Perusahaan yang memiliki total equity minimum US$50 juta yang terlihat dari Laporan Keuangan audited terakhir yang diaudit oleh salah satu 4 besar kantor audit (EY, KPMG, PWC, dan Deloitte)
3. Perusahaan yang memiliki asset yang mendukung pola usaha, misalnya kilang, fasilitas storage, fasilitas blending, shipping facilities atau mitra potensial tersebut mempunyai minimum 1 tahun long term contract fasilitas. Besar fasilitas ini minimal sama dengan besar fasilitas trading yang ada.

Best Practices kegiatan trading MM/BBM di global market yang dilakukan oleh perusahaan minyak lain, juga menggunakan Trading Arm (sebagian besar di Singapore) seperti halnya Pertamina. Sebagai contoh:
• Relliance – Relliance Global Energy Services pte Ltd. (Singapore)
• PTT – PTT Trading di Singapore
• SK – SK Energy International (Singapore)• PetroChina – PetroChina International (Singapore) Pte. Ltd.
• Total – Total Oil Trading SA (TOTSA) di Singapore
• Shell – Shell International Eastern Trading Co (SIETCO) di Singapore
• BP – BP Singapore Pte. Limited• Petronas – Petronas Trading Corporation (PETCO) di Kuala Lumpur
• CNOOC – China Offshore Oil (Singapore) International Pte. Ltd
• S-Oil – S-Oil Corporation Singapore Branch

Prosedur Tender Minyak Mentah di Petral Singapore

  1. Petral secara resmi menerima permintaan kebutuhan minyak mentah dari Pertamina.
  2. Berdasarkan permintaan resmi Pertamina, Petral mengirim undangan tender ke para supplier yang telah terregister sesuai dalam daftar DMUT (daftar mitra usaha terseleksi) yang telah disahkan oleh risk management department Petral
  3. Undangan yang didalamnya memuat nama-nama minyak mentah yang akan dibeli, kuantitas, tanggal kedatangan di kilang Pertamina dan tujuan kilang Pertamina, serta persyaratan lainnya, dikirim lewat email ke masing masing Perusahaan dalam DMUT.
  4. Para supplier kemudian mengirim penawarannya sebelum tanggal penutupan tender melalui surat eletronik ke alamat khusus yang sudah ditentukan oleh management Petral.
  5. Kemudian dilakukan pembukaan penawaran disaksikan oleh tim tender. Anggota tim tender diketuai oleh Head of Trading Petral dengan anggota dari fungsi trader, keuangan dan risk management.
  6. Harga terbaik kemudian disampaikan ke Pertamina tanpa menyertakan nama perusahaan yang menawarkan minyak mentah tersebut. Kemudian Pertamina dengan menggunakan software Linear Programming GRTMPTS menghitung minyak mentah yang paling menguntungkan untuk dibeli, tanpa mengetahui siapa penjual minyak mentah tersebut.
  7. Pertamina kemudian memberitahu Petral secara resmi, minyak mentah mana saja yang dibeli oleh Pertamina.
  8. Petral kemudian menegosiasikan sekali lagi untuk mendapatkan harga yang lebih baik dan kemudian secara final membeli minyak mentah yang ditentukan tersebut.

Pemenang Tender 3 Bulan Terakhir
Dalam tender yang dilaksanakan oleh Petral dalam 4 bulan terakhir, telah dibeli minyak mentah oleh Petral sbb. :

  1. Bulan Januari 2012 : Akpo dibeli dari Verita Oil, Azeri dibeli dari PTT Thailand, Nemba dibeli dari Verita Oil, Bonny Light dibeli dari Vitol, Seria dibeli dari Verita Oil dan Girassol dibeli dari Repsol.
  2. Bulan February 2012 : Akpo dibeli dari Eni, Azeri dibeli dari PTT Thailand, Champion dibeli dari Shell Brunei, Espo dibeli dari Vitol, Qua Iboe dibeli dari BP, Vityaz dibeli dari Verita Oil dan Saharan dibeli dari Eni.
  3. Bulan Maret 2012 : Tidak ada spot tender karena jumlah stok minyak mentah mencukupi.
  4. Bulan April 2012 : Azeri dibeli dari PTT Thailand, Akpo dibeli dari
    Total, Sokol dibeli dari BP dan Vityaz dibeli dari Verita Oil. Dari data di atas terlihat jelas bahwa minyak mentah Azeri memang dikuasai oleh PTT Thailand sebagai pihak yang ditunjuk oleh produsen Azeri di Azerbaijan untuk memasarkan Azeri di Asia Pacific. PTT Thailand selalu menawarkan Crude Azeri dengan harga yang paling murah.

Setelah tender dilaksanakan di Singapura oleh Petral, terlihat pergeseran pihak pemenang tender. Kini tender hanya bisa dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang memang pemain minyak yang mempunyai nama besar dan jaringan yang kuat. Tidak ada lagi perusahaan-perusahaan oportunis yang dapat memenangi tender yang sudah sangat transparan ini.

Proporsi Pengadaan Minyak Mentah
Berdasarkan data pengadaan minyak mentah (MM) selama tahun 2011, secara garis besar porsi pengadaan MM untuk suplai Kilang Pertamina adalah sebagai berikut:

MM Domestik : 65 %
Arabian Light Crude : 13 % (term Saudi Aramco)
MM Impor via PES (Petral Energy Services Pte Ltd : 22% (via spot dan term)

Pola pengadaan Minyak Mentah Impor menggunakan dua Pola, yaitu Spot dan Term, dan biasanya dilakukan melalui tender oleh PES, kecuali yang tidak diperdagangkan secara umum atau diperdagangkan secara terbatas seperti ALC dan crude oil lainnya. Perbandingan antara total Spot Vs Term adalah sekitar 30% Vs 70%.

Efisien Harga Pembelian Minyak Mentah dan Produk BBM
Dari hasil pemilihan strategi pembelian yang tepat, Petral berhasil melakukan penghematan di tahun 2011 sebagai berikut :
1. Harga pembelian minyak mentah Petral rata-rata USD 113.95 per barrel dibandingkan harga rata-rata pasar USD 119.45 per barrel.
2. Harga pembelian Bensin Premium Petral rata-rata USD 118.50 per barrel dibandingkan harga rata-rata pasar USD 123.70 per barrel.
3. Harga pembelian Solar Petral rata-rata USD 126.70 per barrel dibandingkan dengan harga rata-rata pasar USD 132.90 per barrel.

Alasan Memilih Singapura Sebagai Basis

• Singapura merupakan pusat perdagangan MM dan produk BBM di kawasan Asia dan tempat berkumpulnya trading arm/supplier MM dan produk BBM
. Singapura merupakan salah satu dari pusat perdagangan MM dan BBM dunia, seperti Jenewa, London, Houston, Dubai, dan Singapura sendiri.
• Hingga saat ini tidak ada satu pun perusahaan yang berbadan hukum Indonesia mampu melakukan penawaran MM dan produk BBM kepada Pertamina/PES.
• Menghindari/mengurangi tekanan politis yang biasa terjadi dalam pengadaan MM dan produk BBM.
• Singapura merupakan tempat publikasi yang biasa diacu oleh para pemain di pasar minyak mentah dan produk BBM.

Beberapa anggota DPR periode 2009 lalu juga telah mengungkap korupsi dibalik tender Petral ini. Ade Daud dan mantan anggota DPR Boy Saul, beserta kuasa hukum Johnson Panjaitan menyambangi kantor Petral. Mereka meminta klarifikasi perihal dugaan kolusi dalam praktik tender.Selain dengan dua perusahaan itu, pengadaan langsung juga dilakukan dengan Kuwait Petroleum Company dan Petronas (Malaysia).

Khusus untuk PTT Thailand dan Petronas Malaysia, Pertamina bekerja sama dengan kedua perusahaan minyak tersebut dalam kerangka kerjasama Ascope (Asean Council on Petroleum), yaitu wadah kerja sama
antaperusahaan minyak nasional di Asean. Hal ini sesuai dengan aturan dan dilakukan untuk menghindari praktik percaloan dan mark-up harga.

Adapun, pembelian bensin premium selalu diadakan melalui tender terbuka yang diikuti oleh 28 perusahaan trader maupun Major Oil Company (MOC). Petral membeli bensin premium setiap bulan lebih dari 8 juta barel.

Untuk pengadaan solar secara spot, Petral menggelar tender terbuka yang diikuti 30 perusahaan. Sedangkan untuk pengadaan jangka panjang ditunjuk empat perusahaan minyak yaitu Kuwait Petroleum Company, Petronas Malaysia, PTT Thailand, dan S-Oil milik Saudi Aramco.

Penunjukan keempat perusahaan tersebut bertujuan untuk mencegah trader Singapura menimbun dan spekulasi harga yang merugikan Pertamina serta praktik penyelundupan solar bersubsidi ke Singapura.

Sejarah
Petral, yang tadinya bernama Perta Oil, mulai digemukkan. Caranya dengan memberikan kontrak jangka panjang impor minyak Pertamina. Anak perusahaan yang sahamnya pernah dipegang Bob Hasan dan Tommy Soeharto itu juga dilibatkan dalam tender impor minyak. Sejak saat itulah, porsi impor dari tender, yang sebelumnya 80 persen, diturunkan menjadi 20 persen. Sebaliknya, porsi impor dari kontrak dinaikkan dari 20 persen menjadi 80 persen. Hanya dalam waktu tiga tahun, kinerja Petral yang diberi modal awal US$ 30 juta itu semakin mengkilap. Volume perdagangannya naik dari 155 ribu barel per hari pada 2001 menjadi 321 ribu barel per hari pada 2002, dan 365 ribu barel per hari pada 2003. Petral menjadi terbesar kedua di Asia Tenggara, setelah Vittol. (FHM)

kami ajak teman2 tuips menghitung secara kasar berapa kerugian negara akibat korupsi Petral/Pertamina/MRC cs. Data harga rata2 minyak mentah dunia 2011 sesuai dept ESDM AS tahun : US$ 87.3/ barrel. Kita bulatkan saja jadi US$ 87. Harga rata2 minyak produk (Gasoline dan Diesel) = US$ 94 dan US$ 102 / barrel. Ini utk kualitas tinggi. Kalau gasoline = pertamax super.

Tahun 2011 Petral beli minyak produk Gasoline rata2 US$ 118/ barrel dan Solar/ Diesel US$ 123/ barel. Jumlah pembelian 200,6 juta/barrel, Artinya selisih harga beli impor Petral US$ 20/ barel dari harga rata2 crude, Gasolide dan Diesel/Solar. Berapa kerugian negara / rakyat?, Kerugian negara/uang rakyat yg dicuri Petral dan Mafia Minyak Thn 2011 = 200,6 juta barel x US$ 20= US$. 4.012 M atau Rp. 37 triliun !!.

Informan saya broker minyak Singapore bilang : “Kalian orang Indonesia BODOH !! ditipu mafia minyak dan Petral puluhan tahun !!!!”, Dia lanjutkan : harga minyak brent saja paling tinggi tercatat sepanjang thn 2011 hanya US$ 126. itu pun sebentar..rata2 dibawah US$ 100, Harga minyak mentah/crude rata2 US$ 87 / barrel. Petral beli dengan harga rata2 thn 2011 US$ 103 / barel ! Gilaaaaaaaaak !!, petral beli 66 juta barel Crude tahun 2011. Selisih harga beli minyak impor Crude Petral = US$ 26 / barel x 66 juta = US$ 1.716 Milyar !. petral beli 66 juta barel Crude tahun 2011. Selisih harga beli minyak impor Crude Petral = US$ 26 / barel x 66 juta = US$ 1.716 Milyar !
Apakah itungan tersebut abal2? Silahkan ada google ttg harga rata2 minyak dunia, harga beli petral, volumenya dan jenis2nya..silahkan !

Lalu anehnya (seperti kebingungan alm. Wamen ESDM) : RI impor gasoline kualitas tinggi, kok Pertamax volumenya sedikit yg beredar?, Nah, minyak produk / Gasoline/ Pertamax plus yg diimpor Petral itu DIOPLOS oleh mafia2 minyak. Dicampur dgn premium oktan rendah !!. Minyak mentah/Crude kita pun dioplos oleh mafia minyak dan petral. 1/3 kualitas bagus yg harganya 80-100/barrel dioplos 2/3 minyak jelek.

Kasus minyak mentah oplosan inilah yg sempat tertangkap dan dikenal dgn kasus kasus ZATAPI. Hanung cs/ pejabat2 Pertamina jd tersangka. kilang minyak RI kapasitasnya terbatas. Banyak yg rusak tapj sengaja tdk diperbaiki agar impor minyak produk semakin naik tiap tahun.

Bgmn cara Petral mengakali harga beli minyak mentah/ produk yg dimark up itu? Caranya : beli minyak mentah RI dgn harga tinggi juga, Contoh : harga minya mentah dunia US$ 85 / barrel. Tapi Petral bilang ke Pertamina, dia beli harga minyak RI seharga US$ 100/barrel. Sehingga jika Petral beli harga minyak mentah middle east dan africa seharga US$ 103/barrel, seolah2 harga itu sdh murah. Trus, tidak akan ada timbul pertanyaan ketika Petral beli harga produk US$ 118 atau US$ 123 / barrel. Pdhl biaya pengolahan hny US$ 2,52. Semua pemain minyak dunia tahu persis bhw selisih minyak mentah dan produk tidak sampai US$ 10/ barrel. Sdh termasuk biaya distribusi.

Silahkan anda teman2 tuips google..berapa total biaya pengolahan minyak mentah menjadi minyak produk, biaya distribusi : US$ 5 -9/barel, Kita rakyat Indonesia senasib sepenanggungan telah ditipu dan dirampok oleh Mafia Minyak, Petral dan Pertamina dengan beking penguasa. 2 minggu yg lalu Ketua MK Mafhud MD teriak : PERTAMINA PALING KORUP !! Pertamina gertak mau somasi, eeh..diam2 datang ke rumah Mahfud. Metro TV kelepasan bicara mafia minyak di Saresahan Anak Negeri..Pertamina siram uang ke Metro TV..amaan..gilaaaaaak !!.

Korupsi mafia minyak, pertamina dan petral ini harus dihentikan !! Rakyat yg harus hentikan. Ada lagi skenario mereka utk bobol Negara.

Saya sudah diinfokan oleh pemain2 minyak singapore, sebentar lagi akan ada proyek X puluhan triliun. Bobol uang negara juga, Nanti jika data2 sudah ditangan, saya akan bongkar rencana korupsi puluhan triliun Proyek X yg penuh mark up itu. Anda ingat ketika ribuan mobil rusak karena pump oil jebol? Itu akibat oplosan minyak impor dan premium otkan rendah yg keterlaluan.

Intinya, mafia2 minyak ini terus merampok uang negara dan rugikan rakyat. Apalagi 2014 semakin dekat. Mereka hrs siapkan 15-20 trliun.

Saya hanya beri pencerahan kepada rakyat & rakyat harus sadar musuh utama kita adalah : Mafia minyak, mafia anggaran, mafia tambang dst.

Sekian dulu..saya ada janji ketemu relasi pukul 2 siang ini…terima kasih. Mari kita usir para mafia penghisap darah rakyat !

PT Petral, anak perusahaan Pertamina diminta untuk tidak berkantor di Singapura. Seharusnya berkantor dan menggunakan bendera Indonesia. Pasalnya, kalau di Singapura, tidak akan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Kita kehilangan potensi pajak. Kemudian Indonesia akan kesulitan melakukan pengawasan terhadap kinerja Petral.

Pendapat tersebut disampaikan mantan Anggota DPR, Ade Daud Nasution kepada Zulkarmedi Siregar. Berikut keterangan lengkapnya :

Sebagai mantan Anggota Komisi VII DPR yang membidangi soal energi, bagaimana Anda melihat pengelolaan energi kita khususnya yang dilakukan Pertamina selama ini?

Pengelolaan minyak kita memang sangat berbeda dengan pihak asing. Kalau di luar, terpusat pada satu titik, angkanya mencapai rata-rata 1 juta barel. Kalau kita berserakan pada titik-titik, hanya pada angka 5000 barel. Minyak kita itu tidak bisa dikelola lebih jauh, tidak bisa dibuat turunannya. Minyak yang didelola di Duri, Riau itu misalnya, hanya bisa dipakai langsung dibakar.

Anda bersama beberapa aktivis pernah melaporkan Petral ke KPK soal adanya tudingan korupsi. Apa sebenarnya yang Anda laporkan ke KPK?

Petral beli minyak dari Azerbaijan, seharusnya dilaksanakan pembeliannya secara G to G. Ini malah menggunakan pihak ketiga, yakni melalui perusahan perdagangan minyak Thailand, PTT. PTT oleh Petral disebut bisa menjual lebih murah. Tapi berdasarkan data yang kita peroleh ternyata lebih mahal. Kenapa kita beli dari Azerbaijan? Minyak Azerbaijan itu memang cocok dengan kondisi kita.

Seperti apa datanya?

Data yang kita peroleh, Petral menyebut harga minyak yang dibeli dari PTT Thailand US$ 2,75, tapi Azerbaijan menawarkan hanya US$2,70. Itu artinya ada selisih 5 sen. Itu pun belum negosiasi, karena ini kan perjanjian G to G. Dari harga pengangkutan kapal bisa turun, dari biaya asurasni bisa turun, cara bayar, kalau pakai LC akan lebih mahal daripada menggunakan telegrafic, barang jalan dan setelah sampai baru bayar.

Sejauh mana kebenaran pernyataan Ketua MK, Mahfud MD, yang menuding Pertamina sarang korupsi?

Semua lembaga negara ini semua hampir korupsi, bukan hanya Pertamina. DPR lebih gila lagi. Pertamina lebih banyak lagi proses pengawasannya yang ketat. Prosesnya pengelolaan sudah memiliki manajemen yang baik, pengawasan internal dan eksternalnya ada, jadi lebih sulit untuk melakukan korupsi. Banggar DPR semua main. Wa Ode akan bongkar semua.

Artinya, dengan sistem dan pengelolaan manajemen yang diterapkan Pertamina memang sulit untuk terjadinya korupsi?

Korupsi tetap ada saja. Ini kan persoalan mental. Apakah seseorang yang bekerja di Pertamina, memang niatnya bekerja atau mencari duit secara tidak benar.

Apakah benar Pertamina masih dijadikan bancakan oleh berbagai pihak termasuk partai politik?

Pertamina, melalui Petral membeli minyak satu bulannya US$ 32 miliar . Untuk itu harus ditata. Apakah pantas Pertamina menunjuk Petral yang berdomisili di Singapura. Apakah memang di Indonesia tidak mampu, tidak memiliki sarana komunikasi, sistem perbankan yang kondusif. Pertamina sekarang sudah memiliki balance, neraca perhitungan rugi laba yang transparan, waktu saya menjadi anggota DPR periode 2004-2009 belum ada.

Bisnis perdagangan minyak memang bukan remeh temeh. Coba saja dihitung, setiap hari, Indonesia mengimpor minyak mentah 300.000 barel dan bahan bakar minyak (BBM) 500.000 barel atau totalnya 800.000 barel.

Kalau harga impor minyak mentah dan BBM disamakan saja sebesar 100 dolar AS per barel, maka setiap hari, uang yang ditransaksikan mencapai 80 juta dolar atau Rp720 miliar.

Dalam setahun, jumlahnya berlipat menjadi Rp260 triliun. Suatu angka yang menggiurkan siapa pun.

Meganya bisnis perminyakan juga sering kali menimbulkan spekulasi adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkannya.

Dalam konotasi negatif, mereka sering disebut mafia minyak.

Mereka, di antaranya dituding membuat industri perminyakan di Indonesia menjadi tidak efisien, mengendalikan bisnis minyak PT Pertamina (Persero), yang dijalankan anak usahanya, Pertamina Pertamina Energy Trading Limited (Petral), dan memperoleh “fee” hingga triliunan rupiah.

Namun, hingga kini, tudingan tersebut masih belum ada kebenarannya.

Pengamat energi dari ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto berpendapat, besarnya bisnis minyak, membuat tidak semua pihak punya kemampuan melakukannya.

Dengan demikian, secara alamiah, pasar minyak memungkinkan terjadinya penguasaan beberapa pedagang (trader) saja.

“Hal inilah yang kemudian diasosiasikan sebagai kartel atau dalam konotasi yang cenderung negatif adalah mafia minyak,” katanya.

Petral sendiri juga telah berulang kali membantah proses tender baik minyak mentah maupun BBM diatur mafia.

Pada akhir Februari 2012, Petral menunjukkan proses transparansi tender minyak kepada belasan wartawan asal Indonesia yang diundang secara khusus ke kantornya di Kawasan Orchard, Singapura.

Para wartawan diperlihatkan proses tender minyak mentah sebanyak 4-6 kargo atau sekitar 2,4-3,4 juta barel untuk memenuhi kebutuhan Mei 2012.

Untuk tender itu, Petral mengundang 52 perusahaan yang memang sudah terdaftar sebagai rekanan minyak.

Undangan tender disampaikan melalui surat elektronik beberapa hari sebelumnya.

Dari hasil tender yang dilakukan melalui elektronik itu, sebanyak 13 rekanan memasukkan penawaran dengan total 33 kargo.

Presdir Petral Nawazir mengatakan, sistem tender yang dipakai saat ini berbeda dengan dulu.

Petral kini memakai sistem tender yang menjamin proses berlangsung adil dan transparan.

“Siapa pun yang mampu, boleh ikut tender, sehingga kami bisa memilih penawar dengan harga terbaik,” ujarnya.

Pertamina setidaknya memiliki 53 rekanan impor minyak mentah dan pemasok BBM sekitar 30 perusahaan.

Di antara rekanan terdaftar tersebut adalah BP, Shell, Chevron, ENI, ExxonMobil, StatOil, Total Trading, PTT Thailand, dan Itochu.

“Bagaimana kami bisa atur tender yang diikuti perusahaan kelas dunia itu,” kata Nawazir.

Pada 2011, dengan sistem tersebut, Petral mencatat efisiensi impor BBM senilai 283 juta dolar AS atau Rp2,6 triliun, karena realisasi harga di bawah pasar.

Pasokan minyak mentah Pertamina berasal dari domestik 67 persen, 13 persen diimpor langsung dari Saudi Aramco, dan 20 persen impor melalui Petral.

Selama tahun lalu, Petral merealisasikan volume perdagangan minyak mentah dan produk BBM sebanyak 266,42 juta barel. Terdiri atas minyak mentah 65,74 juta barel atau rata-rata 180.000 barel per hari dan produk jadi 200,68 juta barel atau 550.000 barel per hari.

Pada 2011, Petral membukukan laba bersih 47,5 juta dolar AS atau naik 53 persen dibandingkan 2010.

Selain “trader”, Petral yang didirikan di Hongkong juga berfungsi sebagai “market intelligent” bagi Pertamina.

Pri Agung menyarankan, kalau memang ada pihak tertentu mempunyai bukti keterlibatan mafia minyak yang merugikan negara atau Pertamina, maka sebaiknya melaporkannya ke pihak berwenang seperti KPK dan kepolisian.

Hal senada dikemukakan Anggota Komisi VIII DPR, Achmad Rilyadi.

Menurut dia, pelaporan ke KPK akan memberikan kejelasan peran mafia minyak sesungguhnya.

“Apakah memang benar ada mafia atau tidak? Dengan demikian, tidak ada dusta di antara kita,” ucap politisi asal PKS tersebut.

Sementara, kolega Pri Agung di ReforMiner, Komaidi Notonegoro mengatakan, terlepas dari ada atau tidaknya mafia minyak, pemerintah perlu membenahi tata kelola industri migas.

Pada sektor hulu, pemerintah mesti meningkatkan kinerja baik produksi maupun cadangannya yang kini terus menurun.

Demikian pula hilirnya, perlu dilakukan upaya menutup defisit yang terus meningkat.

“Pemerintah perlu tegas memacu dan melindungi sektor migas baik di hulu maupun hilir,” ujarnya.

Di samping itu, menurut dia, program pengalihan konsumsi BBM, khususnya transportasi ke gas yang tersedia melimpah di dalam negeri juga akan mengurangi peran mafia minyak.

“Kalau semua sudah pakai gas, maka tidak ada lagi mafia minyak,” kata Komaidi.

Pengembangan gas dan energi alternatif lain seperti panas bumi, angin, surya, air, dan nabati juga merupakan wujud diversifikasi pasokan energi.

Sementara, produk BBM atau minyak mentah yang harganya relatif mahal sebaiknya diekspor, sehingga diperoleh devisa.

“Ini juga dilakukan Iran. Mereka menggunakan gas dan nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi domestiknya, sedangkan minyak diekspor untuk membangun bangsanya,” katanya.

Hata rajasa adalah salah satu tokoh mafia minyak yang bergabung di PETRAL.

Upaya lainnya adalah menaikkan harga BBM sesuai keekonomiannya, sehingga kalaupun ada mafia yang bermain, tertutup peluang dan geraknya.

Kenaikan harga BBM juga membuat APBN tidak terbebani beban subsidi sekaligus mengurangi penyalahgunaan distribusi.

“Untuk itu, sekali lagi diperlukan keseriusan semua pihak, terutama pemerintah untuk mewujudkannya,” katanya.

Pada akhirnya, kalau itu semua dilakukan, diharapkan ketahanan energi dapat tercapai dan dipertahankan secara berkelanjutan.

Kutipan

Kemuliaan Hati Joko Widodo

Tag

20131222-215955.jpg

PERNAH dengar istilah mikul dhuwur mendem jero? Ungkapan kuno dalam bahasa Jawa itu bermakna harfiah ‘mengangkat tinggi memendam dalam-dalam’. Namun, makna pokoknya merupakan ajaran filsafat, bagaimana berperilaku terhadap orang yang berjasa. Balas budi. Sebaliknya, bila ada salah atau kilaf dari orangtua, maka Si Anak wajib mengubur dalam-dalam kekilafan tersebut. Itu ajaran budi pekerti yang berkembang dalam kebudayaan Jawa. Ajaran itu berlaku bukan sebatas hubungan anak-orangtua. Menjadi nilai sopan-santun.

Standar etikanya, yang dibantu wajib menghormati jasa yang membantu. Sebutlah murid kepada guru di sekolah atau guru mengaji. Penerapan etika itu bertujuan luhur. Supaya saling menghormati sekaligus menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Ajaran budaya itu berkembang kuat di lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Bila ada orang Jawa yang menyimpang dari etika itu, bisa menuai sanksi sosial. Bentuk sanksinya penilaian miring. Bisa dijuluki orang tak tahu diri, tak bermoral, kurang ajar, dan istilah macam-macam yang bersifat tidak baik.

Ajaran itu mestinya juga dipahami Joko Widodo alias Jokowi. Apalagi dia orang Solo! Mungkin karena itu pula, seorang wartawati yang pernah akrab dengan Jokowi menjadi dongkol berat. Nama wartawan itu Nanik S Deyang. Perempuan berdarah tulen Jawa itu bekerja sebagai wartawan tabloid The Politic yang berpusat di Jakarta. Sebagai peliput berita politik, Nanik S Deyang akrab dengan Jokowi maupun Bos Partai Gerindra Prabowo Subianto, terutama saat proses pencalonan Gubernur Jakarta akhir 2012.

Nanik tahu detil fakta, bagaimana Prabowo gigih berjuang agar Jokowi berhasil menjadi Gubernur DKI. Prabowo sampai empat kali menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati supaya partainya mengusung Jokowi menjadi Cagub DKI Jakarta. Proses persetujuan alot karena semula PDI Perjuangan sudah menyiapkan keputusan untuk mengusung Fauzi Bowo alias Foke. Bahkan saat Megawati menyatakan partainya tak memiliki dana untuk memenangkan Jokowi, Prabowo siap membiayai.

Jokowi setahun lebih sudah menjabat Gubernur DKI. Ambisi Prabowo berhasil. Namun, menjelang penentuan Calon Presiden 2014, Jokowi yang dulu diperjuangkannya, setelah tenar di jagad politik, menantang Prabowo berebut kursi Presiden. Di titik itulah hati nurani Nanik Deyang bergolak. Dari Prabowo, Nanik mendapat pengakuan menarik dan mengesankan perilaku buruk Jokowi yang sejak dilantik menjadi Gubernur DKI ternyata belum pernah menyampaikan ucapan terima kasih. Nanik juga pernah mengingatkan hal itu kepada Jokowi, tapi mendapat jawaban yang terkesan cuek, ”Yang mendukung saya jadi Gubernur kan banyak, bukan hanya Prabowo.”

Fakta lain yang didapat Nanik dari sisi Prabowo, mantan Komandan Jenderal Kopasus itu ternyata lebih peka dan kaya hati terhadap orang yang telah dianggapnya berjasa. Setahu Nanik, bekas sopir dan ajudan Prabowo yang sudah 13 tahun pensiun karena usia, mereka masih digaji. Prabowo ingat peran mantan pembantunya. Begitu Jokowi deklarasi dengan Jusuf Kalla untuk maju menjadi kandidat Presiden, Nanik menggugat moralitas Jokowi melalui jagad internet. Agak menggemparkan karena dilansir sebuah situs terkenal bereputasi bagus Kompasiana.com. “Mulai hari ini saya mendukung Prabowo, karena saya menyaksikan ada seorang calon Pemimpin Negara dalam pandangan saya sebagai orang Jawa minus moral,” tulis Nanik.

Nanik mengungkapkan isi hatinya, jangankan Jokowi paham dengan kesantuan ajaran budaya Jawa tadi, mengucapkan terimakasih saja tidak dilakukan terhadap orang yang telah berjasa menjadikannya hebat dan populer. “Saya berpandangan pemimpin itu harus memiliki keteladan moral,” ujar Nanik.

Karena itu, Nanik menyampaikan rasa jengkelnya terhadap orang-orang yang sesungguhnya belum mengenal dan tidak tahu betul dengan Prabowo, tetapi seenak perut mengecam Prabowo kasar, maniak, kejam dan sebagainya.

Sebab, di mata Nanik, justru Prabowo lebih memiliki hati mulia, bahkan, “Jjauuuuuuh dibandingkan dengan yang secara fisik dianggap santun, ramah, merakyat. Saya menyaksikan, bukan membaca berita.” Mungkin sebelum menyatakan dukungan kepada Prabowo, hati Nanik diusik pertanyaan besar: memilih yang populer dan terkesan merakyat, atau yang berhati mulia?
Gugatan serupa terhadap Jokowi sebelumnya datang dari budayawan Betawi Ridwan Saidi. Pencalonan Jokowi sebagai Presiden dianggap sebagai bentuk sikap moral pemimpin yang tidak amanah terhadap rakyat Jakarta. Tinggal gelanggang colong playu alias lari dari tanggungjawab terhadap janjinya berdasarkan visi-misi semasa kampanye Gubernur untuk menuntaskan beberapa masalah besar. “Katanya akan menyelesaikan masalah Jakarta dulu, tidak akan nyapres. Berarti dia pemimpin yang tidak konsisten,” semprot Ridwan di televisi.

Digugat ke Pengadilan karena Tak Amanah
BILA pencapresan Jokowi ada yang mengaitkan dengan soal moral ditilik dari peran Prabowo yang memperjuangkannya menjadi Gubernur DKI, sebagian warga Jakarta ada yang menyaolkannya sebagai norma pelanggaran hukum. Karena itu, Jokowi digugat ke pengadilan atas kemauannya menjadi Capres. Yang menggugat atas nama Sentral Pemberdayaan Masyarakat (SPM). SPM menganggap pencalonan itu merupakan pengabaian amanah warga Jakarta yang sudah memilihnya.

“Kami sudah melakukan kontrak politik dengan Jokowi dan ini mengikat karena ini negara hukum. Dia telah meremehkan dan mengabaikan amanah warga Jakarta yang telah memilihnya sebagai Gubernur DKI,” ujar Ketua SPM Nelly Rosa Yulhiana Siringoringo, Rabu (19/3).

Nelly mengungkapkan, organisasinya sama sekali tidak menaruh dendam terhadap Jokowi yang dinilai mengkhianati amanah warga Jakarta. “Kita berharap Pak Jokowi masih mempunyai hati nurani, untuk menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur.”

Sebelumnya, Tim advokasi Jakarta Baru melayangkan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Gubernur Jokowi. Tim menilai keputusan Jokowi meninggalkan jabatannya dan maju sebagai Presiden merupakan perbuatan melawan hukum. Tujuan penggugat untuk mengingatkan Jokowi dengan tugasnya sampai selesai. “Selesaikan dulu tanggungjawabnya sebagai Gubernur DKI Jakarta,” kata anggota tim advokasi Jakarta Baru Ade Dwi Kurnia.

Hakim diminta memutuskan Jokowi bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum, khususnya melanggar azas kepatutan karena lari dari tanggungjawab sebelum merealisasikan janji-janji kampanye Pilgubnya. Tim advokasi juga menuntut Jokowi untuk memenuhi semua janjinya yang sudah dituangkan dalam kontrak politik dengan tim relawan dan berbagai macam LSM.
Belakangan banyak warga Jakarta yang mendemo Jokowi karena dia maju jadi Capres. “Hipotesa politik saya, warga bergerak secara natural, karena masyarakat sudah kecewa dengan Jokowi. Mereka ingin menagih janjinya,” ujar Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing. (TIM SApujagat)

Kutipan

Proletar Vs Borjuis Jadi Komoditi Politik Jokowi – Jk

Tag

image

Proletar Lawan Borjuis
Ini Trik Timses Jokowi-JK

Dalam kamus komunis, selalu ada dua jenis masyarakat yang dipertentangkan. Satu masyarakat disebut ‘borjuis’ yang pada masa Orde Lama diisitilahkan oleh PKI sebagai kelompok masyarakat kaya, makmur dan penindas. Sedangkan jenis masyarakat kedua adalah kelompok ‘proletar’, jenis masyarakat melarat, sederhana dan tertindas. Siapa penindas proletar? Itulah borjuis. Kira-kira begitu cara PKI atau pengikut ideologi komunisme saat ini beraksi di lapangan. Dan kini, cara-cara itu pun digunakan oleh tim sukses (timses) Jokowi-JK. Mereka boleh saja berkilah atau menyanggah, bahkan balik menuding pihak lain telah menyebarkan kampanye hitam. Namun, masyarakat yang kian cerdas tentu tak akan lupa cara-cara PKI yang sangat mirip dengan cara-cara tim sukses Jokowi-JK. Wajar jika ada elemen-elemen masyarakat bercuriga pada cara-cara tim sukses Jokowi-JK ini. Tidak perlu mereka jadi marah-marah. Mari lihat saja fakta-faktanya.

Pertama, pemakaian kalimat ‘pemimpin lahir dari rakyat’. Kalimat ini banyak terpampang di spanduk-spanduk dukungan pasangan Jokowi-JK di pinggir-pinggir jalan. Pesan yang hendak disampaikan oleh spanduk-spanduk itu cuma Jokowi-JK yang dari rakyat. Yang lain bukan dari rakyat. Maka, rakyat dihasut membenci calon pemimpin lain. Rakyat kebanyakan didorong untuk merobek spanduk-spanduk lain. Rakyat awam dilecut agar merusak alat peraga calon lain. Timses Jokowi-JK yang bergentayangan mulai menghasut warga, memanas-manasi warga agar benci dan dengki pada calon lain. Ini sudah mirip perilaku Njoto (PKI) di masa Orde Lama. Njoto menghasut warga di berbagai daerah di Jawa Timur, termasuk di Kediri, sehingga terjadi benturan antar rakyat.

Kedua, pemakaian kalimat ‘pelayan rakyat’. Kalimat ini juga terpampang di spanduk-spanduk Jokowi-JK di tepi-tepi jalan. Isi kalimat itu sebenarnya hanya kebohongan publik. Jika benar Jokowi melayani rakyat, lalu kenapa ia meninggalkan rakyat Solo dan Jakarta di tengah jalan. Ini bukti nyata, cara-cara komunis untuk meraih jabatan presiden. Kalau memang benar Jokowi itu pelayan rakyat, lalu kenapa banjir masih melanda Jakarta setelah setahun ia memimpin? Apa yang dikerjakannya selama dia memimpin Jakarta selain hanya pencitraan blusukan? Tidak ada hasil kerja nyata kecuali menggunakan kalimat bohong ‘pelayan rakyat’. Kebohongan publik merupakan indikasi kuat watak PKI atau setidaknya mengidap komunisme.

Ketiga, kalimat ancaman ‘hanya kecurangan yang mengalahkan Jokowi’. Kalimat ini menunjukkan Jokowi dan timsesnya belum siap tampil berkompetisi dalam pencapresan. Selalu menyebarkan kecurigaan, prasangka dan praduga bertujuan menghasut warga serta mengganggu kerja penyelenggara pemilu. Kader-kader PKI di masa Orde Lama selalu menghembuskan isu kecurangan ini. Mereka sudah terlebih dulu menuding Pemilu curang sebelum pemilu itu sendiri digelar. Tak pelak kalimat hasutan ini merupakan bagian dari trik ‘revolusi mental’ ala Jokowi yang sempat digembar-gemborkan beberapa waktu lalu. Mereka khawatir, jika tak menghasut maka mereka akan tersingkir dari panggung politik.

Keempat, revolusi mental gaya Jokowi merupakan revousi mental komunis. Timses Jokowi-JK boleh saja menepis hal ini, tapi fakta memperlihatkan tingkah-laku para pendukung Jokowi persis kader-kader PKI. Bahkan sudah bukan rahasia lagi, ada Ribka Tjiptaning (Mbak Ning) yang selama ini dikenal berkat kalimatnya ‘Aku Bangga Jadi Anak PKI’. Mbak Ning ini merupakan hasil awal revolusi mental, sebelum Jokowi mendeklarasikan revolusi mental. Kelak, revolusi mental Jokowi menghasut warga masyarakat agar mengamuk pada warga lain, demi mencapai tujuan sama rasa sama rata. Persis PKI.

Kelima, tim sukses Jokowi-JK juga berisi orang-orang yang selama ini pengajur komunisme dengan alasan bersimpati pada keluarga PKI. Jokowi boleh saja menolak fakta ini, namun ia tak bisa menyembunyikan jatidiri anggota-anggota timsesnya. Apalagi, mereka ini begitu gigih menghasut rakyat di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka ingin membenturkan rakyat yang berhasil dihasut kepada kelompok-kelompok tertentu di masyarakat. Bisa ke kalangan muslim bisa pula ke kelompok lain.

Keenam, pada 14-16 Agustus 2009, Dahlan Iskan, CEO Jawa Pos, menulis sosok Soemarsono, tokoh penting Peristiwa Madiun 1948 yang kemudian lari dan hidup di pengasingan. Dalam tulisannya, Dahlan secara tersirat menyanjung Soemarsono sebagai saksi sejarah penting. Meskipun sebenarnya, kiprah Soemarsono biasa-biasa saja. Ia muncul kembali tatkala rekan seangkatannya sudah banyak yang tiada, tentu sulit untuk mengkonfirmasi apapun yang diungkapkan atau ditulisnya. Namun, sanjungan Dahlan pada Soemarsono itu jelas memantik reaksi mereka yang tahu betul cara PKI bersiasat. Wajar jika kemudian ormas-ormas mendemo Dahlan dan mempertanyakan motif Dahlan menulis Soemarsono itu. Sepertinya, tulisan Dahlan itu merupakan penanda bagi kaum PKI agar mulai berani untuk tampil di publik. Dampaknya, mereka tak perlu lagi sungkan-sungkan menghasut warga. Kini, Dahlan bersekutu dalam timses Jokowi. (TIM SAPUJAGAT)

Kutipan

Kisah Munir dan Pembunuhnya

Tag

image

Koper Cak Munir dan AM Hendropriyono

Pejuang Hak Azasi Manusia (HAM) paling kondang usai Reformasi 1998 adalah Munir Said Thalib. Bukan saja para aktivis HAM, melainkan juga masyarakat umum sudah pasti kenal sosok fenomenal ini. Badannya tidak begitu tinggi dibanding rata-rata tinggi badan orang Indonesia, tetapi prestasi kerjanya jauh melampaui kinerja aktivis LSM manapun.

Pria yang akrab disapa Cak Munir itu sudah menggeluti aktivitas keberpihakan pada kaum yang terpinggirkan, sejak ia masih mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Kisah kehidupan Cak Munir semasa mahasiswa di Malang tak pernah hilang dari ingatan para aktivis sepanjang masa.

Karir Munir dalam membela keadilan kian intensif begitu ia menjadi pembela hukum di LBH Surabaya. Siapapun aktivis HAM dan pembela hukum di Surabaya dan sekitarnya bisa dipastikan mengenal Munir di awal dekade ’90-an. Selain giat membela hak-hak buruh, nelayan dan tani, Munir juga aktif menulis di media massa. Ia kerap mengisi diskusi dan pandangan-pandangannya sangat jernih.

Sudah bukan rahasia lagi, kegiatan LBH Surabaya serta aktivitas Munir pun selalu dalam pemantauan aparat keamanan. Suatu ketika di tahun 1993, Cak Munir bersama rekan-rekannya di LBH harus menghadapi kecurigaan aparat, lantaran aksi protes para buruh kian meningkat usai kematian aktivis buruh Marsinah di Sidoarjo. Pangkal kecurigaan aparat berasal dari diskusi-diskusi yang kerap digelar di kantor LBH di Jalan Kidal, Kota Surabaya. Namun, aparat kesulitan membuktikan kecurigaan tersebut.

Skandal DKP

Aktivitas Cak Munir kian bertambah saat ia ditarik ke LBH Jakarta. Terlebih setelah peristiwa penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro Jakarta pada 27 Juli 1996 dan kasus-kasus pelanggaran HAM terus bermunculan. Dalam melakukan pembelaan, Cak Munir kerap melakukan penelusuran dan riset. Dari riset ini, banyak fakta baru yang diungkap Cak Munir. Seperti riset lapangan Cak Munir terhadap kasus penculikan aktivis.

Pernyataan Munir yang termuat di Harian Kompas pada 23 Desember 1998 menyebut indikasi keterlibatan aktor-aktor lain. Munir mengikuti secara seksama proses peradilan militer terhadap personil Tim Mawar. Dari pengamatannya yang kritis, Munir berpendapat adanya upaya untuk melokalisir tanggungjawab kasus penculikan tersebut. Patut diduga, pendapat kritis ini tak pelak membuat para aktor-aktor lain yang tak tersentuh hukum kemudian geregetan pada Munir.

Wacana penghilangan paksa para aktivis 1998 itu rupanya menarik minat Munir untuk dijadikan bahan tesis di Universitas Utrecht Belanda pada 2004. Pria berdarah Timur Tengah itu bahkan sudah menyiapkan proposal tesisnya. Walau kasus itu sudah lewat enam tahun, tetapi Munir agaknya mengetahui aktor-aktor kunci dari kasus tersebut. Pengetahuan almarhum pada peristiwa tahun 1998 sangat mendalam. Jika diuraikan dalam persidangan akademis yang terbuka di Universitas Utrecht, maka bisa tersingkap permainan kotor para aktor di balik penghilangan sejumlah aktivis 1998. Rupanya, gerak-gerik Munir terus dipantau pihak-pihak yang hendak ‘melenyapkannya’. Bahkan, sejumlah sumber di Surabaya menyatakan, Munir telah diawasi sejak di LBH Surabaya. Munir dipandang sebagai ancaman bagi kelangsungan rezim status quo.

Munir secara tersirat juga mengomentari keberadaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Menurutnya, penyelesaian melalui DKP bukan merupakan langkah maju dari ABRI untuk penegakan hukum (Kompas, 25/8/1998). Bahkan, sedari awal Munir dan Kontras menyatakan, pembentukan DKP mendahului proses persidangan Mahkamah Militer (Mahmil) bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) Panglima ABRI No. 838/III/1995 tertanggal 27 November 1995 (Kompas, 6/8/1998).

Seharusnya, kata Munir, DKP dibentuk sesudah proses persidangan mahmil, bukan sebaliknya. Saat itu, Munir juga melihat kejanggalan lain dari DKP, karena tidak sesuai persyaratan kepangkatan tiga perwira tinggi pemeriksa. Berbagai kejanggalan pada DKP ini kelak kemudian mencuat kembali pada 2014, sejumlah purnawirawan bermartabat tampaknya sepakat dengan logika Cak Munir dalam meluruskan sejarah. Namun demikian, patut diduga, pengungkapan kejanggalan oleh Cak Munir ini bisa meningkatkan ancaman kepada tokoh pembela HAM tersebut.

Skandal ‘Penghilangan’ Theys

Kasus penghilangan paksa lainnya yang menarik perhatian Munir adalah tewasnya Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay pada 10 November 2001. Theys merupakan sosok yang sangat dihormati di Papua. Ia memerjuangkan hak-hak rakyat Papua. Sebagai ketua organisasi yang disegani, Theys mempunyai jejaring kerja yang bagus pada organisasi lainnya.

Ketika Theys mendadak tewas di Muara Tami, Jayapura, kabar pun cepat menyebar. Munir menepis dugaan Theys dibunuh karena urusan bisnis (Tempo, 18/4/2002). Sebaliknya, Munir justru melihat ada kepentingan lain dibalik penghilangan nyawa Theys. Kelak dikemudian hari, setelah Munir tewas diracun, dalam kesaksian di persidangan kasus pembunuhan Munir dengan terdakwa bekas Deputi V BIN Muchdi Pr di PN Jakarta Selatan pada 16 September 2008, istri Munir, Suciwati, menunjukkan proposal tesis (Detik, 16/9/2008). Proposal itu menukil tema sangat sensitif dalam pelaksanaan HAM di Indonesia dan bakal diuji dalam forum akademis di Universitas Utrecht Belanda.

Sebagai aktivis Kontras, Munir tentu mencermati seksama proses pemeriksaan dalam kasus pembunuhan Theys di Papua itu. Sejumlah perwira Kopassus sedang diperiksa Puspom TNI, meski sempat tersendat-sendat, tetapi pemeriksaan jalan terus. Laporan harian The Jakarta Post pada 27 Juli 2002 menyebut sebuah surat dari seorang purnawirawan bernama Agus Zihof kepada Kepala Staf TNI-AD Jenderal Ryamizard Ryacudu. Agus adalah ayah Kapten Rianaldo, salah seorang perwira terperiksa. Dalam suratnya, Agus menyatakan putranya telah ditekan menantu Kepala BIN saat itu Abdul Makhmud Hendropriyono (AM Hendropriyono), yaitu Mayor Andika Perkasa, agar mengakui pembunuhan terhadap Theys.

The Jakarta Post bahkan menuliskan, Mayor Andika Perkasa mengiming-iming sebuah jabatan kelak kepada Rianaldo di jajaran BIN. Sayangnya, Komandan Puspom TNI Brigjen Hendardji Supandji saat itu menegaskan tidak akan menanyakan kebenaran laporan Agus Zihof itu kepada Andika Perkasa.

Sementara itu, nama Andika Perkasa rupanya juga mencuat ke publik dari pengakuan Muchyar Yara dalam kasus penangkapan teroris Umar Faruq pada 5 Juni 2002 di Masjid Jami’ Bogor (Majalah TEMPO Edisi 25 November – 1 Desember 2002, hal.69-87). Penangkapan Faruq diduga kuat melibatkan operasi CIA di Indonesia. Laporan dari situs Open Society tahun 2013 melansir program penangkapan terduga teroris yang dikomandani CIA pada 2002. Untuk Indonesia, tulis laporan tersebut kembali menyebut keterlibatan Kepala BIN saat itu, AM Hendropriyono dalam program ini.

Kiprah AM Hendropriyono

Abdul Makhmud Hendropriyono menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Nasional dari 9 Agustus 2001 – 8 Desember 2004. Pria yang akrab disapa Hendropriyono itu merupakan putra pasangan Nurrina dan Raden Mas Wahyani Mangkuprabowo. Meskipun Nurrina berasal dari Kalimantan Selatan, tetapi ia bertemu jodoh dengan seorang ningrat dari Yogyakarta, kota kelahiran Hendropriyono. Namun, Hendropriyono justru menjalani pendidikan formal di Kota Jakarta.

Hendropriyono merupakan anak ketiga dari pasangan Nurrina-RM Wahyani Mangkuprabowo. Ada enam saudara kandung dari Hendropriyono, yakni Susetyo Prabowohadi (menikah dengan Endang Suheni, pasangan ini sudah meninggal, Endang meninggal pada 21 Maret 2013), Setioadji, Aryono Setyo Prabowo, Ratna Siti Sundari, Sri Haerulia Priswati dan Djati Nuswanto.

Dalam situs PT Rekayasa Industri (PT Rekind) yang berkantor di Jakarta terdapat nama Aryono Susetyo Prabowo, yang ikut hadir dalam penandatanganan memorandum kesepahaman (MoU) antara PT Rekind dan Iranian Offshore Engineering and Construction Company (IOEC) pada 15 November 2007. IOEC merupakan perusahaan konstruksi asal Iran. Dan si bungsu Djati Nuswanto kini bergabung dengan Hendropriyono Corporation Indonesia yang berlokasi di Gedung Artha Graha Jakarta.

Dari hasil pernikahannya dengan Endang Sari Hartati, Hendropriyono dikaruniai tiga anak. Mereka adalah Diah Erwiani Hendropriyono, Roni Hendropriyono dan Diaz Hendropriyono. Si sulung Diah Erwiani kemudian menikah dengan Andika Perkasa, perwira Kopassus yang kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI-AD.

Pasangan itu kemudian memperoleh buah hati bernama Wiratama Akbar Perkasa. Belakangan, nama Diaz dan Andika banyak diekspos media massa terkait ramainya pemberitaan seputar pilpres dan isu Babinsa. Panglima TNI Jenderal Moeldoko tampak berseberangan dengan rilis atas nama Brigjen Andika Perkasa dalam situs resmi TNI AD.

Dalam situs tertanggal 8 Juni 2014 itu, Brigjen Andika menulis institusi TNI AD sudah melakukan pengusutan dan menetapkan Koptu Rusfandi dan Kapten Saliman dari Koramil Gambir telah melakukan pelanggaran disiplin. Padahal, ketentuan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilu merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bappilu). Bukan menjadi kewenangan TNI-AD.

Akibatnya, rilis yang diunggah Brigjen Andika dan ditulis ulang sejumlah media massa itu bisa menimbulkan penafsiran, Babinsa memang bersalah serta tak netral. Namun, hanya berselang dua jam setelah rilis itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menggelar jumpa pers dan menyatakan Bappilu telah menegaskan TNI masih netral.

Peneliti Center For Democracy and Sosial Justice Studies (CeDSoS) Umar Abduh menyatakan, masih ada hubungan kuat antara Hendropriyono dan Andika Perkasa (rmol.com, 10/6/2014). Namun, ketika diwawancara Gatranews (10/6/2014), Brigjen Andika enggan menanggapi soal hubungannya dengan AM Hendropriyono.

Para aktivis HAM di Indonesia tentu tidak akan pernah lupa pada aktivitas intelijen Hendropriyono sepanjang Orde Baru berkuasa. Khususnya dalam tragedi berdarah Talangsari, Lampung, pada 7 Februari 1989. Ketika itu, Hendropriyono menjabat sebagai Komandan Resor Militer 043/Garuda Hitam Lampung.

Pembantaian di Talangsari itu tak bisa terliput media massa, karena akses ke lokasi seusai peristiwa sangat sulit. Para insan pers lebih diarahkan sesuai petunjuk Danrem saat itu, yang memberikan informasi sesuai selera penguasa. Keterangan Hendropriyono menjadi satu-satunya informasi tentang peristiwa Talangsari. Peristiwa itu membuat nama Hendropriyono justru melambung, naik pangkat jadi Brigjen dan ia masuk ke lingkungan Badan Intelijen Strategis (Bais) ABRI, menempati posisi sebagai Direktur D (penggalangan).

Hubungan Benny Moerdani dengan Hendropriyono tentu sangat akrab. Hal ini terungkap dari memoar politik Jusuf Wanandi berjudul ‘Menyibak Tabir Orde Baru’ (Februari 2014). Sekitar tahun 1993, menjelang Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, pada 2-6 Desember 1993, Benny Moerdani diam-diam mendorong Hendropriyono dan Agum Gumelar agar mengawal Megawati supaya terpilih.

Baik Hendropriyono maupun Agum Gumelar sebenarnya harus mengikuti jalur komando di bawah Kepala Bais Mayjen Arie Sudewo. Namun entah mengapa, keduanya justru lebih mendengarkan instruksi Benny Moerdani. Brigjen Agum Gumelar yang pernah menjadi ajudan Ali Moertopo berada di Direktorat A (Keamanan Dalam Negeri) Bais, sedangkan pada saat yang sama Hendropriyono berada di Direktorat penggalangan.

Kerja tandem dua jenderal intelijen itu pun akhirnya terbukti berhasil mendorong Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI tahun 1993, menggulingkan Soerjadi yang didukung pemerintah. Para aktivis PDI waktu itu tak ada yang berani memprotes penggalangan yang dilakukan dua jenderal ini, termasuk ketika pemerintah kemudian menggelar kongres di Medan pada Juni 1996.

Di bawah pemerintahan Megawati (23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004), Hendropriyono kembali ke panggung politik. Ia ditunjuk sebagai kepala BIN. Selama masa pemerintahan Megawati ini, kelompok muslim acap gencar dicap sebagai ‘teroris’ dan ‘radikal’, meski tanpa bukti atau bukti minim. Berbagai sumber menyebutkan hubungan Hendropriyono dengan lembaga-lembaga intelijen Australia dan AS terjalin begitu erat dan dekat. Tukar menukar informasi intelijen berlangsung tanpa diketahui publik, hingga kemudian mencuat berbagai rekayasa penangkapan yang mengikutsertakan elemen-elemen lembaga intelijen asing, seperti CIA.

Dalam sebuah acara di Hotel Satelit Surabaya sekitar awal tahun 2004, almarhum Munir sudah mengungkapkan sinyalemennya tentang rekayasa-rekayasa ini, meski ia belum memberikan gambaran utuh tentang hal itu. Sayangnya, Cak Munir sudah tiada, sedangkan publik kini layak bertanya, dimana gerangan isi koper Cak Munir yang berisi dokumen-dokumen untuk bahan penulisan tesis itu? Jawabannya masih harus menunggu keseriusan pemerintah menuntaskan masalah pembunuhan Munir tersebut. (TIM SAPUJAGAT)

Kutipan

Para Penunggang Kuda Troya Komunis Jokowi

Tag

image

Jokowi: Kuda Troya Pro-Komunis

Semua gerakan mendukung Joko Widodo (Jokowi) untuk pencapresan sebenarnya bermula dari wacana sejumlah kalangan yang berhimpun dalam Sekretaris Nasional (Seknas) di Jakarta. Karakter utama dari mereka yang berhimpun dalam Seknas ini bisa diperhatikan dari pergulatan mereka dalam gerakan sosial politik di Indonesia sejak dekade akhir ‘80an.

Sebuah dekade ketika para mantan anggota PKI atau simpatisan parpol terlarang itu mulai dikenal kalangan aktivis HAM atau pembela kaum tertindas. Rupanya, rezim Soeharto telah menciptakan rekayasa politik sedemikian rupa, sehingga para aktor Orde Baru menjadi tidak realistis melihat situasi dan kondisi politik di beberapa kota, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Makassar.

Rasa simpati terhadap kehidupan keluarga eks-PKI tumbuh di mana-mana. ‘Penistaan’ yang dilakukan rezim Orde Baru terhadap anggota keluarga itu memicu reaksi balik dari aktivis ‘80an, yang memang cenderung kekiri-kirian, seperti Fadjroel Rachman dan Tri Agus Susanto Siswomihardjo.

Tri Agus Susanto adalah Sekretaris Umum Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Reformasi (PIJAR) yang kini giat berkampanye mendukung Jokowi-JK (Nefosnews, 31/5/2014). Selama aktif di PIJAR, pria ini dikenal sebagai sosok pengusung gagasan-gagasan yang condong ke aliran kiri.

Sosok lain penggagas utama Seknas Jokowi adalah Mohammad Yamin dan Dadang Juliantara di Jakarta pada 16 Desember 2013. Yamin merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Selama masa mahasiswa, Yamin dikenal sebagai aktivis berhaluan kiri dalam kelompok Rode. Kelompok ini memainkan peran sentral dalam mengembangkan pola pikir kekiri-kirian untuk para mahasiswa lintas organisasi ekstra kampus.

Mereka giat membedah berbagai gagasan kiri dan digunakan sebagai bingkai melihat persoalan-persoalan yang timbul selama Orde Baru berkuasa. Tren pemikiran sosialis kiri begitu marak di Yogyakarta, Bandung, Jakarta dan Surabaya. Contohnya, Kelompok Studi Palagan di Yogyakarta sebagai wadah untuk mengasah pemikiran kiri meski baru pada tingkat teoritis.

Sebab, pada saat itu pemerintah di bawah Orde Baru sangat membatasi aksi turun ke jalan. Di Bandung, kelompok Somal tetap eksis dan menjadi rujukan aktivis kiri menempa diri. Mereka kerap bertemu dan mendiskusikan isu-isu aktual dalam perspektif kiri sembari menyemai simpati pada eks-PKI.

Pada saat yang sama, rekayasa rezim Soeharto begitu kuat dilakukan pada para aktivis muslim di kampus-kampus. Pengawasan terhadap para aktivis ini terjadi di mana-mana. Kian banyak intel-intel Pelaksana Khusus (Laksus, badan inelijen semasa Orde Baru) disusupkan ke dalam komunitas masjid, mengawasi gerak-gerik aktivis muslim.

Rekayasa penangkapan menjadi momok bagi aktivis-aktivis muslim. Mereka sering dicurigai hendak mendirikan ‘Negara Islam’ atau melawan ‘Azas Tunggal’ Pancasila. Fokus perhatian rezim Orde Baru dengan Benny Moerdani sebagai lokomotif kecurigaan berujung penangkapan aktivis-aktivis masjid, sesekali diikuti jebakan menjerat aktivis-aktivis tersebut, ironinya kelompok-kelompok kiri justru bebas sorotan.

Kelompok itu tumbuh subur bak jamur di musim hujan, tanpa pemantauan pemerintah sama sekali. Sepanjang dekade ’80-an, suasana kota Yogyakarta, Solo, Sragen, Klaten, Bandung, Jakarta dan Surabaya menjadi lahan persemaian ideologi kiri pro-komunis. Rezim Orde Baru sangat alergi pada simbol-simbol Islam yang muncul di lapangan, tetapi cenderung membiarkan kelompok-kelompok studi mahasiswa belajar paham komunis tanpa pikiran kritis.

Rupanya, ajaran-ajaran sosialisme yang disebarkan diam-diam oleh para tokoh sosialis Yogyakarta, seperti Imam Yudhotomo, telah menarik perhatian para aktivis-aktivis kelompok studi di ‘kota gudeg’ tersebut. Dalam sejarah Indonesia sesudah kemerdekaan, Yogyakarta memang merupakan salah-satu basis kaum sosialis, selain Bandung.

Di kota ini sosialisme tumbuh subur dalam benak para akademisi dan aktivis, yang kemudian menjadi sumber rujukan para generasi muda dekade ’80-an. Para sastrawan Yogyakarta pun sangat terpengaruh dengan ide-ide kiri ini, seperti Bambang Isti Nugroho, Umar Khayam dan Romo Mangun. Mereka menulis pemikirannya dalam perspektif sosialis kiri dan menjadi bacaan santapan para aktivis di kampus-kampus. Bahkan, sineas Teguh Karya juga merupakan sosok yang lahir dari tradisi sosialis kiri Yogyakarta.

Pengaruh sosialisme kini di Yogyakarta sesungguhnya membuka ruang bagi masuknya pandangan-pandangan pertarungan kelas gaya Marxisme. Namun, penerimaan kelompok sosialis Yogyakarta pada Marxisme menemukan momentum setelah rezim Soeharto mulai condong ke kelompok muslim, yakni dekade awal ’90-an.

Kaum sosialis Yogyakarta, sebagaimana juga para sosialis Bandung (Witoelar bersaudara dkk.), merasa rezim Soeharto sudah menemukan kelompok yang lebih lunak untuk dihantam, yakni kelompok muslim. Kelompok ini dalam pandangan kaum sosialis lebih mudah dicap hitam, daripada kelompok ABRI yang semula mendukung rezim Soeharto. Maka, sejak 1992 berhembus isu ‘ijo royo-royo’, ‘sektarian’ dan ‘primordial’ diarahkan ke ICMI serta pelbagai organisasi lain yang seafiliasi.

Para aktivis sosialis ’80-an di Yogyakarta kemudian menemukan peluang ketika para pendukung gagasan Marxisme mulai gencar berbicara soal kerakyatan. Seni kerakyatan, ilmu sosial kerakyatan dan segala sesuatu yang diberi embel-embel ‘kerakyatan’. Ada tiga seniman Yogyakarta ikut memprakarsai pembentukan ‘Jaringan Kerja Kesenian Rakyat’ (Jakker). Mereka adalah Mulyono, Semsar Siahaan dan Widji Thukul.

Para seniman itu merasa sudah lebih maju dalam mengemban misi kerakyatan sebagaimana dulu perasaan serupa diwujudkan para seniman Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) di era ‘60-an. Tampaknya, 20 tahun setelah Lekra tiada, semangat Lekrais itu mewujud kembali dalam Jakker. Mereka tidak mau menggunakan istilah ‘komunis’, karena bisa menimbulkan reaksi antipati luas, melainkan mengaktifkan istilah ‘kerakyatan’, sehingga tak menimbulkan gejolak. Aktivitas seniman Jakker bukan cuma di Yogyakarta, tetapi aktif ke berbagai daerah, termasuk di Jatim, mendekati buruh dan mahasiswa.

Bagi konsumsi mahasiswa, para aktivis sosialis kiri ini mendorong istilah ‘pro-demokrasi’, sebuah istilah yang tak lebih dari taktik agar banyak mahasiswa tak alergi mendekati kelompok yang mulai pro-PKI ini. Sebuah hasil liputan Majalah Gatra tahun 1995 melansir, kian banyak eks PKI yang diam-diam masuk ke dalam kampus-kampus, menjadi dosen atau staf. Fenomena itu tampak bukan saja di Yogyakarta, melainkan juga di Semarang, Solo, Bandung, Surabaya dan kota-kota lainnya.

Mengapa Mengusung Joko Widodo?

Mantan Walikota Solo Jokowi sebenarnya sudah lama dicermati para aktivis kiri era ‘80-an. Kader PDI Perjuangan ini bahkan memperoleh perhatian khusus dari kelompok Mohammad Yamin. Sebagai staf ahli MPR yang direkrut oleh Taufiq Kiemas (alm), Yamin sangat menguasai komunitas aktivis di Yogyakarta dan sekitarnya. Melalui jejaring Yamin di Yogyakarta, upaya untuk mengangkat nama Jokowi mulai dilakukan sejak 2006, seusai pelantikan Walikota Solo.

Sikap Taufiq Kiemas yang terbuka justru kemudian dimanfaatkan oleh para sosialis kiri mem-‘branding’ sosok Jokowi, melalui berbagai upaya pencitraan. Hubungan antarsesama aktivis era ’80-an memertemukan kelompok Yamin dengan kelompok yang sama di Jakarta, menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Namun, mereka sempat menahan diri karena tak punya kendaraan politik untuk mendaftarkan Jokowi ke KPU Jakarta.

Tak lama, semua urusan prosedur administratif Pilgub Jakarta beres dan kemudian Jokowi terpilih sebagai Gubernur DKI. Mulailah kelompok sosialis kiri bermunculan, apalagi setelah memeroleh ‘suntikan semangat’ dari penyair Goenawan Mohamad, kendati Jokowi tak pernah menjadi pengurus partai PDI Perjuangan. Namun, pengalaman selama menggarap pencitraan Jokowi di Solo dan Jakarta lalu menjadi modal utama sosialis kiri untuk membuat poros baru ke dalam PDI Perjuangan. Mereka juga tak memedulikan cara ‘mendesain’ tampilan Jokowi agak terkesan ‘PDI Perjuangan bangets’. Pakaian satgas pun, tak diyakini mengurangi daya tarik Jokowi di mata massa mengambang.

Poros yang melibatkan Teten Masduki, Rieke Dyah Pitaloka dan Ribka Tjiptaning perlu memastikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati menetapkan Jokowi sebagai capres pada 14 Maret 2014. Namun, kenyataan hasil pemilihan legislatif (pileg) 9 April 2014 memperlihatkan ‘efek Jokowi’ yang sebenarnya hanya slogan para sosialis kiri itu, justru tak mendongkrak perolehan suara PDI Perjuangan.

Usai Pileg 2014, sepanjang April 2014, para sosialis kiri pro-PKI pun kelabakan, karena pengurus internal PDI Perjuangan mulai menyingkap tujuan kelompok sosialis kiri pro-PKI yang menunggangi partainya. Dan kelompok pro PKI pun kemudian mulai memainkan isu melalui media massa dan mendekati sosok seperti Surya Paloh dan Dita Indah Sari. Dan terbukti, Surya Paloh pun terpengaruh dan terbuai hingga ‘menggadaikan’ institusi jurnalistiknya, MetroTV untuk pencitraan Jokowi.

Melalui Dita yang memegang hasil survei abal-abal terhadap Jokowi dan keberadaan Yenny Wahid serta Dhohir Farizi di kubu Partai Gerindra, Dita berupaya meyakinkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Tak lama setelah itu, PKB pun merapat ke Jokowi, seperti halnya Partai Nasdem.

Belakangan, kelompok Wiranto juga melihat peluang guna meraup keuntungan politik di kubu Jokowi. Agum Gumelar dan Hendropriyono memainkan peran sentral untuk menarik para purnawirawan ini, selain juga ada keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan yang kecewa pada Aburizal Bakrie.

Megawati dan lingkaran dalam PDI Perjuangan rupanya melihat perlunya mengajak para purnawirawan itu bergabung melalui duet ‘jenderal pelindung’ yang sudah punya rekam jejak baik di mata sang Ketum PDI Perjuangan. Para purnawirawan di kubu Jokowi ini bolehlah disebut sebagai barisan pendukung semangat Benny Moerdani. Sebab, mereka umumnya adalah pelanjut cara berpikir ala Benny Moerdani, yang merupakan penjaga sesungguhnya Soehartoisme dan Orde Baru.

Situasi ini membuat kaum sosialis kiri, seperti Hilmar Farid, Noer Fauzi dan Teten Masduki, tak mengira kelompok purnawirawan Soehartois itu merapat ke Jokowi. Apalagi kemudian dua orang mantan wakil Hendropriyono di Badan Intelijen Nasional (BIN) era 2001-2004, yakni As’ad Ali dan Muchdi Pr, juga ikut bergabung ke dalam kubu Jokowi. Triumvirat mantan BIN ini yang diduga kuat oleh publik dan media massa punya rekam jejak atas tewasnya pejuang HAM Munir Said Thalib SH pada tahun 2004. Kini, triumvirat ini bergabung ke Jokowi. Pantas saja, kelompok sosialis kini berupaya menghindar dari sorotan publik.

Ada alasan utama mengapa para purnawirawan bermasalah dan sosialis kiri itu bisa bersatu di dalam kubu Jokowi, yakni Jokowi lebih gampang dijadikan ‘kuda troya’. Jokowi bukan pengurus apalagi ketua partai, jadi kelak tidak perlu terikat pada haluan partai. Karena bukan pengurus, apalagi ketua umum partai, maka kelompok sosialis kiri pro-PKI bisa lebih mudah membisiki Jokowi atas dasar simbiosis mutualisme, saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

Posisi tawar Jokowi terbukti lemah dan bisa dilihat dari istilah ‘kerjasama tanpa syarat’ yang digembar-gemborkan PDI Perjuangan sepanjang April 2014. Perlu disimak, para sosialis kiri dan purnawirawan ‘haus darah’ muslim tersebut sudah memersiapkan pelbagai rancangan kebijakan sesuai selera, seperti kubu purnawirawan akan menggulirkan kebijakan keamanan lebih agresif atau mengawasi gerak-gerik warganegara kalau perlu dengan pesawat tanpa awak ‘drone’. Tidak sekadar mengawasi isi khutbah Jumat di masjid-masjid kelak.TIM

Kutipan

Revolusi Mental Jokowi itu adalah PKI

Tag

,

image

Revolusi Mental? Itu Cara PKI!

Istilah ‘Revolusi Mental’ ternyata memang bukan isapan jempol belaka. Istilah ini sudah digunakan oleh Karl Marx pada pertengahan abad 19. Dalam pengantar untuk edisi kedua dari bukunya bertajuk ‘The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte’ yang terbit pada tahun 1869, Marx menulis: “…Outside France, this violent breach with the traditional popular belief, this tremendous mental revolution, has been little noticed and still less understood…” (Di luar Perancis, kekerasan ini melabrak kepercayaan umum yang tradisional, revolusi mental yang luar biasa ini, telah sedikit diketahui dan masih kurang dipahami). Begitu kesimpulan Marx dalam kalimat pengantar buku tersebut. Simpulan Marx itu tentu saja menunjukkan salah-satu inti ajaran Marx tentang kebutuhan akan pertarungan kelas.

Buku kondang Marx itu pertama kali terbit memang pada tahun 1852. Selain Marx, ada sohib karibnya, Frederick Engels, yang juga memberikan kata pengantar. Dibanding Marx, kata pengantar Engels tidak begitu menukik. Ia hanya mengurai saja, apa yang terjadi di Prancis pada masa itu. Justru kata pengantar Marx di edisi kedua (1869) yang secara terang-terangan menyebut perlunya ‘revolusi mental’, pendobrak keyakinan lama.

Bagi Marx, ‘revolusi mental’ merupakan keharusan untuk menata masyarakat, dari tatanan lama menuju ke tatanan baru yang komunistis. Marx dan para pendukungnya mendorong terjadinya ‘revolusi mental’, yang membenturkan kelompok satu ke yang lain. Batasnya, siapa yang ikut mentalnya direvolusi, dan siapa yang tidak.

Tak pelak, karya Marx menjadi sumber inspirasi bagi gerakan komunis internasional. Dimulai dari gerakan kelas pekerja pada 1864 kemudian 1889, lalu 1919, nyaris seluruh aktivis gerakan ini bersandar pada ‘revolusi mental’. Mereka memilah siapa kawan siapa lawan, lalu berusaha memengaruhi publik lewat agitasi propaganda. Masuk ke masyarakat, mempengaruhi komunitas buruh, menyelusup ke pasar dan pusat keramaian untuk memprovokasi warga. Ini bagian dari cara ‘revolusi mental’.

Walau tak harus tersurat, tetapi cara itu tersirat dalam hampir semua karya Marx pada kurun berikutnya. Karya-karya yang gampang dicari di berbagai situs internet dewasa ini. Sulit rasanya menepis anggapan, bahwa Marx tak mendorong ‘revolusi mental’ itu.

Khusus untuk mengubah cara berpikir, para konseptor aksi komunis pada periode berikutnya, juga meniru Marx. Dari 1864 sampai 1872, para pengikut Karl Marx, seperti Eugene Pottier (penyair Prancis) dan Wilhelm Liebknecht (revolusioner Jerman), mulai menata diri dalam ‘Internasional Pertama’ yang berbasis di London. Hubungan mereka sangat erat pada kaum pekerja di kota tersebut. Mereka juga menulis selebaran. Disebarkan secara luas, lalu dilihat reaksi masyarakat.

Intinya, para pelopor komunisme sudah terbiasa menyebarkan pandangan-pandangan yang mengadu-domba satu kelompok dengan kelompok lain demi sebuah ‘revolusi mental’. Seperti yang dilakukan Georgi Plekhanov di Rusia. Ia memanas-manasi para penggarap lahan agar bentrok dengan pemilik tanah. Sangat mirip kelak dengan aksi Nyoto tatkala menggerakkan pemuda rakyat di lapangan.

Jika Marx lebih banyak memotret dinamika di Eropa utara (Prancis, Jerman dan Spanyol), maka Vladimir Illich Lenin (VI Lenin) lebih fokus pada negerinya, Rusia. Seperti juga Marx, Lenin banyak menulis selebaran untuk dibagi ke khalayak. Tujuannya, menggerakkan masyarakat Rusia melawan Tsar Rusia kala itu.

Dalam karyanya berjudul ‘State and Revolution’ yang diterbitkan pertama kali pada 1918, Lenin secara tersirat menyebutkan perlunya aksi dramatis menyingkirkan kaum kapitalis dan birokrat. Dalam kitab itu, Lenin lebih tegas menekankan pentingnya ‘jiwa revolusioner’ dibersihkan dari kaum borjuis dan oportunis.

Lenin beranggapan gerakan Internasional Kedua (1889-1914), dikomandani Karl Kautsky, sudah jatuh bangkrut. Sebabnya, tulis Lenin, belum ada revolusi yang bisa menggerakkan kaum proletar (miskin) guna menggusur para kapitalis. Karenanya, Lenin menyodorkan cara menggerakkan massa melalui penjelasan-penjelasan provokatif, membenturkan satu bagian rakyat kepada bagian yang lain. Tak perlu diragukan, itulah cara ‘revolusi mental’ guna memulai benturan antar warga masyarakat.

Namun, harap jangan mencari istilah ‘revolusi mental’ itu ke dalam buku ‘Manifesto Komunis’ yang terbit pada 1848. Percuma. Sebab, istilah itu tak ada dalam buku ‘Manifesto Komunis’. Dalam manifesto, Marx lebih suka menggambarkan pertarungan kelas, contohnya kelas borjuis lawan kelas proletar. Walau terbit lebih awal, manifesto komunis sebenarnya hanya untuk kebutuhan praktis.

Kebangkitan Komunis Indonesia

Sejarah mencatat, kebangkitan kelompok komunis di Hindia Belanda (kini Indonesia) berkat campur tangan Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet atau kondang dipanggil Henk Sneevliet. Pria yang sebelumnya sudah menjadi anggota komunis Belanda itu juga merupakan organisator Komintern (Komunis Internasional). Begitu menginjakkan kaki di Kota Surabaya sekitar tahun 1913, Sneevliet bergabung dengan redaksi koran ‘Soerabajaasch Handelsblad’.

Pada 9 Mei 1914, Sneevliet membentuk ‘Indische Sociaal Democratische Vereniging’ (ISDV, perkumpulan sosial-demokrat Hindia Belanda) di kota yang sama. Melalui perkumpulan ini, Sneevliet melancarkan kampanye hitam pada organisasi lain yang tidak sehaluan. Sebaliknya, ia juga mulai aktif merekrut orang Indonesia untuk menjadi juru penyebar kampanye hitam, seperti Semaun.

Sneevliet juga kemudian bersentuhan secara luas dengan para aktivis Sarekat Islam (SI) yang lain, semisal Alimin Prawirodirjo dan Darsono. Gagasan Sneevliet yang kuat dipengaruhi ajaran Marxisme mulai ditularkan ke para aktivis SI. Mereka terpengaruh, terutama pada ajaran Marxisme yang menyebutkan ‘Agama adalah Candu bagi Rakyat’. Akibatnya, mereka pun mulai membatasi diri dari pergaulan dengan sejawat dalam SI. Kedekatan dengan Sneevliet sudah mengubah diri mereka. Pengaruh gagasan ‘revolusi mental’ ala Marxisme mulai merasuki jiwa dan pikiran sejumlah aktivis SI. Berbagai bahan bacaan yang diperkenalkan Sneevliet dan dialog-dialog bersamanya telah mampu menggoyahkan keyakinan para aktivis SI ‘Merah’.

Dalam bukunya berjudul ‘The Rise of Indonesian Communism’ (1965), peneliti Ruth McVey juga melukiskan hubungan kerja Sneevliet dengan Adolf Baars. Pria yang juga disebut dalam sejarah sebagai salah-satu tokoh pendiri komunisme di Indonesia. Baars banyak menyurahkan waktunya membantu Sneevliet. Selama berbulan-bulan Sneevliet terus memengaruhi para anak-didiknya. Campur-tangan Sneevliet ke dalam aktivitas SI mengakibatkan organisasi yang berdiri tahun 1912 itu pecah. Semaun dan rekan-rekan sehaluan yang sudah tercuci otaknya, lebih memilih bergabung dengan Sneevliet. Mereka begitu terpesona dengan komentar-komentar Sneevliet.

Program cuci otak Sneevliet ternyata mujarab. Setelah membersihkan para aktivis itu dari pikiran-pikiran religius, lalu Sneevliet mengisinya dengan ajaran-ajaran Marxis yang anti-agama. Dalam testimoni tulisannya yang terbit pada tahun 1926 bertajuk ‘The class struggle element in the liberation struggle of the Indonesian people’, Sneevliet mengakui telah menyuntikkan gagasan revolusioner ke dalam SI.

Kata ‘revolusioner’ bagi komunis seperti Sneevliet, tentu saja, bermakna menyerabut seseorang dari lingkungan asal. Taktik serupa juga diungkapkan Lenin pada tahun 1918. Semaun, Alimin dan Darsono merupakan contoh bagaimana kepribadiannya sudah dicerabut dari SI.

Mental mereka telah direvolusi sedemikian rupa, sehingga mudah menjadi boneka komunis. Kelak di kemudian hari, usai Konferensi Batavia pada Januari 1926, para kader komunis yang sudah tercuci otaknya tersebut melakukan kesepakatan untuk aksi sepihak. Mereka tak mau memerhitungkan syarat-syarat keberhasilan suatu aksi. Sebab, bagi Alimin dan kawan-kawannya, yang terpening adalah beraksi frontal. Tak peduli akan jatuh korban banyak.

Komintern sudah sepenuhnya mengendalikan pikiran para petualang politik ini. Mereka tak lagi bebas menentukan sikap. ‘Revolusi mental’ yang digarap kalangan internal PKI dengan dukungan Sarekat Rakyat (SR) kian mendorong aksi pemberontakan Alimin dan pendukungnya di Banten dan Silungkang, Sumatera Barat pada 1926-1927. Pemberontakan ini gagal. Akibatnya, mereka jadi buronan pemerintah Hindia Belanda.

PKI dan Revolusi Mental

Jika ulasan-ulasan DN Aidit atau MH Lukman dibaca, maka segera tersirat keinginan kuat para pentolan PKI itu untuk melakukan ‘revolusi mental’. Memang, secara tersurat sulit menemukan istilah ‘revolusi mental’ dalam karya-karya tulis para tokoh PKI tersebut. Namun, indikasi kuat segera tampak manakala membaca karya mereka.

Seperti penggambaran Departemen Agitasi dan Propaganda (Depagitprop) pada tahap revolusi masyarakat Indonesia. Dalam buku yang diterbitkan tahun 1958 berjudul ‘ABC Politik Indonesia’, secara jelas tertulis desakan PKI agar dilakukan revolusi tanpa perlu menimbang akibat-akibat negatifnya. Brosur PKI yang disebar ke masyarakat itu berusaha menjelaskan alasan mengapa perlu suatu revolusi. Diantaranya, PKI beranggapan penciptaan masyarakat sosialis hanya bisa terwujud melalui revolusi komunis.

PKI menyembunyikan fakta betapa besar korban yang timbul akibat revolusi Rusia. Organisasi komunis ini secara sengaja tidak menyodorkan risiko-risiko akibat revolusi. Bagi para tokoh PKI, program cuci-otak masyarakat perlu dimulai dengan menyebarkan pamflet berisi ajakan revolusi. Memang, di dalam pamflet-pamflet PKI selalu disebut alasan di balik revolusi itu, hanya saja pamflet itu tidak pernah menuliskan dampak revolusi. Sehingga sadar atau tidak, siapapun yang tidak kritis membaca pamflet PKI, maka ia akan mudah tercuci-otaknya.

Pelan namun pasti, program-program cuci-otak ala PKI tersebut menyasar bukan saja ke kalangan kota, melainkan hingga ke desa-desa. Pamflet dan program disebarkan dengan bahasa sederhana, tapi bisa memengaruhi cara berpikir orang awam. Sejak akhir tahun 1958, para pengurus teras PKI membekali juru kampanyenya dengan trik-trik kotor mencuci otak warga. Seperti dengan membuat kampanye hitam pada lawan-lawan politik PKI.

Diantaranya menjuluki Masjumi dan PSI sebagai kepala batu. Dalam Kongres Nasional ke-VI PKI di Jakarta, Wakil Sekjen CC PKI Njoto pada pidato 9 September 1959 menuding parpol yang kritis sebagai ‘kepala batu’. Njoto pula yang aktif turun ke lapangan memengaruhi para kader-kader PKI agar rajin memprovokasi khalayak umum.
Revolusi Mental? Itu Cara PKI!

Istilah ‘Revolusi Mental’ ternyata memang bukan isapan jempol belaka. Istilah ini sudah digunakan oleh Karl Marx pada pertengahan abad 19. Dalam pengantar untuk edisi kedua dari bukunya bertajuk ‘The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte’ yang terbit pada tahun 1869, Marx menulis: “…Outside France, this violent breach with the traditional popular belief, this tremendous mental revolution, has been little noticed and still less understood…” (Di luar Perancis, kekerasan ini melabrak kepercayaan umum yang tradisional, revolusi mental yang luar biasa ini, telah sedikit diketahui dan masih kurang dipahami). Begitu kesimpulan Marx dalam kalimat pengantar buku tersebut. Simpulan Marx itu tentu saja menunjukkan salah-satu inti ajaran Marx tentang kebutuhan akan pertarungan kelas.

Buku kondang Marx itu pertama kali terbit memang pada tahun 1852. Selain Marx, ada sohib karibnya, Frederick Engels, yang juga memberikan kata pengantar. Dibanding Marx, kata pengantar Engels tidak begitu menukik. Ia hanya mengurai saja, apa yang terjadi di Prancis pada masa itu. Justru kata pengantar Marx di edisi kedua (1869) yang secara terang-terangan menyebut perlunya ‘revolusi mental’, pendobrak keyakinan lama.

Bagi Marx, ‘revolusi mental’ merupakan keharusan untuk menata masyarakat, dari tatanan lama menuju ke tatanan baru yang komunistis. Marx dan para pendukungnya mendorong terjadinya ‘revolusi mental’, yang membenturkan kelompok satu ke yang lain. Batasnya, siapa yang ikut mentalnya direvolusi, dan siapa yang tidak.

Tak pelak, karya Marx menjadi sumber inspirasi bagi gerakan komunis internasional. Dimulai dari gerakan kelas pekerja pada 1864 kemudian 1889, lalu 1919, nyaris seluruh aktivis gerakan ini bersandar pada ‘revolusi mental’. Mereka memilah siapa kawan siapa lawan, lalu berusaha memengaruhi publik lewat agitasi propaganda. Masuk ke masyarakat, mempengaruhi komunitas buruh, menyelusup ke pasar dan pusat keramaian untuk memprovokasi warga. Ini bagian dari cara ‘revolusi mental’.

Walau tak harus tersurat, tetapi cara itu tersirat dalam hampir semua karya Marx pada kurun berikutnya. Karya-karya yang gampang dicari di berbagai situs internet dewasa ini. Sulit rasanya menepis anggapan, bahwa Marx tak mendorong ‘revolusi mental’ itu.

Khusus untuk mengubah cara berpikir, para konseptor aksi komunis pada periode berikutnya, juga meniru Marx. Dari 1864 sampai 1872, para pengikut Karl Marx, seperti Eugene Pottier (penyair Prancis) dan Wilhelm Liebknecht (revolusioner Jerman), mulai menata diri dalam ‘Internasional Pertama’ yang berbasis di London. Hubungan mereka sangat erat pada kaum pekerja di kota tersebut. Mereka juga menulis selebaran. Disebarkan secara luas, lalu dilihat reaksi masyarakat.

Intinya, para pelopor komunisme sudah terbiasa menyebarkan pandangan-pandangan yang mengadu-domba satu kelompok dengan kelompok lain demi sebuah ‘revolusi mental’. Seperti yang dilakukan Georgi Plekhanov di Rusia. Ia memanas-manasi para penggarap lahan agar bentrok dengan pemilik tanah. Sangat mirip kelak dengan aksi Nyoto tatkala menggerakkan pemuda rakyat di lapangan.

Jika Marx lebih banyak memotret dinamika di Eropa utara (Prancis, Jerman dan Spanyol), maka Vladimir Illich Lenin (VI Lenin) lebih fokus pada negerinya, Rusia. Seperti juga Marx, Lenin banyak menulis selebaran untuk dibagi ke khalayak. Tujuannya, menggerakkan masyarakat Rusia melawan Tsar Rusia kala itu.

Dalam karyanya berjudul ‘State and Revolution’ yang diterbitkan pertama kali pada 1918, Lenin secara tersirat menyebutkan perlunya aksi dramatis menyingkirkan kaum kapitalis dan birokrat. Dalam kitab itu, Lenin lebih tegas menekankan pentingnya ‘jiwa revolusioner’ dibersihkan dari kaum borjuis dan oportunis.

Lenin beranggapan gerakan Internasional Kedua (1889-1914), dikomandani Karl Kautsky, sudah jatuh bangkrut. Sebabnya, tulis Lenin, belum ada revolusi yang bisa menggerakkan kaum proletar (miskin) guna menggusur para kapitalis. Karenanya, Lenin menyodorkan cara menggerakkan massa melalui penjelasan-penjelasan provokatif, membenturkan satu bagian rakyat kepada bagian yang lain. Tak perlu diragukan, itulah cara ‘revolusi mental’ guna memulai benturan antar warga masyarakat.

Namun, harap jangan mencari istilah ‘revolusi mental’ itu ke dalam buku ‘Manifesto Komunis’ yang terbit pada 1848. Percuma. Sebab, istilah itu tak ada dalam buku ‘Manifesto Komunis’. Dalam manifesto, Marx lebih suka menggambarkan pertarungan kelas, contohnya kelas borjuis lawan kelas proletar. Walau terbit lebih awal, manifesto komunis sebenarnya hanya untuk kebutuhan praktis.

Kebangkitan Komunis Indonesia

Sejarah mencatat, kebangkitan kelompok komunis di Hindia Belanda (kini Indonesia) berkat campur tangan Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet atau kondang dipanggil Henk Sneevliet. Pria yang sebelumnya sudah menjadi anggota komunis Belanda itu juga merupakan organisator Komintern (Komunis Internasional). Begitu menginjakkan kaki di Kota Surabaya sekitar tahun 1913, Sneevliet bergabung dengan redaksi koran ‘Soerabajaasch Handelsblad’.

Pada 9 Mei 1914, Sneevliet membentuk ‘Indische Sociaal Democratische Vereniging’ (ISDV, perkumpulan sosial-demokrat Hindia Belanda) di kota yang sama. Melalui perkumpulan ini, Sneevliet melancarkan kampanye hitam pada organisasi lain yang tidak sehaluan. Sebaliknya, ia juga mulai aktif merekrut orang Indonesia untuk menjadi juru penyebar kampanye hitam, seperti Semaun.

Sneevliet juga kemudian bersentuhan secara luas dengan para aktivis Sarekat Islam (SI) yang lain, semisal Alimin Prawirodirjo dan Darsono. Gagasan Sneevliet yang kuat dipengaruhi ajaran Marxisme mulai ditularkan ke para aktivis SI. Mereka terpengaruh, terutama pada ajaran Marxisme yang menyebutkan ‘Agama adalah Candu bagi Rakyat’. Akibatnya, mereka pun mulai membatasi diri dari pergaulan dengan sejawat dalam SI. Kedekatan dengan Sneevliet sudah mengubah diri mereka. Pengaruh gagasan ‘revolusi mental’ ala Marxisme mulai merasuki jiwa dan pikiran sejumlah aktivis SI. Berbagai bahan bacaan yang diperkenalkan Sneevliet dan dialog-dialog bersamanya telah mampu menggoyahkan keyakinan para aktivis SI ‘Merah’.

image

Dalam bukunya berjudul ‘The Rise of Indonesian Communism’ (1965), peneliti Ruth McVey juga melukiskan hubungan kerja Sneevliet dengan Adolf Baars. Pria yang juga disebut dalam sejarah sebagai salah-satu tokoh pendiri komunisme di Indonesia. Baars banyak menyurahkan waktunya membantu Sneevliet. Selama berbulan-bulan Sneevliet terus memengaruhi para anak-didiknya. Campur-tangan Sneevliet ke dalam aktivitas SI mengakibatkan organisasi yang berdiri tahun 1912 itu pecah. Semaun dan rekan-rekan sehaluan yang sudah tercuci otaknya, lebih memilih bergabung dengan Sneevliet. Mereka begitu terpesona dengan komentar-komentar Sneevliet.

Program cuci otak Sneevliet ternyata mujarab. Setelah membersihkan para aktivis itu dari pikiran-pikiran religius, lalu Sneevliet mengisinya dengan ajaran-ajaran Marxis yang anti-agama. Dalam testimoni tulisannya yang terbit pada tahun 1926 bertajuk ‘The class struggle element in the liberation struggle of the Indonesian people’, Sneevliet mengakui telah menyuntikkan gagasan revolusioner ke dalam SI.

Kata ‘revolusioner’ bagi komunis seperti Sneevliet, tentu saja, bermakna menyerabut seseorang dari lingkungan asal. Taktik serupa juga diungkapkan Lenin pada tahun 1918. Semaun, Alimin dan Darsono merupakan contoh bagaimana kepribadiannya sudah dicerabut dari SI.

Mental mereka telah direvolusi sedemikian rupa, sehingga mudah menjadi boneka komunis. Kelak di kemudian hari, usai Konferensi Batavia pada Januari 1926, para kader komunis yang sudah tercuci otaknya tersebut melakukan kesepakatan untuk aksi sepihak. Mereka tak mau memerhitungkan syarat-syarat keberhasilan suatu aksi. Sebab, bagi Alimin dan kawan-kawannya, yang terpening adalah beraksi frontal. Tak peduli akan jatuh korban banyak.

Komintern sudah sepenuhnya mengendalikan pikiran para petualang politik ini. Mereka tak lagi bebas menentukan sikap. ‘Revolusi mental’ yang digarap kalangan internal PKI dengan dukungan Sarekat Rakyat (SR) kian mendorong aksi pemberontakan Alimin dan pendukungnya di Banten dan Silungkang, Sumatera Barat pada 1926-1927. Pemberontakan ini gagal. Akibatnya, mereka jadi buronan pemerintah Hindia Belanda.

PKI dan Revolusi Mental

Jika ulasan-ulasan DN Aidit atau MH Lukman dibaca, maka segera tersirat keinginan kuat para pentolan PKI itu untuk melakukan ‘revolusi mental’. Memang, secara tersurat sulit menemukan istilah ‘revolusi mental’ dalam karya-karya tulis para tokoh PKI tersebut. Namun, indikasi kuat segera tampak manakala membaca karya mereka.

Seperti penggambaran Departemen Agitasi dan Propaganda (Depagitprop) pada tahap revolusi masyarakat Indonesia. Dalam buku yang diterbitkan tahun 1958 berjudul ‘ABC Politik Indonesia’, secara jelas tertulis desakan PKI agar dilakukan revolusi tanpa perlu menimbang akibat-akibat negatifnya. Brosur PKI yang disebar ke masyarakat itu berusaha menjelaskan alasan mengapa perlu suatu revolusi. Diantaranya, PKI beranggapan penciptaan masyarakat sosialis hanya bisa terwujud melalui revolusi komunis.

PKI menyembunyikan fakta betapa besar korban yang timbul akibat revolusi Rusia. Organisasi komunis ini secara sengaja tidak menyodorkan risiko-risiko akibat revolusi. Bagi para tokoh PKI, program cuci-otak masyarakat perlu dimulai dengan menyebarkan pamflet berisi ajakan revolusi. Memang, di dalam pamflet-pamflet PKI selalu disebut alasan di balik revolusi itu, hanya saja pamflet itu tidak pernah menuliskan dampak revolusi. Sehingga sadar atau tidak, siapapun yang tidak kritis membaca pamflet PKI, maka ia akan mudah tercuci-otaknya.

Pelan namun pasti, program-program cuci-otak ala PKI tersebut menyasar bukan saja ke kalangan kota, melainkan hingga ke desa-desa. Pamflet dan program disebarkan dengan bahasa sederhana, tapi bisa memengaruhi cara berpikir orang awam. Sejak akhir tahun 1958, para pengurus teras PKI membekali juru kampanyenya dengan trik-trik kotor mencuci otak warga. Seperti dengan membuat kampanye hitam pada lawan-lawan politik PKI.

Diantaranya menjuluki Masjumi dan PSI sebagai kepala batu. Dalam Kongres Nasional ke-VI PKI di Jakarta, Wakil Sekjen CC PKI Njoto pada pidato 9 September 1959 menuding parpol yang kritis sebagai ‘kepala batu’. Njoto pula yang aktif turun ke lapangan memengaruhi para kader-kader PKI agar rajin memprovokasi khalayak umum.

Aksi Njoto itu merupakan wujud dari langkah-langkah PKI untuk mencuci otak masyarakat. Semua fakta diputar-balik oleh Njoto, demi kepentingan program ‘revolusi mental’ di masyarakat. Langkah serupa juga dilakukan Aidit. Ia bukan saja gemar menjelaskan tahap-tahap pembentukan masyarakat Indonesia ke berbagai kalangan di dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri pun dilakukan Aidit.

Ketika berkunjung ke Sekolah Tinggi Partai Komunis Cina di Peking, RRT, pada 2 September 1963, DN Aidit begitu antusias menjelaskan tahap perkembangan masyarakat Indonesia. Tahap-tahap itu tentu sangat penting bagi PKI. Sebab, dari tahap-tahap inilah kemudian PKI bisa merancang aksi cuci-otak.

Boleh dikata, tahap-tahap perkembangan masyarakat Indonesia yang dibuat PKI itu sesungguhnya merupakan pemetaan terhadap situasi dan kondisi masyarakat. Dari pemetaan tersebut, maka tentu saja mudah untuk membidik berbagai kalangan yang hendak direvolusi mentalnya. Jika bidikan ini berhasil, maka PKI kemudian akan mudah menggerakkan mereka. TIM

Kutipan

Jokowi Si Sipil Yang Lebih Militeristik

Tag

image

Setelah 32 tahun rakyat mengalami masa pemerintahan militeristik yang represif oleh rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto, adalah wajar jika sampai saat ini masih ada kekuatiran terhadap kembalinya militerisme. Namun, menjadi tidak benar jika kekuatiran itu diartikan sebagai anti terhadap militer. Karena militer dan militerisme adalah dua hal yang sangat berbeda.

Militer selalu dibutuhkan pemerintahan sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga teritori Indonesia terhadap segala macam bentuk ancaman dari pihak asing. Sedangkan militerisme adalah karakter yang tidak hanya ada pada kalangan tentara, malainkan juga tak sedikit yang melekat di kalangan sipil. Artinya, sipil pun punya karakter militeristik, yang selalu mengedepankan cara-cara represif, pemaksaan, kekerasan dan bahkan peperangan untuk mencapai tujuan.

Sipil Lebih Militeristik
Kerap terlihat sebuah pemerintahan yang dipimpin orang sipil lebih militeristik dibanding militer sendiri. Contoh ekstrimnya adalah Hitler selama memimpin Jerman pada awal abad ke-20. Hitler yang berhasil menjadi pemimpin nasional di Jerman melalui proses demokrasi, justru menghancurkan pemerintahan demokratis dan menggantikannya dengan pemerintahan yang fasis militeristik.

Dengan menggunakan kekuatan politik retorikanya, hitler leluasa melakukan genosida terhadap orang Yahudi dan mengobarkan peperangan dengan negara-negara tetangganya yang kemudian meluas menjadi Perang Dunia II.

Di Indonesia, pelbagai pemerintahan yang silih berganti di era demokrasi, di bawah kepemimpinan militer maupun sipil, memiliki kecenderungan militeristik. Banyak persoalan yang timbul diatasi dengan cara-cara militeristik, sehingga menimbulkan pelanggaran Hak Azasi Manusia.

Pembunuhan Munir, aktivis HAM dan Theys Eluay, Ketua Presidium Dewan Papua, terjadi ketika pemerintahan dipimpin Megawati yang berasal dari kalangan sipil. Pengerahan militer untuk menghadapi aksi-aksi buruh juga kerap dilakukan selama masa pemerintahan dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang berasal dari kalangan militer.

Perlu Dicermati

Karena itu, Pemilihan Presiden 2014 sebagai proses demokrasi menuju kekuasaan, perlu dijaga agar tidak melahirkan pemimpin yang militeristik. Setiap capres perlu dicermati, bukan hanya pada masa lalunya, tapi jauh lebih penting terhadap kecenderungan dan perilaku politiknya kini, terutama dalam upayanya memenangkan pilpres. Ini penting agar diketahui siapakah yang paling mungkin akan menjadikan kepemimpinannya sebagai pemerintahan yang militeristik.

Bagi setiap orang yang merasa sebagai bagian dari civil society pasti setuju untuk tidak memberikan dukungan kepada calon presiden yang memiliki kemungkinan seperti itu.
Pilpres 2014 diikuti pasangan capres-cawapres Prabowo-Hata dan Jokowi-JK. Keduanya memang rentan terhadap munculnya kembali militerisme jika dilihat dari dukungan yang diperoleh masing-masing dari puluhan jenderal purnawirawan yang selama ini dikenal sebagai tokoh-tokoh militer.

Banyak diantara mereka dikenal sebagai ‘pelanggar HAM’ ketika masih aktif sebagai militer. Mereka kini menghimpun kekuatan menjadi tim sukses di belakang masing-masing pasangan capres-cawapres, Tentu ada deal politik sebelumnya. Tentu ada hitungan politik di kedua kubu untuk melibatkan mereka, terutama yang selama ini dikenal bukan hanya sebagai tokoh militer, tapi juga politik.

Parameter

Munculnya para jenderal dalam timses di belakang masing-masing pasangan capres-cawapres itu tentu saja bukan satu-satunya parameter untuk menilai militerisme akan muncul kembali. Juga penilaian yang selama ini disebarkan sementara pihak, jika pasangan Prabowo-Hatta terpilih akan membangkitkan militerisme hanya karena berdasarkan pada latar belakang dan lingkungan militer yang membesarkan Prabowo, adalah kurang tepat.
Karena ada parameter yang lebih tepat untuk memberikan penilaian semacam itu terhadap kedua pasangan capres-cawapres, yakni visi dan misi masing-masing yang telah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum. Artinya, untuk mengetahui siapakah diantara kedua pasangan capres-cawapres itu yang paling mungkin membangkitkan kembali militerisme, saat ini hanya bisa dilihat dari visi dan misinya.

Dalam visi dan misi Prabowo-Hatta hanya ada satu persoalan yang terkait dengan milterisme. Yakni penegakan HAM terasa tidak sejalan dengan keinginan banyak orang, karena pengadilan HAM dianggap berlebihan. Padahal, penegakan HAM harus diselesaikan melalui penegakan hukum dan pemenuhan hak asasi lainnya.
Bagi pasangan capres-cawapres ini, sebagaimana mereka sampaikan dalam debat pertama kali, pendidikan HAM merupakan solusi untuk mengatasi pelanggaran HAM. Pendidikan itulah yang akan diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahannya jika kelak terpilih dan dipercaya rakyat menjadi pemimpin Indonesia.

Lebih Militeristik

Yang menarik justru nampak di kubu Jokowi-JK. Melibatkan milter merupakan strategi politik jangka panjang yang terlihat jelas dalam visi dan misinya. Begitu banyak agendanya yang terlihat lebih militeristik jika mereka terpilih nanti.

Diantaranya adalah mendorong agar segera dilakukan pengesahan terhadap RUU Keamanan Nasional dan pembentukan Dewan Keamanan Nasional, yang selama ini ditolak kalangan masyarakat sipil karena dinilai merupakan ancaman terhadap proses demokrasi.
Tidak hanya itu, Jokowi-JK juga berniat menaikkan anggaran militer yang cukup besar sekitar 1,5% dari pendapatan nasional Produk Domestik Bruto (GDP) dalam lima tahun. Bahkan dalam salah satu kampanye, Jokowi tak segan menyatakan, anggaran militer yang saat ini sebesar Rp80 triliun akan dinaikkan lipat tiga menjadi Rp240 triliun. Komitmen Jokowi itu menimbulkan pertanyaan, anggaran sebesar itu diperuntukkan bagi TNI yang telah menyatakan netral akan dikemanakan?

Apakah untuk menguatkan dukungan TNI terhadap pemerintahan mereka kelak? Tampaknya inilah strategi Jokowi-JK untuk menjaga stabilitas pemerintahannya kelak, yang bisa menjadi ancaman terhadap kelangsungan demokrasi. Karena, tidak menitik beratkan pada niat untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat, melainkan hanya untuk menguatkan dukungan miliiter.

Belum Perlu Transparansi

Jokowi-JK rupanya memahami betul, segala kebijakan keuangan yang menyangkut militer masih belum memerlukan transparansi dan pengawasan. Sebagaimana terlihat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya. Lembaga ad hoc itu di bidang hukum itu hingga kini belum berani menyentuh institusi militer dalam mencegah dan memberantas korupsi. Karena itu, bagi Jokowi-JK, penetapan dan penggunaan anggaran militer bisa menjadi peluang untuk mewujudkan kepentingan politiknya dengan leluasa, terutama dalam menciptakan stabilitas penyelenggaraan pemerintahannya kelak jika terpilih.

Dari pencermatan terhadap visi dan misi kedua pasangan capres-cawapres itu, menjadi jelas siapa sebenarnya yang lebih cenderung dan memungkinkan menciptakan pemerintahan kedepan menjadi militeristik.

Karena itu di tengah meningkatnya kekuatiran terhadap bangkitnya militerisme, akan menjadi sebuah kesalahan besar bagi kita semua apabila capres-cawapres dengan kecenderungan dan kemungkinan militeristik yang sangat jelas terlihat dalam visi dan misinya, berhasil terpilih dalam Pilpres 2014.Waspadalah! TIM

Kutipan

Daftar Korupsi Jokowi Tahun 2007 Berdasarkan Temuan BPK

Tag

Pajak Pemkot Rp58 juta Tak Disetor ke Kas Negara
Sumber: LHP BPK atas Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 93a/R/XIV.Yk/05/2007

Uraian:

• Pada tahun 2006, terdapat setoran pajak belanja pemeliharaaan yang kurang pungut dan tidak disetor pemegang kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) senilai Rp57,7 juta.

• Hal ini terjadi karena ada kesalahan dalam menetapkan jenis pajak. Seharusnya, pajak atas biaya jasa pemeliharaan dan sewa dipungut dan disetorkan ke pemegang kas.

• Merujuk pada aturan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23, tarif pemotongan ditetapkan 6%. Tapi kenyataanya dikenakan pajak berdasarkan PPh Pasal 22 dengan tarif 1,5%. Akibatnya terjadi kurang pungut dan setor sebanyak Rp33 juta.

• Sudah begitu, seksi verifikasi juga tidak melakukan pengujian terhadap pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh pemegang kas. Akibatnya terjadi kekurangan pungut dan setor tersebut belum dicatat pada laporan keuangan sebagai utang PFK (Perhitungan Fihak Ketiga).

• Hal tersebut mengakibatkan pajak belum dipungut dan disetor ke kas negara sebesar Rp57,7 juta. Permasalahan itu disebabkan kekurangpahaman pemegang kas dalam menetapkan perhitungan pajak terhadap kegiatan yang akan yang dikelolanya.

Kesimpulan:

• Wali Kota Surakarta lalai untuk memerintahkan para Kepala SKPD guna menegur pemegang kas untuk memungut serta menyetor kekurangan PPh Pasal 23 dan PPN ke kas negara.
• Wali Kota Surakarta tidak cermat dalam melaksanakan manajemen organisasi yang efektif dengan tidak memerintahkan Kepala Bawasda guna melanjutkan pemeriksaan atas pemungutan dan penyetoran pajak pada seluruh SKPD.

Pelanggaran:

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

• Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP ini menyebutkan bendahara pengeluaran wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara.

• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 Tanggal 24 Desember 2003 tentang Penunjukkan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan.
Bantuan Bencana Rp6,3 Miliar Dikelola di Luar Kas Daerah

Sumber: LHP BPK atas Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 93a/R/XIV.Yk/05/2007

Uraian:

• Pemkot Surakarta mendapat bantuan keuangan dari Pemprov Jawa Tengah. Rp6,3 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp1,7 miliar direalisasikan melalui rekening kas daerah. Sisanya Rp4,6 miliar tidak direalisasikan melalui rekening kas daerah. Keduanya tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran tahun 2006.

• Bantuan tersebut diperuntukkan bagi rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana Rp1,5 miliar. Oleh Pemkot Surakarta, dana dipakai untuk perbaikan infrastruktur saluran Jalan Nyi Ageng Serang, Kenteng, Semanggi. Namun, dana tersebut tidak diterima rekening kas daerah, tetapi melalui rekening Pemkot Surakarta.

• Bantuan melalui rekening Pemkot Surakarta dicairkan melalui empat tahap dengan jumlah Rp1,2 miliar. Sisanya Rp240 juta di setorkan ke kas daerah. Sedangkan untuk bantuan pembangunan Pasar Klithikan Rp1,5 miliar diterima melalui rekening Kasda Pemkot Surakarta. Sebelum bantuan tersebut di gunakan, terlebih dahulu dicairkan dan ditampung ke rekening Pemkot Surakarta.

• Sementara, bantuan Rp2,8 miliar dipergunakan untuk bantuan dana pendidikan. Bantuan tersebut diterima dan dicairkan tidak melalui rekening kas daerah tetapi rekening Pemkot Surakarta di Bank Jateng.

• Begitu pula untuk bantuan dan Pembinaan PB Bhineka Solo sebesar Rp200 juta. Bantuan itu diterima rekening kas daerah di Bank Jateng pada 7 Juni 2006. Namun, sebelum digunakan, bantuan itu ditransfer ke rekening Pemkot Surakarta.

• Sedangkan bantuan Penyelenggaraan HKSN Rp250 juta diterima dan dicairkan tidak melalui rekening kas daerah, tetapi melalui rekening Pemkot Surakarta.

• Dengan begitu penyajian laporan perhitungan APBD tahun 2006 baik penerimaan maupun belanja daerah, dicatat lebih rendah sebesar Rp6,3 miliar.

Kesimpulan:

• Wali Kota Surakarta kurang berkoordinasi dengan Gubernur Pemprov Jawa Tengah dalam hal pengelolaan bantuan, sehingga seluruh penerimaan dan pengeluaran bantuan dari Pemprov Jawa Tengah tidak dikelola melalui mekanisme APBD.
• Wali Kota Surakarta kurang hati-hati dalam menjalankan dan mengawasi arah kebijakan pengelolaan anggaran, sehingga terjadi berbagai pelanggaran ketentuan yang menyangkut pengelolaan dana bantuan.

Pelanggaran:

• Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU ini menyebutkan semua penerimaan yang jadi hak dan pengeluaran harus dimasukkan ke APBD.

• Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 17 dan 57 PP ini menyebutkan semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang atau jasa dianggarkan dalam APBD, dan semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

Program Dana Bergulir UKM Rp950 Juta Bermasalah
Sumber: LHP BPK atas Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 93a/R/XIV.Yk/05/2007

Uraian:

• Pada tahun 2006, Dinas Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Badan Kredit Kecamatan (BKK) melakukan penyaluran dana bergulir. Anggaran tersebut dibebankan pada belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dalam kegiatan bantuan kredit bergulir pada Koperasi, UKM dan KUB. Nilainya sebesar Rp950 juta, dan telah direalisasikan melalui BKK Laweyan.

• Dalam perjanjian itu disebutkan, Dinas Koperasi dan UKM bertanggungjawab menyeleksi calon penerima dana bergulir. Sedangkan BKK bertanggung jawab menyalurkan dana dan menerima pelunasannya.

• Plafon pinjaman yang diberikan kepada setiap koperasi sebesar Rp7,5 juta. Sedangkan pada masing-masing UKM Rp5 juta. Jangka waktu pengembalian 2 tahun. Peminjam dikenakan biaya bunga 6% per tahun.

• Pengembalian pokok pinjaman dan bunga dihimpun di BKK. Besarnya bunga 6% diperuntukan untuk jasa BKK, pemupukan modal, dan untuk biaya operasional Tim Monitoring Dinas Koperasi dan UKM, masing-masing 2%. Namun, bagian bunga yang dialokasikan untuk pemupukan modal tersebut langsung digulirkan kembali.

• Pelunasan dan perguliran kembali dana bergulir tersebut tidak dicatat dalam laporan keuangan Pemkot Surakarta, dan hanya dibukukan tersendiri oleh Dinas Koperasi dan UKM.

• Menurut ketentuan keuangan daerah, status dana bergulir tersebut merupakan dana daerah yang dikelola oleh pihak ketiga. Karena itu keberadaan dana bergulir harus dilakukan pencatatan pada neraca, karena merupakan aset daerah. Selain itu, pendapatan bunga dan penggunaannya juga diakui sebagai pendapatan dan belanja daerah yang seharusnya dikelola dalam kerangka APBD.

• Kasubag Pembukuan dan Pemegang Kas Dinas Koperasi dan UKM mengaku kebijakan akuntansi yang mengatur perlakuan dana bergulir belum diatur. Selain itu perjanjian dana bergulir juga tidak menentukan secara jelas tentang status dana bergulir tersebut serta jangka waktu pengguliran dananya.

• Padahal sebelumnya pada tahun 2004, belanja kegiatan bantuan kredit bergulir telah menjadi catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun pada Tahun Anggaran 2006 hal tersebut dilakukan kembali.

Kesimpulan:

• Wali Kota Surakarta lalai dengan tidak mengatur mekanisme penatausahaan dan kebijakan akuntansi tentang dana bergulir yang dikelola oleh unit kerja di lingkungan Pemkot Surakarta.

• Wali Kota Surakarta tidak cermat dalam mengelola dana bergulir, hingga mengakibatkan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan disajikan lebih tinggi di laporan keuangan, yakni Rp950 juta, sedangkan pengeluaran pembiayaan disajikan lebih rendah Rp950 juta.

• Wali Kota Surakarta lemah dalam manajemen akuntabilitas keuangan negara, karena informasi yang disampaikan melalui neraca Pemkot Surakarta tidak akurat, mengingat realisasi pendapatan dan belanja dari bunga dana bergulir yang tercatat, termasuk penambahan investasi yang berasal dari bunga dana bergulir, tidak mencerminkan nilai sebenarnya.

Pelanggaran:

• Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 3 UU ini menyebutkan semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban harus dimasukkan dalam APBD.

• Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 1 PP ini menyebutkan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

• Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surakarta.

Pengelolaan Bantuan Keuangan Rp14,5 Miliar Melenceng
Sumber: LHP BPK atas Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 93a/R/XIV.Yk/05/2007

Uraian:

• Pada tahun 2006, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan (BHBK) Pemkot Surakarta dianggarkan Rp59,6 miliar dan terealisasi Rp57,8 miliar.

• Namun, pengelolaan bantuan keuangan belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Hal itu terlihat dari belanja bantuan keuangan untuk satu unsur kegiatan yang direalisasikan dari beberapa satuan kerja.

• Begitu pula bantuan keuangan sebesar Rp13,5 miliar yang diberikan untuk kegiatan operasional perangkat daerah. Akibatnya, penyajian belanja perangkat daerah yang seharusnya dijabarkan dalam belanja operasi pemeliharaan (BOP) kurang Rp13,5 miliar.

• Pengelolaan belanja bantuan lainnya adalah bantuan kepada masyarakat direalisasikan dari rekening BOP. Akibat pengeluaran tersebut, penyajian dalam belanja perangkat daerah disajikan lebih tinggi Rp998 juta.

Kesimpulan:

• Wali Kota Surakarta lalai mengawasi pengelolaan anggaran keuangan, karena dengan pemberian belanja bagi hasil dan bantuan keuangan yang lebih dari satu pintu telah mengakibatkan pemberian bantuan kurang terkendali.

• Wali Kota Surakarta tidak cermat mengawasi kinerja panitia anggaran eksekutif dalam meneliti usulan anggaran belanja pada masing-masing satuan kerja, sehingga mengakibatkan salah saji sebesar RP14,5 miliar, terdiri dari kurang saji belanja operasional dan pemeliharaan sebesar Rp13,5 milar dan lebih saji bantuan keuangan yang direalisasikan dari rekening BOP sebesar Rp998 juta.

Pelanggaran:

• Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 4 PP ini menyebutkan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

• Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surakarta.

• Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903 tahun 2006 mengenai Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005. Surat ini menyebutkan dalam rangka akuntabilitas penyediaan belanja daerah, penganggaran bagi hasil dan bantuan keuangan, serta belanja tak tersangka tidak diperkenankan dianggarkan dalam belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

Kurang Koordinasi, Pemkot Surakarta Dapat Utang Rp1 Miliar
Sumber: LHP BPK atas Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 93a/R/XIV.Yk/05/2007

Uraian:

• Untuk menata para pedagang kaki lima (PKL), Pemkot Surakarta merelokasi PKL di kawasan Monumen ’45 Banjarsari ke kawasan Semanggi, Pasar Kliwon. Pembangunan tahap awal kawasan relokasi PKL yang disebut dengan Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi itu dibiayai dana APBD 2006 sebesar Rp5,5 miliar.

• Untuk pekerjaan peningkatan kawasan relokasi itu, Pemkot Surakarta mengajukan permohonan bantuan dana ganjaran (In-Gub) kepada Pemprov Jawa Tengah, yang kemudian direspons Gubernur Jateng dengan menerbitkan keputusan otorisasi dana ganjaran dengan nilai bantuan Rp1 miliar ditambah dana pendamping dari Pemkot Surakarta Rp100 juta.

• Pemkot Surakarta lalu membuat perjanjian pekerjaan lanjutan dengan PT Surya Bayu Sejahtera dengan nilai proyek Rp1,1 miliar. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan tertulis paling lambat 7 Agustus 2006. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan telah diserahterimakan pada 20 Juli 2006.

• Gubenur Jateng juga memberikan bantuan Rp1,5 miliar dengan dana pendamping dari Pemkot Surakarta Rp150 juta. Pemkot Surakarta kemudian membuat kontrak lanjutan untuk peningkatan Pasar Klithikan Semanggi senilai Rp1,6 miliar. Dalam kontrak tersebut juga disebutkan pekerjaan harus diselesaikan 7 Agustus 2006. Pekerjaan telah selesai dan sudah diserahterimakan 7 Agustus 2006.

• Dari dua kontrak yang dibiayai dari dana ganjaran senilai Rp2,5 miliar itu, Pemkot Surakarta baru membayar Rp1,5 miliar. Artinya, masih ada utang kepada PT Surya Bayu Sejahtera sebesar Rp1 miliar.

Kesimpulan:

• Wali Kota Surakarta kurang berkoordinasi dengan Pemprov Jateng mengenai dana ganjaran yang akan diberikan, sehingga muncul keputusan gubernur yang kedua tanpa disertai pembatalan keputusan yang pertama.

• Wali Kota Surakarta telah bertindak ceroboh dalam mengeksekusi proyek pembangunan di wilayahnya, sehingga mengakibatkan pemborosan uang negara yang membebani keuangan daerah sebesar Rp1 miliar.

Pelanggaran:

• Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 4 PP ini menyebutkan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
Laporan Keuangan Disusun Tanpa Pedulikan Aturan
Sumber: LHP BPK atas Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 93a/R/XIV.Yk/05/2007

Uraian:

• Laporan Keuangan Kota Surakarta tahun 2006 masih dibuat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 dan belum dilakukan proses konversi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

• Dengan begitu pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan Kota Surakarta belum disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Akibatnya, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan kurang dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya.

Kesimpulan:

• Wali Kota Surakarta lalai tidak menetapkan pedoman pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu dengan menyusun Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

• Wali Kota Surakarta lemah dalam manajemen akuntabilitas keuangan negara, karena informasi yang disampaikan menjadi tidak terukur sebagai bahan masukan untuk evaluasi, mengingat isi laporan tersebut tidak dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya yang sudah mengacu pada SAP.

Pelanggaran:

• Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP ini menyebutkan pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintahan daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan.

• Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pasal 6 PP ini menyebutkan pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintah mengacu pada SAP.

Kurang Pengawasan, Kas Daerah Dibobol Vendor Rp11 juta
Sumber: LHP BPK atas Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 93a/R/XIV.Yk/05/2007

Uraian:

• Pada 2006, Pemkot Surakarta menganggarkan pengadaan meubelair untuk sekolah dasar Rp1,5 miliar. Dari anggaran tersebut hanya direalisasi sebesar Rp1,3 miliar. Pengadaan tersebut dilaksanakan oleh CV Andhika Kencana, Semarang senilai Rp1 miliar. Anggaran itu untuk pengadaan 6.360 buah kursi siswa, 3.180 buah meja siswa, 159 buah meja guru, 159 buah kursi guru, dan 160 buah almari dua pintu. Waktu pelaksanaan kontrak 75 hari dan berakhir Desember 2006.

• Namun, hingga berakhirnya kontrak pada 4 Desember 2006, CV Andhika Kencana mengajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan hingga akhir Desember. Alasannya banyaknya hari libur sehingga tenaga kerja juga ikut libur. Atas permohonan tersebut, Pemkot Surakarta setuju untuk memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 12 hari hingga 15 Desember 2006.

• Perpanjangan waktu pekerjaan itu tertuang dalam addendum Kontrak Nomor 027/4.025.1 Tanggal 4 Desember 2006. Dalam addendum itu, juga dimuat klausul yang menyatakan jika hingga 15 Desember 2006 rekanan belum menyelesaikan pekerjaan maka Pemkot Surakarta akan memberi perpanjangan waktu lagi hingga 26 Desember 2006 dengan denda sesuai ketentuan yang berlaku.

• Kenyataaanya, hingga 26 Desember 2006, CV Andhika Kencana masih terdapat beberapa barang senilai Rp909 juta yang belum diterima. Atas hal tersebut, Pemkot Surakarta melakukan pemutusan kontrak dengan CV Andhika Kencana.

• CV Andhika Kencana lalu mengembalikan sisa uang muka Kerja Rp74 juta yang telah disetorkan ke kas daerah. Begitu juga terhadap jaminan pelaksanaan sebesar Rp63 juta telah telah disetorkan ke kas daerah.

• Namun, denda atas sanksi keterlambatan penyelesaian kontrak tersebut belum berhasil dipungut dari CV Andhika Kencana, yakni Rp11 juta. Pemkot Surakarta telah beberapa kali berupaya menagih, tapi belum berhasil. Sesuai dengan kontrak, Pemkot dapat mengenakan denda sebesar 0,1%- 5% dari harga kontrak.

• Dengan tidak tertagihnya denda keterlambatan ini penerimaan daerah yang bersumber dari denda keterlambatan sebesar Rp11,4 juta tertunda.

Kesimpulan:

• Wali Kota Surakarta lalai menerapkan kebijakan pengawasan yang efektif dalam pemilihan vendor atau rekanan, sehingga Pemkot Surakarta gagal menjalankan program yang sudah diamanatkan untuk memajukan sektor pendidikan.

• Wali Kota Surakarta dan jajarannya tidak cermat dan kurang hati-hati dalam melakukan penagihan, sehingga mengalami kerugian potensial akibat tidak tertagihnya denda keterlambatan proyek sebesar Rp11,4 juta.

Pelanggaran:

• Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Proyek Fasilitas PKL Bocorkan Uang Negara Rp65 juta
Sumber: LHP BPK atas Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 93a/R/XIV.Yk/05/2007

Uraian:

• Pada tahun 2006 Kantor Pengelolaan PKL Pemkot Surakarta menganggarkan belanja pembangunan shelter PKL, pelataran, pemindahan pagar BRC, dan saluran drainase kawasan Manahan senilai Rp1,3 miliar dan terealisasi Rp1,1 miliar.

• Kontraktor proyek tersebut adalah PT Manira Arta Rama dengan nilai kontrak Rp1 miliar dan waktu pelaksanaan pekerjaan 44 hari berakhir 31 Desember 2006. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan diserahterimakan 15 Desember 2006.

• Pembayaran terhadap pekerjaan tersebut dilakukan tiga kali senilai total Rp1,1 miliar. Namun, dari hasil pemeriksaan ternyata ada kelebihan pembayaran yang digunakan untuk pekerjaan tambahan yang tidak didukung dengan addendum kontrak yang memuat pekerjaan tambahan maupun perubahan nilai kontrak.

• Menurut surat dari PT Manira Arta Rama, pekerjaan tambahan tersebut terjadi saat Wali Kota meninjau proyek pada 27 November 2006. Dalam peninjauan itu Wali Kota Surakarta merekomendasikan agar menambah fasilitas MCK.

• Selain itu, juga terdapat Surat Kepala Kantor Pengelolaan PKL kepada Wali Kota Surakarta mengenai izin menggunakan anggaran guna melaksanakan pekerjaan tambahan berupa penyediaan fasilitas MCK. Surat Permohonan tersebut baru disetujui Wali Kota pada 3 Januari 2007. Sedangkan penerbitan SPM terkait telah dilakukan pada tanggal 29 Desember 2007. Nilainya Rp65 juta.

Kesimpulan:

• Wali Kota Surakarta lalai menerapkan kebijakan pengelolaan keuangan yang efektif hingga terjadi pemborosan uang negara sebesar Rp65 juta yang tidak melalui mekanisme yang sah, yang bermula dari kunjungan Wali Kota.

• Wali Kota Surakarta abai dan tidak cermat terhadap persepsi Kepala Kantor Pengelolaan PKL yang merasa ada perintah penambahan dan kelalaian bendahara umum daerah dalam melakukan persetujuan atas pembayaran tidak memperhatikan kelengkapan dokumen yang sah dalam penagihan.

Pelanggaran:

• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan APBD.

• Instruksi Walikota Surakarta Nomor 903/001/2/2006 Tanggal 1 Maret 2006 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Surakarta Tahun 2006. Lampiran instruksi itu mennyatakan jika terdapat sisa dana kegiatan dari pelaksanaan tender, pemilihan langsung, maupun negosiasi penunjukan langsung, tidak dapat dipergunakan lagi dan harus disetor ke kas daerah.

Program Bantuan Pulsa Pejabat Pemkot Bobol Kas Rp149 juta
Sumber: LHP BPK atas Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 93a/R/XIV.Yk/05/2007

Uraian:

• Pada tahun 2006, Pemkot Surakarta menganggarkan biaya bantuan telepon atau bantuan pulsa kepada para pejabat di seluruh unit kerja yang dibebankan pada pos belanja barang dan jasa. Bantuan tersebut berupa pembayaran tunai yang diberikan selama 12 bulan. Tujuannya untuk membantu koordinasi dan komunikasi antar pejabat apabila berada di luar kantor.

• Ironisnya pengendalian biaya bantuan telepon tersebut hanya diatur dalam Surat Keputusan Wali Kota Nomor 060 tanggal 12 Agustus 2005 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium, serta Harga Satuan Bangunan Tahun 2006. Namun, tidak ada SK Wali Kota yang dapat dijadikan dasar pengeluaran atas bantuan telepon tersebut.

• Namun, berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terungkap bantuan telepon pada 21 SKPD sebesar Rp149 juta tidak didukung bukti-bukti pertanggungjawaban yang memadai dan sah. Pertanggungjawaban hanya berupa kwitansi penerimaan uang bantuan telepon dari masing-masing pejabat yang menerima.

• Pengeluaran biaya telepon yang tidak sesuai ketentuan tersebut mengakibatkan realisasi biaya telepon tidak dapat diyakini kebenarannya dan merugikan keuangan daerah minimal Rp149 juta.

Kesimpulan:

• Wali Kota Surakarta tidak cermat menerapkan kebijakan pengawasan dan pengelolaan keuangan yang efektif terhadap pelaksana kegiatan hingga terjadi pengeluaran biaya telepon sebesar Rp149 juta yang tanpa disertai bukti lengkap.

• Wali Kota Surakarta lalai memerintahkan kepada pejabat yang berwenang untuk menarik kembali bantuan biaya telepon yang telah dibayarkan minimal sebesar Rp149 juta dan menyetorkannya ke kas daerah.

Pelanggaran:

• Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP ini menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, dan setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Pendapatan dan Belanja. Kepmendagri ini menyebut pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan membuat SPJ yang dilampiri bukti-bukti yang sah.

Berbagai Temuan Terus Berulang
Sumber: LHP BPK atas Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 93a/R/XIV.Yk/05/2007

Uraian:
• Bila diihat dari Sistem Pengendalian Intern (SPI) manajemen pengelolaan keuangan daerah Pemkot Surakarta juga masih menunjukkan lemahnya pengendalian.

• Buktinya temuan di tahun sebelumnya, masih dijumpainya pada tahun 2006. Temuan yang kerap berulang diantaranya yakni penerbitan SPM yang melebihi anggarannya.

• Selain itu juga ada pengeluaran-pengeluaran yang dapat diklasifikasikan sebagai belanja modal dianggarkan sebagai Belanja Operasional Pemeliharaan atau sebaliknya.

• Temuan berulang lainnya yakni barang cetakan yang sudah tidak terpakai namun tetap masih dicatat pada neraca. Permasalahan dana bergulir yang belum disajikan dalam neraca juga masih ditemukan berulanag.

Kesimpulan:

• Di bawah kepemimpinan Wali Kota Joko Widodo, perbaikan manajemen di Pemkot Solo terkait dengan pengelolaan keuangan daerah belum tercapai. Selain itu pengendalian atas realisasi anggaran menjadi tidak terkontrol.
• Wali Kota Solo gagal membangkitkan semangat dan kesadaran aparatnya untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan. Wali Kota Surakarta seharusnya bisa menjadi contoh sekaligus tegas memberi sanksi kepada para pejabat agar menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan agar permasalahan yang sama tidak terulang.

Pelanggaran:

• Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal 20 UU ini menyebutkan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat juga diwajibkan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan

Manajemen Pengelolaan Kekayaan Bermasalah
Sumber: LHP BPK atas Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 93a/R/XIV.Yk/05/2007

Uraian:

• Masalah yang menyangkut manajemen pembagian tugas mengenai pengelolaan keuangan daerah juga masih dijumpai di Pemkot Surakarta. Di antaranya yakni belum memadainya diskripsi tugas pengelolaan kekayaan daerah. Hal ini dapat terlihat dari koordinasi antar bagian dalam Kantor Keuangan Daerah dan dengan Kantor Pengelolaan Aset Daerah yang belum intensif.

• Hal ini dibuktikan dengan perbedaan beberapa data laporan keuangan antar bagian yang berakibat terjadinya salah saji dalam laporan keuangan. Misalnya perbedaan input SPJ yang disahkan antara Seksi Verifikasi dan Seksi Pembukuan.

• Kondisi serupa terjadi dalam pengelolaan kekayaan daerah. Kantor Pengelolaan Aset Daerah mengoordinasi pengelolaan barang daerah. Tapi kenyataannya untuk aset bergerak dikelola Bagian Umum Sekda Kota Surakarta.

• Adapun, pencatatan untuk aset-aset yang berasal dari luar mekanisme APBD dan penilaian atas harga tanah dilakukan oleh Kantor Keuangan Daerah (Seksi Pembukuan) dengan bantuan konsultan penilai aset. Akibatnya data aset daerah tidak terpusat pada Kantor Pengelolaan Aset Daerah.

• Review dan persetujuan transaksi keuangan Pemkot Surakarta juga belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari verifikasi SPJ yang belum dilaksanakan sesuai pengeluaran riil. Seksi Verifikasi yang bertanggungjawab atas pengujian kebenaran realisasi belanja dan pengelolaan administrasi keuangan, belum optimal.

• Hasil verifikasi terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) menunjukan belum dapat dimanfaatkan Seksi Pembukuan. Sebaliknya, memasukkan kontra pos sebagai bagian dari belanja yang disahkan.

• Dengan begitu, Seksi Pembukuan mendasarkan pencatatannya pada SPMU dikurangi kontra pos dan sisa kas di Pemegang Kas yang diinputkan berdasarkan setoran kontra pos/ sisa UUDP. Akibatnya beberapa pencatatan belanja riil baru diketahui setelah ada setoran sisa kas dari Pemegang Kas.

• Hal tersebut mengakibatkan laporan yang disajikan dalam laporan keuangan kurang akurat.Hal ini terjadi karena belum dilaksanakannya tupoksi masing-masing SKPD dan kurangnya koordinasi antarpetugas pelaksana pengelolaan keuangan.

Kesimpulan:

• Wali Kota Surakarta gagal mendelegasikan wewenangnya kepada Kantor Pengelolaan Aset Daerah & Bagian Umum melaksanakan tugas sesuai tupoksinya.

• Wali Kota Surakarta tidak tegas dalam menegur atau memerintahkan petugas aparat pelaksana pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pengujian dan verifikasi serta koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan.

Pelanggaran:

• Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.
Tak Ada Panduan, Pengamanan & Tata Usaha Harta Amburadul
Sumber: LHP BPK atas Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 93a/R/XIV.Yk/05/2007

Uraian:

• Terkait dengan sistem pengendalian intern, hasil pemeriksaan menemukan beberapa persyaratan pengamanan harta/ aktiva yang belum memadai. Hal ini terjadi karena kebijakan akuntansi aktiva daerah belum disusun.

• Penambahan aset pada 2006 dicatat berdasarkan jumlah realisasi belanja modal. Namun pelaksanaannya realisasi Belanja Operasional dan Pemeliharaan (BOP) digunakan untuk belanja aset tetap dan barang inventaris. Dana yang dikelola diluar mekanisme APBD digunakan untuk belanja aset tetap. Akibatnya, aktiva yang dibiayai dari belanja selain belanja modal tidak diakui sebagai aktiva tetap.

• Penyajian rekening persediaan juga belum didukung laporan persediaan oleh masing-masing satuan kerja. Satuan Kerja belum mengelola dan melaporkan nilai persediaan seluruhnya. Sudah begitu, laporan persediaan satker tidak dapat diyakini kebenarannya, misalnya saldo persediaan obat pada Instalasi Farmasi, belum termasuk saldo persediaan pada UPTD Puskesmas.

• Begitu pula dengan persediaan karcis laporan Dipenda yang belum termasuk sisa persediaan di cabang dinas. Persediaan yang dilaporkan tidak sesuai dengan persediaan di gudang. Karcis yang sudah tidak terpakai juga masih tercatat.

• Dinas Dukcapil juga jarang melakukan stock opname karcis dan penyimpanannya tidak baik. Jadi, sulit membandingkan pencatatan dengan stok fisik di gudang.

• Hal ini mengakibatkan tujuan pengendalian intern atas aktiva tetap tidak tercapai. Selain itu aktiva daerah yang direalisasikan dari belanja mengakibatkan nilai aktiva tidak termonitor dan berpotensi tidak disajikan.

Kesimpulan:

• Wali Kota Surakarta gagal mendelegasikan wewenangnya secara efektif kepada Tim Penyusun Anggaran Eksekutif agar lebih cermat meneliti dan menetapkan alokasi pembebanan anggaran. Begitu pun dengan Kepala SKPD yang tidak optimal melakukan administrasi gudang sesuai dengan ketentuan.

• Wali Kota Surakarta tidak memiliki itikad untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah karena tak kunjung menerbitkan kebijakan akuntansi melalui Surat Keputusan Wali Kota. Akibatnya pencatatan aktiva belum memiliki pedoman kebijakan akuntansi yang jelas, termasuk tentang kapitalisasi aktiva tetap.

Pelanggaran:

• UU No. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU ini menyebut pengguna barang dan/ kuasa pengguna barang wajib mengelola & menatausahakan barang milik negara/ daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

• Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP ini menyebut Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat aturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

DAU & Dana Bantuan InGub Jadi Pinjaman
Sumber: LHP BPK atas Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 93a/R/XIV.Yk/05/2007

Uraian:

• Kas Daerah merupakan uang milik daerah yang dikelola oleh Kantor Kas Daerah, dalam bentuk uang tunai maupun rekening bank. Pada tahun anggaran 2006 Pemerintah Kota Surakarta melakukan penyimpanan dana daerah dalam delapan rekening giro dan lima rekening deposito.

• Pengelolaan Kas tersebut dibawah Kantor Keuangan Daerah sebagai Bendaharawan Umum Daerah. Sedangkan sisa dana, baik yang berasal dari sisa DAK, DAU, Ingub maupun dari pendapatan bunga dimasukkan ke rekening Kas Daerah Khusus. Akibatnya tidak ada dana yang tersisa pada Rekening Kas Daerah Khusus.

• Pengelolaan dana yang berasal dari DAU dan dana bantuan Ingub sebelum digunakan untuk belanja daerah dana digunakan terlebih dahulu sebagai pinjaman. Pinjaman tersebut digunakan untuk pengeluaran belanja yang anggarannya belum tersedia.

• Penggunaan uang daerah tersebut tidak mengikuti mekanisme pengelolaan APBD, karena tidak melalui kendali anggaran serta tidak menggunakan SPM. Rincian penggunaan uang daerah tersebut antara lain digunakan sebagai pinjaman kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) sebesar Rp138 juta.

• Selain itu dana tersebut juga digunakan sebagai pinjaman kepada Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya (Diparsenibud) sebesar Rp200 juta. Selain itu juga di gunakan sebagai pinjaman kepada Kantor Keuangan Daerah (KKD) sebesar Rp30 juta.

Kesimpulan:

• Wali Kota Surakarta gagal mencapai tujuan pengendalian intern atas kas tidak tercapai, seiring dengan penggunaan uang daerah yang tidak terkendali dan menimbulkan peluang penyalahgunaan uang daerah.

• Wali Kota Surakarta tidak tegas terhadap Bendaharan Umum Daerah yang mengelola kas tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pelanggaran:

• Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 61 disebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

• Selanjutnya juga disebutkan pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum raperda tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Berikutnya Pasal 65 menyebut pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasar SPM yang diterbitkan pengguna anggaran.

Dana Aspirasi Rp185 juta Terabas Aturan
Sumber: LHP BPK atas Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 93a/R/XIV.Yk/05/2007

Uraian:

• Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dianggarkan kegiatan Aspirasi Masyarakat. Anggaran itu dibebankan pada Pos Belanja Operasional dan Pemeliharaan. Nilainya sebesar Rp527 juta. Dari anggaran tersebut yang telah direalisasikan sebesar Rp323 juta. Penyerapan aspirasi masyarakat dilakukan pada bulan April, Agustus, dan Desember 2006.

• Sekalipun begitu masih terdapat pengeluaran pada Agustus dan Desember 2006 yang dilakukan oleh Pemegang Kas sebelum barang dan jasa diterima. Nilainya sebesar Rp185 juta.

• Akibatnya pembayaran yang dilakukan tanpa melalui proses penelitian kelengkapan bukti pembayaran dan proses pengujian kebenaran perhitungan tagihan yang diterbitkan Pengendali Kegiatan atau Pengguna Anggaran. Mekanisme pembayaran tersebut dapat melemahkan pengendalian karena pengeluaran belanja menjadi tidak terkendali dan tidak terukur.

• Selain itu mekanisme pembayaran tersebut juga mengakibatkan tujuan pengendalian intern atas belanja tidak tercapai. Hal ini terjadi karena Pemegang Kas tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan. Pengguna Anggaran yang telah melakukan otorisasi kegiatan tidak sesuai ketentuan.

Kesimpulan:

• Wali Kota Surakarta tidak cermat dan lalai dalam mengarahkan aparat pengelola keuangan daerah. Akibatnya, bagian Verifikasi yang tidak melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan.

• Wali Kota Surakarta juga tidak tegas terhadap para Pengguna Anggaran, Pemegang Kas, dan Bagian Verifikasi, agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelanggaran:

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam Pasal 21 disebutkan pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
• Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 4,disebutkan bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Kutipan

Pengakuan Jujur Seorang Pendukung Jokowi

Tag

DARI PRO JOKOWI MENJADI ANTI JOKOWI
Oleh : Robert Strong

Sama seperti ratusan juta rakyat Indonesia, sebelum Tempo mengangkat isu Jokowi, Esemka dan predikat Jokowi sebagai “walikota terbaik sedunia” saya tidak mengenal Jokowi. Siapa itu Jokowi? Mengapa ada tokoh sehebat itu tapi saya tidak pernah mendengar sebelumnya? Masa saya se”kuper” itu? Kendati demikian melihat kemunculan Esemka bertepatan momentumnya dengan pemilihan gubernur DKI, maka saya sudah menduga bahwa kedatangan Jokowi ke Jakarta dengan mengendarai Esemka (katanya) adalah sebagai usaha Jokowi untuk melakukan pencitraan terselubung dan kampanye secara diam-diam.

Walaupun sudah mengetahui Jokowi sedang menunggangi Esemka untuk tujuan politiknya waktu itu saya tidak terlalu peduli karena sejak orde baru tumbang saya sudah menjadi golput dan apolitis. Tetapi ada satu hal yang waktu itu mengganjal, yaitu komentar Jokowi ketika Esemka gagal lolos uji coba pertama kali yaitu: “Seharusnya loloskan saja, ini kan demi industri mobil nasional”. Saya berpikir ini orang asal bunyi atau memang bodoh? masa meloloskan mobil yang jelas-jelas tidak lolos uji coba, yang ada harusnya produsen Esemka meningkatkan kualitas mobilnya sesuai standar yang ditetapkan bukan standar yang diturunkan mengikuti Esemka.

Sesuai dugaan akhirnya Jokowi dan Ahok bertarung di pilkada DKI, dan saya kembali golput pada putaran pertama karena menilai semua calon tidak ada yang benar. Baru setelah Foke menjalankan kampanye rasis dan SARA karena kalah pada putaran pertama itulah akhirnya saya mendukung Jokowi-Ahok dan untuk sementara menyingkirkan sikap apolitis saya dan ikut berkampanye untuk “Jakarta Baru”. Sejarah mencatat akhirnya Foke-Nara tersingkir dan Jokowi-Ahok terpilih menjadi pasangan gubernur-wakil gubernur baru DKI Jakarta.
Di hari pelantikan mereka saya berharap kali ini tidak salah memilih pemimpin, dan beberapa bulan pertama memang mereka menunjukan bahwa mungkin saja pasangan tersebut dapat menanggung harapan warga Jakarta dengan baik.

Sayangnya, harapan tersebut mulai hilang ketika saya melihat bagaimana Jokowi menangani banjir 2012-2013, yaitu dengan memanfaatkan momentum banjir yang membawa penderitaan rakyat itu sebagai alat pencitraan dengan memfokuskan diri di bendungan Latuharhary yang jebol dan bahkan dengan tidak malu menyebut dirinya sebagai “superman banjir”, sementara itu seluruh Jakarta Utara tenggelam, dan warganya kelaparan, dingin serta terjebak banjir tanpa pertolongan. Pertolongan baru diberikan ketika Jokowi sudah selesai pencitraan di Latuharhary beberapa hari setelah hujan. Kejam! Membiarkan warganya terjebak banjir hanya demi sedikit pencitraan, sungguh keji orang ini saya berpikir demikian.

Seberapa besarpun simpati saya pada Jokowi yang masih tersisa sejak Jokowi menelantarkan jutaan warga Jakarta Utara, habis terkikis ketika setelah banjir Jokowi kembali memanfaatkan momentum banjir untuk pencitraan dengan membawa tronton keliling Jakarta membagi-bagi alat tulis dan sembako sendiri. Memang tidak ada pegawai pemprov yang bisa keliling Jakarta untuk melakukan hal tersebut? Sekarang kita tahu alasannya, Jokowi harus melakukannya sendiri sebagai persiapan pencapresan dirinya tahun 2014, sehingga dia harus memaksimalkan waktu sebagai gubernur untuk menggenjot citra diri. Sungguh licik!

Tahun 2013 benar-benar membuka mata saya tentang Jokowi, tentang kesalahan besar saya mempercayai hiruk pikuk mengenai Jokowi tanpa memeriksa latar belakang dirinya. Ternyata tidak ada satu halpun yang digembar-gemborkan media massa tentang Jokowi yang benar atau akurat. Jokowi sungguh pemimpin berkinerja paling buruk sepanjang 30 tahun lebih saya hidup di Jakarta. Mau dimulai darimana menulis tentang hal ini?
KJS ternyata dikeluarkan asal sekedar cepat dan lagi-lagi proyek pencitraan Jokowi yang menimbulkan kesengsaraan rakyat yang luar biasa, ibu mertua saya sendiri nyaris menjadi korban KJSnya Jokowi yang merusak sistem puskesmas dan rumah sakit. Untung kementerian kesehatan turun tangan memberi sistem kepada KJS sehingga dapat menghilangkan korban jiwa yang mulai muncul karena KJS Jokowi.

Bolos-bolosnya Jokowi untuk jadi juru kampanye PDIP demi tebar pesona di daerah-daerah, nonton konser, memamerkan taman waduk pluit yang tidak ada hubungan dengan revitalisasi waduk pluit dapat diduga adalah bagian persiapan menuju deklarasi pencapresan dirinya. Pencitraan tentu bukan dosa, yang menjadi masalah ketika rakyat Pademangan tenggelam karena Jokowi ingkar janji akan merevitalisasi Kali Mati, Jokowi ternyata asik-asikan nonton konser ke Malaysia. Waktu itu saya berpikir, apa hati nurani orang ini masih bekerja? Sungguh keji sekali.

Menjelang berakhirnya 2013 santer berita bahwa penyerapan anggaran DKI sangat rendah, hanya 30% yang membuktikan Pemprov DKI di bawah Jokowi sama sekali tidak bekerja. Hal ini membuat saya ingat kembali bahwa APBD memang dibuat Jokowi-Ahok dengan asal jadi, asal hitung kancing dan asal cepat, karena Jokowi mengaku dia “pusing dan sakit kepala membaca neraca keuangan DKI”. Saya berpikir, ini orang kerjanya ngeluh mulu, kalau tidak suka bekerja sebagai gubernur, resign saja boss..
Semua kejadian tahun 2013 baik yang telah saya tulis di atas maupun belum ternyata hanya puncak gunung es dari kebobrokan Jokowi sebagai pemimpin maupun individu. Yang paling menyakitkan adalah akhir 2013 dan awal 2014 saya melihat Jakarta di bawah Jokowi dan bergumam “kok Jakartaku jadi begini?”. Ironisnya, ini adalah ungkapan dalam salah satu jingle Jokowi ketika dia kampanye cagub DKI. Macet tambah parah, hujan lima tahun menjadi banjir setiap hujan, monorel ternyata kembali mangkrak karena groundbreaking tanpa izin, di sana sini tambah kumuh, jalanan rusak dan bolong di sana sini, wah, Jakartaku kok jadi begini? Apa yang terjadi?

Walaupun jelas-jelas Jakarta tambah kumuh dan miskin di bawah dirinya, tapi saya sudah menduga sejak Jokowi ikut jadi juru kampanye pilkada Rieke Dyah Pitaloka bahwa Jokowi berambisi menjadi presiden dan mau memanfaatkan kesempatan pencitraan di Jawa Barat dan yang lain seperti ketika Jokowi ke Sumatera menunggangi pembukaan Bank DKI untuk pencitraan dirinya. Tetapi tentu saja indikasi paling jelas bahwa Jokowi akan nyapres adalah pertemuannya dengan Ahok yang ditemani oleh Megawati dan cukongnya, Prajogo Pangestu pada Desember 2013 yang membicarakan penarikan Ahok ke PDIP dan penundukan diri Ahok kepada PDIP bila Jokowi menjadi presiden.

Melihat ambisi besar Jokowi ini saya berpikir, ini manusia berkarakter rumongso iso nanging iso rumongso, merasa bisa tapi tidak bisa merasa atau maksud hati memeluk gunung tapi apa daya tangan tidak sampai. Mengurus Solo dan Jakarta saja masih kelimpungan malah bermimpi jadi presiden, tidakkah dia memiliki urat malu? Apalagi sampai bolos kerja demi pencapresan dan menemani Megawati ke Blitar. Sudah jelas bolos dan sudah jelas ke Makam Soekarno demi pencapresan dan diagendakan, Jokowi masih sempat-sempatnya berbohong dan mengatakan kebetulan ketemu Megawati di Blitar, sungguh orang yang tidak bisa dipercaya dan dipegang kata-katanya.

Jadi pertanyaan pada diri saya adalah, apakah saya mau dipimpin orang yang tinggal gelanggang colong playu alias meninggalkan tanggung jawab; tidak bisa dipercaya; merasa bisa tapi tidak bisa merasa; suka berbohong; ambisius dengan mengorbankan rakyat? Saya tidak mau dan menolak dipimpin orang seperti itu. Bagaimana dengan anda?

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 5.361 pengikut lainnya.