Korea : Raksasa Tidur Itu Bernama Indonesia

Istimewa

Tag

, , , ,

Seorang sahabat baik saya asal Korea Selatan Mr. Kim yang juga adalah Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Teknologi di Korsel (sejenis BPPT di Indonesia) sekitar setahun lalu pernah ucapkan kepada saya bahwa Indonesia itu seperti raksasa yang sedang tidur (The Sleeping Giant). Dia ucapkan analogi itu karena melihat potensi luar biasa yang dimiliki Indonesia berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.

Mr. Kim membandingkan Indonesia dengan Korea. Luas Republik Korea Selatan hanya 100.300 km2, dengan penduduk sekitar 50 juta jiwa, bandingkan dengan luas Pulau Jawa 137.000 km2 dengan penduduk 130 juta jiwa. Korea Selatan terletak di Semenanjung Korea dengan kondisi alam yang bergunung dan berbukit. Hanya sekitar 20% dari luas daratannya yang bisa dihuni manusia atau diolah menjadi lahan pertanian. Bertolakbelakang dengan Pulau Jawa yang luas lahan pertanian dan hunian manusianya mencapai 80% dari total luas Pulau Jawa.

Pulau Jawa yang sangat subur dan pernah menjadi lumbung pangan Indonesia itu kini disesaki oleh padatnya manusia, pabrik dan kawasan industri. Lahan pertanian dan perkebunan menyusut drastis. Predikat pulau Jawa sebagai ”Lumbung Pangan Indonesia” pun sudah menghilang.

Korea seperti halnya Taiwan dan Singapore adalah negara yang memiliki luas wilayah daratan sangat kecil. Lahan pertanian Korsel dan Taiwan sangat terbatas. Apalagi Singapore yang malah tidak punya lahan pertanian sama sekali dan kebutuhan pangannya 100% impor. Negara – negara seperti ini sangat iri kepada Indonesia yang luas daratannya hampir 2 juta km2. Imajinasi mengenai apa yang akan dilakukan jika punya negara seluas Indonesia selalu terbayang menari-nari di benak mereka.

Keterbatasan luas daratan menyebabkan Korea, Taiwan dan Singapore mencari cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan rakyatnya. Tumpuan mereka adalah sektor teknologi, jasa keuangan dan pariwisata, perdagangan internasional, industrialisasi dan sebagainya, yang smuanya itu tidak memerlukan lahan / tanah yang luas. Taiwan dan Korsel terkenal sebagai produsen elektronik terkemuka dan terbesar di dunia. Mereka mengungguli dunia barat dalam industri elektronik dan perkapalan. Rahasia kemajuan dan kemakmuran mereka terletak pada ribuan penemuan baru setiap tahun di bidang teknologi tepat guna dan tersedianya industrialisasi untuk semua penemuan baru itu. Luar biasa.

Meski Korea sudah lama menjadi negara maju dan makmur namun mereka tetap ingin dan selalu bermimpi miliki lahan yang luas. Berbagai pembatasan dan hambatan dari sejumlah negara tertentu dimana mereka berinvestasi telah menjadi ancaman serius pada usaha pemerintah Korea untuk menjamin dan mempertahankan kesejahteraan yang telah mereka capai selama ini.

China dan India adalah dua negara tujuan investasi Korea yang terbesar. Di China saja saat ini terdapat lebih 22.000 perusahaan asal Korea. Namun, sejak beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah China, juga India mulai “mempersulit” ribuan perusahaan tersebut dengan menaikan Upah Minimum Karyawan dan selalu berusaha mencuri rahasia teknologi yang digunakan oleh perusahan – perusahaan Korea di sana. Soal reputasi curi mencuri atau bajak membaca teknologi adalah merupakan hobi China yang sudah sangat terkenal di seluruh dunia.

Berbeda dengan China, Taiwan apalagi Jepang, menurut Mr. Kim putra seorang jenderal pada masa Perang Korea (1950-1955), yang juga adalah kakak angkat saya itu, Indonesia merupakan surga bagi investasi Korea. Selama 10 tahun terakhir, Indonesia perlahan – lahan mulai menjadi negara favorit tujuan investasi Korea.

Semua yang ada di Indonesia sangat menyenangkan investor Korea kecuali atas 3 hal, yakni : 1. korupsi dan kebobrokan birokrasi, 2. keterbatasan infrastruktur (listrik, telpon, jalan, pelabuhan dan sejenisnya) serta 3. kemalasan dan kelambanan yang nenjadi sifat umum mayoritas pekerja Indonesia.

Jika tiga hal tadi dapat diatasi oleh pemerintah Indonesia, Mr. Kim ini sangat yakin Indonesia akan menjelma menjadi negara super power terutama di bidang ekonomi. Mengenai hal yang lain, tidak ada yang kurang dari Indonesia. “Tuhan begitu sayang pada negara ini” ujar Mr. Kim suatu saat ketika kami berbincang di sebuah hotel di depan bundaran air mancur HI, Jakarta Pusat pada akhir tahun lalu.

Saking kagum dan tertariknya Mr. Kim itu terhadap Indonesia, dia berkali – kali selalu mengatakan ingin mati dan dikubur di bumi Indonesia. Dari ucapan dan sinar matanya yang tulus, saya percaya pada niatnya tersebut.

Apakah nanti, dalam waktu dekat Indonesia bisa mengatasi 3 penyakit itu ? Apakah nanti Indonesia bisa menjadi raksasa yang terbangun dari tidur panjangnya ? Atau bahkan menjadi raksasa yang menggeliat dan menggetarkan dunia ? Wallahualam Bissawab …Sangat tergantung kesungguhan rakyat dan pemerintah Indonesia sendiri. Semoga. Aamiiiin Ya Rabbilalamin.

Kutipan

Prabowo – SBY : Jangan Ada Dusta Di antara Kita

Tag

,

image

Sungguh menarik mencermati perkembangan dan situasi politik sekarang terkini, utamanya proses penyelenggaraan pemilu pilpres 2014 dan sidang MK atas gugatan pasangan Prabowo Hatta, menarik dicermati hal-hal sebagai berikut:

  1. Bahwa terlihat jelas arah dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan diambli oleh majelis hakim, yang dipatut diantisipasi oleh capres Prabowo (tidak termasuk Hatta), yaitu : “MK kemungkinan besar akan memutuskan tindakan-tindakan KPU terkait dengan penyelenggaraan pilpres 2014 : Inkonstitusional”.
  2. Putusan MK tersebut: mungkin seluruhnya atau pun sebagian. Jika seluruhnya, maka pilpres diulang untuk seluruh Indonesia. Jika sebagian, maka Pilpres ulang akan diselenggarakan di beberapa propinsi atau kabupaten/kota saja.

Dapat juga MK mempertimbangkan, penghitungan ulang di samping pemilihan ulang, baik seluruhnya atau pun hanya sebagian.

Namun apapun diputuskan MK nanti, ada satu hal yang harus benar-benar diperhatikan oleh capres Prabowo, yaitu : kemungkinan adanya hidden agenda (maksud tersembunyi) Presiden SBY.

Berdasarkan fakta dan analisa terhadap fakta tersebut di atas, capres Prabowo harus menentukan sikap secepatnya, guna mengantisipasi semua kemungkinan yang dapat terjadi.

Kenali Karakter SBY

Presiden SBY patut diduga memiliki hidden agenda (tujuan tersembunyi) politik tertentu, yang didasarkan pada asumsi, informasi dan /atau fakta sebagai berikut :

  1. Fakta bahwa Presiden SBY, keluarga inti Cikeas dan kerabat dekat keluarga Cikeas, saat ini masih memiliki potensi kasus yang akan diusut oleh KPK. Diantaranya adalah kasus terkait korupsi Bail Out Bank Century. Terkait dugaan korupsi itu sudah diagendakan KPK untuk dimulai penyelidikan terhadap keluarga Cikeas, tanggal 15 Januari 2015 mendatang).

Kasus – kasus korupsi itu terkait dengan Nazaruddin, Bunda Putri (Silvia Soleha), korupsi migas (Petral, Kernel Oil) dan lain-lain.

  1. Fakta bahwa Sifat dan karakter SBY yang “Trust No Body”. Mustahil bagi SBY mau menggantungkan nasib diri dan keluarganya, terutama terkait dengan proses hukum yang mungkin terjadi kepada pihak lain, termasuk kepada Prabowo Subianto.
  • Dari point 1 dan 2 di atas, dapat disimpulkan SBY akan menempuh segala cara agar kasus hukum itu tidak menjerat diri dan keluarganya.
  • Satu-satunya solusi rasional yang menjadi pilihan ideal Presiden SBY adalah menempatkan dirinya harus dapat berkuasa kembali. Setidak-tidaknya hingga sampai komisioner baru KPK terbentuk, di mana SBY harus memastikan, baik semua atau sebagian dari 5 komisioner KPK periode mendatang adalah orang
    kepercayaannya atau masih terkait keluarga atau dengan dirinya.

    Periodeisasi komisioner KPK jilid 3 akan berakhir, pertama adalah Busyro Muqqodas pada 17 Desember 2014, menyusul Komisioner KPK yang lain pada 17 Desember 2015.

    1. Dapat diprediksi bahwa Presiden SBY akan mengejar target minimal point 3 di atas, yakni menggunakan segala cara agar tetap dapat berkuasa, setidaknya mengendalikan kekuasaan hingga tanggal 17 Desember 2015. Mungkin dapat lebih cepat, jika sudah ada kepastian mengenai calon komisioner KPK terpilih dari hasil fit and proper test (test kepatutan dan kelayakan) di DPR.
  • Fakta bahwa pada tahun 2012 lalu, disebut-sebut ada usaha dari presiden SBY untuk menjajaki perubahaan UUD45 melalui lobi-lobi yang dilakukan oleh Jendral Endriantono Sutarto terhadap para anggota DPR dan DPR. Lobi itu diperkuat ketua DPD Irman Gusman. Hasilnya tidak memuaskan.
  • Fakta bahwa pada Desember 2013 lalu, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengajukan gugatan ke MK untuk permohonan pelaksanaan pemilu serentak dengan alasan sesuai amanat konstitusi UUD 1945.

  • Meski MK akhirnya menolak permohonan itu, langkah Yusril itu harus dipahami sebagai bagian rencana SBY untuk menunda pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dengan demikian dimungkinkan bagi Presiden SBY untuk mendapat kesempatan memperpanjang mandat konstitusi hingga 1-2 tahun lagi.

    1. Fakta bahwa Yusril sebelumnya telah menikmati banyak “konsesi politik” dari Presiden SBY (SP3 kasus sisminbakhum, kemenangan kader Yusril, Hamdan Zulva menjadi ketua MK, adik Yusril, Yusron IM jadi dubes RI di Jepang, partai Yusril, PBB diloloskan KPU, Barullah Akbar dimenangkan MK agar jadi tetap menjadi anggota BPK, dll).

    Sementara itu, BELUM SATU PUN PRESTASI dihasilkan Yusril untuk membayar konsesi presiden itu. Kita dapat menganalisa kemana atau dalam bentuk apa PRESTASI Yusril yang akan diserahkan kepada SBY.

    1. Yusril pernah kelepasan ucapan bahwa dia menolak tawaran presiden SBY untuk menjadi Ketua MK, dan sebaliknya Yusril secara ekspilisit mengatakan bahwa dirinya lebih baik berada di luar MK, karena akan lebih efektif dalam mendukung atau mewujudkan rencana besar SBY.
  • Terkait sosok capres – cawapres yang dimunculkan pada saat pilpres 2014, tidak dapat disangkal bahwa terdapat peran besar Presiden SBY dalam pengondisiannya.
  • Konstelasi politik dalam dan luar negeri yang terjadi selama beberapa tahun terakhir menjelang penyelenggaran pemilu presiden 2014, menunjukan bahwa Indonesia sebagai bangsa dan negara sedang dalam ancaman besar. Ancaman itu datang dari dalam dan dari luar, di mana kekuatan-kekuatan tertentu berkolaborasi untuk satu tujuan bersama : menguasai Indonesia melalui pemilu presiden 2014.

  • Dari konstelasi politik dalam dan luar negeri itu, dapat dianalisa dan dirumuskan hal-hal sebagai berikut :

    Bahwa munculnya fenomena Joko Widodo bukanlah merupakan sebuah kebetulan atau terjadi begitu saja. Rencana dan persiapan dalam rangka mendudukan Joko Widodo menjadi presiden Indonesia, merupakan sebuah proses panjang yang melibatkan sumber daya sangat besar dari berbagai pihak terkait.

    Bahwa terlibatnya kekuatan atau negara asing dalam rencana menjadikan Joko Widodo sebagai presiden Indonesia melalui pemilu presiden 2014 sudah dimulai sejak tahun 2006, atau sekurang-kurangnya sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari serangkaian kegiatan dan usaha yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat, yang dapat kita temukan faktanya pada bocoran informasi wikileaks.

    Bahwa dengan membonceng agenda AS dalam memerangi terorisme Indonesia, di mana kota Solo dijadikan pusat medan perang terhadap terorisme, Joko Widodo secara tidak langsung telah dijadikan komoditi politik pihak tertentu untuk dijajakan kepada pihak AS yang saat itu sedang ‘all out’ menjalankan perang terhadap terorisme global.

    Bahwa serangkaian kunjungan pejabat-pejabat tinggi AS ke Solo dan bertemu dengan Joko Widodo tidak semata-mata dalam konteks perang terhadap terorisme, melainkan juga proses pematangan rencana menjadikan Joko Widodo sebagai calon presiden.

    Bahwa terdapat kaitan erat antara penetapan status tersangka korupsi sejumlah tokoh Islam oleh KPK, yang diikuti dengan pembunuhan karakter melalui politainment dan pembentukan opini publik yang masif oleh media-media nasional, di mana semua itu adalah dalam rangka menghancurkan harkat, martabat serta citra Islam di Indonesia, dalam rangka memuluskan rencana Joko Widodo sebagai capres yang mengusung simbol tokoh moderat, abangan dan sekuler.

    Kasus hukum Lufti Hassan Ishaq, Anas Urbaningrum, Rudi Rubiandini, Akil Muchtar dan seterusnya, tidak dapat dianggap sebagai kasus hukum murni dengan begitu biasnya berita-berita media yang mempublikasikan segala sesuatu seputar kasus hukum mereka secara bombamtis dan sistematis yang ditujukan pada penghancuran citra islam. Semua ini ditujukan untuk menciptakan situasi kebatinan dan pikiran rakyat Indonesia mengenai tokoh islam.

    Indikasi-indikasi Peran SBY

    Presiden SBY sebenarnya dapat setiap saat mendorong penetapan status tersangka terhadap Joko Widodo. Laporan tentang korupsi-korupsi Jokowi sewaktu menjabat walikota Solo, dapat dipastikan sampai ke meja SBY, namun tetap dibiarkan hingga Jokowi dapat mengikuti Pilkada Gubernur DKI Jakarta.

    Demikian juga tentang korupsi Joko Widodo saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, mulai dari dugaan korupsi program KJS, KJP, Bus Trans Jakarta, hingga dugaan korupsi program bantuan perumahan (kampung deret). Bukti-bukti keterlibatan Jokowi dalam berbagai korupsi itu sudah lebih dari cukup untuk mendorong Jokowi sebagai tersangka. Namun tidak terlihat upaya serius dari Presiden SBY.

    Presiden SBY dimungkinkan untuk mengagalkan Jokowi – Ahok sebagai pemenang pilkada DKI Jakarta melalui berbagai kasus korupsi dan pidana lain (yang biasanya jadi modus SBY menghentikan langkah lawan politiknya), namun itu tidak dilakukannya.

    Khusus untuk Cawagub Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Presiden dipastikan telah mengetahui dan mendapat laporan status hukum Ahok sebagai tersangka pada tindak pidana penyerobotan hutan lindung dan penambangan liar di Kawasan Hutan Lindung Gunung Nayo, Belitung.

    Presiden SBY dikenal sifat dan karakternya sebagai pribadi perfectionist, comprehensive dalam menilai dan menganalisa, sangat teliti dan hati-hati, mustahil mendadak mengabaikan segala sesuatu terkait informasi latar belakang kehidupan Jokowi, yang sudah disebut-sebut sebagai capres terfavorit. Mustahil SBY tidak tahu siapa Jokowi sebenarnya, terutama keterkaitan jokowi dengan paham dan jaringan komunis.

    SBY sudah terbukti piawai dalam memanfaatkan sumber daya dimiliki dan mengendalikan infrastruktur pemilu untuk mendapatkan hasil pemilu legislatif sesuai dengan keinginannya : mulai dari distribusi suara partai-partai, sampai dengan “seleksi” para kader PD yang diloloskan atau tidak diloloskan sebagai caleg terpilih.

    Menjadi pertanyaan besar kenapa kemampuan SBY melakukan hal itu pada pemilu legislatif tidak digunakannya lagi pada pemilu pilpres.

    Jika dicermati seksama dan direnungkan mendalam, batalnya SBY mengusung capres sendiri di detik-detik terakhir tenggat waktu penetapan capres oleh KPU, mengindikasikan SBY ingin berperan maksimal di belakang layar tanpa menyita perhatian publik. SBY punya agenda pribadi yang tersembunyi.

    SBY secara sengaja dan mudah dibuktikan telah melakukan “pembiaran” terhadap hal-hal sebagai berikut :

    1. Pencetakan lebih dari 200 juta eksemplar KTP pada proyek pengadaan EKTP, dan membiarkan penuntasan kasus korupsi proyek EKTP berlarut-larut sampai hari ini.
  • Pembiaran terhadap penghapusan atau peniadaan Pusat Monitoring Tabulasi Suara Nasional KPU, yang pada pemilu/pilpres sebelumnya selalu ada, baik dalam bentuk Layar TV raksasa di Hotel Borobudur Jakarta, atau pun media pendukung Pusat Tabulasi Suara Nasional.
  • Sarana penting ini pada pemilu sebelumnya selalu menjadi dasar rujukan atau pedoman utama bagi seluruh pihak untuk mengetahui hasil pemilu/pilpres dari detik ke detik, sejak dimulainya perhitungan suara di TPS hingga hasil rekap suara nasional secara resmi ditetapkan dan diumumkan KPU.

    Kenapa Pusat Tabulasi Suara Nasional KPU pada pemilu pilpres 2014 ditiadakan?

    1. Tidak adanya sosialisasi dan kampanye masif dan kontinue terkait pelaksaan pemilu dan pilpres 2014. Sangat berbeda dengan pemilu/pilpres sebelumnya yang gema dan suasananya sangat meriah dan menjadi pesta politik rakyat. Pemilu /pilpres 2014 seolah-seolah sengaja tidak melibatkan rakyat luas.
  • Presiden SBY patut diduga secara sengaja membentuk opini dan persepsi publik, seolah – olah SBY dan Partai Demokrat bersikap netral, untuk meredusir kecurigaan publik terhadap keterlibatan SBY sebagai aktor utama di balik terjadinya situasi dan kondisi seperti yang terjadi pada saat pilpres sampai sekarang ini.
  • Jika diperhatikan secara seksama, terlihat jelas bagaimana pihak – pihak yang sebelumnya diketahui berada dalam barisan SBY, tiba-tiba secara sistematis dan terlalu demonstratif mengubah label mereka menjadi anti Prabowo.

  • Pihak-pihak ini kemudian secara vulgar “melakukan banyak kesalahan” yang dengan mudah dipakai menjadi bagian dari bukti yang menjadi dasar pertimbangan majelis MK dalam menetapkan keputusannya. Contohnya : Saiful Mujani, Siti Musda Mulia dll.

    1. Disengaja atau tidak sengaja, SBY patut diduga telah mendorong atau setidak-tidaknya telah membiarkan kecurangan-kecurangan yang begitu “brutal” oleh kubu Jokowi dan KPU. Semua patut diduga dikondisikan SBY, tujuannya untuk memberi penguatan terhadap putusan MK dalam sengketa pilpres.
  • Presiden SBY semestinya dapat menindak tegas oknum-oknum pimpinan Polri yang telah berpihak, termasuk pimpinan polri yang nyata-nyata terindikasi melakukan ”pengkhianatan’ dengan membangun kesepakatan (deal) tertentu dengan Joko Widodo atau tim suksesnya, sehingga pelanggaran hukum pada pemilu presiden dapat terjadi secara sistematis, terstruktur, masif dan signifikan.
  • Pembiaran yang dilakukan Presiden SBY terhadap pengkhianatan, keberpihakan, pelanggaran oleh unsur-unsur pimpinan TNI, terutama Polri merupakan sikap yang sulit diterima akal sehat, bilamana SBY memang serius menginginkan pemilu presiden 2014 berlangsung secara jujur dan adil.

  • Mustahil Presiden SBY tidak mengetahui betapa banyak unsur pimpinan TNI-Polri yang bertindak diskriminatif dan berpihak membantu kubu Jokowi-JK, bahkan turut serta secara aktif melakukan pelanggaran-pelanggaran pemilu presiden untuk keuntungan atau kemenangan kubu Jokowi-JK.

  • Berdasarkan informasi, Kapolri dan Jokowi bahkan telah menjalin hubungan intens paska pertemuan pertama mereka saat Jokowi terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu.

    Hubungan kekerabatan Kapolri – Jokowi atau setidaknya kedua tokoh itu berasal dari daerah yang sama (Surakarta) mungkin menjadi motif antara mereka untuk menjalin hubungan erat. membangun kesepakatan dan bersinergi untuk memenangkan Jokowi dalam pilpres 2014.

  • Patut diduga penyebutan nama Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono) dan Agus Yudhoyono di depan pengadilan Tipikor pada awal Februari 2012 lalu melalui kesaksian Marteen Gerhard Rummesser (Deputi SKK Migas) yang disebut atas arahan Kapolri yang disampaikan pada pertemuan rahasia Kapolri Sutarman dengan petinggi-petinggi SKK Migas di Gangnam International Grand Widjaja Jakarta Selatan sehari sebelum sidang kesaksian Marteen digelar, tidak semata-mata terkait kasus hukum, melainkan juga bermotif politik untuk delegitimasi SBY.

  • Mudah bagi semua pihak menyimpulkan bahwa SBY dengan sengaja membiarkan bahkan mungkin mendorong media-media untuk terus menyiarkan berita-berita atau informasi bernuansa provokasi dan agitasi ke publik. Tujuannya, agar terbentuk potensi benturan, gesekan atau friksi antar massa pendukung dari masing-masing capres.

  • Terkait informasi mengenai minimnya logistik dan dana pembiayaan pemilu pilpres yang disalurkan tim sukses Prabowo- Hatta, jika info ini benar, kemungkinan besar dana pilpres yang semula sudah tersedia, mendadak dihentikan. Diduga Kemungkinan besar akan dialihkan alokasi dananya dalam rangka mengantisipasi terjadinya pemilu presiden ulang yang mungkin akan diputuskan MK nanti.

  • Fenomena lain yang tidak mungkin diabaikan adalah bahasa tubuh dan raut wajah SBY yang selalu terlihat ceria sumringah. Bahasa tubuh dan raut wajah disimpulkan dengan penilaian bahwa Presiden SBY tampil dalam kondisi kebatinan yang sangat percaya diri, senang dan bahagia. Menggambarkan bahwa perkembangan politik sekarang ini sudah atau masih sesuai dengan harapan dan keinginan SBY. Singkatnya, semua berjalan sesuai rencana SBY.

  • Analisa terhadap hubungan SBY – Yusril dapat menghasilkan kesimpulan bahwa Yusril sebagai pakar hukum tata negara, mengemban tugas khusus untuk membantu SBY dan MK agar putusan MK atas sengketa pilpres dapat diselaraskan dengan maksud dan rencana SBY sebelumnya.

  • Pertanyaan besar yang belum terjawab adalah :

    1. Apakah Capres Prabowo mengetahui persis grand scenario Presiden SBY terhadap pilpres? Apakah Prabowo merupakan bagian dari grand scenario ini atau ia hanya merupakan ‘tool’ atau alat bagi SBY semata?

    Bilamana Prabowo ternyata sama sekali tidak mengetahui hidden agenda SBY tersebut, dapat dipastikan posisi politik Prabowo di mata SBY tidak lebih dari sekedar proxy atau tool, yang dimanfaatkan SBY untuk mewujudkan kepentingan pribadinya.

    1. Tindakan apa yang sebaiknya harus dilakukan Prabowo jika benar dirinya telah dimanipulasi dan dimanfaatkan SBY?

    Solusi terbaik bagi Prabowo adalah ia harus segera menemui Presiden SBY, sebelum putusan MK ditetapkan. Prabowo harus berbicara empat mata dengan SBY dan menuntut keterbukaan serta penjelasan dari Presiden SBY.

    “Jangan sampai ada dusta SBY terhadap Prabowo”

    1. Jika SBY tetap tidak bersedia terbuka dan jujur, tindakan apa yang harus dilakukan Prabowo?

    Untuk mencegah Prabowo menjadi korban pengelabuan dan pemanfaatan SBY, Prabowo harus tegaskan sikapnya, yang diikuti dengan rencana memaparkan semua fakta yang ada kepada rakyat Indonesia. Agar rakyat sadar bahwa segala permasalahan, kebuntuan dan konflik terkait pilpres patut diduga adalah hasil dari perbuatan SBY.

    Prabowo harus berani menyampaikan penilaiannya, bahwa jika benar SBY telah melakukan pembiaran dan pengondisian terhadap konstelasi politik saat ini. Prabowo harus berani menyampaikan bahwa Presiden SBY harus bertanggungjawab bilamana terjadi bencana politik yang ditimbulkan akibat pelaksanaan pilpres 2014 yang amburadul dan sarat kecurangan ini.

    Penutup

    Jika Prabowo tidak mengantisipasi kemungkinan – kemungkinan tersebut di atas, dapat dipastikan, sebagai berikut :

    1. MK akan memutuskan sebagian atau seluruh proses penyelenggaran pemilu pilpres yang dilakukan KPU, dinyatakan inkonstitusional dan atau telah melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Berdasarkan point 1 tersebut di atas, maka KPU dinyatakan bersalah dan seluruh putusan dan produk hukum yang ditetapkan KPU terkait pilpres dinyatakan batal demi hukum. Pemilu pilpres dapat batal seluruhnya atau batal sebagian. Dan Pilpres dapat diputuskan diulang seluruhnya atau diulang sebagian (hanya pada kabupaten kota tertentu saja).
  • Bisa jadi MK memutuskan gugatan Prabowo-Hatta ditolak seluruhnya atau sebagian, di mana pada akhirnya Jokowi-JK tetap dinyatakan sebagai pemenang atau presiden dan wakil presiden terpilih.

  • image

    Kutipan

    Suatu Hari Berbincang Bersama Kepala BIN

    image
    oleh Mega Simarmata

    Dulu, pada periode pertama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Sby), posisi Kepala Badan Intelijen Negara dijabat oleh seorang purnawirawan TNI yang sangat kawakan, Syamsir Siregar namanya.

    Syamsir Siregar lahir di Dumai, Riau, tanggal 23 Maret 1949.

    Ia adalah seorang tokoh militer Indonesia yang menjabat Kepala Badan Intelijen Negara sejak 8 Desember 2004 hingga 22 Oktober 2009.

    Syamsir lulusan Akademi Militer angkatan 1965 dan berasal dari kesatuan Infanteri – Kostrad.

    Pangkat terakhir sebagai militer adalah Mayor Jenderal TNI dan jabatan terakhir di militer adalah Kepala Badan Intelijen ABRI.

    Saat Syamsir menjadi Kepala BIN, ia mempunyai satu panggilan khusus dari saya yaitu Opung (yang artinya kakek dalam bahasa batak).

    Panggilan Opung untuk Syamsir Siregar ini, akhirnya menjadi panggilan dari semua orang untuk Syamsir Siregar.

    Maksudnya, sampai ke kalangan menteri-menteri, dan bahkan didalam internal BIN pun, kabarnya memanggil Syamsir pun dengan sebutan Opung.

    Kebetulan saya adalah wartawati di lingkungan Istana Kepresidenan selama 9 tahun lamanya, yaitu dari tahun 1999-2008.

    Jadi, mau tak mau, pejabat selevel Kepala BIN pun, akan saya kenal.

    Sebab selain meliput di lingkungan Istana Kepresidenan, saya juga rutin selama bertahun-tahun, meliput di jajaran Kementerian Polhukkam, yang kala itu dipimpin oleh Widodo AS (mantan Panglima TNI).

    Sejak Widodo menjadi Panglima TNI, saya sudah sangat dekat beliau.

    Syamsir dan Widodo cukup erat dan sangat dekat.

    image

    Pada suatu hari, Syamsir mengundang 2 wartawati Istana yang sudah dikenalnya. Salah seorang diantaranya adalah saya.

    Secara kebetulan juga, saya dan rekan wartawati yang diundang Syamsir waktu itu, sama-sama merupakan wartawati di lingkungan militer sejak era tahun 90 an.

    Kami berdua diterima di ruang kerja Kepala BIN.

    Pak Syamsir Siregar, alias si Opung ini, cara bicaranya sangat slebor alias sangat bergaya Medan.

    “Opung, bagaimana situasi disini? Apa yang Opung bikin sama anak buah Opung disini ?” tanya saya waktu itu.

    “Biasa ajalah. Tapi kumarahi mereka kalau berani-berani kirim sms ke handphone ku melaporkan panjang lebar situasi di lapangan. Langsung ku telepon, siapa aja yang kirim-kirim sms. Kubilang sama mereka … kau pikir kalau ada yang aku tak ngerti dari sms kalian ini, aku harus tanya ke handphone ku ini? Kalau ada laporan, telpon saya” begitu cerita Syamsir.

    Sejak saat itu, tidak ada lagi bawahannya, termasuk setingkat Deputi atau Direktur, yang berani mengirim sms kepada Syamsir.

    “Soal Munir, bagaimana Pung?” tanya kawan saya, sesama wartawati yang bekerja di stasiun televisi swasta.

    Syamsir terdiam agak lama.

    Tiba-tiba dia berjalan ke meja kerjanya untuk mengambil sebuah majalah berita mingguan dan cover majalah itu memasang foto Almarhum Munir.

    “Kupanggil Deputi aku soal si Munir ini. Begitu dia duduk di depanku, kusuruh dia baca majalah ini. Habis itu kutanya, apa yang bisa kau jelaskan sama aku soal si Munir ini?” tutur Syamsir menceritakan kejadian ia memanggil seorang Deputi BIN terkait kasus Munir.

    “Dia diam aja. Tak di jawabnya apa-apa. Dia tak mau buka apapun. Dia tak mau sebut nama siapapun yang memerintahkan. Akhirnya kubilang sama dia. Susun barang kau. Mulai besok, jangan lagi kau ngantor sampai selesai kasus ini” kata Syamsir.

    Setelah Syamsir menceritakan hal itu, kawan saya, wartawati yang ikut bersama saya bertamu ke ruang kerja Kepala BIN, melanjutkan pertanyaannya.

    “Gimana dengan Pak Hendropriyono ?” tanya kawan saya itu.

    Syamsir juga terdiam agak lama ketika pertanyaan masuk sampai ke nama Hendropriyono.

    “Si Hendro? Datang dia kemarin. Dia telpon telpon aku, Bang minta waktu ketemu. Gitu katanya. Dia mohon mohon supaya bisa ketemu aku. Silahkan kubilang. Duduk dia disitu. Di pojok itu. Kuterima. Kalau memang dia mau ketemu, silahkan.” jawab Syamsir.

    “Hendro terlibat ?” tanya kawan saya itu lagi.

    Syamsir Siregar diam membisu.

    Samasekali tidak menjawab pertanyaan ini. Raut wajah Syamsir tidak berubah alias tanpa ekspresi.

    Itulah satu-satunya pertanyaan dari kawan saya yang tidak dijawab oleh Syamsir saat Kepala BIN ini mengundang dua wartawati datang bertamu ke ruang kerjanya.

    Dan sepanjang Syamsir Siregar menjadi Kepala BIN, ia memang sangat dihormati oleh seluruh jajaran menteri, termasuk Panglima TNI, Kapolri dan pejabat di dalam pemerintahan Sby.

    Sebab, dari segi angkatan, Syamsir terbilang sangat senior yaitu angkatan tahun 1965.

    Tapi dari seluruh anggota kabinet Sby pada periode pertama, Syamsir hanya dekat dengan dua orang yaitu Widodo AS dan Mendagri M. Maruf.

    Diluar dari kedua pejabat ini, tak ada yang berani sama Syamsir.

    Semua takut dan semua segan.

    Itulah sebuah kenangan tentang percakapan di ruang kerja seorang Kepala BIN, yang kala itu dijabat oleh seorang purnawirawan TNI yang sangat jagoan, Syamsir Siregar namanya.

    Si Opung yang alergi kalau membaca sms dan kalau sudah sangat terpaksa untuk membalas sms itu, Syamsir akan membalas beberapa hari kemudian.

    Sampai saat ini, pertanyaan kawan saya itu tak terjawab ….

    Jakarta, Mei 2014

    Kutipan

    Daftar Koruptor : Angelina Patricia Pingkan Sondakh

    image

    Angelina Patricia Pingkan Sondakh atau dipanggil Angie (lahir di Australia, 28 Desember 1977; umur 34 tahun) adalah artis dan politisi Indonesia. Ia menjadi tersangka kasus korupsi dan suap terkati pembahasan anggaran proyek Wisma Atlet Palembang [1][2] korupsi dan politikus Indonesia. Ia mulai dikenal setelah terpilih menjadi pemenang kontes kecantikan Puteri Indonesia 2001. Selanjutnya, ia terjun ke dunia politik dan terpilih sebagai Anggota DPR Republik Indonesia periode 2004–2009 dan 2009–2014 dari Partai Demokrat. Pada tahun 2012, ia menjadi tersangka kasus suap wisma atlet SEA Games yang melibatkan sejumlah politikus Indonesia lainnya.

    Awal Kehidupan dan Pendidikan

    Angie lahir di New South Wales, Australia dan merupakan putri dari Lucky Sondakh. Ia meniti pendidikan dasar Laboratorium IKIP di Manado, Sulawesi Utara dan Sekolah Menengah Pertama Katolik Pax Christi Manado serta Sekolah Menengah Uumum Negeri 2 Manado. Ia juga belajar di Year 9 – 10 Presbyterian Ladies College, Sydney, Australia dan Year 11 Armidale Public High School, Armidale, Australia serta Unika Atmajaya Jakarta, Fakultas Ekonomi Pemasaran.

    Gelar Putri Indonesia 2001 dan Prestasi

    Pada tahun 1993, dia meraih penghargaan “Outstanding effort in maths, textile & design and scripture” Presbyterian Ladies Collage, Sydney dan “Certificate of merit in chemistry” Armidale public High School Armidale, NSW (1994) serta Juara III Puteri Ayu Manado (1995). Sejumlah penghargaan diraih pada tahun 1995, yaitu: Juara I dan Juara Favorit Puteri Pixy Manado; Juara I dan Favorit Cewek Keren Manado; Juara I dan Puteri Intelegensia, Puteri Kencana Manado; Juara I Puteri Pantai Manado; Juara I dan Puteri Intelegensia sebagai Puteri Simpatik Manado; Juara I Wulan Minahasa; dan Juara I, Favorit & Busana Terbaik, Puteri Cempaka Manado. Pada 1996, dia meraih Juara I Noni Sulut, Juara I lomba Pidato Bahasa Inggris se-Sulut, Juara I Lomba Debat Ilmiah se-Sulut, dan Juara I Penataran P-4 Unika Atmajaya serta Juara I Lomba Pemandu Wisata Sulawesi Utara (1997).

    Pada tahun 1999, dia meraih gelar Miss Novotel Manado dan Miss Novotel Indonesia (2000) serta Puteri Indonesia tingkat Sulawesi Utara (2001). Sejumlah penghargaan tersebut kemudian menjadi bekal untuk berkompetisi pada ajang kontes kecantikan bertajuk Puteri Indonesia dam akhirnya terpilih menjadi pemenang Puteri Indonesia 2001. Pada 17 Agustus 2002, dia meraih Penghargaan Satya Karya Kemerdekaan dari Menteri Sosial Republik Indonesia. Pada pemilu tahun 2004, dia terpilih sebagai Anggota DPR Republik Indonesia dari Partai Demokrat. Dalam kepengurusan partai, dia menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat.

    Kekayaan dan Dugaan Suap

    Penangkapan Wafid Muharam (Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga), Mindo Rosalina Manulang (Direktur Marketing PT Anak Negeri), dan M El Idris (Manajer Marketing PT Duta Graha Indah) oleh KPK turut menyeret namanya bersama Muhammad Nazaruddin yang menjabat Bendahara Umum Partai Demokrat. Atas kasus tersebut, Partai Demokrat membentuk dua tim untuk menelisik keterlibatan dua kader partainya. Pada September 2011, dia dipanggil KPK dan menjalani pemeriksaan selama sedikitnya 8 jam. [3] [4]

    Dalam kurun waktu 2003-2010, kekayaan janda mendiang Adjie Massaid ini naik secara drastis. Jika jumlah hartanya dalam LHKPN pada 23 Desember 2003 berjumlah Rp. 618.263.000 (Rp 600 juta) dan US$ 7.500, kemudian, jumlah kekayaannya mencapai Rp 6,15 miliar. Artinya, terjadi kenaikan sekitar 10 kali lipat. Berdasarkan LHKPN per 28 Juli 2010 yang dilansir KPK, dia memiliki kekayaan Rp 6.155.441 dan US$ 9.628. Itu terdiri dari harta bergerak, tak bergerak, batu mulia, surat berharga serta giro dan setara kas. Harta bergerak meliputi tanah seluas 1000 meter persegi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang dibeli setelah tahun 2003. Ia juga memiliki tanah dan bangunan 316 meter persegi dan 1760 meter persegi di Jakarta Timur. Ia juga menjual tanah dan bangunan seluas 144 meter persegi dan 85 meter persegi di Kabupaten Tangerang, Banten. Besaran harta kekayaan tak bergerak pada 23 Desember 2003 hanya Rp 151.663.000. Harta tak bergeraknya melonjak tajam nilainya hingga Juli 2010. Terhitung 21 Juli 2010, harta tak bergerak Angie mencapai Rp 2.825.824.000,-. Sedang harta bergerak meliputi mobil BMW X5, Honda CR-V, Kijang Innova, motor BMW, dan alat transportasi lain bermerek Bombardier. Semua harta bergerak yang disebutkan itu baru dimiliki Angie selepas tahun 2003. Sementara harta bergerak yang dimiliki hingga 2003 adalah mobil Hyundai Trajet dan Toyoto Vios. Keduanya sudah dijual selepas 2003. Harta bergerak yang milik Angie juga melonjak tajam. Jika hingga 23 Desember 2003 hanya Rp 377.900.000,-, maka per 21 Juli 2010 menjadi Rp 1.184.000.000,-. Sedangkan batu mulia, barang seni, dan antik yang dimiliki hingga 21 Juli 2010 nilainya mencapai Rp 165.000.000,-. Harta berupa surat berharga mencapai Rp 1.210.000.000. Untuk giro dan setara kas mencapai Rp 770.617.388 dan US$ 9.479 hingga 21 Juli 2010. Besaran ini meningkat tajam dari jumlah giro dan setara kas hingga 23 Desember 2003 yang hanya Rp 50 juta dan US$ 7.500. Menurut pengakuannya, semuanya diperoleh dari warisan mendiang suami yang juga politisi separtai. [5] [6]

    Tersangka Korupsi

    Ketika pada Jumat, 3 Februari 2012, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dia sebagai tersangka korupsi proyek wisma atlet di Palembang. Penetapan sebagai tersangka korupsi disampaikan Ketua KPK Abraham Samad di Gedung KPK, Jalan Kuningan, Jakarta Selatan. Pengumuman itu bertepatan dua hari menjelang peringatan satu tahun meninggalnya Adjie Massaid. Dalam persidangan terdakwa kasus suap wisma atlet, Muhammad Nazaruddin disebutkan adanya uang Rp 2 miliar ke Angelina dan I Wayan Koster sebesar Rp 3 miliar . Dia juga telah dicegah untuk tidak bepergian keluar negeri selama 3 Februari 2012-3 Februari 2013.

    Sayangnya, KPK dalam penetapan tersangka terhadap Angelina telah melanggar hukum dan prosedur serta hak – hak azasi Angelina Sondakh. Perbuatan KPK yang melanggar hukum itu adalah dalam hal penetapan status tersangka Angelina pada kasus korupsi Wisma Atlet tanpa surat perintah penyidikan (sprindik) yang sah, di mana kemudian terbukti, KPK secara diam – diam mengubah status tersangka Angelina Sondakh dari tersangka korupsi Wisma Atlet menjadi tersangka korupsi Diknas.

    Perubahan itu tanpa sama sekali mengindahkan hak – hak hukum Angelina Sondakh yang telah dilanggar KPK sebelumnya saat ditetapkannya Angelina Sondakh sebagai tersangka korupsi Wisma Atlet. Tidak ada penjelasan sama sekali mengenai perbuatan pidana dan zalim oleh KPK terhadap angelina Sondakh ini.

    Ancaman hukuman sesuai Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di antara 3 pasal alternatif tersebut, Pasal 12 huruf a memuat ancaman hukuman paling berat. Pasal 12 huruf a menyebutkan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, dianggap melakukan tidak pidana korupsi. Ancamannya, pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun ditambah denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

    Terhitung sejak Jumat, 27 April 2012, KPK telah menahan Angie di Rumah Tahanan Salemba cabang KPK di Kuningan (Jakarta Selatan) untuk 20 hari ke depan.

    Kehidupan Pribadi

    Pernikahannya dengan Adjie Massaid pada 29 April 2009 berakhir setelah Adjie meninggal dunia pada 5 Februari 2011. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Keanu Jabaar Massaid (lahir 9 September 2009). Setelah namanya disebut terkait korupsi proyek wisma atlet SEA Games di Palembang dan dipanggil KPK untuk dimintai keterangan, namanya mulai dikaitkan menjalin asmara dengan seorang penyidik di KPK berininsial “BS”. Sejumlah media menyebut, BS adalah Raden Brotoseno.

    Kutipan

    Daftar Koruptor : Amrun Daulay

    image

    Amrun Daulay adalah politisi Partai Demokrat kelahiran Sibolga, Sumatera Utara pada 20 Juli 1946. Ia terpilih menjadi anggota DPR dari Dapil II Sumatera Utara yang meliputi Kab. Labuhan Batu, Kab. Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kab. Mandailing Natal, Kab. Nias, Kab. Nias Selatan, Kota Sibolga, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Toba Samosir, Kab. Samosir, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas.

    Selama masa jabatannya, Amrun aktif terlibat di Komisi II DPR RI yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Aparatur Negara, Otonomi Daerah, Agraria.

    Amrun dinyatakan terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah), Yusrizal (Kasubdit Kemitraan Depsos), Iken BR Nasution (Direktur Utama PT Atmadhira Kara), dan Musfar Azis (Direktur Utama PT Ladang Sutera Indonesia/ PT Lasindo). Sebagaimana dalam dakwaan kedua, melanggar Pasal 3. UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 65 ayat 1 KUH ju Pasal 55 ayat 1 KUHP.

    Saat itu, Amrun dinilai terbukti mengusulkan penunjukan langsung PT Lasindo sebagai rekanan untuk proyek pengadaan mesin jahit sebanyak 6000 unit mesin jahit yang dibiayai APBN 2004. Dalam proyek ini, ditemukan penggelembungan harga senilai Rp 7,3 miliar, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar sekitar Rp 15 miliar yang terdiri dari kerugian pada pengadaan mesin jahit 2004 yang menggunakan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) yaitu Rp 5, 842 miliar, sementara pada APBN 2004, negara dirugikan Rp 7 miliar pada pengadaan mesin jahit.

    Selain terbukti melakukan korupsi pengadaan mesin jahit, Amrun juga terlibat dalam korupsi pengadaan sapi impor, dengan tuduhan yang sama, yaitu penunjukan langsung untuk proyek yang dibiayai APBN pada tahun 2004.

    Seusai dijatuhi vonis, Amrun mengajukan pengunduran diri dari posisinya sebagai Anggota DPR dan Partai Demokrat.

    Amrun Daulay menikah dengan Nurmaini Siregar dan dikaruniai 5 (lima) orang anak.

    Kutipan

    Daftar Nama Tersangka : Agusrin M Najamuddin

    image

    Bengkulu adalah pronpinsi paling terkebelakang di Sumatera. Jika Bengkulu dulu tidak ditukar oleh Inggris dengan Singapore yang saat itu dikuasai Belanda, maka Bengkulu mungkin tidak bernasib sesial sekarang.

    Singapore menjadi negara pulau terkaya di dunia dengan kehidupan rakyatnya yang sejahtera, aman dan makmur. Berbeda 180 derajat dengan Bengkulu yang terpuruk tertinggal dan digerogoti korupsi para pemimpinnya.

    H. Agusrin Maryono Najamuddin adalah gubernur Bengkulu sekarang ini. Agusrin ditetapkan sebagai pemenang pilkada dalam rapat pleno KPU Kota Bengkulu tanggal 11 Oktober 2005.

    Pemilihan umum kepala daerah

    Pemilukada pertama

    Agusrin M. Najamuddin, ST. dan M. Syamlan, Lc. sebagai wakilnya mendapat perolehan suara 52.053 atau 54,30% dari total suara sah sebanyak 96.764 suara. Pasangan ini dicalonkan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bintang Reformasi.

    Pemilukada kedua

    Ia bersama Junaidi Hamzah mengalahkan pasangan calon lainnya secara curang dalam Pemilukada gubernur Bengkulu putaran kedua, Muslihan – Rio yang hanya memperolah 45,70% atau sejumlah 43.801 suara. Pasangan ini dicalonkan Partai Demokrat. Satu bulan setelah terpilih, Agusrin meninggalkan PKS dan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Bengkulu.

    Latar belakang karier

    Gubernur Bengkulu ini adalah seorang pengusaha tidak jelas usahanya yang pernah menangani proyek pengadaan perlengkapan peralatan operasional di salah satu rumah sakit di provinsi Riau. Mendapatkan gelar Sarjana Teknik ( ST. ) di sebuah kampus yang pada saat ini belum diketahui nama kampus, keberadaan kampus dan tahun kelulusannya.

    Pada periode kedua (2005-2010) suara yang memilih Agusrin kalah di perkotaan, dan hanya menang di daerah pedesaan. Itu semua karena diimingi handtraktor. Masyarakat perkotaan sendiri sudah tahu sepak terjang Agusrin dan keluarganya.

    Kasus korupsi

    Saat ini Agusrin tengah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia didakwa korupsi APBD daerahnya sendiri senilai Rp 27 miliar. Agusrin didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tipikor. [1] Selain itu, Agusrin terpidana kasus korupsi pajak bumi dan bangunan dan bea penerimaan hak atas tanah dan bangunan Bengkulu (PBB-BPHTB) tahun 2006-2007, dan diduga memanipulasi dengan memalsukan surat permohonan pembukaan rekening baru. Surat permohonan pembukaan rekening baru yang diajukan kepada Menteri Keuangan ternyata hanya hasil pemindaian, sedangkan surat permohonan yang asli disimpan di rumah dinas terdakwa. Hal ini terungkap dari keterangan Chaerudin, bakas kepala dinas pendapatan provinsi Bengkulu yang telah divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu. Surat tuntutan yang dibacakan bergantian oleh Sunarta, Yeni Puspita, Zuhandi, dan Alamsyah itu menyebut terdakwa dengan kewenangannya telah menyalahgunakannya melakukan korupsi. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan BPK serta fakta persidangan yang berasal dari keterangan saksi yang dihadirkan pada persidangan. Agusrin diduga telah melakukan korupsi dengan tidak menyetorkan dana pajak bumi dan bangunan dan bea penerimaan hak atas tanah dan bangunan Bengkulu (PBB-BPHTB) tahun 2006-2007 ke kas negara namun dimasukannya ke rekening daerah provinsi Bengkulu. Sehingga negara rugi hingga Rp 21,3 Miliar. Bukan hanya itu, terdakwa pun telah mengeluarkan desposisi untuk menyalurkan uang hasil pajak tersebut ke rekening PT Bengkulu Mandiri sebagai perusahaan daerah untuk kepentingan penanaman tanaman jarak.[2]

    Terdakwa kasus dugaan korupsi dana bagi hasil bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Gubernur Bengkulu non aktif Agusrin Maryono Najamudin divonis bebas oleh majelis hakim saat sidang sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Mei 2011. Agusrin divonis bebas karena majelis hakim telah disuap sehingga hakim menilai tindakannya tidak memenuhi unsur pidana korupsi.

    Kutipan

    3 Kasus Korupsi Baru : Pesan Samad Kepada Jusuf Kalla & Jokowi

    Tag

    Oleh Ratu Adil

    Menjelang Pilpres 2014, mendadak muncul 3 kasus korupsi yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mulai dari kasus korupsi Hadi Purnomo Rp 375 miliar yang menyeret BCA. Kemudian ada kasus korupsi Bupati Bogor Rachmat Yasin yang menyeret PT Sentul City Tbk selaku pemilik PT Bukit Jonggol Asri (BJA). Terakhir, kasus korupsi Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin yang merugikan negara Rp 38,1 miliar.

    Tiga kasus di atas, semuanya merupakan inisiatif Ketua KPK Abraham Samad yang bukan kebetulan tengah mengincar cawapres Jokowi. Salah seorang petinggi KPK, dalam curhatnya kepada wartawan mengatakan ada indikasi tiga kasus tersebut terkait Pilpres 2014. Abraham Samad membuka 3 kasus tersebut sebagai peringatan kepada Jokowi jika melanjutkan rencana duet dengan Jusuf Kalla sebagai cawapres.

    Pernyataan terakhir Jokowi memang mengatakan kalau 2 kandidat terkuat saat ini adalah Jusuf Kalla dan Abraham Samad. Bukan kebetulan pula, keduanya berasal dari Sulawesi Selatan sebagaimana dinyatakan Jokowi.

    Meski berasal dari daerah yang sama, rupanya perebutan kursi panas cawapres Jokowi tidak meredam aksi saling jegal. Seperti yang dilakukan Abraham Samad dalam menjegal duet Jokowi – Jusuf Kalla.

    Bagaimana 3 kasus tersebut bisa menjegal Jokowi dan Jusuf Kalla?

    Mari kita ulas satu per satu.

    Kasus pajak BCA bermula dari penangkapan Hadi Purnomo yang diduga telah merugikan negara Rp 375 miliar. Hadi Purnomo menjabat sebagai Dirjen Pajak pada tahun 2002 hingga 2004. Pada pertengahan 2004, Hadi Purnomo memuluskan keberatan pajak BCA sehingga penerimaan negara berkurang Rp 375 miliar. Padahal sejumlah bank saat itu juga mengajukan keberatan pajak yang sama ke Direktorat Jenderal Pajak. Namun Hadi Purnomo hanya menerima keberatan pajak BCA Rp 375 miliar. Diduga, ada aliran dana dari BCA kepada Hadi Purnomo terkait diterimanya keberatan pajak BCA Rp 375 miliar tersebut. KPK dan PPATK kini tengah menelusuri dugaan adanya aliran uang dari petinggi BCA kepada Hadi Purnomo. KPK konfidens akan menyeret petinggi BCA dalam kasus ini. Konon, target KPK berikutnya adalah Raden Pardede yang sejak 2004 menjabat sebagai Komisaris BCA.

    Seperti kita tahu, pemilik BCA yaitu grup Djarum dan Salim merupakan salah satu pendana utama Jokowi. Dan dibukanya kasus pajak BCA oleh KPK terjadi segera setelah PDIP mencoret Abraham Samad dari bursa cawapres Jokowi.

    Nama Abraham Samad dicoret konon karena adanya lobi Polri kepada Megawati untuk mengusung Jusuf Kalla. Sebelumnya, Jusuf Kalla juga sudah dicoret dari daftar bursa cawapres Jokowi. Alasannya karena Jokowi dan PDIP tidak ingin koalisi gendut. Jusuf Kalla diajukan oleh Nasdem, PKB dan PPP yang gabungan ketiganya mencapai 23% suara. Bagi PDIP, koalisi Jokowi – Jusuf Kalla menjadikan suara PDIP tak sampai 50% dalam koalisi. PDIP akan merugi dari segi pembagian kabinet apabila menang di Pilpres 2014.

    Namun adanya lobi Polri kembali memperkuat duet pasangan Jokowi – Jusuf Kalla dan membuang Abraham Samad. Rupanya, Abraham Samad tak tinggal diam. Manuver membuka 3 kasus terbaru dari KPK membuat nama Abraham Samad kembali menjadi yang terkuat, Jusuf Kalla kembali karam.

    Dengan dibukanya kasus pajak BCA, Jokowi berpeluang kekurangan dana kampanye dari kelompok Djarum dan Salim. Kasus pajak BCA, pesan pertama dari Abraham Samad.

    Kemudian KPK juga membuka kasus suap Bupati Kabupaten Bogor Rachmat Yasin sebesar Rp 4,5 miliar. KPK menangkap tangan suap ketiga sebesar Rp 1,5 miliar dari FX Yohan Yap petinggi PT Bukit Jonggol Asri (BJA). Kepada Rachmat Yasin. Bukit Jonggol Asri merupakan anak perusahaan PT Sentul City Tbk.

    Kasus suap Rachmat Yasin dengan Sentul City Group ini sangat menarik, karena menjegal Jokowi dan Jusuf Kalla sekaligus. Rachmat Yasin, selain menjabat Bupati Kabupaten Bogor, juga merupakan Ketua DPW PPP Jawa Barat. Rachmat Yasin adalah motor penggerak 26 DPW PPP yang dibayar Jusuf Kalla untuk menggoyang Ketum PPP Surya Dharma Ali.

    Masih ingat ketika Ketum PPP Surya Dharma Ali atas instruksi Djan Faridz memberikan komitmen dukung Prabowo? Djan Faridz adalah rekan dekat Prabowo Subianto. Sejak Pilkada DKI, Djan Faridz mendukung Ahok, kandidat yang diajukan Gerindra. Rumah timses Jokowi – Ahok di Jalan Borobudur No 22 adalah milik Djan Faridz yang dipinjamkan kepada Prabowo.

    Djan Faridz memang sakit hati kepada Jusuf Kalla karena semula Djan Faridz hendak maju sebagai Gubernur DKI tapi digagalkan Jusuf Kalla. Jusuf Kalla menyewa sebuah konsultan untuk menjadi timses Djan Faridz. Namun ternyata, konsultan itu ditugaskan oleh Jusuf Kalla untuk menghancurkan timses Djan Faridz dari dalam dengan intrik-intrik internal. Alhasil, Djan Faridz gagal maju ke Pilkada DKI karena digagalkan Jusuf Kalla.

    Pada Pilpres 2014, Djan Faridz mendukung Prabowo Subianto. Melalui Ketum PPP Surya Dharma Ali, diberikanlah komitmen mendukung Prabowo di Pilpres 2014. Tak lama setelah komitmen PPP ke Prabowo diberikan, mendadak Surya Dharma Ali digoyang penolakan dari 26 DPW PPP. Penggerak utamanya adalah Ketua DPW PPP Jawa Barat Rachmat Yasin yang juga menjabat Bupati Kabupaten Bogor.

    Aspirasi 26 DPW PPP itu menggoyang Ketum PPP Surya Dharma Ali adalah soal dukungannya kepada Prabowo. Sebanyak 26 DPW PPP itu menginginkan agar PPP mendukung PDIP dan mengusung Jusuf Kalla untuk menjadi cawapres Jokowi. Bukankah Jusuf Kalla adalah senior partai Golkar, bagaimana bisa 26 DPW PPP itu tampak solid mendukung Jusuf Kalla ke PDIP?

    Rupanya, kedekatan Jusuf Kalla dengan PPP bermula dari posisi Jusuf Kalla sebagai Ketua Dewan Mesjid Indonesia (DMI). Bahkan di tahun 2012, PPP melalui Rachmat Yasin pernah mengatakan Jusuf Kalla pantas menjadi Capres PPP. Alasan Rachmat Yasin, karena Jusuf Kalla menjabat sebagai Ketua Dewan Mesjid Indonesia sehingga dianggap pantas menjadi Capres PPP.

    Jelas kan terlihat konektivitas dari dibukanya kasus Rachmat Yasin dengan upaya Abraham Samad menggagalkan Jusuf Kalla jadi cawapres Jokowi?

    Nama Jusuf Kalla kini kandas dari peringkat pertama dalam bursa cawapres Jokowi. Selain karena basis pendukung Jusuf Kalla untuk Cawapres Jokowi dibabat oleh Abraham Samad, juga karena manuver Djan Faridz. Balas pecah belah PPP yang digawangi Jusuf Kalla melalui Rachmat Yasin, Djan Faridz beraksi. Djan Faridz menaruh buku setebal 3 jari di meja pribadi Megawati berisi dosa-dosa Jusuf Kalla. Manuver Djan Faridz membuat keributan antara Megawati dengan Jusuf Kalla. Hasil dari keributan ini adalah, Jusuf Kalla kembali kandas dari bursa Cawapres Jokowi. PPP pun kini kembali dalam kendali Djan Faridz dan balik arah kembali mendukung Prabowo Subianto.

    Seperti yang saya ungkap tadi, bahwa dibukanya kasus suap Rachmat Yasin tak hanya untuk menjegal Jusuf Kalla tapi juga donatur Jokowi.

    Pemberi suap Rachmat Yasin terkait alih fungsi hutan menjadi lahan properti adalah Bukit Jonggol Asri (BJA) anak usaha Sentul City. Masih ingat proyek pemindahan ibukota oleh Bambang Trihatmojo pada masa Orde Baru ke daerah Jonggol? Pada masa Orde Baru, tanah Jonggol adalah milik Presiden Republik Indonesia, bukan Negara Republik Indonesia. Karena, Bambang Trihatmojo berencana menggalang proyek raksasa pemindahan ibukota ke Jonggol.

    Pasca pemerintahan SBY, status kepemilikan Jonggol oleh Presiden Republik Indonesia harus diganti, untuk menghindari tuduhan korupsi. Tanah Jonggol pun dilelang. Salah seorang TNI teman dekat SBY mengambil alih lahan Jonggol yaitu Jenderal Albert Inkiriwang. Kemudian sebagian lainnya dari area Jonggol diambil alih oleh Tommy Winata melalui Sui Teng (Cahyadi Kumala) dan adiknya A Sie (Haryadi Kumala).

    Sui Teng dan A Sie ini dulunya rekan Bambang Trihatmojo dalam pembebasan lahan pada proyek-proye Cendana. Pasca reformasi, keduanya bersama Tommy Winata membangun Sentul City yang salah satu asetnya adalah Bukit Jonggol Asri. Ketika proyek pemindahan ibukota digaungkan, para Naga memang cukup serius siapkan investasi ke daerah Jonggol.

    Salah satunya adalah Ciputra, pengusaha properti raksasa yang juga pemilik saham Tempo Inti Media (Tempo Group) sebanyak 25%. Ciputra sempat merencanakan membangun Ciputra Indah di kawasan Jonggol namun kini ditinggalkan karena proyek pemindahan ibukota batal. Namun ketika belakangan rencana pemindahan ibukota marak lagi, ramai-ramai mulai mengincar lagi investasi ke Jonggol. Sentul City yang dikelola oleh geng Tommy Winata serta Ciputra Group melirik lagi Jonggol.

    Kembali ke topik utama. Dibukanya kasus suap Bupati Kabupaten Bogor Rachmat Yasin juga berdampak pada aliran dana kampanye Jokowi. Seperti kita tahu, Jokowi banyak mendapat dukungan dari para taipan Tionghoa (Naga), termasuk geng Tommy Winata dan Ciputra Group. Sehingga dibukanya kasus suap Rachmat Yasin otomatis akan menunda kelanjutan pengembangan properti daerah Jonggol. Rencana investasi Sentul City dan Ciputra tentu akan terhambat. Bagi Sentul City, dengan dibukanya kasus ini, izin alih fungsi lahan hutan untuk properti tak akan diperoleh. Maka, proyek properti geng Tommy Winata melalui Sentul City di Jonggol akan terganjal. Artinya potensi pemasukan geng Tommy Winata akan berkurang.

    Itulah kenapa saya bilang kasus suap Rachmat Yasin dan Sentul City ini merupakan pesan kedua dari Abraham Samad kepada Jokowi dan PDIP. Setidaknya dua dari donatur Jokowi, yakni geng Tommy Winata dan Ciputra akan terganjal potensi bisnisnya di Jonggol. Jadi kasus suap Rachmat Yasin dan Sentul City ini merupakan pukulan dari Abraham Samad kepada Jokowi sekaligus Jusuf Kalla.

    Tak berhenti sampai disitu. Abraham Samad melalui KPK juga membuka 1 kasus terbaru yaitu korupsi Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Walikota Makassar Ilham Arief diduga menyelewengkan uang PDAM Makassar senilai Rp 38,1 miliar.

    Bagaimana kasus ini bisa berhubungan dengan manuver Abraham Samad untuk menjegal Jusuf Kalla?

    Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin merupakan orangnya Jusuf Kalla. Semula, Ilham Arief Sirajuddin adalah politisi partai Golkar di Makassar. Namun pada tahun 2010, seiring dengan perpecahan Aburizal Bakrie dengan kelompok senior Golkar, Ilham Arief pindah ke Partai Demokrat. Meski berlabuh di Partai Demokrat, Ilham Arief tetap menjadi orangnya Jusuf Kalla.

    Menjelang Pilpres 2014, mendadak muncul 3 kasus korupsi yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mulai dari kasus korupsi Hadi Purnomo Rp 375 miliar yang menyeret BCA. Kemudian ada kasus korupsi Bupati Bogor Rachmat Yasin yang menyeret PT Sentul City Tbk selaku pemilik PT Bukit Jonggol Asri (BJA). Terakhir, kasus korupsi Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin yang merugikan negara Rp 38,1 miliar.

    Tiga kasus di atas, semuanya merupakan inisiatif Ketua KPK Abraham Samad yang bukan kebetulan tengah mengincar cawapres Jokowi. Salah seorang petinggi KPK, dalam curhatnya kepada wartawan mengatakan ada indikasi tiga kasus tersebut terkait Pilpres 2014. Abraham Samad membuka 3 kasus tersebut sebagai peringatan kepada Jokowi jika melanjutkan rencana duet dengan Jusuf Kalla sebagai cawapres.

    Pernyataan terakhir Jokowi memang mengatakan kalau 2 kandidat terkuat saat ini adalah Jusuf Kalla dan Abraham Samad. Bukan kebetulan pula, keduanya berasal dari Sulawesi Selatan sebagaimana dinyatakan Jokowi.

    Meski berasal dari daerah yang sama, rupanya perebutan kursi panas cawapres Jokowi tidak meredam aksi saling jegal. Seperti yang dilakukan Abraham Samad dalam menjegal duet Jokowi – Jusuf Kalla.

    Bagaimana 3 kasus tersebut bisa menjegal Jokowi dan Jusuf Kalla?

    Mari kita ulas satu per satu.

    Kasus pajak BCA bermula dari penangkapan Hadi Purnomo yang diduga telah merugikan negara Rp 375 miliar. Hadi Purnomo menjabat sebagai Dirjen Pajak pada tahun 2002 hingga 2004. Pada pertengahan 2004, Hadi Purnomo memuluskan keberatan pajak BCA sehingga penerimaan negara berkurang Rp 375 miliar. Padahal sejumlah bank saat itu juga mengajukan keberatan pajak yang sama ke Direktorat Jenderal Pajak. Namun Hadi Purnomo hanya menerima keberatan pajak BCA Rp 375 miliar. Diduga, ada aliran dana dari BCA kepada Hadi Purnomo terkait diterimanya keberatan pajak BCA Rp 375 miliar tersebut. KPK dan PPATK kini tengah menelusuri dugaan adanya aliran uang dari petinggi BCA kepada Hadi Purnomo. KPK konfidens akan menyeret petinggi BCA dalam kasus ini. Konon, target KPK berikutnya adalah Raden Pardede yang sejak 2004 menjabat sebagai Komisaris BCA.

    Seperti kita tahu, pemilik BCA yaitu grup Djarum dan Salim merupakan salah satu pendana utama Jokowi. Dan dibukanya kasus pajak BCA oleh KPK terjadi segera setelah PDIP mencoret Abraham Samad dari bursa cawapres Jokowi.

    Nama Abraham Samad dicoret konon karena adanya lobi Polri kepada Megawati untuk mengusung Jusuf Kalla. Sebelumnya, Jusuf Kalla juga sudah dicoret dari daftar bursa cawapres Jokowi. Alasannya karena Jokowi dan PDIP tidak ingin koalisi gendut. Jusuf Kalla diajukan oleh Nasdem, PKB dan PPP yang gabungan ketiganya mencapai 23% suara. Bagi PDIP, koalisi Jokowi – Jusuf Kalla menjadikan suara PDIP tak sampai 50% dalam koalisi. PDIP akan merugi dari segi pembagian kabinet apabila menang di Pilpres 2014.

    Namun adanya lobi Polri kembali memperkuat duet pasangan Jokowi – Jusuf Kalla dan membuang Abraham Samad. Rupanya, Abraham Samad tak tinggal diam. Manuver membuka 3 kasus terbaru dari KPK membuat nama Abraham Samad kembali menjadi yang terkuat, Jusuf Kalla kembali karam.

    Dengan dibukanya kasus pajak BCA, Jokowi berpeluang kekurangan dana kampanye dari kelompok Djarum dan Salim. Kasus pajak BCA, pesan pertama dari Abraham Samad.

    Kemudian KPK juga membuka kasus suap Bupati Kabupaten Bogor Rachmat Yasin sebesar Rp 4,5 miliar. KPK menangkap tangan suap ketiga sebesar Rp 1,5 miliar dari FX Yohan Yap petinggi PT Bukit Jonggol Asri (BJA). Kepada Rachmat Yasin. Bukit Jonggol Asri merupakan anak perusahaan PT Sentul City Tbk.

    Kasus suap Rachmat Yasin dengan Sentul City Group ini sangat menarik, karena menjegal Jokowi dan Jusuf Kalla sekaligus. Rachmat Yasin, selain menjabat Bupati Kabupaten Bogor, juga merupakan Ketua DPW PPP Jawa Barat. Rachmat Yasin adalah motor penggerak 26 DPW PPP yang dibayar Jusuf Kalla untuk menggoyang Ketum PPP Surya Dharma Ali.

    Masih ingat ketika Ketum PPP Surya Dharma Ali atas instruksi Djan Faridz memberikan komitmen dukung Prabowo? Djan Faridz adalah rekan dekat Prabowo Subianto. Sejak Pilkada DKI, Djan Faridz mendukung Ahok, kandidat yang diajukan Gerindra. Rumah timses Jokowi – Ahok di Jalan Borobudur No 22 adalah milik Djan Faridz yang dipinjamkan kepada Prabowo.

    Djan Faridz memang sakit hati kepada Jusuf Kalla karena semula Djan Faridz hendak maju sebagai Gubernur DKI tapi digagalkan Jusuf Kalla. Jusuf Kalla menyewa sebuah konsultan untuk menjadi timses Djan Faridz. Namun ternyata, konsultan itu ditugaskan oleh Jusuf Kalla untuk menghancurkan timses Djan Faridz dari dalam dengan intrik-intrik internal. Alhasil, Djan Faridz gagal maju ke Pilkada DKI karena digagalkan Jusuf Kalla.

    Pada Pilpres 2014, Djan Faridz mendukung Prabowo Subianto. Melalui Ketum PPP Surya Dharma Ali, diberikanlah komitmen mendukung Prabowo di Pilpres 2014. Tak lama setelah komitmen PPP ke Prabowo diberikan, mendadak Surya Dharma Ali digoyang penolakan dari 26 DPW PPP. Penggerak utamanya adalah Ketua DPW PPP Jawa Barat Rachmat Yasin yang juga menjabat Bupati Kabupaten Bogor.

    Aspirasi 26 DPW PPP itu menggoyang Ketum PPP Surya Dharma Ali adalah soal dukungannya kepada Prabowo. Sebanyak 26 DPW PPP itu menginginkan agar PPP mendukung PDIP dan mengusung Jusuf Kalla untuk menjadi cawapres Jokowi. Bukankah Jusuf Kalla adalah senior partai Golkar, bagaimana bisa 26 DPW PPP itu tampak solid mendukung Jusuf Kalla ke PDIP?

    Rupanya, kedekatan Jusuf Kalla dengan PPP bermula dari posisi Jusuf Kalla sebagai Ketua Dewan Mesjid Indonesia (DMI). Bahkan di tahun 2012, PPP melalui Rachmat Yasin pernah mengatakan Jusuf Kalla pantas menjadi Capres PPP. Alasan Rachmat Yasin, karena Jusuf Kalla menjabat sebagai Ketua Dewan Mesjid Indonesia sehingga dianggap pantas menjadi Capres PPP.

    Jelas kan terlihat konektivitas dari dibukanya kasus Rachmat Yasin dengan upaya Abraham Samad menggagalkan Jusuf Kalla jadi cawapres Jokowi?

    Nama Jusuf Kalla kini kandas dari peringkat pertama dalam bursa cawapres Jokowi. Selain karena basis pendukung Jusuf Kalla untuk Cawapres Jokowi dibabat oleh Abraham Samad, juga karena manuver Djan Faridz. Balas pecah belah PPP yang digawangi Jusuf Kalla melalui Rachmat Yasin, Djan Faridz beraksi. Djan Faridz menaruh buku setebal 3 jari di meja pribadi Megawati berisi dosa-dosa Jusuf Kalla. Manuver Djan Faridz membuat keributan antara Megawati dengan Jusuf Kalla. Hasil dari keributan ini adalah, Jusuf Kalla kembali kandas dari bursa Cawapres Jokowi. PPP pun kini kembali dalam kendali Djan Faridz dan balik arah kembali mendukung Prabowo Subianto.

    Seperti yang saya ungkap tadi, bahwa dibukanya kasus suap Rachmat Yasin tak hanya untuk menjegal Jusuf Kalla tapi juga donatur Jokowi.

    Pemberi suap Rachmat Yasin terkait alih fungsi hutan menjadi lahan properti adalah Bukit Jonggol Asri (BJA) anak usaha Sentul City. Masih ingat proyek pemindahan ibukota oleh Bambang Trihatmojo pada masa Orde Baru ke daerah Jonggol? Pada masa Orde Baru, tanah Jonggol adalah milik Presiden Republik Indonesia, bukan Negara Republik Indonesia. Karena, Bambang Trihatmojo berencana menggalang proyek raksasa pemindahan ibukota ke Jonggol.

    Pasca pemerintahan SBY, status kepemilikan Jonggol oleh Presiden Republik Indonesia harus diganti, untuk menghindari tuduhan korupsi. Tanah Jonggol pun dilelang. Salah seorang TNI teman dekat SBY mengambil alih lahan Jonggol yaitu Jenderal Albert Inkiriwang. Kemudian sebagian lainnya dari area Jonggol diambil alih oleh Tommy Winata melalui Sui Teng (Cahyadi Kumala) dan adiknya A Sie (Haryadi Kumala).

    Sui Teng dan A Sie ini dulunya rekan Bambang Trihatmojo dalam pembebasan lahan pada proyek-proye Cendana. Pasca reformasi, keduanya bersama Tommy Winata membangun Sentul City yang salah satu asetnya adalah Bukit Jonggol Asri. Ketika proyek pemindahan ibukota digaungkan, para Naga memang cukup serius siapkan investasi ke daerah Jonggol.

    Salah satunya adalah Ciputra, pengusaha properti raksasa yang juga pemilik saham Tempo Inti Media (Tempo Group) sebanyak 25%. Ciputra sempat merencanakan membangun Ciputra Indah di kawasan Jonggol namun kini ditinggalkan karena proyek pemindahan ibukota batal. Namun ketika belakangan rencana pemindahan ibukota marak lagi, ramai-ramai mulai mengincar lagi investasi ke Jonggol. Sentul City yang dikelola oleh geng Tommy Winata serta Ciputra Group melirik lagi Jonggol.

    Kembali ke topik utama. Dibukanya kasus suap Bupati Kabupaten Bogor Rachmat Yasin juga berdampak pada aliran dana kampanye Jokowi. Seperti kita tahu, Jokowi banyak mendapat dukungan dari para taipan Tionghoa (Naga), termasuk geng Tommy Winata dan Ciputra Group. Sehingga dibukanya kasus suap Rachmat Yasin otomatis akan menunda kelanjutan pengembangan properti daerah Jonggol. Rencana investasi Sentul City dan Ciputra tentu akan terhambat. Bagi Sentul City, dengan dibukanya kasus ini, izin alih fungsi lahan hutan untuk properti tak akan diperoleh. Maka, proyek properti geng Tommy Winata melalui Sentul City di Jonggol akan terganjal. Artinya potensi pemasukan geng Tommy Winata akan berkurang.

    Itulah kenapa saya bilang kasus suap Rachmat Yasin dan Sentul City ini merupakan pesan kedua dari Abraham Samad kepada Jokowi dan PDIP. Setidaknya dua dari donatur Jokowi, yakni geng Tommy Winata dan Ciputra akan terganjal potensi bisnisnya di Jonggol. Jadi kasus suap Rachmat Yasin dan Sentul City ini merupakan pukulan dari Abraham Samad kepada Jokowi sekaligus Jusuf Kalla.

    Tak berhenti sampai disitu. Abraham Samad melalui KPK juga membuka 1 kasus terbaru yaitu korupsi Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Walikota Makassar Ilham Arief diduga menyelewengkan uang PDAM Makassar senilai Rp 38,1 miliar.

    Bagaimana kasus ini bisa berhubungan dengan manuver Abraham Samad untuk menjegal Jusuf Kalla?

    Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin merupakan orangnya Jusuf Kalla. Semula, Ilham Arief Sirajuddin adalah politisi partai Golkar di Makassar. Namun pada tahun 2010, seiring dengan perpecahan Aburizal Bakrie dengan kelompok senior Golkar, Ilham Arief pindah ke Partai Demokrat. Meski berlabuh di Partai Demokrat, Ilham Arief tetap menjadi orangnya Jusuf Kalla.

    Foto Iklan Kampanye Ilham Arief Sirajuddin dan Jusuf Kalla. Sumber : http://www.tribunnews.com
    Foto ini memperlihatkan dukungan kuat Ilham Arief Sirajuddin kepada Jusuf Kalla untuk menjadi Presiden, meski ia anggota Partai Demokrat. Sebagai Ketua tim PSM Makassar, Ilham Arief juga meluncurkan Liga Jusuf Kalla pada 2012.

    Sejak terpilihnya Aburizal Bakrie sebagai Ketum Golkar, perpecahan antara Ical dengan Jusuf Kalla memang memanas. Jusuf Kalla menggalang kekuatan Indonesia Timur untuk menggoyang segala aktivitas Ical dan Golkar. Mungkin dalam benak Jusuf Kalla, Ical boleh merebut Golkar, tapi jangan harap Indonesia Timur mendukung Ical.

    Ketika PSSI digoyang oleh LPI, PSM Makassar dan PSSI Sulsel juga termasuk kelompok yang membangkang terhadap PSSI pusat yang dikuasai Bakrie. Ketua PSSI Sulsel adalah Abadi Sirajuddin, kerabat dari Ilham Arief Sirajuddin.

    Ketika Ketum Kadin Suryo Bambang Sulisto digoyang oleh Kadin Tandingannya Oesman Sapta, seluruh Kadin Indonesia Timur mendukung Oesman Sapta. Ketum Kadin Suryo Bambang Sulisto juga menjabat sebagai Komisaris Bumi Resources (BUMI) alias orangnya Ical. Sementara dukungan Kadin Indonesia Timur ke Kadin Tandingannya Oesman Sapta, disokong oleh Jusuf Kalla.

    Bahkan ketika Pilkada Sulawesi Selatan, Ical menjagokan Syahrul Yasin Limpo agar tetap menjabat Gubernur Sulsel. Sementara Jusuf Kalla menjagokan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin yang ikut mencalonkan jadi Gubernur Sulsel.

    Serupa dengan strategi menggagalkan Djan Faridz, Jusuf Kalla menyewa konsultan yang sama untuk menjadi timsesnya Syahrul Yasin Limpo. Agenda utamanya adalah menghancurkan timses Syahrul Yasin Limpo dari dalam. Sayangnya, upaya Jusuf Kalla menghancurkan Syahrul Yasin Limpo dari dalam gagal. Adik Syahrul mengetahui gelagat konsultan sewaan Jusuf Kalla untuk menghancurkan timses dari dalam. Adik Syahrul langsung mengusir konsultan tersebut dan membentuk timses baru. Gagalnya operasi penyusupan konsultan sewaan Jusuf Kalla itu membuat Syahrul Yasin Limpo kembali memenangkan kursi Gubernur Sulsel.

    Namun kegagalan Ilham Arief menangkan kursi Gubernur Sulsel di Pilkada Sulsel 2013 tak membuat Ilham Arief dibuang oleh Jusuf Kalla. Jusuf Kalla tetap memproyeksikan Ilham Arief untuk menjadi Gubernur Sulsel 2018 setelah habis masa jabatannya sebagai Walikota Makassar pada 2014. Jusuf Kalla juga telah menyiapkan pengganti Ilham Arief sebagai Walikota Makassar, yakni Danny Pomantho.

    Danny Pomantho baru saja resmi menjabat Walikota Makassar menggantikan Ilham Arief Sirajuddin yang habis masa jabatannya.

    LIhat berita ini :

    Sembako DIA (Danny Pomantho dan Syamsul Rizal) Berisi Foto Jusuf Kalla dan Ilham Arief Sirajuddin

    http://www.tribunnews.com/regional/2013/09/13/sembako-dia-berisi-foto-jk-dan-ilham-arief-sirajuddin

    Dalam berita tersebut diungkap bahwa pada masa kampanye Calon Walikota Makassar Danny Pomantho, ditemukan kecurangan. Dalam sembako yang dibagikan berisi foto Jusuf Kalla dan Ilham Arief Sirajuddin. Masa kampanye untuk kursi Walikota Makassar berlangsung bersamaan dengan masa kampanye Gubernur Sulsel. Adanya foto Ilham Arief Sirajuddin dalam kampanye Danny Pomantho tentu untuk membantu kampanye Ilham Arief maju ke Gubernur Sulsel. Dan adanya foto Jusuf Kalla dalam sembako yang sama, tentu berkaitan dengan kampanye Jusuf Kalla untuk ajang Pilpres 2014.

    Seperti juga terlihat pada foto kampanye yang saya tampilkan di atas yang mencantumkan Jusuf Kalla Presidenku pada kampanye Ilham Arief Sirajuddin. Terlihat bukan konektivitas antara pertalian kuat Danny Pomantho, Ilham Arief Sirajuddin dan Jusuf Kalla.

    Tentunya, dibukanya kasus korupsi Ilham Arief Sirajuddin akan berpengaruh pada kekuatan Jusuf Kalla di Indonesia Timur. Sebagai mantan Walikota Makassar, mantan Calon Gubernur Sulsel, Ilham Arief memiliki jejaring kuat di Indonesia Timur. Dibukanya kasus korupsi PDAM Rp 38,1 miliar tentu saja akan mengganjal Ilham Arief Sirajuddin, juru kampanye terbaik Jusuf Kalla saat ini di Indonesia Timur.

    Jelas sekali terlihat kasus korupsi Walikota Makassar Ilham Arief adalah pesan ketiga Abraham Samad kepada Jokowi dan Jusuf Kalla.

    Saya tidak katakan bahwa ketiga kasus itu direkayasa oleh Abraham Samad. Korupsi memang ada di ketiganya, Hadi Purnomo – BCA, Rachmat Yasin – Sentul City, juga Walikota Makassar – PDAM. Hanya saja, Abraham Samad memainkan timing dibukanya kasus tersebut untuk kepentingan pribadi beliau menjadi Cawapres Jokowi.

    Dan benar saja, setelah tiga kasus ini dibuka KPK, nama Abraham Samad kembali masuk dalam bursa Cawapres Jokowi. Setelah sebelumnya sempat dicoret, nama Abraham Samad kini berada di peringkat pertama mengalahkan Jusuf Kalla dalam bursa cawapres Jokowi.

    Melihat cara-cara yang dipraktikkan oleh Jusuf Kalla dan Abraham Samad dalam memperebutkan kursi Cawapres Jokowi, mana lebih layak?

    Saya pribadi sempat ditanya oleh Mr. A (informan saya dalam PDIP yang berada di lingkar dalam Megawati). Saya jawab, tak ada yang layak di antara Jusuf Kalla maupun Abraham Samad untuk menjadi Cawapres Jokowi.

    Saya lebih menyukai apabila Jokowi didampingi oleh Puan Maharani atau Ryamizard Ryacudu. Seperti kita ketahui, Jokowi masih hijau dalam perpolitikan, apalagi pergaulan global. Ada kepentingan asing, AS dan taipan Tionghoa (Naga) yang sangat kuat tak dapat dipungkiri ada di belakang Jokowi. Saya melihat Jokowi tak akan mampu berdikari menghadapi tekanan asing, AS maupun taipan Tionghoa (Naga) itu. Kecuali Jokowi didampingi oleh Puan Maharani yang berdarah Sukarno, atau didampingi Ryamizard Ryacudu dari kelompok TNI.

    Seperti saya tekankan dalam tulisan-tulisan terdahulu, saya percaya sepenuhnya pada nasionalisme Megawati, tapi belum bisa percaya pada nasionalisme Jokowi. Oleh karena itu, apabila memang Jokowi yang akan menang, jangan sampai ia dikelilingi orang-orang yang akan menjual negara ini. Jokowi tak layak didampingi pedagang-pedagang macam Abraham Samad maupun Jusuf Kalla.

    Jokowi hanya layak didampingi oleh Puan Maharani atau Ryamizard Ryacudu.

    Jokowi hanya layak didampingi oleh Puan Maharani atau Ryamizard Ryacudu.

    Sekian untuk hari ini. Mari kita simak kelanjutannya.

    (Disalin dari Kompasiana 13 Mei 2014)

    Kutipan

    Pembudayaan Pancasila

    Oleh: Prof.Dr.Sudjito, SH.MSi*

    Pancasila sebagai dasar negara sudah berumur lebih dari 67 tahun. Kualifikasi Pancasila sebagai dasar negara resmi tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Sederetan data dan bukti sejarah sejak Pembukaan sidang pertama Dokuritsu Junbi Choosakai tanggal 29 Mei 1945 sampai disahkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 menunjukkan asal-muasal atau tujuan bangsa Indonesia merumuskan Pancasila sebagai dasar negara tersebut.
    Perlu diingat bahwa jauh sebelum dicapai rumusan Pancasila yang final itu, nilai-nilai Pancasila telah membumi di dalam adat-istiadat, kebiasaan dan agama-agama di Indonesia. Nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari mengejawantah dalam bentuk pandangan hidup bangsa. Dalam posisi demikian, Pancasila senantiasa berada dalam kesatuan dengan manusia Indonesia, diterima dan dijadikan ukuran, petunjuk dan pedoman dalam kehidupan segala bidang, baik ketika sendirian maupun ketika berinteraksi dengan manusia lain, alam semesta sampai kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wajarlah oleh karenanya, Pancasila yang demikian itu sering disebut pula sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, perjanjian luhur bangsa, sumber dari segala sumber hukum, cita-cita bangsa, alat pemersatu bangsa, falsafah bangsa, dan sebagainya.
    Dalam perjalanan kehidupan sebagai bangsa, Pancasila seakan akrab dengan berbagai ujian. Berbagai macam tantangan, keluhan, kritik, sampai penolakan, baik dilakukan secara terang-terangan ataupun tersembunyi pernah menimpa Pancasila. Hebatnya, selama ini Pancasila dan bangsa Indonesia mampu menjawab semua ujian itu dengan tangkas dan elegan. Walau demikian, kita mesti waspada, bahwa di era reformasi ini dan di era-era lain yang akan datang, sangat mungkin ujian terhadap esensi dan eksistensi Pancasila masih akan bermuncul dalam berbagai bentuk dan cara yang lebih canggih. Sekali lagi kita mesti waspada. Ujian-ujian itu justru wajib kita pandang sebagai tantangan dan sekaligus peluang untuk menjadikan bangsa Indonesia lebih dewasa, agar ke depan semakin mampu memberikan kontribusi bagi kebahagiaan bangsa maupun dunia.
    Tak dapat dipungkiri bahwa pada dua dekade terakhir, ada kegelisahan pada sementara pecinta, pengagum dan penjaga keselamatan Pancasila, terhadap realitas negatif yang terus berkembang baik kuantitatif maupun kualitatif yang memandang sinis terhadap Pancasila. Pancasila tidak diajarkan di sekolah-sekolah, tidak dijadikan rujukan penyusunan peraturan perundang-undangan, tidak diimplementasikan dalam kehidupan. Pancasila, hanya ada sebatas formalitas untuk irah-irah vonis hakim, atau undang-undang, selebihnya tidak menjadi sumber inspirasi, motivasi maupun nilai dari vonis maupun undang-ndang itu. Betapa banyak, vonis hakim yang jauh dari keadilan sosial, betapa banyak undang-undang yang jiwanya bertentangan dengan Pancasila. Singkat kata, kita ber-Pancasila masih pada tataran bentuk (formal) tetapi belum sampai pada isi (substansi), masih sekedar memenuhi legalitas tetapi belum peduli terhadap legimitas. Artinya, Pancasila hadir dalam bentuk simbol-simbol tetapi maknanya belum menyentuh dan mewarnai sikap, perilaku bangsa Indonesia. Bagaimana mungkin dalam kondisi demikian kita bahagia? Alih-alih, bahagia, adil dan makmur, justru kondisi bangsa saat ini cenderung porak-poranda, rentan terhadap kekerasan, perpecahan dan “kolonisasi” bangsa asing.
    Terkait dengan latar belakang sejarah dan pemikiran yang berbeda-beda, setiap negara memiliki keunikan tersendiri dalam hal pandangan hidup dan dasar negara yang dipilihnya. Rechtsstaat yang dianut Jerman, Rule of Law di Inggris, Big Brother dalam tradisi Jepang, dan Pancasila bagi Indonesia, membawa kita pada pendapat bahwa setiap bangsa dan negara adalah suatu unikum. Masing-masing memiliki nilai-nilai yang tertanam dalam habitat kehidupannya, baik yang bersifat fisik, sosial bahkan transendental. Globalisasi yang semakin meningkat, boleh jadi mampu memperluas pemahaman satu bangsa atas bangsa lain, akan tetapi tidak mungkin menghapuskan keunikan dan kemajemukan pandangan hidup dan dasar negaranya masing-masing.
    Jepang, kiranya dapat dijadikan sebuah contoh negara yang setia pada pandangan hidupnya yang khas. Bahwa kekalahan Jepang pada perang dunia II atas Sekutu, desakan Barat agar Jepang menerima modernisme, serta gencarnya arus globalisasi, ternyata tidak menjadikan Jepang liberal dan individualis, melainkan tetap pada jati dirinya sebagai bangsa yang memegang teguh kokoro (hati nurani), menjaga suasana kekeluargaan, Negara memainkan peran sebagai institute Big Brother (Kakak) yang selalu berbuat baik untuk kebahagiaan rakyat (Adik). Keunikan Jepang itu, pantas menjadi ilham bagi bangsa Indonesia untuk berani berbuat serupa dalam mempertahankan Pancasila sebagai pandangan hidup maupun dasar negara. Kalau sikap dan perilaku demikian secara konsisten dapat kita ejawantahkan pada segala bidang kehidupan, bukan tidak mungkin (bahkan menjadi keniscayaan) dalam waktu relatif singkat bangsa Indonesia akan kembali meraih kejayaannya sebagai bangsa bermartabat, disegani dan dihormati bangsa atau negara lain.
    Bilamana kita bersedia menyimak dengan seksama terhadap sikap dan perilaku siapapun yang tidak setuju dengan Pancasila, sebenarnya sikap dan perilaku demikian karena faktor ketidak-pahaman mereka tentang Pancasila itu sendiri. Apalah artinya kata-kata ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, musyawarah dan sebagainya itu, apabila sikap dan perilaku warga negara maupun penyelenggara negara senatiasa condong kepada tahta dan harta benda duniawi, serta merta lalai terhadap rambu-rambu hukum ilahiah, mengedepankan otoritas dan kekuatan, serta tega terhadap kenestapaan orang lain, tak peduli terhadap kehancuran bangsa dan negara. Pancasila, memang perlu dipahami secara kontekstual, dan bukan sekedar tekstual. Nilai-nilai Pancasila sebagai sistem nilai, tidak sekali-kali memisahkan (sparate out) seseorang dari konteks sosial, alam semesta maupun sangkan paraning dumadi. Segalanya menjadi utuh, menyatu dan berkarakter holistik. Dalam konteks demikian, maka apapun yang kita pikirkan, kita lakukan atau tidak kita lakukan, tiada lain dalam bingkai keutuhan sebagai bangsa, tanpa mengurangi hak dan rasa hormat sebagai warga negara atau penyelenggara negara. Di situlah, semua entitas terhubung dalam keakraban lahir-batin, saling memberi, saling melengkapi, dalam kebersamaan, kekeluargaan membangun negeri, yang muaranya pada keridhaan Illahi Robbi.
    Kontekstualisasi pembudayaan Pancasila, pada tataran praksis, dapat dilakukan antara lain dengan pembudayaan musyawarah dan mengeliminir gemar berperkara (les adjudication, more inquisitorial). Budaya masyawarah, secara potensial akan menjadikan hasil akhir yakni kesepakatan sebagai milik dan tanggung jawab bersama, sehingga dalam rentang perjalanan pengimplementasian kesepakatan itu tidak akan saling menyalahkan, merasa paling berjasa, apalagi “menjegal” kawan seiring, berkhianat dalam perjuangan. Lebih dari itu, budaya musyawarah akan mampu menepis masuknya nilai permusuhan, perpecahan, dendam, memandang pihak lain sebagai rival (pesaing) yang mesti dikalahkan. Budaya musyawarah, justru menempatkan persaingan dalam konteks positif dan indah, yakni “berlomba-lombalah dalam kebaikan”. Apabila orang lain mampu bederma satu juta rupiah, maka terdorong baginya untuk bederma dalam jumlah lebih banyak. Apabila founding fathers telah berhasil merumuskan dasar negara, maka malu rasanya bila generasi berikutnya tidak mampu mengisi kemerdekaan dengan prestasi yang lebih besar.
    Sebuah pengalaman menarik, ketika Pusat Studi Pancasila UGM menyelenggarakan Focus Group Discussion dalam Pembudayaan Pancasila tanggal 28 Januari 2013, yang diikuti sekitar 30 orang ustadz dari berbagai pondok pesantren di kabupaten dan kota di Provinsi DIY, terasakan betul bahwa nilai-nilai agama yang kadang-kadang terasa begitu transendental, terbukti telah terartikulasikan dengan rapi nan indah di dalam Pancasila. Sungguh sayang hal demikian selama ini kurang/belum dipahami oleh para ustadz. “Mengapa selama ini di pesantren tidak pernah diajarkan Pancasila?” Itulah ungkapan peserta. Ternyata, ada proses pendidikan yang lepas dari akarnya, tidak membumi, sehingga menghasilkan gap persepsi tentang Pancasila. Dengan FGD tersebut, para ustadz seakan mendapat siraman air sejuk yang menyegarkan dan mampu menumbuhkan gairah untuk ikut serta membudayakan Pancasila melalui pondok pesantren.
    Saya membayangkan, apabila pembudayaan Pancasila secara intensif dapat diselenggarakan pada semua jenjang dan jenis pendidikan, barangkali tidak akan ada kasus penolakan terhadap Lambang Negara Garuda Pancasila. Kita paham bahwa setiap negara mempunyai Lambang Negara sebagai simbol kedaulatan, kepribadian dan kemegahan negara itu. Sama sekali tak ada niat dan nilai kemusrikan di dalamnya. Justru sebaliknya, dengan lambang negara menjadi mudah bagi bangsa yang bersangkutan untuk memupuk cinta tanah air. Bukankah hal demikian merupakan bagian dari iman?
    Tak terkecuali, bangsa Indonesia pun memiliki Lambang Negara Garuda Pancasila yang disahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951, dan penggunaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958. Pada peraturan itu dapat ditangkap arti atau makna lambang negara tersebut. Di bawah ini, saya coba mengutip beberapa bagian secara utuh agar maknanya dapat ditangkap dengan benar.
    Adalah Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.
    Garuda dengan perisai memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan.
    Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45, adalah tanggal, bulan dan tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
    (1) Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa.
    (2) Pada perisai terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut:
    a. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima;
    b. Dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai;
    c. Dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai;
    d.Dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai; dan
    e. Dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai.
    Lambang Negara wajib digunakan di:
    a. Dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan;
    b. Luar gedung atau kantor;
    c. Lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara;
    d. Paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah;
    e. Uang logam dan uang kertas; atau
    Materai.
    Selain itu Lambang Negara dapat digunakan sebagai :
    a. Cap atau kop surat jabatan;
    b. Cap dinas untuk kantor;
    c. Pada kertas bermaterai;
    d. Pada surat dan lencana gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan;
    e. Lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri, Lambang Negara sebagai lencana atau atribut dipasang pada pakaian di dada sebelah kiri;
    f. Penyelenggaraan peristiwa resmi;
    g. Buku dan majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah;
    h. Buku kumpulan undang-undang; dan/atau di rumah warga negara Indonesia.
    Setiap orang dilarang:
    a. Mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara;
    b. Menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
    c. Membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara; dan
    d. Menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang-undang.
    Pada hemat saya, lambang negara juga menunjukkan kemajuan kebudayaan dan peradaban bangsa yang bersangkutan. Penghormatan terhadap lambang negara tentu tidak akan ada artinya apabila tanpa disertai penghayatan dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, penghormatan terhadap lambang negara sebagai perilaku lahiriah perlu disatu-padukan dengan sikap batin untuk senantiasa cinta tanah air.
    Pembudayaan Pancasila, hanya akan efektif bila berkesesuaian dengan struktur sosialnya. Begitu majemuknya struktur sosial di negara ini, mengisyaratkan pembudayaan Pancasila pun wajib diselenggarakan dengan bijak dalam memilih metode. Tidak ada metode tunggal dan universal. Semua metode dapat dipilih dan benar, apabila berkorelasi dengan tingkat berpikir, daya tangkap, dan daya tarik bagi masyarakatnya. Di situlah, inovasi dan kreativitas diperlukan. Rambu-rambunya cukup sederhana, yakni komunalistik-religius. Sejauh rambu-rambu itu dipahami dan dtaati, maka kebebasan berinovasi, berkreativitas dalam pembudayaan Pancasila perlu dihargai dan diterima. Wallahu’alam.

    • Guru Besar Ilmu Hukum dan Kepala Pusat Studi Pancasila UGM

    Artikel Lainnya
    - See more at: http://www.bin.go.id/wawasan/detil/190/3/07/02/2013/pembudayaan-pancasila#sthash.bU4xHagN.dpuf

    Kutipan

    Ryamizard Ryacudu dan Kisah Seorang Jenderal

    image

    Jakarta – Kasus penemuan senjata di kediaman pribadi Waaslog KSAD Alm Brigjen Koesmayadi mengagetkan banyak kalangan. Apalagi jumlah senjata diluar kewajaran, 147 pucuk senjata dan 28 ribu amunisi.

    Isu sempat bersliweran terkait dengan penemuan senjata ini. Dari soal isu kudeta, kerusuhan di daerah konflik hingga bisnis senjata.

    Namun semua rumor yang berkembang terkait dengan penggunakan senjata tersebut masih gelap. Apalagi, satu-satunya orang yang menjadi kunci untuk mengungkap kasus ini, yakni Brigjen Koesmayadi sudah meninggal 25 Juni lalu.

    Bila tidak ada kasus penemuan senjata ini, mungkin nama Koesmayadi cepat dilupakan orang. Apalagi, Koesmayadi tidak banyak dikenal publik. Kiprahnya banyak dibelakang layar atau di medan tempur. Hanya kalangan perwira tinggi di TNI AD yang mengenalnya.

    Mega Simarmata, salah seorang wartawan radio termasuk salah satu yang mengenal Koesmayadi. Ia pun menuliskan sosok Koesmayadi sepanjang yang ia kenal.

    Berikut tulisan Mega Simamarta wartawan RADIO VOICE OF AMERICA (VOA) yang dikirim ke detikcom, Sabtu (1/7/2006).

    Saya mengenal Koesmayadi pertengahan tahun 2002. Saat itu, KSAD dijabat oleh Jenderal Ryamizard Ryacudu.

    Saya, yang masih menjadi reporter di sebuah radio, sering meliput kunjungan kerja KSAD ke berbagai daerah, dan paling sering ke Nangroe Aceh Darussalam.

    Akhirnya, saya menjadi sahabat terdekat almarhum Koesmayadi. Dia, bukan saja menjadi sahabat, tetapi juga menjadi ibaratnya saudara kandung.

    Begitu juga halnya dengan Jenderal Ryamizard Ryacudu. Walaupun kami terakhir bertemu Desember 2004, kami tetap terus berkomunikasi melalui telepon dan SMS. Sampai seminggu sebelum kematiannya, kami tetap berkomunikasi.

    Saya mendapat kabar kematian sahabat saya ini Minggu sore 25 Juni 2006 dari seorang kawan wartawati media televisi. Dia mengirim SMS:

    “Mega, Bang Koes meninggal, sekarang jenazah di RSPAD”.

    Saya begitu terkejut mendapat kabar duka ini. Terakhir saya bertemu dengan almarhum, Desember 2004. Setelah terjadi bencana alam tsunami di Nangroe Aceh Darussalam 26 Desember 2004, Koesmayadi begitu disibukkan dengan masa tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.

    Apalagi karena Koesmayadi menjabat sebagai Wakil Asisten Logistik (Waaslog) KSAD.

    Issue yang beredar di tengah masyarakat saat ini, diduga Koesmayadi terlibat dalam upaya kudeta atau makar kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    Issue lain adalah Koesmayadi dituduh berada dibalik kerusuhan berdarah di poso dan daerah rawan konflik lainnya. Lalu, issue yang menyusul adalah Koesmayadi terlibat dalam bisnis senjata illegal.

    Terlepas dari semua issue yang beredar itu, saat ini Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto telah membentuk tim khusus untuk mengusut kepemilikan senjata yang ditemukan di rumah pribadi almarhum Koesmayadi.

    Saya ingin mengisahkan, beberapa hal yang tidak diketahui oleh banyak orang. Koes, lulusan akademi militer tahun 1975.

    Selama duabelas tahun dia ditugaskan di Timtim. Bahkan pada bulan desember 1978, peleton dari Koesmayadi inilah yang berhasil menewaskan Presiden Fretelin, Nikolaus Lobato di Timtim. Nikolaus Lobato, saat itu dikategorikan sebagai pemberontak nomor satu di Timtim.

    Bagi prajurit kelahiran Karimun 4 Oktober 1953 ini, NKRI adalah harga mati. Jari tangan almarhum Koesmayadi, sampai akhir hayatnya cacat, yaitu beberapa ruas jarinya tak bisa dibengkokkan dan (maaf) bentuknya juga sangat aneh, akibat bekas tembakan di medan pertempuran.

    Almarhum Koesmayadi, bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk yang terakhir kali adalah di Markas Kostrad pada tanggal 9 Maret 2004, yaitu pada peringatan HUT Kostrad ke 43. Saat itu, SBY masih menjadi salah seorang capres.

    Mungkinkah Koesmayadi melakukan kudeta dengan Jenderal Ryamizard Ryacudu?

    Saya perlu menginformasikan bahwa Jenderal Ryamizard Ryacudu berhenti menjadi KSAD pada bulan Februari 2004. Ia digantikan oleh wakilnya sendiri, yaitu Jenderal Joko Santoso. Tidak cuma PDIP, banyak pihak sangat menjagokan Jenderal Ryamizard Ryacudu untuk menjadi panglima TNI.

    Bulan Oktober 2004, saya mendapat kabar dari lingkungan istana kepresidenan, bahwa Jenderal Ryamizard Ryacudu tidak akan dipilih menjadi panglima TNI. Saya sampaikan kabar ini kepada almarhum Koesmayadi. Ia mengatakan, sampaikan kepada RR, bahwa itu perkembangannya. (almarhum sering menyebut Jenderal Ryamizard dengan sebutan RR).

    Lalu, saya menelepon Jenderal Ryamizard Ryacudu, bahwa besar kemungkinan beliau tidak akan dipilih menjadi panglima TNI.

    Sebagai bawahan dan sahabat, kalau memang Koesmayadi berniat melakukan kudeta atau makar, moment yang paling baik melakukan kudeta atau makar adalah bulan Oktober – November 2004, sebab disitulah informasi mulai berhembus, bahwa Jenderal Ryamizard Ryacudu tidak akan pernah dinominasikan sebagai panglima TNI.

    Tetapi pada kenyataannya, baik Jenderal Ryamizard ataupun almarhum Koesmayadi, tidak memberikan reaksi berlebihan yang negatif. Keduanya dalam posisi diam. Ini menandakan bahwa, mereka bukanlah tentara ambisius yang kalap melakukan tindakan membabi buta jika disakiti atau dikhianati.

    Ketika pada akhirnya, pada bulan Februari 2006 Marsekal Djoko Suyanto dipilih dan dilantik menjadi panglima TNI, saya menelepon almarhum Koesmayadi dari Mabes TNI Cilangkap. Saya datang kesana untuk meliput serah terima jabatan panglima TNI, dari Jenderal Endriartono Sutarto kepada Marsekal Djoko Suyanto.

    Saya ceritakan kepada almarhum Koesmayadi, bahwa Jenderal Ryamizard Ryacudu datang ke acara sertijab itu, tapi duduk paling belakang dan langsung pulang tanpa menyalami terlebih dahulu Marsekal Djoko Suyanto.

    Saya sempat menegur Jenderal Ryamizard Ryacudu “Kenapa langsung pulang Pak, salam dong Pak Djoko, sampaikan ucapan selamat”. Saat itu Jenderal Ryamizard menjawab “Kamu lihat itu, ngantri yang mau nyalam, malas gue ngantri. Gue mau bicara aja di telepon Meg, lu tau nomornya?”.

    Almarhum Koesmayadi menghubungi saya, lalu meminta agar saya menjadi mediator bagi Jenderal Ryamizard Ryacudu dan Marsekal Djoko Soeyanto.

    “Meg, bantuin RR, supaya bisa bicara dengan panglima, biar mereka bicara”.

    Saya menelepon Panglima TNI Marsekal Suyanto pada sore hari, untuk mengatakan bahwa Jenderal Ryamizard ingin bicara.

    Marsekal Djoko Soeyanto menjawab “Oke Mega, aku siap menerima telepon beliau”.

    Lalu saya menghubungi Jenderal Ryamizard untuk mengatakan bahwa Marsekal Djoko Soeyanto siap untuk ditelepon.

    Akhirnya berbicaralah kedua perwira tinggi berbintang empat ini. Belakangan saya mendapat kabar, bahwa Jenderal Ryamizard menyampaikan ucapaan selamat dan kepada Marsekal Soeyanto, tidak ada rasa sakit hati sedikitpun juga.

    Almarhum Koesmayadi mempunyai dua orang anak, Diana dan Doni. Keduanya bersekolah di Singapura selama ini. Dua minggu sebelum almarhum menghembuskan nafasnya yang terakhir, puteri sulungnya menikah dengan seorang prajurit TNI. Ijab kabul dilakukan di Masjid At-Tien di komplek TMII. Saksi pernikahan dari pihak perempuan adalah Jenderal Ryamizard Ryacudu. Itulah pertemuan terakhir adalah Jenderal Ryamizard Ryacudu dengan almarhum Koesmayadi.

    Sehari setelah almarhum Koesmayadi dimakamkan, atau hari selasa 27 Juni 2006, Jenderal Ryamizard dan isterinya, berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah umroh dan baru akan kembali ke tanah air pertengahan bulan Juli 2006.

    Ia tidak pernah mau dipromosikan jadi panglima kodam (pangdam). Bahkan ketika Jenderal Ryamizard Ryacudu menaikkan pangkatnya menjadi Brigjen (tahun 2003), Koesmayadi begitu kecewa. Ia ingin tetap menjadi kolonel.

    Saya berbicara kepadanya waktu itu, saya katakan “Kenaikan pangkat lu, bukan KKN, bukan karena lu dekat dengan Pak Mizard, tetapi karena memang lu pantas dinaikkan pangkatnya”.

    Almarhum menjawab tanpa sedikitpun melihat ke arah saya (Koes biasa begitu, cuek dan tak peduli).

    Dia katakan tahun 2003 lalu “Gue lebih bangga menjadi kolonel Meg. Tadi waktu laporan kenaikan pangkat, gua dipanggil Pak Jamari Chaniago … Eh koes, muka lu keliatannya gak senang? Gue jawab aja, iye”.

    Selamat jalan Pak Koes.

    Saya tetap sahabatmu. Dan saya tahu, kamu bukan pemberontak.

    Di sana, kamu pasti sudah bertemu dengan Jenderal Besar Sudirman, yang begitu kamu kagumi dan kamu pasang fotonya dalam ukuran besar di ruang kerjamu. Doa saya menyertai kepulanganmu ke markas besar keabadian dan kesejatian manusia, yaitu di surga.

    Jakarta, 1 Juli 2006
    Mengenang jelang 8 tahun wafatnya Brigjen Koesmayadi

    Mega Simamarta

    KALIMANTAN MERDEKA???

    Originally posted on Folks Of Dayak:

    KALIMANTAN MERDEKA???

    borneo layak u merdeka

    Beberapa waktu yang lalu penulis melakukan polling diantara anggota FoD “Lebih pilih mana Borneo merdeka atau Otonomi Khusus atau tidak nuntut apa-apa??” dari hasil polling sederhana ini ada sekitar 71 % menghendaki untuk Kalimantan Merdeka, 21 % menghendaki Otonomi Khusus, dan sisanya 8% tidak menghendaki apa-apa. Walaupun ini bukan polling yang representative terhadap semua penduduk asli Kalimantan, namun setidaknya penulis melihat suatu kegerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI akibat ketidakpuasan atau kekecewaan Masyarakat Dayak terhadap Pemerintah Indonesia saat ini. Dan memang bukan rahasia lagi bahwa kegerakan desintegrasi ini tidak hanya terjadi di Kalimantan tetapi massive dibeberapa daerah yang juga merasakan ketimpangan pembangunan, seperti Papua, Aceh, Sumatra Utara. Bahkan sodara-sodara yang ada di Sabah dan Serawak merasakan ketimpangan perlakuan Pemerintahan Kerajaan Malaysia sehingga memunculkan suatu wacana mendirikan United States of Borneo.

    Kalimantan merupakan pulau yang multi etnis, ada ratusan sub ethnik yang ada di Pulau ini dan…

    View original 2.414 more words

    Kutipan

    Teddy Rusdi

    Originally posted on Siapa siapa:

    Petinggi Intelijen Militer RI pada masa Benny Moerdani

    +++++++++++++++++

    Dari situs : intelijen url : http://www.intelijen.co.id/index.php/teddy-rusdy-arsitek-kredibilitas-intelijen-ri/

    Teddy Rusdy, Arsitek Kredibilitas Intelijen RI

    dok.INTELIJENINTELIJEN.co.id – Bersama Benny Moerdani, Teddy Rusdy berhasil membangun suatu sistem intelijen yang solid, terpusat, reliable, akurat, relevan dan timely untuk NKRI

    Serangan teroris di suatu negara bisa dipandang sebagai salah satu parameter untuk mengukur kinerja badan intelijen. Badan intelijen akan dinilai tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, jika tidak memiliki kemampuan untuk menangkal aksi teror. Faktanya, di Indonesia, hampir semua serangan teroris dengan peledakan bom tidak terantisipasi badan intelijen.

    “Hingga hari ini, Indonesia miskin kader intelijen yang bagus. Intelijen yang dahulu sudah dibangun dengan baik, dihancurkan sendiri. Intelijen yang dahulu dibangun boleh dibabat, tetapi harus diganti dengan yang baru. Apakah intelijen Indonesia saat ini sudah dibangun kembali seperti di era Benny Moerdani?”

    Pertanyaan menggelitik itu disampaikan Marsekal Muda TNI (Purn) Teddy Rusdy, mantan Asrenum Pangab yang…

    View original 1.678 more words

    Ustadz Arifin Ilham: Ada 9 Ciri Dukun Berkedok Ustadz

    Originally posted on KabarNet.in:

    Jakarta – KabarNet: Menurut Ustadz Arifin Ilham, sedikitnya ada 9 ciri untuk mengetahui apakah seseorang yang mengaku ustadz, habib, atau ulama, merupakan dukun atau bukan. Berikut ini kami paparkan ciri-ciri dukun yang mengaku ulama tersebut.

    Dukun akan mengunakan semua cara untuk memperdaya paseinnya, terutama yang sangat awam pengetahuan Syariat Islam, bahkan kalau perlu mengunakan gelar kehormatan ulama, seperti Kiyai, Ustadz, Habib,

    View original 494 more words

    Kutipan

    Kebenaran dan Politik

    Tag

    ,

    SEMAKIN mendekati hari pemilihan presiden, semakin ramai warga membicarakan kriteria pemimpin yang ideal. Dalam diskusi sekelompok pemuda terpelajar, sebagian tergolong pemilih pertama kali, ada diajukan aneka macam set kualitas (karakter) pemimpin yang mereka impikan.

    Yang mencolok adalah bahwa pada setiap set tertentu ada ”kejujuran” sebagai kualitas yang diniscayakan. Ternyata mereka rata-rata sudah muak dengan perilaku politik para pemimpin kita selama ini yang tidak integer, koruptif, di semua bagian dari trias-politika. Konsultasi dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia menyimpulkan, ”jujur” dan ”kejujuran” adalah kata lain dari ”benar” dan ”kebenaran”, jadi dua sisi dari kebajikan yang sama. Bila demikian perlu dipertanyakan apakah harapan para pemuda tadi bisa terwujud. Sebab, praksis perpolitikan kita selama ini menunjukkan bahwa ”kebenaran” (truth) dan ”politik” (politics) bukan bagai ”lepat dengan daun”, tetapi mencolok bagai ”minyak dengan air”.

    Kebenaran, walaupun tanpa kekuasaan dan selalu kalah bila langsung berhadapan dengan kekuatan apa pun yang berkuasa, punya satu kekuatan khas. Berupa apa pun kombinasi kekuasaan yang berlaku, ia tidak mampu menemukan atau menciptakan suatu kebenaran yang mumpuni. Tekanan kekuatan dan kekerasan bisa saja menghancurkan kebenaran, tetapi tidak akan mampu menggantikannya. Ini tidak hanya berlaku bagi kebenaran faktual yang begitu mencolok, tetapi juga bagi kebenaran rasional dan kebenaran nurani.

    Kebenaran politik

    Menanggapi politik dalam perspektif kebenaran berarti tegak di luar bidang politik. Posisi di luar bidang politik—di luar komunitas ideologis di mana kita tergolong dan di luar persekutuan kepentingan bersama—jelas ditandai sebagai salah satu cara berdiri sendirian. Yang eminen di antara cara-cara eksistensial ”mengatakan kebenaran” adalah kesendirian sang filosof, keterasingan para ilmuwan dan intelektual, imparsialitas hakim dan independensi penemu fakta dan kesaksian reporter; pendek kata, pada umumnya, sikap dari ”non-konformis”, yang bagai elang, berani terbang sendirian, tidak takut dilebur pasang setelah dengan sadar memilih hidup di tepi pantai.

    Biasanya kita baru menyadari natur non-politik, bahkan kelihatan bagai anti politik dari kebenaran, bila terjadi konflik antara keduanya. Kita akan tersentak karena nurani menantang mulut untuk mengatakan: ”fiat veritas et pereat mundus”, biarkan kebenaran berlaku walaupun karena itu keseharian dunia runtuh! Lalu, apakah politik tak punya kebenarannya sendiri? Apa tak ada ”political truth” seperti halnya dengan ”scientific truth”?! Dewasa ini, sewaktu ilmu-ilmu sosial melaksanakan panggilannya dengan baik, ”the most modern communicable knowledge” ini memberitahukan keberadaan kompleksitas dan keniscayaan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengenai hal ini, jurnalisme tak jarang turut membantu pemahaman publik tentang milieu di mana para politikus beroperasi, berbeda dengan ruang terbuka dari filosofi Newtonian.

    Milieu operasional dari politik lebih mirip lumpur tebal yang melekat di mana Darwin mengukuhkan kesadaran human tentang yang serba kotor dan jorok ini memerlukan suatu pemerintahan, bukan dalam artian lembaga kolektif yang kerjanya ”memerintah”, tetapi entitas publik yang mengayomi, melayani, pembersih, pengatur, pengelola ”polity”. Maka ”kebenaran politik” adalah pemandu warga keluar dari kebuntuan intelektual dan politis, intellectual and political cul de sac. Kebenaran ini dimulai dengan pernyataan bahwa pemerintah, walaupun rakitan manusia, adalah ”alami”. Bagi manusia ia sama alaminya dengan pakaian dan tempat berteduh (shelter) karena ia melayani kebutuhan yang serba alami bagi manusia, bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

    A well-governed polity memberikan kepada warganya ”pangan”, ”sandang”, dan ”papan”, melibatkannya dalam suatu jaringan hubungan kebiasaan dan perbuatan yang diadatkan—yang membentuk disposisinya, mengembangkan apa yang baik bagi dirinya menekan apa yang buruk.

    Keragaman kapasitas human pada setiap saat di setiap masyarakat, menurut George F Will, terkondisi secara historis. Berarti, deretan dari bentuk asosiasi politik yang sesuai juga terkondisi. Filosofi politik ”for all seasons” harus berupa proposisi penting, tetapi umum. Filosofi politik yang cocok untuk satu polity partikular harus lebih spesifik, tetapi ada limit sejauh mana politikus atas nama rakyat boleh menjauhi proposisi umum ketika berusaha membuat bentuk yang paling memenuhi syarat dari asosiasi politis bagi polity pada umumnya.

    Hal ini perlu disadari mengingat publik dari era reformasi di zaman pasca revolusi cenderung tidak lagi terikat satu sama lain oleh ”ide”, tetapi oleh ”kepentingan” yang serba primordial materialistik. Dewasa ini atmosfer politik kelihatan direduksi menjadi sejenis debu intelektual, tersebar ke segala penjuru, tak mampu mengumpulkan, tak sanggup menyatu-padukan.

    Jadi ”politik”, betapapun megah kelihatan dengan ”kebenaran politiknya”, yang disanjung melangit sebagai ”the art of solving the impossibles”, mengenal limit, serba terbatas. Ia tidak meliputi semua tentang eksistensi human di dunia. Ia dibatasi oleh hal-hal yang tidak dapat diubah manusia begitu saja menurut seleranya. Dan hanya dengan menghormati batasan-batasannya sendiri, bidang di mana kita bebas bertindak dan bertransformasi bisa tetap utuh, mempertahankan integritas dan memenuhi janjinya. Maka yang kita namakan ”kebenaran”, secara konseptual, adalah apa yang tidak bisa kita ubah. Secara metaforis, ia adalah bumi tempat kita berpijak dan langit yang membentang di atas kita. Bak kata kearifan lokal, di mana bumi di pijak di situ langit dijunjung.

    Walaupun begitu bukan berarti ia abadi. Biasanya perkembangan zaman menuntut perubahannya. Namun, yang mengubahnya bukan politik, melainkan ”Bildung”, sinergi simbiotis antara kebudayaan dan pendidikan. Walaupun begitu, politik tidak tinggal diam. Selaku kekuasaan negara yang berlaku, politiklah yang memutuskan wacana Building yang bersangkutan menjadi satu kebijakan pemerintahan tentang pembelajaran baru di bidang pendidikan nasional. Adalah Plato yang mula-mula berusaha menanggapi politik dalam perspektif kebenaran dan tegak di luar bidang politik. Platonisme ini di zamannya menjadi sangat berpengaruh selaku oposan gigih terhadap ”polis”, yaitu jagat politik dan pemerintahan negara-kota Yunani Purba. Impian Plato memang tidak terwujud: akademi yang dibentuknya tidak pernah menjadi ”counter-society”.

    Kebenaran intelektual independen

    Kebenaran Platonis itu mengilhami pembentukan lembaga-lembaga universiter. Walaupun lembaga-lembaga ini tak pernah merebut kekuasaan negeri, amfiteater serta ruang kuliahnya berkali-kali mengetengahkan kebenaran yang sangat tak diharapkan oleh sepak terjang politis tertentu yang berambisi tetap berkuasa at all costs. Maka lembaga semacam ini, seperti juga tempat-tempat pelarian lain dari kebenaran serupa, menjadi sasaran empuk aneka bahaya yang berasal dari kekuatan/kekuasaan sosial dan politik.

    Peluang kebenaran untuk hidup di tengah-tengah masyarakat ternyata sangat diperbesar oleh kebenaran organisasi ilmuwan dan kehadiran intelektual independen, yang pada asasnya disinterested dalam sikap dan tindakannya. Orang tidak akan dapat membantah, paling sedikit di negeri-negeri yang dijalankan secara konstitusional, bahwa bidang politik akhirnya mengakui, meskipun di saat sedang berkonflik, sungguh berkepentingan akan eksistensi lembaga dan orang yang tidak dikuasainya dalam hal kebenaran.

    Jadi apa yang tidak pernah diimpi-impikan oleh Plato justru terjadi, yaitu bahwa bidang politik akhirnya mengaku butuh lembaga dan personalitas eksterior selaku pelawan kekuasaan yang, dengan begitu, menambah imparsialitas atau kenetralan yang dituntut oleh dispensasi keadilan. ●

    Daoed Joesoef ; Alumnus Université Pluridisciplinaires Panthéon-Sorbonne
    KOMPAS, 04 Maret 2014

    ADA APA POLRI ? KENAPA KASUS SITOK MEMBEKU?

    Originally posted on raden nuh:

    Lima Perempuan Korban Sitok Srengenge

    Posted On 17 Feb, 2014 – By tikusmerah1 -
    Oleh: Ubaidilah Muchtar

    Dari mana datangnya Sitok?

    Sitok datang dari penjara yang gelap. Sitok harus dipenjara. Dosanya: ia memerkosa seorang gadis (22 tahun) yang sedang menempuh pendidikan, mahasiswi Universitas Indonesia (UI). Gadis itu hamil. Kehamilan yang tidak diinginkannya. Ia hanya ingin menuntaskan kuliahnya. Menyelesaikan tugas akhirnya. Ia hanya ingin lekas mendapatkan kelulusan. Keinginannya mempersembahkan kebanggaan bagi orang tuanya—seorang guru di Jakarta—dengan kesarjanaannya.

    Gadis itu tak bisa dibungkam. Pada akhirnya ia bangkit. Gadis itu seperti juga rakyat yang tertekan akan menuntut harga bagi tindakan yang secara permanen merendahkan martabat manusia. Harga yang pantas bagi Sitok, si pemerkosa tak lain: penjara.

    Sitok, penyair itu memang memiliki magnet. Demikian sebuah kesan datang dari Kota Kembang. Kesan dari seorang penyair perempuan. Sitok, menurutnya, pandai mengelabui perempuan. Perempuan yang berniat menjadi penyair. Memanfaatkan kuasa. Kuasa sebagai curator Komunitas Salihara. Salihara yang…

    View original 1.771 more words

    Hakim Dan Keadilan Ditengah Degredasi Moral

    Originally posted on KabarNet.in:

    Oleh :  JJ Amstrong Sembiring SH, MH (Praktisi Hukum)

    Dalam konteks tersebut, degradasi dapat diartikan sebagai penurunan suatu kualitas. Degradasi moral hakim dapat diartikan bahwa moral hakim pada saat ini terus menerus mengalami penurunan kualitas atau degradasi dan tampak semakin tidak terkendali. Penurunan kualitas moral terjadi dalam segala aspek mulai dari tutur kata, cara pandang hingga perilaku.

    View original 2.040 more words

    Kutipan

    Yang Utama Diantara Yang Sederajat

    Tag

    , , ,

    image

    By : Lee Kuan Yew

    Saya bertemu pertama kali dengan Presiden Soeharto bulan September 1970 pada Pertemuan Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok di Lusaka. Pertemuan ini terjadi setelah adanya konfrontasi, dan masih adanya kecurigaan antara kami pada saat itu. Kami berbicara sekitar 30 menit di villa Soeharto mengenai perkembangan regional, dan saat itu kami banyak menemukan kesepahaman pandangan.

    Hari itu merupakan pertama dari serangkaian pertemuan —hampir selalu “empat mata— di mana kami bertukar jaminan tentang niat baik dan keinginan untuk Asia Tenggara yang stabil dan makmur, kemudian pada pertemuan selanjutnya di tingkat yang lebih akrab membahas isu-isu penting. Waktu demi waktu, kami membangun hubungan dan persahabatan yang erat dan bertahan hingga lebih dari 30 tahun. Itu menjadi landasan kerjasama erat antara Indonesia dan Singapura di tahun-tahun selanjutnya.

    Tidak seperti pendahulunya, Soekarno, dalam bertindak Soeharto selalu penuh pertimbangan dan pemikiran. Namun, dibalik sikap diamnya, dia adalah seorang yang tegas dan mempunyai keteguhan untuk menyatukan dan mengangkat 120 juta rakyat Indonesia dari impitan perekonomian yang terjadi setelah 20 tahun perbaikan. Pada pertemuan kami selama bertahun-tahun itu, Soeharto telah membuktikan bahwa dirinya adalah seorang yang dapat dipercaya. Dia membuat sedikit janji, namun ketika dia melakukannya, dia tetap memegangnya. Kekuatannya adalah kekonsistenan dia, yang juga diwujudkan dengan mengejar serangkaian kebijakan rasional untuk membuka ekonomi Indonesia terhadap perdangan dan modal asing. Soeharto adalah orang yang berpikiran lurus dalam memberikan jaminan kalau rakyatnya cukup untuk sandang dan pangan. Demikian, dia telah banyak mencapai pertumbuhan yang stabil untuk Indonesia tahun demi tahun.

    Soeharto merupakan orang yang obyektif dan pragmatis. Dirinya bukanlah seorang intelektual, namun Soeharto memiliki ketajaman untuk menunjuk sebuah tim yang terdiri atas para ekonom dan penyelenggara pemerintahan yang mampu membuat kebangkitan Indonesia menjadi salah satu Macan Asia di era 90-an. Dengan kejernihan pikirannya juga, Soeharto memilih untuk memandu jalan baru untuk hubungan Indoensia dengan Singapura. Soeharto mengakui bahwa Singapura memiliki kakuatan tertentu yang dapat membantu perkembangan ekonomi Indonesia. Kelak dia mengunjungi Singapura pada Agustus 1974, dia mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia akan mengundang bantuan-bantuan teknis asing dan para penanam modal asing ke Indonesia, termasuk dari Singapura. Hal ini merupakan perubahan yang sangat fundamental dalam kebijakannya terhadap Singapura, dibandingkan dengan sikap agresi Indonesia dalam era konfrontasi. Dua tahun kemudian, Soeharto meminta saya untuk membantu Indonesia mengembangkan Batam untuk tumbuh bersama Singapura.

    DI luar isu-isu bilateral, Soeharto dan saya juga bekerja sama dengan erat dalam banyak hal. Ketika Phnom Penh dan Saigon jatuh pada tahun 1975, kelihatannya gelombang komunias akan menyapu dan menelan seluruh Asia Tenggara. Beberapa negara regional buru-buru mengakui Indochina (yaitu pemerintahan komunis Vietnam dan Khmer Merah di Kamboja dan membuat penawaran terhadap Beijing untuk menghadapi prospek ini. Namun, saya ingat, Soeharto memberitahu saya di Bali pada tahun 1975 bahwa jika ASEAN melanjutkan kebijakan yang berbeda terhadap persoalan Indochina, tekad kita untuk menentang komunis akan meremuk. Indonesia dan Singapura memegang tegung dan berdiri erat bersama dalam masalah ini.

    Soeharto menciptakan suatu era stabilitas dan kemajuan di Indonesia. Hal ini membangkitkan kembali keyakinan internasional di wilayah kita, dan membuatnya menjadi atraktif untuk investasi asing serta mendorong kegiatan ekonomi. Pada saat itu, perkembangan ekonomi penting untuk menjaga wilayah ini dari ketidakpuasan dalam negeri yang dapat mendorong terciptanya pro-komunis. Soeharto juga berperan penting dalam kesuksesan ASEAN. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia secara alamiah mempunyai makna strategis. Di bawah Soeharto, Indonesia tidak bersikap sebagai sebuah negara hegemoni. Indonesia tidak bersikeras terhadap pandangan dirinya, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan-kepentingan negara lain dalam ASEAN. Sikap ini membuat Indonesia diterima oleh anggota ASEAN lain sebagai first among equals, atau terutama diantara yang sederajat, dan memungkinkan ASEAN berkonsolidasi ditengah saat-saat yang tidak menentu dan bergejolak.

    Hanya tinggal beberapa orang yang masih segenerasi dengan saya, yang dapat mengingat kacaunya perekonomian Indonesia ketika Soeharto memulai tugasnya sebagai pemimpin Indonesia. Soeharto telah mengubah Indonesia yang miskin menjadi macan ekonomi baru, mendidik rakyatnya, dan membangun infrastruktur yang memperlancar pembangunan Indonesia yang berkesinambungan. Tindakan Soeharto merupakan sumbangan yang signifikan untuk menuju stabilitas dan pembangunan regional. Saya memutuskan mengunjungi Soeharto di rumah sakit beberapa saat sebelum beliau meninggal dunia pada januari 2008. Saya ingin menghormatinya sebagai seorang sahabat lama dan rekan yang tangguh. Soeharto layak mendapatkan pengakuan atas kontribusi hidupnya terhadap Indonesia dan dunia luar.

    Pada akhirnya, sejarah akan menilai Soeharto secara adil. Beliau harus diberi tempat tang terhormat dalam sejarah Indonesia. Dalam usaha menceritakan untold stories atas Soeharto, buku ini akan menjadi catatan atas tindakannya sebagai Bapak Pembangunan Indonesia.

    [1] Penuturan Lee Kuan Yew sebagaimana dikutip dari Buku “Pak Harto The Untold Stories”, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.

    [2] Lahir di Singapura, 16 September 1923, menjadi Perdana Menteri Singapura tahun 1959-1990. Ia bersekolah di SD Telok Kurau, Raffles Institution dan Raffles Coolege. Lee yang sejak 1942 belajar bahasa mandarin dan bahasa Jepang bekerja sebagai penulis laporan kilat Sekutu bagi Jepang serta menjadi editor bahasa Inggris untuk koran Jepang Hobudu pada 1943-1944. Kemudian Lee belajar hukuk di Fitzwilliam College, Inggris. Kembali ke Singapura pada 1949 ia menjadi pengacara di Biro Hukum Laycock & Ong.

    Ikuti

    Get every new post delivered to your Inbox.

    Bergabunglah dengan 204.159 pengikut lainnya.