Korea : Raksasa Tidur Itu Bernama Indonesia

Istimewa

Tag

, , , ,

Seorang sahabat baik saya asal Korea Selatan Mr. Kim yang juga adalah Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Teknologi di Korsel (sejenis BPPT di Indonesia) sekitar setahun lalu pernah ucapkan kepada saya bahwa Indonesia itu seperti raksasa yang sedang tidur (The Sleeping Giant). Dia ucapkan analogi itu karena melihat potensi luar biasa yang dimiliki Indonesia berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.

Mr. Kim membandingkan Indonesia dengan Korea. Luas Republik Korea Selatan hanya 100.300 km2, dengan penduduk sekitar 50 juta jiwa, bandingkan dengan luas Pulau Jawa 137.000 km2 dengan penduduk 130 juta jiwa. Korea Selatan terletak di Semenanjung Korea dengan kondisi alam yang bergunung dan berbukit. Hanya sekitar 20% dari luas daratannya yang bisa dihuni manusia atau diolah menjadi lahan pertanian. Bertolakbelakang dengan Pulau Jawa yang luas lahan pertanian dan hunian manusianya mencapai 80% dari total luas Pulau Jawa.

Pulau Jawa yang sangat subur dan pernah menjadi lumbung pangan Indonesia itu kini disesaki oleh padatnya manusia, pabrik dan kawasan industri. Lahan pertanian dan perkebunan menyusut drastis. Predikat pulau Jawa sebagai ”Lumbung Pangan Indonesia” pun sudah menghilang.

Korea seperti halnya Taiwan dan Singapore adalah negara yang memiliki luas wilayah daratan sangat kecil. Lahan pertanian Korsel dan Taiwan sangat terbatas. Apalagi Singapore yang malah tidak punya lahan pertanian sama sekali dan kebutuhan pangannya 100% impor. Negara – negara seperti ini sangat iri kepada Indonesia yang luas daratannya hampir 2 juta km2. Imajinasi mengenai apa yang akan dilakukan jika punya negara seluas Indonesia selalu terbayang menari-nari di benak mereka.

Keterbatasan luas daratan menyebabkan Korea, Taiwan dan Singapore mencari cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan rakyatnya. Tumpuan mereka adalah sektor teknologi, jasa keuangan dan pariwisata, perdagangan internasional, industrialisasi dan sebagainya, yang smuanya itu tidak memerlukan lahan / tanah yang luas. Taiwan dan Korsel terkenal sebagai produsen elektronik terkemuka dan terbesar di dunia. Mereka mengungguli dunia barat dalam industri elektronik dan perkapalan. Rahasia kemajuan dan kemakmuran mereka terletak pada ribuan penemuan baru setiap tahun di bidang teknologi tepat guna dan tersedianya industrialisasi untuk semua penemuan baru itu. Luar biasa.

Meski Korea sudah lama menjadi negara maju dan makmur namun mereka tetap ingin dan selalu bermimpi miliki lahan yang luas. Berbagai pembatasan dan hambatan dari sejumlah negara tertentu dimana mereka berinvestasi telah menjadi ancaman serius pada usaha pemerintah Korea untuk menjamin dan mempertahankan kesejahteraan yang telah mereka capai selama ini.

China dan India adalah dua negara tujuan investasi Korea yang terbesar. Di China saja saat ini terdapat lebih 22.000 perusahaan asal Korea. Namun, sejak beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah China, juga India mulai “mempersulit” ribuan perusahaan tersebut dengan menaikan Upah Minimum Karyawan dan selalu berusaha mencuri rahasia teknologi yang digunakan oleh perusahan – perusahaan Korea di sana. Soal reputasi curi mencuri atau bajak membaca teknologi adalah merupakan hobi China yang sudah sangat terkenal di seluruh dunia.

Berbeda dengan China, Taiwan apalagi Jepang, menurut Mr. Kim putra seorang jenderal pada masa Perang Korea (1950-1955), yang juga adalah kakak angkat saya itu, Indonesia merupakan surga bagi investasi Korea. Selama 10 tahun terakhir, Indonesia perlahan – lahan mulai menjadi negara favorit tujuan investasi Korea.

Semua yang ada di Indonesia sangat menyenangkan investor Korea kecuali atas 3 hal, yakni : 1. korupsi dan kebobrokan birokrasi, 2. keterbatasan infrastruktur (listrik, telpon, jalan, pelabuhan dan sejenisnya) serta 3. kemalasan dan kelambanan yang nenjadi sifat umum mayoritas pekerja Indonesia.

Jika tiga hal tadi dapat diatasi oleh pemerintah Indonesia, Mr. Kim ini sangat yakin Indonesia akan menjelma menjadi negara super power terutama di bidang ekonomi. Mengenai hal yang lain, tidak ada yang kurang dari Indonesia. “Tuhan begitu sayang pada negara ini” ujar Mr. Kim suatu saat ketika kami berbincang di sebuah hotel di depan bundaran air mancur HI, Jakarta Pusat pada akhir tahun lalu.

Saking kagum dan tertariknya Mr. Kim itu terhadap Indonesia, dia berkali – kali selalu mengatakan ingin mati dan dikubur di bumi Indonesia. Dari ucapan dan sinar matanya yang tulus, saya percaya pada niatnya tersebut.

Apakah nanti, dalam waktu dekat Indonesia bisa mengatasi 3 penyakit itu ? Apakah nanti Indonesia bisa menjadi raksasa yang terbangun dari tidur panjangnya ? Atau bahkan menjadi raksasa yang menggeliat dan menggetarkan dunia ? Wallahualam Bissawab …Sangat tergantung kesungguhan rakyat dan pemerintah Indonesia sendiri. Semoga. Aamiiiin Ya Rabbilalamin.

Citra Palsu Joko Widodo Sang Komunis Sejati

Rakyat Indonesia khususnya pribumi sekrang ini begitu mudah diperdaya oleh politik pencitraan gaya baru. Pencitraan rekayasa para pakar komunikasi publik, politik, psikologi atau praktisi periklanan. Rakyat Indonesia terlalu mudah dicecoki informasi palsu bertujuan untuk membentuk sebuah opini dan persepsi sesuai keinginan kelompok tertentu.

Sebuah pencitraan canggih pasti melibatkan banyak media massa termasuk media sosial, lembaga survey, LSM, para tokoh (agama, akademisi, budaya dst), selebriti, dan organisasi pendukung. Tentu menghabiskan dana sangat besar, karena tidak hanya mesti membayar semua pihak disebut tadi, tetapi juga dibutuhkan waktu cukup lama untuk memperoleh hasil maksimal. Minimal dibutuhkan waktu setahun untuk mengorbitkan seseorang agar dapat menjelma menjadi seorang tokoh seperti yang diinginkan.

Berkaca pada pencitraan Jokowi, terbukti semua melibatkan semua komponen pencitraan, bahkan hingga jaringan media internasional. Pencitraan Jokowi berlangsung mulai dari tahun 2008 hingga saat ini atau selama enam tahun !

Pencitraan Jokowi melibatkan dukungan masif semua media baik cetak, elektronik, online, maupun sosial. Adalah jokowi yang digadang-gadang untuk jadi presiden dan diblow-up habis-habisan oleh media-media mainstream. Dukungan secara masif itu bisa dibilang tidak wajar karena jokowi yang adalah seorang muslim justru tidak “laku” di media Islam seperti voa-islam, arrahmah, suara-islam, dll. Bukankah kalau seorang muslim sangat luar biasa dalam memimpin, maka media-media muslim justru akan ikut memberitakannya dengan bombastis? Tapi bukannya diberitakan secara bombastis, jokowi justru diberitakan secara negatif di media-media muslim tersebut.

Keanehan ini ditambah dengan adanya informasi bahwa kebanyakan media mainstream terindikasi dibayar untuk pencitraan jokowi. Menurut informasi, media-media tersebut adalah:1)Metro Tv Grup, First Media Grup (beritasatu1.TV beritasatu .com, suara pembaruan, Jakarta Globe, Suara Pembaruan, The Straits Times, Majalah Investor, Globe Asia, The Peak, Campus Asia, Student Globe, Kemang Buzz, Campus Life, Termasuk Beritasatu FM. Metro TV Grup dan First Media Grup adalah milik James Riady (Lippo Grup), konglomerat yang bersahabat baik dgn Bill Clinton dan terlibat Lippo Gate yg terjadi di AS, ketika James Riady cs tertangkap memberikan dana politik illegal jutaan dollar kepada timses capres Demokrat Bill Clinton untuk pemenangan Clinton pada pemilihan Presiden AS. Uang sumbangan James Riady cs itu kemudian terbukti berasal dari China Global Resources Ltd, sebuah perusahaan kedok milik China Military Intelligence (CMI).

Media lain yang dikontrak mahal untuk pencitraan palsu Jokowi adalah Detik Grup. Ngakunya milik Chairul Tanjung alias CT, tapi sebenarnya milik Salim Grup yang merupakan pendukung utama Jokowi. Detik.com Setiap hari, detikcom memuat berita tentang pencitraan palsu Jokowi puluhan bahkan kadang lebih 100 berita. Chairul Tanjung hanya dipinjam nama dan bertindak untuk dan atas kepentingan Antony Salim (Salim Grup).

Kompas /Gramedia Grup hampir sama dengan detikcom dalam mempromosikan Jokowi. Kompas yang merupakan media corong cina katolik dan bagian dari CSIS mempunyai KANAL BERITA KHUSUS untuk mempromosikan Jokowi dan Ahok. Fakta Kompas dan Gramedia Grup akan habis – habisan mendukung Jokowi – Ahok karena sejalan dengan misi politik media merekaa, yakni pelemahan Islam di Indonesia.

Jawa Pos Grup. Tidak melibatkan semua media milik Dahlan Iskan yang jumlahnya 185 TV, Koran, Online media, dll itu. Sekitar 40% JawaPos Grup dikontrak. Namun, dipastikan jika Dahlan Iskan mau sebagai capres, Jawa Pos Grup tidak akan terlalu mendukung Jokowi kecuali mendapat permintaan khusus dari Chairul Tandjung, tokoh yang merekomendasikan Dahlan Iskan ke Presiden SBY untuk ditunjuk sebagai Menteri BUMN tahun 2011 lalu.

Yang juga gencar jilat Jokowi adalah Koran Rakyat Merdeka. Ada saja berita (palsu) istimewa tentang Jokowi. Kontraknya puluhan Milyar.

Tempo (majalah dan Online) adalah media pelopor yang orbitkan Jokowi dengan penghargaan “10 Tokoh Terbaik (penghargaan abal-abal), hanya karena bisa pindahkan Pedagang Kaki Lima (PKL), itu pun dilakukan setelah hampir setahun bolak balik mengunjungi dan mengundang PKL makan bersama. Fakta terakhir, PKL Solo kembali ke lokasi awal sebelum pindah karena di tempat baru dagangan mereka tidak laku.

Tribunnews Grup Kompas juga dikontrak untuk pencitraan palsu Jokowi. Demikian juga Fajar Grup (Alwi Hamu / Dahlan Iskan). Alwi Hamu juga merupakan patner bisnis Dahlan Iskan di media dan PLTU Embalut, Kaltim yang sarat korupsi itu.

Metro TV, tidak tahu sekarang dibayar berapa untuk kontrak pencitraan palsu Jokowi sampai 2014. Mungkin juga gratis karena Jokowi adalah boneka RRC dimana Metro TV mendapat misi khusus mensukseskannya.

Metro TV jadi corong nomor satu Jokowi, dan media musuh rakyat nomor satu. Dan sempat juga jadi corong kampanye dan pencitraan Dahlan Iskan yang memberikan kontrak iklan luar biasa besar dari BUMN – BUMN kepada Metro TV.

SCTV grup. Pemiliknya Edi dan Popo Sariatmadja malah menjadi cukong utama. Koordinator media pencitraan Jokowi, membantu James Riady. Dukungan promosi dan kampanye yang diberikan untuk Jokowi gratis alias tanpa bayaran, meski diduga sebenarnya sudah mendapatkan imbalan dari dana pemenangan Jokowi yang telah terkumpul puluhan triliun dari sumbangan para konglomerat hitam Indonesia.

Media raksasa lain seperti Vivanews grup (TV One, ANTV, Vivanewscom dll) milik Bakrie meski kontrak oleh Cukong Jokowi tapi porsinya kurang dari 30%, dan masih melihat perkembangan situasi dan kondisi politik nasional mengingat Aburizal Bakrie masih berstatus Ketum Golkar dan kandidat capres.

Selain media cetak, televisi mainstream, sosial media seperti twitter, facebook, kaskus dll juga dikontrak khusus. Lihat saja di sini. Bahkan di twitter juga mulai ada akun relawan yang berusaha menjelaskan dengan kata-kata manis mengenai tingkah-polahnya yang anomali pada tiap akun yang berkomentar negatif.

Tim Jasmev Jokowi memiliki buzzer sebanyak 1500-2000an yang mengelola lebih dari 10.000 akun sosial media . Buzzer adalah semacam pasukan bayaran online, yang siap menjaga reputasinya di internet dengan cara menyusup di berbagai forum dan kolom komentar untuk mendongkrak citranya.

Para buzzer bayaran ini akan berkomentar positif tentangnya dan menyerang habis-habisan mereka yang tidak melihatnya sebagai “dewa”. Dulu waktu pilkada DKI, selain orang-orang yang permanen kelola akun untuk pencitraan Jokowi, dibentuk juga Tim Jasmev. Puluhan Milyar biayanya. Lihat gambar yang sempat diambil saat pemilukada DKI lalu ini:

Banyak akun palsu pembela Jokowi di sosial media. Untuk mendeteksi akun pembela Jokowi palsu tidak sulit. Salah satunya, banyak hal yang disampaikan sangat tidak masuk akal.

Begitu disampaikan Praktisi Teknologi Informasi, Chafiz Anwar, ketika dihubungi wartawan, Jumat (1/11/2013).

Chafiz mengatakan ciri-ciri akun palsu yang digunakan, segi jumlah komentar melalui media sosial yang serentak menyerang ataupun membela Jokowi.

Padahal, hal itu tidak mungkin dilakukan pemilik akun asli secara bersamaan.

“Tidak mungkin komentar ribuan sekaligus dilakukan oleh pemilik akun asli,” katanya.

Ciri lainnya yang juga mudah dianalisa, menurut Chafiz, adalah dengan membandingkan jumlah pembaca dan jumlah komentarnya. Untuk masalah Jokowi misalnya jika ada yang mengkritiknya di sebuah media online dan kemudian langsung ada serangan dari ribuan orang seperti itu pernah dialami terakhir oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Assegaf dan itu bisa ditegaskan kepalsuannya.

“Coba saja bayangkan berita yang mengkritik di sebuah media online itu. Baru beberapa saat tayang langsung yang komentar ribuan, itu sangat tidak mungkin. Kalau bukan sebuah tim yang mengerjakannya yang bisa saja terdiri dari puluhan orang,” tambahnya.

Yang paling mungkin kata dia lagi, yang baca satu orang tapi orang ini memegang ratusan akun. Hal ini bisa dilihat jelas dari komentar-komentar pendukung Jokowi.

Ciri lainnya yang juga bisa diliat adalah ketidakjelasan identitas para pemain akun ini. Biasanya mereka kata Chafiz, menggunakan nama-nama palsu dan foto-foto palsu atau menggunakan gambar kartun.

“Yah satu orang kan gak mungkin punya 10 akun dengan nama sama dan foto yang sama.Sementara dari mereka satu orang minimal bisa memiliki 100 akun,” kata Chafiz.

Mereka jelasnya lagi menggunakan mesin pendeteksi dengan keyword-keyword tertentu.

“Misalnya kalimat Jokowi belum pantas jadi presiden.Mesin mereka ini berjalan seperti halnya mesin pencari google,begitu mesin mendeteksi ada kalimat atau kata tertentu yang dimasukkan,mereka akan bergerak cepat dan membalas kalimat-kalimat tersebut,” tegasnya.

Terakhir dirinya mengingatkan masyarakat untuk tidak terpancing dengan settingan provokasi maupun ajakan yang mereka mainkan,karena itulah tujuan mereka. Masyarakat jangan sampai terperdaya oleh provokasi mesin yang mereka mainkan.

“Pilih saja dengan cerdas dengan menelusuri rekam jejak para kandidat calon presiden.Jangan percaya dengan permainan seperti ini,”tandasnya.

Pendapat Amien Rais

Pendapat senada disampaikan oleh Bapak Reformasi Indonesia Prof. DR. Amien Rais MA. Tokoh bangsa yang pertama kali mewacanakan suksesi kepemimpinan nasional di tengah kuatnya rezim Soeharto. “Jadi ketika saya bilang suksesi, saya diketawain. Tetapi karena ada substansi pelan-pelan orang terbuka,” ujar Amien Rais dalam wawancara khusus dengan INILAH.COM di kediaman pribadinya di bilangan Gandaria, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (1/10/2013).

Kini, Jokowi menjadi obyek kritik “Lokomotif Reformasi” ini. Secara lugas Amien mengingatkan publik agar tidak memilih pemimpin hanya berpijak pada popularitas semata. Terkait melambungnya nama Jokowi, Amien memiliki pandangan tersendiri. “Jadi secara sistematik saya melihat memang ada brain trust yang melambungkan Jokowi ke aras politik bahkan mungkin ke kursi presiden,” sebut Amien.

Selain itu, Amien juga bicara soal alasan mengapa dirinya mengritik Joko Widodo? Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini juga bicara soal kriteria presiden 2014 mendatang. Berikut wawancara lengkapnya:

Apa motif Anda mengkritik keras Joko Widodo?

Jadi saya sudah lama berdiam diri. Saya sesungguhnya menunggu ada sebagian intelektual, politisi, penggiat LSM, kyai, atau siapa saja yang berani memberikan kritik kepada fenomena Jokowi, yang menurut saya sudah luar biasa. Jadi secara sistematik saya melihat memang ada brain trust yang melambungkan Jokowi ke aras politik bahkan mungkin ke kursi presiden.

Padahal, kalau kita lihat ke belakang, sesungguhnya Jokowi seperti kepala derah yang lain seperti Walikota Surabaya, Walikota Yogyakarta, atau walikota yang lebih bagus lagi lebih banyak. Tetapi memang menurut saya ada usaha yang sistematik (untuk munculkan nama Jokowi), dari mobil Esemka yang pepesan kosong itu, sampai mempopulerkan Jokowi seorang walikota terbaik dari lima walikota yang ada di muka bumi, maka saya makin ngeri.

Lalu?

Sebagai orang yang belajar ilmu sosial, saya sudah menyimpulkan kesimpulan sementara, ada kekuatan modal yang akan melambungkan Jokowi sehingga kalau sampai keinginan modal besar ini berhasil, saya takut, saya kasihan Jokowi akan tersandera. Saya tidak mengatakan presiden boneka, tapi akan menurut kepada yang melambungkan yang sangat luar biasa itu.

Nah, demokrasi yang jadi kiblat kita itu, adalah demokrasi jadi-jadian yaitu demokrasi Amerika. Kita kagum dengan demokrasi Amerika, tapi kalau kita buka ini demokrasi di Amerika yang menguasai Gedung Putih, Pentagon, Capitol Hill, itu sesungguhnya adalah kompleks yang dalam istilah politik itu disebut sebagai military, industrial, congresianal, dan media complex. Jadi korporasi besar itulah yang sejatinya mendikte George Bush, Bill Clinton, Obama dan presiden-presiden sebelumnya. Jadi terkenal dengan ungkapan almarhumm Muchtar Lubis, Demokrat dan Republik itu sama saja. Satu perompak satu perampok.

Dalam Konteks Jokowi, bisa dijelaskan tentang kekuatan besar tersebut?

Hal ini makin terasa, bahwa kekuatan yang melambungkan Jokowi ke aras tertinggi itu, memang terlalu kentara. Mereka tidak bisa menahan diri, Sehingga orkestra dengan politik itu terlalu kentara, dari media massa yang seragam, pengerahan cyber troops, orang kritik Jokowi di media, nanti ada ratusan yang menghantam tanpa ampun dengan kata-kata semestinya tidak layak dan elok.

Tapi kalau seperti saya, anjing menggonggong kafilah berlalu. Saya hanya ingin menunjukkan hati-hati, kalau presiden siapapun yang bisa bertengger jadi lurah Indonesia karena dengan dukungan luar biasa dukungan modal tanpa batas itu, percayalah dia akan menjadi sandera dari pendukungnya.

Analisa Anda cenderung konspiratif, apa indikator yang paling kuat?

Jadi seperti cyber troops itu kan tidak wajar. Prabowo Subianto tidak mengalami seperti itu, SBY juga tidak ada. Jadi ini ngebet. Karena ngebet ya ketahuan. Saya punya kecenderungan, sebagai orang kampus yang dididik berfikir ilmiah itu memang tidak akan mengatakan kalau tidak yakin. Jadi kembalilah dan tengoklah Solo yang kumuh, miskin, dan gelap. Kemudian dikatakan walikotanya menjadi salah satu walikota terbaik di muka bumi. Ini konspirasi media massa.

Jadi, ini ada kompleks dari pemilik modal, pemilik media massa, kekuatan politik di DPR dan di tengah-tengah massa, sudah kena hypnotisme atau dalam bahasa INILAH.COM “nina bobo” Jokowi. Tetapi saya tidak ada pamrih kecuali mengingatkan jangan sampai kita menganggap demokrasi untuk rakyat tapi ternyata milik pemilik modal.

Sekarang sudah terbaca kan kemana proyek-proyek DKI kemana larinya? mereka kira-kira yang mendukung. Yang kita takutkan ribuan triliunan kekayaan Indonesia mulai perkebunan, pertambangan, pertanian kekayaan laut dan lain-lain. Kalau sampai presiden mendatang itu menjadi tersandera oleh kekuatan modal itu, rakyat hanya akan jadi pelengkap penderita.

Apakah Anda bisa perjelas siapa pemilik modal itu apakah dari kelangan ‘hitam’?

Saya tidak akan mengatakan hitam, cokelat, abu-abu dan lain-lain. Hampir bisa dipastikan, bahwa pemodal besar itu mesti dihinggapi patologi profit. Jadi siang-malam yang difikir adalah profit dan profit. Sementara untuk menagguk keuntungan itu angger-angger atau kaedah moral, kaedah agama, sosial etika, itu sudah terbenam.

Nah, cuma repotnya, sejak jaman dulu sampai sekarang untuk memahamkan yang cukup jelas ini kepada rakyat itu tidak mudah, bahkan kadang-kadang jadi bumerang. Tapi karena saya membaca sejarah para nabi, tokoh perubahan, memang itu, rakyat selalu mudah untuk dibelokkan kesana kemari oleh opinion leaders, media massa dan lain-lain.

Bahkan contoh telak dalam sejarah kuno bagaimana Bani Israel yang tertindak menjadi budak, ketika diajak salah satu putera terbaiknya yaitu untuk diajak keluar dari cengkeraman Firaun dari Palestina, malah salah paham, mereka malah marah sama Musa. Musa dikatakan gila. Persis seperti nabi, apalagi Amien Rais yang tidak sekutu hitamnya nabi jadi tidak pernah gusar ketika dikatakan tidak paham masalah, bodoh dan lain-lain.

Selama setahun Jokowi di Jakarta, ada capaian yang mendapat apresiasi publik seperti blusukan, lelang jabatan termasuk mengurai kemacetan di Tanah Abang. Apa anda tidak melihat sisi baik Jokowi?

Tanah Abang sekarang lancar, itu harus diacungi jempol. Belum banyak sesungguhnya tapi itu cukup saya catat. Memang mengatasi banjir dan macet tidak cukup dua bulan, jadi butuh satu periode kepemimpinan gubernur secara utuh. Itu pun kalu tidak ada guncangan-guncangan yang lain. Artinya, ekonomi stabil, mudah-mudahan bisa.

Terkait dengan satu periode gubernur utuh, bagaimana dengan dorongan agar Jokowi maju menjadi Capres?

Ketika pejabat disumpah demi Allah itu sesungguhnya bukan main-main. Jokowi kan disumpah lima tahun, lalu di tengah jalan terbengkalai tugasnya, karena mengincar lebih tinggi dan tergoda apa tidak menyalahi etika dan fatsoen politik.

Kritik Anda ke Jokowi mendapat perlawanan dari para pendukungnya, apa komentar Anda?

Jadi saya tahu, sebagian besar rakyat tidak sepaham dengan saya. Tapi ekstremnya, andaikan 250 juta rakyat mengatakan kita harus ke utara mendukung Jokowi, saya mengatakan pikir dulu. Kalau saya ke selatan, tapi harus ada yang mengingatkan. Karena seseorang dielukan itu akhirnya lupa. Kita belum lama toh, dulu Bung Karno kita lupa, baru beberapa tahun Pak Harto sudah seperti Bung Karno, 7 kali dipilih dengan aklamasi oleh anggota MPR.

Jadi ketika saya bilang suksesi, saya diketawain. Tetapi karena ada substansi pelan-pelan orang terbuka. Spekulasi bahwa saya kritik Jokowi untuk menjodohkan Prabowo-Hatta, saya ngiri, syirik, itu tidak ada kentang kimpulnya (tidak ada korelasinya).

Jadi saya mengingatkan bangsa ini, mau mimpin lurah Indonesia, jadi tolong dipikir lebih jernih lagi masih ada waktu satu tahun untuk tidak menganut grubyug untuk latahisme, saya peringatkan yang menjadi cyber troops Jokowi itu apa tidak malu pada diri sendiri, saya sarankan sebelum tidur merenung 1-2 menit, apa yang saya lakukan betul apa tidak. Menghujat seenaknya dengan kata-kata yang kurang senonoh itu menurut saya kurang pas, ketika saya ditanya ya itu, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu.

Siapa yang ideal dalam 2014 mendatang?

Saya tidak akan menyebut nama, cuma syarat. Siapapun yang bisa membawa bangsa ini ke depan dengan percaya diri, bisa menyuguhkan kedaulatan ekonomi itu yang bisa dipilih. Itu bisa Jokowi, Prabowo, Hatta Rajasa, Mahfud MD, Dahlan Iskan, Sri Mulyani, Gita Wirjawan, Hidayat Nur Wahid atau siapapun.

Sehingga saya sesungguhnya punya impian, bukan kita ingin mencontoh demokrasi liberal yang brengsek itu, tetapi kalau kita ingat dalam memilih lurah saja, itu lurah tidak dipilih asal-asalan, milih bupati dan walikota tidak asal-asalan.Karena itu, sesungguhnya ada semacam gurauan, saat SBY menang, bersama kita bisa. Bisanya tidak jelas, apakah bisa melindungi alam, menegakkan hukum, meningkatkan Iptek. Saya pikir pengalaman masa lalu itu mungkin akan menjadi beban para capres itu untuk berpikir keras. Karena kalau cuma popularitas tidak menjamin.

Apakah bisa dikatakan, karena hanya modal popularitas SBY di 2004 lalu, maka hasilnya seperti saat ini?

Jadi kata orang awam itu kapan proses transisinya demokrasi berhenti, jadi masih up and down terus. Saya melihat pengalaman dari negara berkembang, dipilih karena menekan rakyatnya seperti Saddam Husein, Husni Mubarak, Moammar Khadafy, atau di negara-negara Asia para diktator itu. Tapi juga ada memang populer, Juanita Peron, karena istrinya Peron, saat pilpres menang mutlak. Tapi gak sampai setahun mundur, karena tidak ada negarawan.

Ada juga Joseph Estrada, populer menjadi bintang film tidak sampai setahun harus diganti. Nah Jokowi, soal blusukannya luar biasa, gak pernah ngantor. Kalau blusukan terus kapan kerjanya. Memang Ahok ada sebagai wakil, tapi yang megang komando adalah Gubernur. Mungkin saja, blusukan akan mengalami titik jenuh, kalau blusukan 2-3 tahun tapi masalah mendasar Jakarta belum bergeser, itu bisa juga menjadi bumerang.

Jadi sesungguhnya, saya dikatakan terlalu keras, tajam, mungkin karena tidak ada yang lain yang kritik. Saya ingat betul, saat saya menyampaikan ide suksesi Pak Harto, saya sendirian betul, sampai teman-teman diskusi saya tidak datang ke rumah saya karena takut, tapi lama-lama kemudian terbuka juga.

Kalau saya begini, saya menasehati sama-sama wong solo, popularitas Jokowi ini tidak mesti 20 tahun muncul, dia mendapatkan berkah seperti itu, Cuma sekarang ini dia diberi amanat lima tahun di DKI Jakarta sebaiknya bekerja sebaik-baiknya, dia masih muda, kalau dia sukses bisa melenggang sambil mengasah jam terbang, kalau dia bisa merefleksikan lagi sebagai calon pemimpin Indonesia, selesaikan amanat yang sudah disumpah mudah-mudahan akan jadi bagus.

Juga jangan pernah mau didikte pemilik modal. Pemilik modal itu 24 jam itu uang, uang dan uang tidak pernah berpikir si suto, noyo, duta dan waru. Jadi saya ada mix feeling, di samping kritik saya dianggap terlalu keras sampai ke intinya, tapi di balik itu ada harapan, kalau dia bisa menampung pikiran saya ini, maka dari sudut fatsoen politik, sumpah itu dipenuhi. Ketika dia disumpah ada mushaf al-Quran.

Ketika sudah selesai (5 tahun) tidak kemmudian menyulap Jakarta menjadi singapura, tidak mungkin juga, tapi Jakarta mulai rapih, mulai tertata, mulai kurang kemacetan, mulai memperoleh air bersih, sudah nampak, kemudian silakan (maju capres).

Apa makna kritik anda terkait nasionalisme Jokowi?

Sebagai kader PDI Perjuangan, dia tidak harus sama dengan Bu Mega, karena dulu yang salah tokoh-tokoh yang mengitari Ibu Mega. Dulu dua tanker Pertamina dijual, sekarang kita sewa, Indosat yang merupakan karya bangsa, tapi kemudian dijual dengan harga Rp8 triliun padahal labanya per tahun Rp3 triliun. Ini kan asset negara.

Jadi bagaimana konglomerat hitam yang ribuan triliun, diputihkan melalui release and discharge, gas tangguh di Papua diijon ke China untuk sekian puluh tahun dengan harga yang tidak berubah, flat. Gas dan maupun minyak maupun batubara itu mesti naik.

Seperti ini yang saya pikir dan Jokowi tidak usah seperti yang lain. Saya sesungguhnya ketika dia berani menolak rencana untuk sebuah tempat di Solo yang strategis untuk dijadikan mall, itu menunjukkan keberpihakan rakyat kecil. Itu Jokowi asli. Jokowi yang asli perlu dikembangkan. Jangan sampai pernah berutang kepada orang yang melambungkan karena ada udang di balik tepung.

Sisi lain Anda kritik Jokowi, sisi lain anda membangun komunikasi partai Islam?

Saya kan dari kalangan santri, ada semacam bias subyektif bahwa kalangan santri jangan sampai tidak ikut menentukan masa depan negeri ini. Padahal partai santri kalau dikumpulkan lebih tinggi dari Partai Demokrat, Partai Golkar bahkan PDI Perjuangan. Memang di kisaran 5-8 persen, tapi kalau dikumpulkan jadi kuat.

Kita tidak mungkin usul perbaiki negeri ini kalau kita bercerai berai. Kalau kita bersatu, kita punya bargaining position kepada kekuatan yang lain, dari masa depan kita bicarakan bersama Di forum UII yang digelar dua minggu sekali, selain yang datang tidak selalu sama orangnya, tapi yang jelas yang kita bicarakan belum pernah menyebut siapa yang layak jadi capres. Tapi temanya berganti-ganti seperti masalah energi, moneter, ekonomi, masa depan perbankan dan pertambangan, perpajakan, rule of law, pembelaan terhadap kaum duafa. Belum sekalipun kita bicara Capres.

Mau saya itu, kita sudah tahu, dari masukan-masukan itu kelihatan jadi agenda nasional kita itu ada skala prioritas. Pertama melindungi sumber daya alam kita dari terkaman asing, membangun clean and good governance, penanganan hukum tidak boleh tebang pilih, dan mengejar ketertinggalan Iptek kita dengan bangsa lain. Kalau agenda sama, itu lebih enak, baru bicara bagiamana masa depan karena tidak mungkin, umat Islam sendirian memikul masalah nasional sendiri. Begitu juga tidak mungkin kaum nasionalis senidirian.

Anda masih percaya politik aliran?

Masih. Sekalipun politik aliran disebut kuno. Tapi faktanya suara santri 35%. Apa kita memegang pahat atau kuas untuk melukis, jadi jangan jadi penonton. Ini forum terbuka, saya sampaikan di pertemuan saudara kita dari intel, polisi silakan datang. Jadi suasana santai, tidak pernah tegang. Walaupun yang kita bahas berat.

Saya sudah 70 tahun, saya yakin tidak ada lagi kepentingan, kecuali saya sebelum menutup mata selamanya ada perbaikan, kalau dari segi kehidupan pribadi, apa yang kurang buat saya? kalau kata orang Jawa legan golek momongan, sudah tidak ada masalah, masih cari masalah. Tapi tugas intelektual itu tidak di menara gading atau di kehidupan sendiri, tugas intelektual di tengah-tengah massa yang banyak kalau bisa memberikan kontribusi.

Ada respons dari warga Muhammadiyah?

Warga Muhamamdiyah itu punya ciri khas, politiknya terlalu netral, tidak tajam. Dibandingkan dengan teman NU, orang Muhammadiyah malah tidak tajam, karena doktrin amal sholeh terlalu banyak, kadang-kadang doktrin pemikiran tidak dibenahi, Muhammadiyah termakan rutinisme. Jadi Islam dan amal soleh menyatu, dimana pun warga Muhammadiyah ada, buatlah masjid, Rumah Sakit, TK sampai Universitas. Saya jarang ditanya pertanyaan politik.

Apa prinsip hidup Anda?

Sesungguhnya saya punya prinsip kehidupan begini, kalau para nabi menjadi suri tauladan kaum beriman itu sikapnya memang sangat jelas, mereka menyampaikan sesuatu untuk kebaikan bersama, setelah itu mereka tawakkal.

Jadi apakah umat mendengar atau tidak, yang jelas sudah disampaikan, jadi anak saya yang paling kecil, mengritik, “bapak sudah sepuh kok masih bicara urus politik, sudahlah pak rakyat maunya seperti itu sudah titik. Pak enjoy life pak. Bersama kita pak”. Tetapi kalau ajaran agama kita, kalau ada yang tidak benar, sampaikan dengan lisanmu, paling tidak, kalau tidak ada kekuatan ya dengan tulisan. Itulah filosofi hidup saya. Kalau saya dipuji tidak besar kepala, kalau dicaci lantas juga tidak dlosor.

Dulu waktu menyuarakan suksesi Pak Harto, banyak telpon apakah sudah bosan hidup? kami tahu agenda anak-anak sekolah anak-anak Anda. Ini sesuatu yang biasa. Justru yang tidak biasa, di alam demokrasi tokohnya dikritik malah kebakaran jenggot, malah kasihan tokoh itu. Itu namanya kekanak-kanakan, puber saja belum, masih kekanakan.

BUKTI JOKOWI ADALAH MANUSIA PALSU

Pura – pura bergaya hidup sederhana atau sederhana yang direkayasa, itu namanya kemunafikan. Munafik adalah sifat terkeji dan terbejat. Seburuk – buruknya pemimpin adalah pemimpin munafik.

Berikut ini BUKTI – BUKTI ketidakjujuran Jokowi :

Kesaksian dari mantan Sekda Solo Supradi Kertamenawi sebenarnya bukan informasi baru sebab sudah sejak dua tahun lalu kebobrokan Solo di masa kepemimpinan Jokowi sudah tercium, akan tetapi baru sekaranglah ada kesaksian dari “orang dalam” sendiri.

Bila mengurus kota Solo saja gagal maka tentu kegagalan yang sama juga terulang kembali ketika Jokowi memimpin Jakarta, dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai akuntan negara menemukan 86 kebocoran pada APBD Jakarta Tahun 2013 mencapai Rp. 2trilyun; dan kebocoran ini belum termasuk kerugian akibat memasukan Bus TransJakarta berkarat oleh seorang mantan timsesnya, Michael Bimo Putranto, yang menggerus keuangan negara hingga Rp. 3,7trilyun. Selain itu BPK juga menemukan banyak realisasi belanja yang tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban (nota, kuitansi yang dilengkapi identitas perusahaan, dan lain sebagainya).

Beberapa temuan tersebut antara lain:

  1. Pembuatan sistem informasi berupa e-surat, e-dokumen, e-harga, e-budgeting, sistem belanja hibah dan bansos, e-aset, e-fasom-fasum, e-pegawai melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa. Hasil atau output dari kegiatan tersebut tidak sesuai kesepakatan hingga merugikan keuangan daerah hingga Rp. 1,42miliar.
  2. Kartu Jakarta Sehat/KJP bermasalah dan merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 13,34miliar karena penerimanya banyak yang ganda, yaitu sebesar 9.006 nama.

  3. Biaya Operasional Pendidikan untuk Sekolah Negeri senilai Rp. 1,54trilyun tidak dicatat dan tidak ada dokumen sebagai bukti pertanggungjawaban, dan hasil pengujian pada 11 sekolah negeri terindikasi kerugian senilai Rp. 8,29miliar, artinya kerugian keuangan daerah yang sebenarnya masih jauh lebih besar.

  4. Penyaluran dana Hibah BOP swasta sebesar Rp. 6,05miliar tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak efektif (boros), misalnya sekolah menerima BOP padahal tidak pernah mengajukan proposal tapi dana tersebut tidak dimanfaatkan, dan selain itu ada manipulasi Surat Keterangan Tidak Mampu yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 2,19miliar.

  5. Realisasi program penataan kampung tidak efektif (boros); selain itu sebanyak 90 rumah didirikan di atas lahan dengan peruntungan drainase tata air dan jalan (melanggar rencana tata ruang). Selain itu dari targer Rp. 214miliar hanya terealisasi sebesar Rp. 75miliar.

  6. Pengadaan bus TransJakarta tahun 2013 (kasus Michael Bimo Putranto) tidak wajar dan tidak sesuai ketentuan alias melanggar hukum yang berlaku.

  7. Pencairan uang cadangan di Dinas PU pada akhir 2013 senilai Rp. 110,04miliar tidak wajar sebab sebesar Rp. 104,62miliar ditransfer ke rekening pribadi kepala seksi di kecamatan, kepala seksi di sudin, dan kepala bidang. Pencairan dana ini tidak punya pertanggung jawaban dan pekerjaan pembangunan jalan tidak sesuai spesifikasi teknis dengan total kerugian Rp. 6,73miliar.

Mengenai laporan BPK dapat dilihat di:

http://megapolitan.kompas.com/read/2014/06/20/1358519/Laporan.Keuangan.DKI.2013.Dinilai.Wajar.Dengan.Pengecualian.

http://jakartabagus.rmol.co/read/2014/06/20/160298/BPK:-Sistem-Online-dan-KJP-Jokowi-Tak-Sesuai-Ketentuan,-Negara-Rugi-Miliaran-

http://megapolitan.kompas.com/read/2014/06/20/1810185/BPK.Penataan.Kampung.Kumuh.Jokowi.Serobot.Lahan.Negara

http://m.detik.com/news/read/2014/06/20/124517/2614168/10/bpk-laporan-keuangan-dki-jakarta-tahun-2013-wajar-dengan-pengecualian

Kegagalan dan bobroknya kinerja Jokowi selama memimpin Jakarta yang belum diulas oleh BPK sebenarnya masih sangat banyak sekali, antara lain:

  1. Sistem Kartu Jakarta Sehat Jokowi yang gagal hingga menyebabkan kematian banyak warga Jakarta dan menimbulkan kekacauan luar biasa pada puskesmas dan rumah sakit mitra KJS hingga Kementerian Kesehatan turun tangan mengganti sistem ala Jokowi dengan INA-CBG yang disiapkan untuk BPJS.

http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/09/16385850/Ditolak.Empat.RS.Pasien.Akhirnya.Meninggal

http://matamata.com/news/2014/02/20/062959/tolak-pasien-dirawat-di-icu-pengguna-kjs-meninggal-di-rumah-sakit/

  1. Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Korporasi/Corporate Social Responsibility/CSR yang kacau dan digunakan untuk kepentingan politik sebagaimana pernah disampaikan Faisal Basri, pendiri Indonesia Corruption Watch/ICW:

“Saya sudah duga pasti [CSR] akan bermasalah. Namanya gubernur [Jokowi] kan orang politik, nanti kan takutnya dibawa untuk kepentingan pemilu, kepentingan politik, kepentingan partai, gimana.”

http://www.merdeka.com/jakarta/faisal-basri-kelola-dana-csr-ahok-salahgunakan-kekuasaan.html

  1. Jokowi terlalu sering menggunakan hari-hari kerja untuk urusan partai dan urusan pribadi sehingga pekerjaan Jokowi harus dikerjakan oleh Wakil Gubernur, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sebagaimana disampaikan oleh Fadjroel Rahman seorang aktivis dan Ahok sendiri.

http://nasional.kompas.com/read/2014/03/13/1535306/.Katanya.Jokowi.Mau.Melayani.Publik.Kok.Malah.ke.Blitar.

http://news.detik.com/read/2013/09/16/144627/2359944/10/2/ahok-mengeluh-jokowi-sering-cuti

  1. Relokasi pedagang kaki lima/PKL di Tanah Abang ke Blok G Pasar Tanah Abang masih menyisakan persoalan besar dan sama sekali tidak menyelesaikan masalah, terbukti banyak PKL yang gulung tikar sebagaimana kesaksian Tarmiji, Koordinator Komunitas Pasar Tanah Abang.

http://m.inilah.com/read/detail/2109619/pedagang-tanah-abang-gugat-pernyataan-jokowi

  1. Mangkraknya pembangunan monorel akibat ketidaksiapan Pemprov DKI dan kontraktor terpilih padahal sudah ada groundbreaking dan MRT sudah menjadi pengetahuan umum sehingga tidak saya carikan refernsi lagi.
  • Prijanto, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta mengungkap bahwa salah satu keluhan anak buah Jokowi di Balai Kota adalah Jokowi tidak paham persoalan administrasi dan banyak berkas menumpuk belum ditandatangan dan Jokowi hanya peduli untuk meletakan batu pertama pada sebuah proyek supaya dikenang sebagai gubernur yang peduli pada rakyat (95% pekerjaan Jokowi tahun 2014 adalah kegiatan seremonial seperti peresmian dimulainya proyek dan peresmian proyek).

  • http://m.okezone.com/read/2014/05/21/500/988237/prijanto-heran-jokowi-tak-paham-administrasi

    1. Revitalisasi Waduk Pluit sudah berhenti sejak November 2013 sampai sekarang karena Pemprov DKI hanya memusatkan pembangunan Taman Waduk Pluit, sementara sebelum revitalisasi berhenti, pengerukan baru dilakukan pada wilayah waduk seluas 20 hektar dari total luas 60 hektar dan pada kedalaman 1 meter dari total kedalaman waduk 10 meter. Tidak heran apabila hari ini Waduk Pluit mulai ditutupi enceng gondok yang membuktikan tingkat kekotoran Waduk Pluit.

    http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/18/0739134/Krisis.Anggaran.Pengerukan.Waduk.Pluit.Terhenti.

    1. Ketika masih berada di Solo, Jokowi berkata bahwa mengatasi banjir Jakarta sangat mudah, namun di tangannya banjir besar lima tahunan di Jakarta berubah menjadi banjir setiap tahun, sebagaimana kesaksian berikut:

    a. Jack (40), warga RT 03/03, Gang Lima, Kampung Pulo yang bekerja sebagai tukang ojek motor mempertanyakan alasan banjir besar lima tahunan menjadi banjir tahunan.

    b. Achmad Zukri, Kepala Bidang Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), menyampaikan rasa heran atas banjir besar tahun 2014 padahal intensitas curah hujan lebih rendah daripada 2013 karena hujan di Jakarta lebih banyak terdistribusi secara merata di semua wilayah dan tidak terpusat pada daerah tertentu saja dan hujan tidak selebat tahun 2013 sebab hujan sudah dicicil sejak malam tahun baru.

    c. Hadi Widodo, petugas pintu air Manggarai menyatakan bahwa kondisi banjir tahun ini separah banjir besar 2007. Fakta lain bahwa saat ini kita sedang mengalami banjir besar walaupun intensitas dan curah hujan ada pada kondisi normal adalah jebolnya tanggul kali sekretaris, Jakarta Barat. Terakhir kali tanggul ini jebol adalah tahun 2002.

    http://www.rmol.co/read/2011/06/28/31483/Walikota-Solo:-Kelihatannya-Nggak-Sulit-sulit-Amat-Atasi-Macet-dan-Banjir-Jakarta-

    http://m.okezone.com/read/2014/01/19/500/928349/warga-protes-banjir-lima-tahunan-kok-jadi-tiap-tahun

    1. Terjadi duplikasi anggaran pada Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp. 700miliar dan mark up sebesar Rp. 500miliar dan ICW kecewa karena Jokowi terlihat tidak peduli pada fakta kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 1,2trilyun tersebut.

    http://m.tribunnews.com/metropolitan/2014/04/13/icw-nilai-langkah-jokowi-tak-lapor-indikasi-korupsi-disdik-dki-ke-penegak-hukum-tidak-tepat

    1. Pelayanan bus TransJakarta mulai menurun drastis setelah berada di tangan Jokowi, terbukti sejak Juni 2013 sampai hari ini, sudah tidak terhitung bus TransJakarta yang mogok atau terbakar/meledak karena pengadaan bus-bus TransJakarta baru dimenangkan oleh perusahaan fiktif dan menjadi bahan untul “diproyekin” oleh tim sukses Jokowi, yaitu Michael Bimo Putranto dan David Herman Jaya.

    http://m.kompasiana.com/post/read/645777/2/jokowi-kami-tidak-ra-popo-.html

    Kebobrokan hasil kinerja dari pemerintahan Jokowi di Jakarta juga dijelaskan oleh mantan timses Jokowi bernama Nanik S. Deyang, wartawati senior bahwa sejak Desember 2012, Jokowi sudah nafsu mau jadi presiden dan itulah sebabnya dia rancang dalam setahun akan memaksakan untuk membuat “proyek monumental” yang akan dibicarakan orang meski sebenarnya ala kadarnya.

    http://politik.kompasiana.com/2014/06/23/kebohongan-jokowi-dukung-palestina-merdeka-663884.html

    Terkait

    Capres Jokowi dan Korupsinya

    20140103-151456.jpg

    Tingkah laku Jokowi yang selalu dimuat media sangat mengganggu pikiran terutama jika melihat tidak ada substansi apapun dalam pemberitaan media tersebut kecuali hanya untuk popularitas dan pencitraan Jokowi semata – mata.

    Demikian juga ketika lembaga – lembaga survey bayaran sengaja melambungkan citra dan nama Jokowi seolah – olah ia pememimpin hebat padahal kinerja dan integritas diri Jokowi terbukti di bawah rata – rata walikota atau gubernur di Indonesia.

    Lebih menjijikan ketika melihat fenomena aneh yang terjadi di sekitar masyarakat yang latah ikut – ikutan memuja memuji Jokowi padahal mereka tidak mengetahui persis siapa Jokowi apalagi melakukan penelitian tentang diri Jokowi sebenarnya.

    Begitu bodohkan bangsa ini yang terlalu mudah terkecoh dengan pencitraan dan opini sesat Jokowi yang direkayasa oleh Stanley Benhard Greenberg, Tokoh Yahudi homoseksual teman karib James Riady dan sama – sama anggota Arkansas Connection (paguyuban sahabat – sahabat karib Bill dan Hillary Clinton) untuk mendukung cita – cita James Riady dan konglomerat cina Indonesia menjadikan Joko Widodo sebagai presiden boneka yang dapat mereka kendalikan dalam rangka menguasai Indonesia sepenuhnya.

    Begitu bodohkah bangsa Indonesia yang tidak pernah mau belajar dari pengalaman pahit ditipu para penjahat bertopeng malaikat. Banyak tokoh yang semula disanjung dan diteladani, kemudian terbukti tidak lebih dari seorang penipu. Ketika mereka kabur, tinggalah rakyat korban penipuannya menangis menderita meratapi kerugiannya.

    Begitu bodohkah rakyat Indonesia hingga terlalu mudah percaya berita dan opini yang dibentuk pemberitaan media mengenai karakter, integritas dan kredibiltas seorang tokoh. Tidak adakah mekanisme check and recheck yang semestinya dilakukan sebelum memberi kepercayaan besar atas sebuah amanah yang sangat menentukan nasib dan masa depan seluruh rakyat Indonesia.

    Tidakkah sesuatu pencitraan yang berlebihan semestinya membuat kita lebih hati – hati dalam menilai figur tersebut. Bagaimana mungkin kita mempercayai bahwa tidak ada udang di balik batu dari sebuah realitas pencitraan sedemikian banyak media terhadap seseorang tanpa terlebih dahulu kita menganalisa apa sebenarnya tujuan pencitraan tersebut dan siapa pelaku atau sutradaranya.

    Begitu kasat mata rekayasa pencitraan yang dibangun secara sistmatis, masif, terencana dan pasti menghabiskan uang yang sangat besar untuk pencitraan Joko Widodo atau Dahlan Iskan. Bahkan untuk Jokowi, nama akrab Joko Widodo, rekayasa pencitraan dirinya perlu diwaspadai.

    Pencitraan terhadap Jokowi dilakukan oleh sebuah tim pencitraan yang lengkap, berpengalaman, terdiri dari berbagai kelompok yang bertugas dan bertanggungjawab untuk membentuk citra diri Jokowi sesuai dengan keinginan rakyat atau target yang ditetapkan tim konsultan pencitraan Jokowi.

    Berdasarkan pengamatan kami yang sudah lama mencurigai adanya maksud jahat terselubung dari pihak tertentu terkait pengorbitan Jokowi sebagai ‘tokoh nasional, tokoh terpopuler, calon presiden terbaik’ dan seterusnya, terlihat jelas rekayasa pencitraan Jokowi dilakukan melalui cara – cara berikut ini :

    Ratusan media nasional dan lokal (koran, majalah, TV, radio, media online dll) dikontrak dan dibayar untuk setiap hari memuat berita positif tentang Jokowi. Pada media cetak yang dikontrak dan dibayar tersebut, disediakan halaman atau kolom khusus yang memuat berita positif tentang Jokowi. Pada media online, ditargetkan pemuatan berita Jokowi sampai sebanyak – banyaknya. Detik online misalnya, memuat berita tentang Jokowi bisa sampai 50 kali atau 50 judul per hari dan selalu ditayangkan setiap saat. Begitu tingginya target frekwensi menaikan berita tentang Jokowi, sampai – sampai semua aktifitas Jokowi dimuat dan diberitakan media.

    Jokowi akan naik sepeda ke kantor, jokowi lari maraton, jokowi akan mudik ke Solo, Jokowi akan ke Pluit, Jokowi nonton film, Jokowi nonton wayang, jokowi makan banyak sebelum nonton, Jokowi antar makanan ke Megawati, Jokowi bertemu si anu, Jokowi hebat, Jokowi luar biasa, Jokowi berniat, Jokowi tertawa, jokowi dikawal, Jokowi bersedih, Jokowi disambut warga, Jokowi bagi – bagi uang, Jokowi blusukan, Jokowi bermimpi, dan seterusnya… Mungkin hanya ketika Jokowi buang angin, Jokowi buang hajat, Jokowi mimpi basah atau Jokowi sedang cebok, yang tidak dimuat oleh media massa – media massa bayaran dan kontraktor pencitraan Jokowi tersebut.

    Sejumlah pengamat dan akademisi kampus disewa oleh sutradara dibalik pencitraan Jokowi untuk memberikan pendapat, penilaian dan kesan baik tentang Jokowi. Sesuai informasi yang diterima banyak staf pengajar dari Fisip UI Depok yang dibayar untuk mendukung pencitraan Jokowi. Mereka ini rutin memberikan pendapat atau komentar positif terhadao sosok Jokowi. Perilaku akademisi seperti ini dulu kami juluki ‘pelacur intelektual’. Menggadaikan rasionalitas dan keilmuannya demi rupiah.

    Jaringan internasional digunakan untuk memberikan ‘legitimasi’ pencitraan positif tentang Jokowi. Bayangkan saja, seorang gubernur di Indonesia yang belum membuktikan kemampuannya sebagai pemimpin, belum ada prestasi kerjanya, tetapi sudah dipuja puji melalui pemberitaan berbagai media di luar negeri. Informasi yang kami terima, pemuatan berita tentang jokowi ini adalah hasil dari rekayasa James Riady, Stan Greenberg cs dan jaringan Arkansas Connection yang diduga sebagai otak dari semua rekayasa pencitraan diri Jokowi.

    James Riady adalah tokoh konglomerat pemilik grup Lippo yang merupakan teman baik mantan presiden AS Bill Clinton selama puluhan tahun, sejak 1986 sampai sekarang. James memiliki banyak catatan buruk mengenai sepak terjangnya di dunia bisnis dan politik, baik di Indonesia atau pun di dunia internasional. Sejak menganut agama kristen evangelis, kedekatan James dengan tokoh evangelis AS Pat Robertson sudah menjadi pengetahuan umum. Hal tersebut menempatkan James sebagai sosok yang selalu dicurigai umat Islam mengingat Pat Robertson, Menton James Riady dikenal sebagai tokoh fanatik dan sangat membenci Islam/anti Islam.

    Sementara itu Stan Greenberg adalah patner sekaligus pemilik konsultan politik terkemuka AS, Greenberg Quinlan Rosner, konsultan politik yang selalu digunakan Partai Demokrat AS dan berpengalaman menjadi konsultan ratusan politisi terkenal di dunia. James dan Greenberg keduanya adalah anggota utama Arkansas Connection.

    Ratusan orang baik tenaga honor mau pun karyawan organik yang dipekerjakan di perusahaan – perusahaan Lippo Grup dan perusahaan para konglomerat tionghoa yang menjadi pendukung pencitraan Jokowi, dikerahkan untuk membentuk citra palsu Jokowi melalui sosial media (socmed). Ribuan akun di berbagai socmed (twitter, facebook, dll) dikerahkan untuk mendongkrak popularitas dan kesan positif tentang sosok Jokowi. Mereka juga bertugas melindungi Jokowi dari segala bentuk kritik, termasuk pengungkapan kebenaran tentang siapa sebenarnya Jokowi.

    Rekayasa pencitraan Jokowi tidak hanya didukung oleh James Riady, Stangreeberg dan Arkansas Connection, melainkan juga oleh mayoritas konglomerat tionghoa Indonesia, jaringan etnis China dunia/internasional, segelintir tokoh dan konglomerat pribumi serta dari berbagai kalangan /lembaga / insititusi non muslim, gereja, mayoritas komunitas tionghoa Indonesia dan seterusnya. Benar – benar sebuah konspirasi tingkat tinggi yang dibentuk dan dijalankan dalam rangka mensukseskan Jokowi sebagai presiden boneka di Indonesia.

    Pencitraan Jokowi yang luar biasa, menghabiskan sumber daya uang, waktu dan tenaga yang sangat besar itu, juga berhasil menutupi fakta – fakta yang sebenarnya tentang karakter, kinerja dan track record Jokowi. Masyarakat tidak lagi berfikir logis dan tidak skeptis dalam menilai sosok Jokowi. Begitu banyak catatan buruk tentang Jokowi yang diabaikan atau terlindas oleh tsunami informasi dan opini yang dijejalkan konspirasi tingkat tinggi ini. Fakta bahwa Jokowi sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) atau penilaian kinerja Kemendagri yang membuktikan prestasi Jokowi biasa – biasa saja, malah lebih buruk dibanding kinerja rata – rata kepala daerah se – Indonesia, tidak menjadi perhatian rakyat.

    Fakta bahwa Jokowi patut diduga terlibat korupsi pelepasan aset pemda Solo (Hotel Maliyawan), korupsi dana KONI Solo sebesar Rp. 5 miliar, korupsi hibah dana rehabilitasi pasar dari Pemda Jawa Tengah Rp. 1 miliar, korupsi BPMKS dana bantuan siswa miskin Solo Rp. 11.3 Miliar korupsi proyek pengadaan videotron Manahan Solo, korupsi renovasi THR Sriwedari Solo, dan lain – lain, diabaikan begitu saja oleh rakyat Indonesia. Belum lagi dugaan korupsi Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Bus Trans Jakarta Rp 54 Miliar, Program KJS Rp 17 miliar, KJP Rp 34 miliar, Festival Keraton Sedunia Rp 21 miliar dan KKN pada penunjukan pemenang dan pelaksana proyek MRT/Monorail Jakarta, korupsi pengadaan sumur resapan dan lain – lain.

    Luar biasa hebat konspirasi James Riady cs dalam mengorbitkan Jokowi ke puncak popularitas demi terwujudnya mimpi mereka untuk memiliki seorang presiden Indonesia yang berada di bawah kendali dan pengaruh mereka.

    Kutipan

    Surat Terbuka Untuk Presiden SBY

    Tag

    DERITA RAKYAT MADURA

    Dengan hormat,

    Bapak Presiden SBY Yang Terhormat, perkenankan kami menyampaikan bahwa selama tujuh tahun terakhir (sejak 2007), rakyat Madura, khususnya rakyat Bangkalan mengalami krisis listrik, yang disebabkan oleh perbuatan Kepala SKK Migas dan pejabat-pejabat SKK Migas, Direksi dan pejabat-pejabat Pertamina, Direksi dan pejabat-pejabat Pertamina EP, Direksi PT Media Karya Sentosa, Direksi PLN, Direksi PLN Pembangkit Jawa Bali, Bupati Bangkalan dan pihak-pihak terkait lainnya.

    Penderitaan rakyat Madura ini bermula dari pelanggaran kontrak Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara Pertamina EP (PEP) dengan PT Media Karya Sentosa (MKS) yang ditandatangani 5 September 2007.

    Berdasarkan kontrak PJBG itu, MKS diharuskan menyalurkan gas alam untuk PLTG Gili Timur Bangkalan Madura dan membangun instalasi jaringan pipa penyalur dari Gresik ke Gili Timur Bangkalan Madura atau lokasi (site) PLTG Gili Timur Bangkalan Madura.

    Bahwa pada tanggal 23 Juni 2006, MKS menandatangani kerjasama dengan BUMD Kabupaten Bangkalan yakni PD. Sumber Daya sehubungan dengan rencana Pembangunan Pemasangan Pipa Gas Alam ke PLTG Gili Timur yang berada di wilayah Kabupaten Bangkalan, Madura.

    Bahwa pembangunan jaringan pipa penyalur itu dimaksudkan untuk memasok gas ke pembangkit listrik PLTG Gili Timur. (fotocopy surat perjanjian terlampir);

    Bahwa kemudian, pada tanggal 3 Desember 2007, PD. Sumber Daya kembali melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. Media Karya Sentosa tentang jumlah pasokan gas yang akan disalurkan kepada PT. Pembangkit Jawa-Bali di Gili Timur, Bangkalan yakni maksimum 8 (delapan) BBTU (fotocopy surat perjanjian terlampir);

    Bahwa pada tanggal 5 September 2007, PT. Pertamina EP (PEP) melakukan perjanjian Kerja sama dengan PT. Media Karya Sentosa (MKS) tentang Jual Beli gas Alam (PJBG) untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur, Nomor Pihak Pertama : 860/EPOOOO/2007-SQ, Nomor Pihak Kedua : ME-P/DIR/GE/IX.07/A.433. (fotocopy surat perjanjian terlampir);

    Bahwa pada pasal 11 perjanjian tersebut menyebutkan harga jual seluruh kuantitas gas yang disalurkan oleh Pihak Pertama (PT. Pertamina EP) dan diambil oleh Pihak Kedua (PT. Media Karya Sentosa) dititik penyerahan sejak tanggal dimulai adalah sebesar US$ 3,75/MMBTU dengan eskalasi 3% per tahun dengan rincian :

       Tahun                    Harga (US$/MMBTU)
       2008                        3.75
       2009                        3.86
       2010                        3.98
       2011                        4.10
       2012                        4.22
       2013                        4.35
    

    Berdasarkan uraian diatas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

    Bahwa berdasarkan fakta sebenarnya, PJBG sebagaimana dimaksud tersebut di atas dibuat, ditandatangani dan dilaksanakan TIDAK SESUAI dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak perjanjian PJBG dan persetujuan BP Migas terkait penunjukan MKS serta penetapan alokasi gas alam yang akan disalurkan melalui MKS.

    Bahwa berdasarkan fakta sebenarnya, PJBG antara PEP dan MKS dibuat, ditandatangani dan dilaksanakan TANPA terlebih dahulu MKS memenuhi kewajibannya membangun jaringan pipa penyalur gas dari Gresik ke site PLTG Gili Timur Bangkalan Madura.

    Bahwa dasar penerbitan kontrak proyek Pembangunan Pemasangan Pipa Gas Alam dan jual beli gas alam (PJBG) antara PT. Pertamina EP & PT. Media Karya Sentosa sebagaimana tersebut dalam point 4 (empat) di atas adalah untuk melakukan pasokan gas alam sesuai kebutuhan PLTG Gresik dan PLTG Gili Timur.

    Bahwa, namun faktanya PT. MKS sama sekali tidak merealisasikan pasokan gas untuk PLTG Bangkalan Madura, terhitung sejak kontrak PJBG ditandatangani pada 5 September 2007 hingga sekarang, atau selama 7 (tujuh) tahun.

    Bahwa meskipun BP Migas (SKK Migas) dan PEP telah terbukti lalai melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban MKS terkait pembangunan jaringan pipa penyalur gas alam dari Gresik ke Gili Timur, Bangkalan yang menjadi prasyarat pemberian persetujuan penetapan alokasi gas melalui MKS sebagai pihak penyalur, terbukti baik SKK Migas (d/h BP Migas), PT Pertamina (Persero), PT Pertamina EP, atau pun PT PLN – PJB (Persero) dan Bupati Bangkalan, sama sekali tidak pernah mempermasalahkan pelanggaran hukum tersebut, yang merugikan nyata – nyata telah merugikan keuangan negara dan menyebabkan penderitaan rakyat Bangkalan pada khususnya dan Madura pada umumnya, akibat krisis listrik yang dialami.

    Bahwa tindakan PT. MKS dimaksud, merupakan pelanggaran hukum dan ketentuan perundang-undangan, karena telah merugikan keuangan Negara, dengan tidak menjalankan kewajiban hukum nya dalam melaksanakan kontrak kerja PJBG, sehingga patut secara hukum PT. Media Karya Sentosa, SKK Migas, PT Pertamina (Persero), PT Pertamina EP dan Bupati Bangkalan serta pihak terkait, telah melanggar ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Bahwa PT. MKS, PT. Pertamina EP, SKK Migas, Bupati Bangkalan, bahkan PLN patut diduga berkolusi dalam penerbitan dan pelaksanaan kontrak-kontrak tersebut, terutama karena tetap membuat kontrak PJBG, meski prasyarat PJBG yakni jaminan pasokan gas alam ke PLTG Gili Timur nyata – nyata tidak dipenuhi oleh PT. MKS, diantaranya kewajiban pembangunan jaringan pipa gas alam dari Gresik ke Bangkalan Madura.

    Bahwa PLTG Gili Timur tidak menerima setetes pun pasokan gas alam dari PT. MKS, sehingga menyebabkan daerah Madura mengalami krisis listrik parah selama bertahun – tahun, terutama sejak jaringan kabel listrik dari PLN terputus, akibat insiden penabrakan kabel listrik oleh kapal laut.

    Bahwa Krisis listrik parah dialami Madura tersebut menyebabkan multi dampak yang bermuara pada penurunan kesejahteraan dan atau hambatan dalam usaha peningkatan kesejahteraan daerah dan rakyat Madura selama 7 tahun terakhir. Tidak semata – mata kerugian bersifat ekonomis financial, tetapi juga penderitaan lahir batin dan penurunan kualitas hidup masyarakat Madura, dan seterusnya.

    Bahwa patut diduga telah terjadi permufakatan dengan niat jahat (Mens Rea) para pihak, diantara nya PT. MKS, PT. Pertamina EP, SKK Migas, Bupati Bangkalan, bahkan PT. PLN dalam menjalankan kontrak proyek Pembangunan Pemasangan Pipa Gas Alam dan jual beli gas alam (PJBG) ke wilayah PLTG Gresik dan PLTG Gili Timur.

    Bahwa atas adanya perbuatan manipulasi serta dugaan Tindak Pidana Korupsi pada proyek Pembangunan Pemasangan Pipa Gas Alam dan jual beli gas alam yang patut secara hukum melibatkan PT. Pertamina EP & PT. Media Karya Sentosa, serta pihak-pihak terkait lainnya, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada point-point di atas, DEMI HUKUM harus diusut secara tuntas, karena telah merugikan keuangan Negara yang berimplikasi terjadinya perbuatan melawan hukum dalam ranah pidana (wedderechtlijke).

    Estimasi Kerugian negara US$ 445 juta atau sekitar Rp. 5 triliun (terlampir)

    Terduga pelaku tindak pidana korupsi :

    SKK Migas, PT Pertamina (Persero), PT Pertamina EP, PT Media Karya Sentosa, Bupati Bangkalan dan PT PLN – PJB (Persero).

    Untuk Itu :

    Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Jaringan Advokat Publik (JAP) sebagai lembaga Independen yang konsern terhadap Pemerintahan yang bersih (Clean Goverment), dan Penegakan Hukum (Law Enforcement), serta tempat berhimpunnya para Advokat Publik, dengan ini mendesak agar segera dilakukan upaya serta langkah-langkah sebagai berikut :

    Komisi Pemberantasan Korupsi atau Kejaksaan segera melakukan penyelidkan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dimaksud.

    Kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan atau DPR RI cq. Komisi VII (Energi) dan atau Kementerian ESDM RI segera membentuk Tim Audit Investigasi terhadap seluruh pihak terkait terduga pelanggar hukum tindak pidana korupsi, terutama terhadap oknum – oknum di masing – masing instansi (PT. MKS, PT. Pertamina EP, SKK Migas, Bupati Bangkalan, PT. PLN).

    Melakukan penindakan secara hukum terhadap oknum – oknum yang ditemukan terindikasi dan terlibat dalam dugaan tindak pidana adanya perbuatan manipulasi serta dugaan Tindak Pidana Korupsi pada proyek Pembangunan Pemasangan Pipa Gas Alam dan jual beli gas alam dimaksud.

    Para pihak terkait diharapkan segera melakukan penyusunan rencana dan penetapan target penyelesaian pemenuhan prasyarat kontrak PJBG, dalam hal ini pembangunan jaringan pipa dari Gresik ke PLTG Gili Timur Bangkalan Madura, demi terwujudanya jaminan ketersediaan pasokan gas untuk PLTG Gili Timur Bangkalan, Madura.

    Pembentukan tim Pengawas Independen tersebut di atas adalah untuk memastikan bahwa semua kewajiban pihak – pihak terkait dan pencapaian target dapat segera tercapai, demi mengatasi krisis listrik di Madura.

    Demikian hal ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

    Hormat kami,
    JARINGAN ADVOKAT PUBLIK (JAP)

    Edi Syahputra SH Irwandi Lubis SH

    Tembusan Yth :

    1. Wakil Presiden RI
    2. Ketua BPK RI
    3. Menko Perekonomian RI
    4. Menko Polhukam RI
    5. Menko Kesra RI
    6. Menseskab RI
    7. Menteri ESDM RI
    8. Menteri BUMN RI
    9. Kepala SKK Migas RI
    10. Ketua Komisi VII DPR RI
    11. Direktur Utama PT PLN (Persero)
    12. Direktur Utama PT Pertamina EP
    13. Bupati Bangkalan
    14. Arsip.

    Kutipan

    Prabowo – SBY : Jangan Ada Dusta Di antara Kita

    Tag

    ,

    image

    Sungguh menarik mencermati perkembangan dan situasi politik sekarang terkini, utamanya proses penyelenggaraan pemilu pilpres 2014 dan sidang MK atas gugatan pasangan Prabowo Hatta, menarik dicermati hal-hal sebagai berikut:

    1. Bahwa terlihat jelas arah dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan diambli oleh majelis hakim, yang dipatut diantisipasi oleh capres Prabowo (tidak termasuk Hatta), yaitu : “MK kemungkinan besar akan memutuskan tindakan-tindakan KPU terkait dengan penyelenggaraan pilpres 2014 : Inkonstitusional”.
    2. Putusan MK tersebut: mungkin seluruhnya atau pun sebagian. Jika seluruhnya, maka pilpres diulang untuk seluruh Indonesia. Jika sebagian, maka Pilpres ulang akan diselenggarakan di beberapa propinsi atau kabupaten/kota saja.

    Dapat juga MK mempertimbangkan, penghitungan ulang di samping pemilihan ulang, baik seluruhnya atau pun hanya sebagian.

    Namun apapun diputuskan MK nanti, ada satu hal yang harus benar-benar diperhatikan oleh capres Prabowo, yaitu : kemungkinan adanya hidden agenda (maksud tersembunyi) Presiden SBY.

    Berdasarkan fakta dan analisa terhadap fakta tersebut di atas, capres Prabowo harus menentukan sikap secepatnya, guna mengantisipasi semua kemungkinan yang dapat terjadi.

    Kenali Karakter SBY

    Presiden SBY patut diduga memiliki hidden agenda (tujuan tersembunyi) politik tertentu, yang didasarkan pada asumsi, informasi dan /atau fakta sebagai berikut :

    1. Fakta bahwa Presiden SBY, keluarga inti Cikeas dan kerabat dekat keluarga Cikeas, saat ini masih memiliki potensi kasus yang akan diusut oleh KPK. Diantaranya adalah kasus terkait korupsi Bail Out Bank Century. Terkait dugaan korupsi itu sudah diagendakan KPK untuk dimulai penyelidikan terhadap keluarga Cikeas, tanggal 15 Januari 2015 mendatang).

    Kasus – kasus korupsi itu terkait dengan Nazaruddin, Bunda Putri (Silvia Soleha), korupsi migas (Petral, Kernel Oil) dan lain-lain.

    1. Fakta bahwa Sifat dan karakter SBY yang “Trust No Body”. Mustahil bagi SBY mau menggantungkan nasib diri dan keluarganya, terutama terkait dengan proses hukum yang mungkin terjadi kepada pihak lain, termasuk kepada Prabowo Subianto.
  • Dari point 1 dan 2 di atas, dapat disimpulkan SBY akan menempuh segala cara agar kasus hukum itu tidak menjerat diri dan keluarganya.

  • Satu-satunya solusi rasional yang menjadi pilihan ideal Presiden SBY adalah menempatkan dirinya harus dapat berkuasa kembali. Setidak-tidaknya hingga sampai komisioner baru KPK terbentuk, di mana SBY harus memastikan, baik semua atau sebagian dari 5 komisioner KPK periode mendatang adalah orang
    kepercayaannya atau masih terkait keluarga atau dengan dirinya.

    Periodeisasi komisioner KPK jilid 3 akan berakhir, pertama adalah Busyro Muqqodas pada 17 Desember 2014, menyusul Komisioner KPK yang lain pada 17 Desember 2015.

    1. Dapat diprediksi bahwa Presiden SBY akan mengejar target minimal point 3 di atas, yakni menggunakan segala cara agar tetap dapat berkuasa, setidaknya mengendalikan kekuasaan hingga tanggal 17 Desember 2015. Mungkin dapat lebih cepat, jika sudah ada kepastian mengenai calon komisioner KPK terpilih dari hasil fit and proper test (test kepatutan dan kelayakan) di DPR.
  • Fakta bahwa pada tahun 2012 lalu, disebut-sebut ada usaha dari presiden SBY untuk menjajaki perubahaan UUD45 melalui lobi-lobi yang dilakukan oleh Jendral Endriantono Sutarto terhadap para anggota DPR dan DPR. Lobi itu diperkuat ketua DPD Irman Gusman. Hasilnya tidak memuaskan.

  • Fakta bahwa pada Desember 2013 lalu, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengajukan gugatan ke MK untuk permohonan pelaksanaan pemilu serentak dengan alasan sesuai amanat konstitusi UUD 1945.

  • Meski MK akhirnya menolak permohonan itu, langkah Yusril itu harus dipahami sebagai bagian rencana SBY untuk menunda pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dengan demikian dimungkinkan bagi Presiden SBY untuk mendapat kesempatan memperpanjang mandat konstitusi hingga 1-2 tahun lagi.

    1. Fakta bahwa Yusril sebelumnya telah menikmati banyak “konsesi politik” dari Presiden SBY (SP3 kasus sisminbakhum, kemenangan kader Yusril, Hamdan Zulva menjadi ketua MK, adik Yusril, Yusron IM jadi dubes RI di Jepang, partai Yusril, PBB diloloskan KPU, Barullah Akbar dimenangkan MK agar jadi tetap menjadi anggota BPK, dll).

    Sementara itu, BELUM SATU PUN PRESTASI dihasilkan Yusril untuk membayar konsesi presiden itu. Kita dapat menganalisa kemana atau dalam bentuk apa PRESTASI Yusril yang akan diserahkan kepada SBY.

    1. Yusril pernah kelepasan ucapan bahwa dia menolak tawaran presiden SBY untuk menjadi Ketua MK, dan sebaliknya Yusril secara ekspilisit mengatakan bahwa dirinya lebih baik berada di luar MK, karena akan lebih efektif dalam mendukung atau mewujudkan rencana besar SBY.
  • Terkait sosok capres – cawapres yang dimunculkan pada saat pilpres 2014, tidak dapat disangkal bahwa terdapat peran besar Presiden SBY dalam pengondisiannya.

  • Konstelasi politik dalam dan luar negeri yang terjadi selama beberapa tahun terakhir menjelang penyelenggaran pemilu presiden 2014, menunjukan bahwa Indonesia sebagai bangsa dan negara sedang dalam ancaman besar. Ancaman itu datang dari dalam dan dari luar, di mana kekuatan-kekuatan tertentu berkolaborasi untuk satu tujuan bersama : menguasai Indonesia melalui pemilu presiden 2014.

  • Dari konstelasi politik dalam dan luar negeri itu, dapat dianalisa dan dirumuskan hal-hal sebagai berikut :

    Bahwa munculnya fenomena Joko Widodo bukanlah merupakan sebuah kebetulan atau terjadi begitu saja. Rencana dan persiapan dalam rangka mendudukan Joko Widodo menjadi presiden Indonesia, merupakan sebuah proses panjang yang melibatkan sumber daya sangat besar dari berbagai pihak terkait.

    Bahwa terlibatnya kekuatan atau negara asing dalam rencana menjadikan Joko Widodo sebagai presiden Indonesia melalui pemilu presiden 2014 sudah dimulai sejak tahun 2006, atau sekurang-kurangnya sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari serangkaian kegiatan dan usaha yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat, yang dapat kita temukan faktanya pada bocoran informasi wikileaks.

    Bahwa dengan membonceng agenda AS dalam memerangi terorisme Indonesia, di mana kota Solo dijadikan pusat medan perang terhadap terorisme, Joko Widodo secara tidak langsung telah dijadikan komoditi politik pihak tertentu untuk dijajakan kepada pihak AS yang saat itu sedang ‘all out’ menjalankan perang terhadap terorisme global.

    Bahwa serangkaian kunjungan pejabat-pejabat tinggi AS ke Solo dan bertemu dengan Joko Widodo tidak semata-mata dalam konteks perang terhadap terorisme, melainkan juga proses pematangan rencana menjadikan Joko Widodo sebagai calon presiden.

    Bahwa terdapat kaitan erat antara penetapan status tersangka korupsi sejumlah tokoh Islam oleh KPK, yang diikuti dengan pembunuhan karakter melalui politainment dan pembentukan opini publik yang masif oleh media-media nasional, di mana semua itu adalah dalam rangka menghancurkan harkat, martabat serta citra Islam di Indonesia, dalam rangka memuluskan rencana Joko Widodo sebagai capres yang mengusung simbol tokoh moderat, abangan dan sekuler.

    Kasus hukum Lufti Hassan Ishaq, Anas Urbaningrum, Rudi Rubiandini, Akil Muchtar dan seterusnya, tidak dapat dianggap sebagai kasus hukum murni dengan begitu biasnya berita-berita media yang mempublikasikan segala sesuatu seputar kasus hukum mereka secara bombamtis dan sistematis yang ditujukan pada penghancuran citra islam. Semua ini ditujukan untuk menciptakan situasi kebatinan dan pikiran rakyat Indonesia mengenai tokoh islam.

    Indikasi-indikasi Peran SBY

    Presiden SBY sebenarnya dapat setiap saat mendorong penetapan status tersangka terhadap Joko Widodo. Laporan tentang korupsi-korupsi Jokowi sewaktu menjabat walikota Solo, dapat dipastikan sampai ke meja SBY, namun tetap dibiarkan hingga Jokowi dapat mengikuti Pilkada Gubernur DKI Jakarta.

    Demikian juga tentang korupsi Joko Widodo saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, mulai dari dugaan korupsi program KJS, KJP, Bus Trans Jakarta, hingga dugaan korupsi program bantuan perumahan (kampung deret). Bukti-bukti keterlibatan Jokowi dalam berbagai korupsi itu sudah lebih dari cukup untuk mendorong Jokowi sebagai tersangka. Namun tidak terlihat upaya serius dari Presiden SBY.

    Presiden SBY dimungkinkan untuk mengagalkan Jokowi – Ahok sebagai pemenang pilkada DKI Jakarta melalui berbagai kasus korupsi dan pidana lain (yang biasanya jadi modus SBY menghentikan langkah lawan politiknya), namun itu tidak dilakukannya.

    Khusus untuk Cawagub Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Presiden dipastikan telah mengetahui dan mendapat laporan status hukum Ahok sebagai tersangka pada tindak pidana penyerobotan hutan lindung dan penambangan liar di Kawasan Hutan Lindung Gunung Nayo, Belitung.

    Presiden SBY dikenal sifat dan karakternya sebagai pribadi perfectionist, comprehensive dalam menilai dan menganalisa, sangat teliti dan hati-hati, mustahil mendadak mengabaikan segala sesuatu terkait informasi latar belakang kehidupan Jokowi, yang sudah disebut-sebut sebagai capres terfavorit. Mustahil SBY tidak tahu siapa Jokowi sebenarnya, terutama keterkaitan jokowi dengan paham dan jaringan komunis.

    SBY sudah terbukti piawai dalam memanfaatkan sumber daya dimiliki dan mengendalikan infrastruktur pemilu untuk mendapatkan hasil pemilu legislatif sesuai dengan keinginannya : mulai dari distribusi suara partai-partai, sampai dengan “seleksi” para kader PD yang diloloskan atau tidak diloloskan sebagai caleg terpilih.

    Menjadi pertanyaan besar kenapa kemampuan SBY melakukan hal itu pada pemilu legislatif tidak digunakannya lagi pada pemilu pilpres.

    Jika dicermati seksama dan direnungkan mendalam, batalnya SBY mengusung capres sendiri di detik-detik terakhir tenggat waktu penetapan capres oleh KPU, mengindikasikan SBY ingin berperan maksimal di belakang layar tanpa menyita perhatian publik. SBY punya agenda pribadi yang tersembunyi.

    SBY secara sengaja dan mudah dibuktikan telah melakukan “pembiaran” terhadap hal-hal sebagai berikut :

    1. Pencetakan lebih dari 200 juta eksemplar KTP pada proyek pengadaan EKTP, dan membiarkan penuntasan kasus korupsi proyek EKTP berlarut-larut sampai hari ini.
  • Pembiaran terhadap penghapusan atau peniadaan Pusat Monitoring Tabulasi Suara Nasional KPU, yang pada pemilu/pilpres sebelumnya selalu ada, baik dalam bentuk Layar TV raksasa di Hotel Borobudur Jakarta, atau pun media pendukung Pusat Tabulasi Suara Nasional.

  • Sarana penting ini pada pemilu sebelumnya selalu menjadi dasar rujukan atau pedoman utama bagi seluruh pihak untuk mengetahui hasil pemilu/pilpres dari detik ke detik, sejak dimulainya perhitungan suara di TPS hingga hasil rekap suara nasional secara resmi ditetapkan dan diumumkan KPU.

    Kenapa Pusat Tabulasi Suara Nasional KPU pada pemilu pilpres 2014 ditiadakan?

    1. Tidak adanya sosialisasi dan kampanye masif dan kontinue terkait pelaksaan pemilu dan pilpres 2014. Sangat berbeda dengan pemilu/pilpres sebelumnya yang gema dan suasananya sangat meriah dan menjadi pesta politik rakyat. Pemilu /pilpres 2014 seolah-seolah sengaja tidak melibatkan rakyat luas.
  • Presiden SBY patut diduga secara sengaja membentuk opini dan persepsi publik, seolah – olah SBY dan Partai Demokrat bersikap netral, untuk meredusir kecurigaan publik terhadap keterlibatan SBY sebagai aktor utama di balik terjadinya situasi dan kondisi seperti yang terjadi pada saat pilpres sampai sekarang ini.

  • Jika diperhatikan secara seksama, terlihat jelas bagaimana pihak – pihak yang sebelumnya diketahui berada dalam barisan SBY, tiba-tiba secara sistematis dan terlalu demonstratif mengubah label mereka menjadi anti Prabowo.

  • Pihak-pihak ini kemudian secara vulgar “melakukan banyak kesalahan” yang dengan mudah dipakai menjadi bagian dari bukti yang menjadi dasar pertimbangan majelis MK dalam menetapkan keputusannya. Contohnya : Saiful Mujani, Siti Musda Mulia dll.

    1. Disengaja atau tidak sengaja, SBY patut diduga telah mendorong atau setidak-tidaknya telah membiarkan kecurangan-kecurangan yang begitu “brutal” oleh kubu Jokowi dan KPU. Semua patut diduga dikondisikan SBY, tujuannya untuk memberi penguatan terhadap putusan MK dalam sengketa pilpres.
  • Presiden SBY semestinya dapat menindak tegas oknum-oknum pimpinan Polri yang telah berpihak, termasuk pimpinan polri yang nyata-nyata terindikasi melakukan ”pengkhianatan’ dengan membangun kesepakatan (deal) tertentu dengan Joko Widodo atau tim suksesnya, sehingga pelanggaran hukum pada pemilu presiden dapat terjadi secara sistematis, terstruktur, masif dan signifikan.

  • Pembiaran yang dilakukan Presiden SBY terhadap pengkhianatan, keberpihakan, pelanggaran oleh unsur-unsur pimpinan TNI, terutama Polri merupakan sikap yang sulit diterima akal sehat, bilamana SBY memang serius menginginkan pemilu presiden 2014 berlangsung secara jujur dan adil.

  • Mustahil Presiden SBY tidak mengetahui betapa banyak unsur pimpinan TNI-Polri yang bertindak diskriminatif dan berpihak membantu kubu Jokowi-JK, bahkan turut serta secara aktif melakukan pelanggaran-pelanggaran pemilu presiden untuk keuntungan atau kemenangan kubu Jokowi-JK.

  • Berdasarkan informasi, Kapolri dan Jokowi bahkan telah menjalin hubungan intens paska pertemuan pertama mereka saat Jokowi terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu.

    Hubungan kekerabatan Kapolri – Jokowi atau setidaknya kedua tokoh itu berasal dari daerah yang sama (Surakarta) mungkin menjadi motif antara mereka untuk menjalin hubungan erat. membangun kesepakatan dan bersinergi untuk memenangkan Jokowi dalam pilpres 2014.

  • Patut diduga penyebutan nama Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono) dan Agus Yudhoyono di depan pengadilan Tipikor pada awal Februari 2012 lalu melalui kesaksian Marteen Gerhard Rummesser (Deputi SKK Migas) yang disebut atas arahan Kapolri yang disampaikan pada pertemuan rahasia Kapolri Sutarman dengan petinggi-petinggi SKK Migas di Gangnam International Grand Widjaja Jakarta Selatan sehari sebelum sidang kesaksian Marteen digelar, tidak semata-mata terkait kasus hukum, melainkan juga bermotif politik untuk delegitimasi SBY.

  • Mudah bagi semua pihak menyimpulkan bahwa SBY dengan sengaja membiarkan bahkan mungkin mendorong media-media untuk terus menyiarkan berita-berita atau informasi bernuansa provokasi dan agitasi ke publik. Tujuannya, agar terbentuk potensi benturan, gesekan atau friksi antar massa pendukung dari masing-masing capres.

  • Terkait informasi mengenai minimnya logistik dan dana pembiayaan pemilu pilpres yang disalurkan tim sukses Prabowo- Hatta, jika info ini benar, kemungkinan besar dana pilpres yang semula sudah tersedia, mendadak dihentikan. Diduga Kemungkinan besar akan dialihkan alokasi dananya dalam rangka mengantisipasi terjadinya pemilu presiden ulang yang mungkin akan diputuskan MK nanti.

  • Fenomena lain yang tidak mungkin diabaikan adalah bahasa tubuh dan raut wajah SBY yang selalu terlihat ceria sumringah. Bahasa tubuh dan raut wajah disimpulkan dengan penilaian bahwa Presiden SBY tampil dalam kondisi kebatinan yang sangat percaya diri, senang dan bahagia. Menggambarkan bahwa perkembangan politik sekarang ini sudah atau masih sesuai dengan harapan dan keinginan SBY. Singkatnya, semua berjalan sesuai rencana SBY.

  • Analisa terhadap hubungan SBY – Yusril dapat menghasilkan kesimpulan bahwa Yusril sebagai pakar hukum tata negara, mengemban tugas khusus untuk membantu SBY dan MK agar putusan MK atas sengketa pilpres dapat diselaraskan dengan maksud dan rencana SBY sebelumnya.

  • Pertanyaan besar yang belum terjawab adalah :

    1. Apakah Capres Prabowo mengetahui persis grand scenario Presiden SBY terhadap pilpres? Apakah Prabowo merupakan bagian dari grand scenario ini atau ia hanya merupakan ‘tool’ atau alat bagi SBY semata?

    Bilamana Prabowo ternyata sama sekali tidak mengetahui hidden agenda SBY tersebut, dapat dipastikan posisi politik Prabowo di mata SBY tidak lebih dari sekedar proxy atau tool, yang dimanfaatkan SBY untuk mewujudkan kepentingan pribadinya.

    1. Tindakan apa yang sebaiknya harus dilakukan Prabowo jika benar dirinya telah dimanipulasi dan dimanfaatkan SBY?

    Solusi terbaik bagi Prabowo adalah ia harus segera menemui Presiden SBY, sebelum putusan MK ditetapkan. Prabowo harus berbicara empat mata dengan SBY dan menuntut keterbukaan serta penjelasan dari Presiden SBY.

    “Jangan sampai ada dusta SBY terhadap Prabowo”

    1. Jika SBY tetap tidak bersedia terbuka dan jujur, tindakan apa yang harus dilakukan Prabowo?

    Untuk mencegah Prabowo menjadi korban pengelabuan dan pemanfaatan SBY, Prabowo harus tegaskan sikapnya, yang diikuti dengan rencana memaparkan semua fakta yang ada kepada rakyat Indonesia. Agar rakyat sadar bahwa segala permasalahan, kebuntuan dan konflik terkait pilpres patut diduga adalah hasil dari perbuatan SBY.

    Prabowo harus berani menyampaikan penilaiannya, bahwa jika benar SBY telah melakukan pembiaran dan pengondisian terhadap konstelasi politik saat ini. Prabowo harus berani menyampaikan bahwa Presiden SBY harus bertanggungjawab bilamana terjadi bencana politik yang ditimbulkan akibat pelaksanaan pilpres 2014 yang amburadul dan sarat kecurangan ini.

    Penutup

    Jika Prabowo tidak mengantisipasi kemungkinan – kemungkinan tersebut di atas, dapat dipastikan, sebagai berikut :

    1. MK akan memutuskan sebagian atau seluruh proses penyelenggaran pemilu pilpres yang dilakukan KPU, dinyatakan inkonstitusional dan atau telah melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Berdasarkan point 1 tersebut di atas, maka KPU dinyatakan bersalah dan seluruh putusan dan produk hukum yang ditetapkan KPU terkait pilpres dinyatakan batal demi hukum. Pemilu pilpres dapat batal seluruhnya atau batal sebagian. Dan Pilpres dapat diputuskan diulang seluruhnya atau diulang sebagian (hanya pada kabupaten kota tertentu saja).

  • Bisa jadi MK memutuskan gugatan Prabowo-Hatta ditolak seluruhnya atau sebagian, di mana pada akhirnya Jokowi-JK tetap dinyatakan sebagai pemenang atau presiden dan wakil presiden terpilih.

  • image

    Kutipan

    KIsah Kasih Korupsi Hatta Rajasa – M Riza Chalid di Petral Bagian 1

    Tag

    Dalam sebuah diskusi bertema anti korupsi yang diselenggarakan KPK pada tahun 2012 lalu, seorang peserta bertanya siapa orang terkaya di Indonesia dan dari mana kekayaannya itu diperolehnya?

    Panelis narasumber diskusi menjawab :”Konglomerat Indonesia terkaya sesungguhnya adalah Muhammad Reza Chalid. Penguasa bisnis migas Indonesia. Mengenai asal kekayaannya apakah dari korupsi atau tidak, kami pikir KPK yang lebih tahu”.

    Mayoritas peserta diskusi terlihat bingung karena nama Muhammad Reza Chalid atau Pak Muh, asing di telinga mereka. Mungkin sempat terpikir mereka, narasumber diskusi sekedar bercanda. Harus diakui, sepak terjang Pak Muh di kancah permigasan Indonesia sangat rapih, tertutup rapat dan tak terendus publik. Sangat sulit mencari informasi atau dokumentasi mengenai kegiatan bisnisnya.

    Korupsi Zatapi US$ 45 juta

    Sebagai penguasa bisnis perminyakan Indonesia, pengaruh Pak Muh di pusat pemerintahan, Cikeas, Kementerian ESDM, Pertamina, SKK Migas dan terutama Petral sungguh luar biasa. Sudah banyak pejabat tinggi negara tumbang disingkirkan karena menghalangi agenda Pak Muh ini. Jenderal Pol. Purn. Sutanto, mantan Kapolri, disebut – sebut dicopot dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Komisaris Pertamina hanya gara – gara menghambat rencana Pak Muh menempatkan kaki tangannya Hanung Budya dan Crisna Damayanto sebagai Direksi Pertamina. Sutanto, selaku Kepala BIN tidak bersedia terbitkan ‘Clearence Letter’ atau surat bersih diri sebagai syarat diloloskan menjadi direksi Pertamina. Sutanto menolak Hanung Budya dan Crisna Damayanto karena keterlibatan mereka dalam korupsi pengadaan BBM impor ‘Zatapi’, yang dilakukan oleh salah perusahaan milik Pak Muh pada Desember 2007.

    Awalnya Impor minyak mentah jenis baru, Zatapi, diklaim PERTAMINA berhasil menghemat devisa negara sekitar 3,6 juta dollar AS atau Rp. 40 miliar. Penghematan lumayan besar di tengah gejolak harga minyak mentah dunia saat itu yang menembus angka di atas 100 dollar AS per barel.

    Berdasarkan evaluasi tender yang direkayasa, harga minyak mentah Zatapi diklaim lebih murah US$ 6 ketimbang minyak mentah jenis lainnya. Klaim harga lebih murah itu disampaikan anak buah Pak Muh, Irawan Prakoso yang juga menjabat sebagai Managing Director Global Energy Resource Pte Ltd.

    Pengadaan minyak mentah jenis baru Zatapi yang diimpor Pertamina pada Desember 2007 sebagai tindak lanjut tender pengadaan BBM Impor yang dimenangkan Gold Manor International Ltd. Global Energy Resource Pte Ltd sendiri merupakan Holding Company (induk perusahaan) dari Gold Manor International Ltd yang melaksanakan impor Zatapi sebanyak 600 ribu barrel bermasalah itu.

    Masalah muncul bermula dari Komisi VII DPR RI yang menggelar rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro, pada 18 Februari 2008. DPR mempertanyakan kualitas impor minyak Zatapi sebanyak 600 ribu barel yang dilakukan Pertamina, pada akhir tahun 2007 itu.

    Dewan meragukan kualitas BBM merk ZATAPI yang diracik oleh Gold Manor International, Ltd. Selain merupakan jenis minyak baru, Zatapi juga terbukti belum mendapat sertifikasi produk sebagai minyak produk yang layak dipasarkan secara bebas. Pertanyaan DPR kemudian merembet kepada penetapan harga, prosedur, hingga mekanisme penetapan perusahaan pemenang tender.

    DPR mencurigai ada yang tidak beres dengan pengadaan minyak Zatapi dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) hak angket BBM, untuk menyelidiki korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengadaan Zatapi. DPR juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit khusus. Hasil pemeriksaan BPK menyebutkan temuan kerugian negara hingga Rp 427 miliar akibat impor minyak Zatapi oleh Gold Manor International Ltd, perusahaan milik Muhammad Reza Chalid.

    Kasus korupsi pada impor minyak Zatapi kemudian dilimpahkan ke Polri untuk diproses hukum. Tim penyidik Direktorat III/Tindak pidana korupsi Bareskrim Polri, melakukan penggeladahan di Kantor Pusat Pertamina dan menyita dokumen – dokumen terkait kasus korupsi itu.

    Penyidikan Bareskrim Polri berkembang dengan penetapan 5 (lima) tersangka, mereka adalah Crisna Damayanto, selaku Vice President PT Pertamina, Burhanuddin Manajer Pengadaan pada Direktorat Pengelolaan dan juga Ketua Tim lelang, Sofrinaldy selaku Manajer Perencanaan Operasi Direktorat Pengelolaan, dan Heri Purwoko selaku staf rencana operasi pada direktorat pengolaan PT Pertamina. Sedangkan dari Gold Manor Internasional, Polri menetapkan Direktur Utama Schiller Napitupulu sebagai tersangka.

    Kelima tersangka dijerat pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 junto UU 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

    Meski sudah menetapkan 5 tersangka dalam korupsi merugikan negara US$ 45 juta, kasus korupsi ini kemudian dipetieskan tanpa diketahui alasannya sampai sekarang. Apakah kasus korupsi Zatapi sudah dihentikan secara resmi melalui SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) ? Jika sudah SP3, apa dasarnya ? Apakah pernah dieksaminasi penerbitan SP3 kasus korupsi Zatapi itu ? Jika belum, kenapa?

    Kepala BIN dan Direktur Utama Pertamina Dipecat

    Itu sebabnya, Jenderal Polisi Purn. Sutanto sebagai mantan Kapolri yang mengetahui persis kasus korupsi itu, ketika menjabat sebagai Kepala BIN menolak memberikan ‘Clearence Letter’ terhadap Crisna Damayanto tersangka korupsi Zatapi dan Hanung Budya yang dinilainya sudah terkooptasi Muhammad Reza Chalid, pemilik Gold Manor International Ltd, penguasa bisnis migas Indonesia.

    Sikap tegas Sutanto terhadap Pak Muh dan kaki tangannya menyebabkan serangan balik dari Pak Muh terhadap Sutanto. Hasilnya, Sutanto diberhentikan dari Kepala BIN dan Komisaris Pertamina. Tidak dapat dipungkiri peran besar Pak Muh dalam pemecatan Sutanto itu.

    Muhammad Reza Chalid (MRC) memiliki hubungan khusus dengan semua presiden Indonesia, lama dibina dan dibesarkan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (mantan Menteri ESDM RI selama 10 tahun), dekat dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, membina hubungan istimewa dengan SBY sejak beliau menjabat Menteri ESDM pada tahun 1999-2002. Pak Muh atau MRC mengenal baik Jenderal Pramono Edhie Wibowo sejak beliau menjabat Wadanjen Koppasus. Dengan relasi kelas VVIP (very very important person) di republik ini, Pak Muh leluasa membangun kekaisaran bisnis migasnya dan menyingkirkan semua lawan politik atau musuh bisnisnya.

    Tidak hanya Jenderal Sutanto yang jadi korban terpelanting jatuh disikat Muhammad Reza Chalid. Direktur Utama Pertamina, Ari Soemarno dipecat dari jabatannya gara – gara berencana memindahkan kantor pusat dan kantor operasional Petral (Pertamina Energy Trading Ltd) anak perusahaan Pertamina yang ditugaskan khusus untuk pengadaan BBM kebutuhan dalam negeri.

    Direktur Utama Pertamina Arie Sumarno (2006-2009) berencana memindahkan kantor pusat Petral dari Hongkong ke Jakarta, dan memindahkan kantor cabang operasional dari Singapura ke Batam. Tidak hanya itu, Ari bermaksud mengubah sistem PSC (Pertamina Supply Chain) yang sudah lama diterapkan di Pertamina. Hasilnya, Ari dicopot dari jabatannya. Siapa saja yang coba – coba berani otak atik Petral dan PSC Pasti disingkirkan oleh MRC alias Pak Muh.

    Kekuasaan Pak Muh di Petral dan Pertamina mutlak dan absolut. Direksi Petral dan Pertamina ditentukan oleh Pak Muh sepenunnya. Mereka hanya boneka Pak Muh saja di Pertamina dan Petral. Bekerja untuk dan demi kepentingan Pak Muh selaku mesin uang dan ATM raksasa berjalan setiap penguasa republik ini. (To be continued).

    Kapolri Bambang Hendarso Danuri, mengungkapkan, sejak proses awal sampai terjadinya pembelian, bukti-bukti permulaan terjadinya penyimpangan sudah ditemukan. Keyakinan inilah yang membuat pihak kepolisian menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor Zatapi. Kepolisian masih terus mengusut kasus impor.

    Menurut Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Drs. Abubakar Nataprawira, SH, saat dimintai konfirmasi majalah TAMBANG (Jumat, 7/11/2008), belum ada perkembangan lebih lanjut soal kasus ini. “ Belum ada perkembangan lebih lanjut, masih empat orang yang ditahan dan dicekal,” terangnya. Soal 61 dokumen yang berhasil digeledah dikantor pusat Pertamina, lanjut Abubakar, masih terus diteliti, untuk diproses lebih lanjut.

    Dalam berbagai kesempatan, menepis isu gonjang-ganjing minyak Zatapi, Direktur Utama Pertamina, Ari H. Soemarno, selalu mengatakan bahwa pembelian minyak mentah jenis baru tersebut sudah melalaui prosedur yang semestinya. Dari hitung-hitungan Pertamina, justru mampu melakukan penghematan US$3,24 juta, karena Zatapi lebih murah US$ 5,5 per barel.

    Dalam konferensi pers yang digelar Pertamina (27/10/2008) lalu, Pertamina melalui, Kepala Hukum Korporatnya, Genades Panjaitan, mengungkapkan, keputusan membeli minyak mentah Zatapi tersebut merupakan keputusan bisnis biasa yang tidak melanggar peraturan perusahaan atau menyebabkan kerugian negara.

    Dalam jumpa pers tersebut, Genades yang didampingi, Vice Presiden Communications Pertamina, Anang Noor, mengungkapkan bagaimana proses pembelian minyak mentah yang kerap terjadi di dunia migas. Ada dua tahapan pembelian minyak mentah, yakni tahap tehnis dan kedua tender.

    Pada tahapan teknis, melakukan identifikasi komponen minyak mentah, Dalam tahap ini, pemasok minyak dan gas memberikan informasi spesifikasi minyak mentah ke pertamina yang kemudian dimasukan dalam data base Pertamina. Data base inilah, kumpulan data teknis minyak mentah yang akan digunakan sebagai acuan dalam proses tender.

    Sementara tahap tender, Pertamina menyeleksi penawaran minyak mentah dari pemasok. Para pemsok bisa menawarkan lebih dari satu jenis minyak mentah. Perusahaan pelat merah inipun kemudian melakukan evaluasi, apakah minyak mentah tersebut memenuhi persyaratan tender, dengan mengacu pada data base yang sudah dimiliki.

    Minyak mentah yang ditawarkan, dievalusi berdasarkan tipe minyak mentah yang diberikan dan kesesuain harga dengan Harga Penentuan Sendiri (HPS). HPS dibuat untuk tiap jenis minyak mentah disertai biaya transportasi dan minyak mentah yang ditawarkan.

    Untuk kasus Zatapi, menurut Gandes, Pertamina meminta penilaian dari tim ahli, mengenai kualitas minyak mentah di tahap teknis. Dengan penuh kehati-hatian, lanjutnya, pertamina menyikapi informasi tentang kualitas Zatapi yang diberikan pemsok. Pada Oktober 2007, informasi tentang Zatapi dimasukan dalam database sementara piranti lunak GRMPTS (Generalized Refining Transportation Marketing Planning System).

    GRMPTS, merupakan program linier untuk mengevaluasi kecocokan minyak mentah di kilang minyak pertamina. Sesuai panduan operasi pertamina, campuran minyak mentah yang terdaftar di GRMPTS, dapat ikut tender.“Panduan operasi teknis, hanya membantu pengambilan keputusan, bukan aturan atau persyaratan hukum publik,” jelas Genades. “Zatapi dievaluasi secara hati-hati dan Zatapi memiliki specifikasi memenuhi syarat,” Genandes menambahkan.

    Lebih jauh Genades, menjelaskan, pada Desember 2007, Pertamina mengundang 27 pemasok untuk ikut tender pengadaan minyak mentah. 9 pemasok kemudian memasukan penawaran yang terdiri dari 18 kargo. Tender pertamina, jelasnya lagi, melibatkan evaluasi harga, kuantitas dan kehandalan pasokan minyak yang ditawarkan untuk dibeli. Minyak mentah Zatapi adalah salah satu dari 18 kargo penawaran yang masuk.

    Berdasarkan analisis perbandingan menggunakan GRMPTS, pada 12 Desember 2007, terpilih empat pemenang tender, yakni Zatapi, Kikeh, Seria dan Bebatik. Minyak mentah 4 pememang tender tersebut akan diolah pada bulan Februari 2008. Minyak Zatapi, racikan Gold Miner, menurut Pertamina, seperti diungkapkan Genades, lebih murah dari yang lainnya, dan memberikan maximum Gross Product Worth (GPW) kepada perusahaan (pertamina). Kemudian Pertamina memutuskan membeli 2,4 juta barel, termasuk 600 ribu barel minyak Zatapi.

    Pada Februari 2008, minyak Zatapi tiba di kilang Cilacap, dengan total kiriman 596 ribu barel dari jumlah yang direncanakan sebesar 600 ribu barel. Menurut pihak Pertamina, perbedaan volume mutan merupakan hal biasa. Pertamainapun, hanya membayar sesuai jumlah yang terkirim.

    Pada 15 Februari hingga 1 Maret 2008, minyak Zatapi diujicoba di kilang Cilacap. Dan hasilnya, menurut Pertamina, sangat kompetitif dengan dampak bagus dan sesuai dengan pengilangan.

    Sebuah majalah berita mingguan, yang menulis lengkap soal cerita Zatapi, bahwa kejanggalan yang paling mencolok dari proses tender Zatapi adalah, proses pembeliannya justru tidak menyertakan dua dokumen penting yang seharusnya diikutsertakan oleh Gold Manor, Certificate of Origin dan crude oil assay. Data crude oil assay, baru keluar, sebulan setelah tender. Padahal data tersebut cukup penting untuk mengetahui kecocokan minyak dengan kilang, juga mahal-tidaknya harga jual.

    Gold Manor mapun Pertamina mengungkapkan, Zatapi merupakan hasil percampuran minyak Dar Blend dari Sudan dengan NWSC dan Stybarrow dari Australia. Beberapa anggota Dewan di Parlemen mempertanyaan keabsahan ini, karena Stybarrow pertama kali dikapalkan pada pertengahan Desember 2007, bertepatan dengan saat tender. Ini artinya Zatapi yang mengandung Stybarrow sudah lolos uji laboratorium sebelum diikutkan dalam tender.

    Inilah bagian dari pertanyaan besar, mungkinkah ada “main mata”, sehingga Gold Manor, bisa lolos tender dan keluar menjadi salah satu pemenang. Belum lagi soal permodalan Gold Manor. Perusahaan dagang minyak yang berinduk di British Virgin Islands ini dua tahun lalu modalnya cuma US$ 3,5 juta atau sekitar Rp 34 miliar–seperlima belas modal minimal yang dipersyaratkan bagi peserta tender. Jumlah itu pun jauh di bawah nilai transaksi Zatapi yang lebih dari setengah triliun rupiah.

    Pertamina Unit Pengolahan IV Cilacap merupakan salah satu dari 7 jajaran unit pengolahan yang memiliki kapasitas produksi terbesar yakni 548.000 barrel/hari,[rujukan?] dan terlengkap jenis produknya.[rujukan?] Kilang ini bernilai strategis karena memasok 44% kebutuhan BBM nasional atau 75% kebutuhan BBM di Pulau Jawa.[rujukan?] Selain itu kilang ini merupakan satu-satunya kilang di tanah air saat ini yang memproduksi aspal dan base oil.[rujukan?]
    Kilang Unit Pengolahan IV terdiri dari:
    1. Fuel Oil Complex (FOC) I, dan Lube Oil Complex (LOC) I.
    2. Fuel Oil Complex (FOC) II, dan Lube Oil Complex (LOC) II, serta Lube Oil Complex III yang dibangun bersamaan dengan Debottlenecking (1998/1999).
    3. Kilang Petrokimia Paraxylene.
    Daftar isi [sembunyikan]
    1 Kilang Minyak I /Fuel Oil Complex I(FOC I)
    2 Kilang Minyak II /Fuel Oil Complex II(FOC II)
    3 Kilang Paraxylene
    4 Produk Non BBM
    4.1 LPG
    4.2 Naphtha
    4.3 Aspal (Asphalt)
    4.4 Heavy Aromate
    4.5 Lube Base Oil
    4.6 Low Sulphur Waxy Residue (LSWR)
    4.7 Minarex (Pertamina Extract)
    4.8 Parafinic Oil
    4.9 Toluene
    5 Produk BBM (Bahan Bakar Minyak)
    5.1 Bensin Premium
    5.2 Solar/Gasoil (HSD: High Speed Diesel)
    5.3 Avtur/Avgas
    5.4 Kerosene
    5.5 IDF (Industrial Diesel Fuel)
    5.6 IFO (Industrial Fuel Oil)
    6 Kebakaran Kilang Minyak Pertamina RU IV Cilacap
    7 Referensi
    8 Pranala luar
    Kilang Minyak I /Fuel Oil Complex I(FOC I)[sunting]

    Kilang Minyak I dibangun tahun 1974 dengan kapasitas semula 100.000 barrel/hari. Kilang Minyak I ini beroperasi sejak diresmikan Presiden RI tanggal 24 Agustus 1976. Sejalan dengan peningkatan kebutuhan konsumen, tahun 1998/1999 ditingkatkan kapasitasnya melalui Debottlenecking project sehingga menjadi 218.000 barrel/hari. Kilang ini dirancang untuk memproses bahan baku minyak mentah (crude oil) dari Timur Tengah, dengan maksud selain mendapatkan BBM (bahan bakar minyak)sekaligus untuk mendapatkan produk NBM (Non BBM) seperti bahan dasar minyak pelumas (lube oil base) dan aspal (bitumen), mengingat karakter minyak mentah dari dalam negeri tidak ekonomis untuk produksi dimaksud.
    Kilang Minyak II /Fuel Oil Complex II(FOC II)[sunting]

    Kilang Minyak II dibangun tahun 1981, dengan pertimbangan untuk pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri yang terus meningkat. Kilang yang mulai beroperasi 4 Agustus 1983 memiliki kapasitas awal 220.000 barrel/hari. Mengingat laju peningkatan kebutuhan BBM ditanah air, sejalan dengan proyek peningkatan kapasitas (debottlenecking) pada tahun 1998/1999, maka kapasitasnya juga ditingkatkan menjadi 230.000 barrel/hari. Kilang ini mengolah minyak mentah “cocktail” yaitu minyak campuran, tidak saja dari dalam negeri juga di impor dari luar negeri.
    Lube Base Oil diproduksi oleh Lube Oil Complex I & II. produk ini kemudian dicampur dengan additive untuk menjadi pelumas seperti “Mesran”, dan produk lain yang sejenis yang dapat ditemui dipasaran.
    Dengan peningkatan capasitas melalui proyek Debottlenecking (1998/1999), maka dibangun Lube Oil Complex III (LOC III), sehingga kapasitas bertambah dari 225000 ton/tahun menjadi 428 ton/tahun.
    Kilang Paraxylene[sunting]

    Kilang Paraxylene Cilacap dibangun tahun 1988 dan mulai beroperasi tanggal 20 Desember 1990. Total kapasitas produksi adalah 590000 ton/tahun terdiri dari produk-produk: Paraxylene, Benzene, LPG, Rafinate, Heavy Aromate, dan Fuel Gas. Pada saat pembangunanya, produk kilang ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bahan baku aromatik(setengah jadi) untuk kilang UP III Plaju, disamping untuk export. Namun semua produk benzene hanya untuk diexport, sedang produk lain untuk memenuhi kebutuhan domestik.
    Produk Non BBM[sunting]

    LPG[sunting]
    Naphtha[sunting]
    Aspal (Asphalt)[sunting]
    Aspal diproduksi oleh Kilang LOC I/II/III, dihasilkan oleh jenis Crude Oil jenis Asphaltic berbentuk semisolid, bersifat Non Metalik, larut dalam CS2 (Carbon Disulphide), mempunyai sifat waterproofing dan adhesive. Di Indonesia hanya Pertamina Unit Pengolahan IV Cilacap yang dapat menghasilkan Asphalt dari minyak bumi. Setelah selesainya proyek Debottlenecking maka produksi aspal meningkat dari 520 kiloton/tahun menjadi 720 kiloton/tahun. Jenis aspal yang diproduksi adalah Penetrasi 60/70 dan Penetrasi 80/100.
    Heavy Aromate[sunting]
    Heavy Aromate adalah produk sampingan yang diproduksi oleh unit Naptha Hydro Treater. Heavy Aromate digunakan sebagai bahan solvent.
    Lube Base Oil[sunting]
    Lube Base Oil adalah bahan baku pelumas atau disebut pelumas dasar, diproduksi oleh MEK Dewaxing Unit (MDU) I, II, dan III dalam bentuk cair. Lube Base oil digunakan sebagai bahan baku minyak pelumas berbagai jenis permesinan baik berat maupun ringan. Selain itu lube base oil juga digunakan untuk bahan kosmetika.
    Low Sulphur Waxy Residue (LSWR)[sunting]
    Low Sulphur Waxy Residue (LSWR) merupakan bottom produk dari Crude Distilling Unit (FOC II). LSWR digunakan sebagai bahan baku untuk diproses lebih lanjut menjadi berbagai produk BBM dan NBM, disamping dapat dimanfaatkan sebagai minyak bakar untuk pemanas di negara-negara bersuhu dingin.
    Minarex (Pertamina Extract)[sunting]
    Seperti telah diketahui bahwa crude oil (minyak mentah /minyak bumi), dapat menghasilkan bermacam jenis produk, tidak hanya produk BBM tetapi juga produk non BBM serta produk petrokimia.
    Proses ekstraksi dari LOC I,II&III tidak hanya menghasilkan base oil, parafinic, asphalt dan IFO (Industrial Fuel Oil), tetapi juga menghasilkan produk hasil ekstraksi yang diberi nama Minarex (Pertamina Extract). Minarex dapat digunakan untuk proses industri pada industri karet seperti ban dan tinta cetak, karena dapat
    memperbaiki proses pelunakan dan pemekaran karet.
    menurunkan kekentalan komponen karet.
    Parafinic Oil[sunting]
    Paraffinic oil adalah proccessing oil dari jenis Paraffinic dengan komposisi Paraffinic Hydrocarbon, Nepthenic, dan sedikit Aromatic Hydrocarbon. Paraffinic oil pada umumnya digunakan sebagai proccessing oil pada produk karet yang berwarna terang yaitu sebagai
    bahan kimia pembantu pada industri penghasil barang karet seperti ban kendaraan bermotor, tali kipas, suku cadang kendaraan.
    proccessing oil dan extender untuk polymer karet alam dan karet sintesis.
    base oil untuk tinta cetak.
    Toluene[sunting]
    Toluene diproduksi dalam bentuk cair. Toluene digunakan sebagai bahan baku TNT, solvent, pewarna, pembuat resin. Juga untuk bahan parfum, pembuat plasticizer dan obat-obatan.
    Produk BBM (Bahan Bakar Minyak)[sunting]

    Bensin Premium[sunting]
    Premium adalah bahan bakar minyak jenis distilat berwarna kekuningan yang jernih. Warna kuning tersebut akibat adanya zat pewarna tambahan (dye). Penggunaan premium pada umumnya adalah

    Irawan mengatakan, landed price minyak mentah Zatapi hanya sekitar 90 dollar AS per barrel, sedangkan minyak mentah

    Petral atau Pertamina Energy Trading Limited adalah anak usaha PT Pertamina (Persero) yang menangani impor BBM dan minyak mentah. Petral, yang berkantor pusat di Hongkong dan kantor operasional di Singapura, pada awalnya merupakan perusahaan joint venture antara Pertamina dan Perta Group, sebuah perusahan Amerika Serikat.

    Pada Semptember 1998, Pertamina mengakusisi seluruh saham Perta Group dan pada Maret 2001 Pertamina menjadikan Petral sebagai anak perusahaan yang menangani impor BBM untuk kebutuhan domestik Indonesia

    Sebelum Petral diakusisi Pertamina dan ditunjuk tangani impor BBM, untuk memenuhi kebutuhan domestik Indonesia, impor BBM ditangani sebuah direktorat di Pertamina, tetapi karena sarat intervensi dari berbagai kalangan, kewenangan impor BBM dialihkan pemerintah ke Petral.

    Pemilihan kantor pusat Petral di Hongkong memang diakui sebagai kekeliruan, namun untuk memindahkan kantor pusat ke luar Hongkong, Pertamina enggan dengan alasan CO (coorpotare ordonance) Penempatan kantor Petral di Singapura, kata Dahlan, juga mempertimbangkan segi hukum. Singapura dianggap memiliki sitem hukum yang baik sehingga bisa mengurangi intervensi.

    Namun saat ini ada beberapa pihak yang menyebut Petral sebagai tempat penyelewengan impor BBM. Karena itulah beberapa waktu lalu Dahlan menyarankan agar Petral dibubarkan supaya tak mengganggu citra Pertamina sebagai perusahaan yang menerapkan manajemen profesional.

    Kementerian Badan Usaha Milik negara (BUMN) masih perlu mencari cara untuk mengimpor bahan bakar minyak (BBM) jika PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) jadi dibubarkan. Ia enggan jika penanganan impor kembali dilakukan sendiri oleh Pertamina karena terlalu rawan.

    Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina, Mochamad Harun, mengatakan tuduhan itu tak berdasarkan fakta. Harun mengatakan setiap tahun keuangan Petral selalu diaudit.

    “Tahun 2011 berhasil menghemat biaya pengadaan BBM hingga US$ 280 juta,” kata Harun. Selain itu anak usaha Peryamina itu juga berhasil membukukan laba US$ 47,5 juta tahun lalu.

    Harun menilai tuduhan terhadap Petral terlalu dipolitisir. Selain itu tuduhan Petral membeli 800 ribu barel minyak perhari dari Pertamina tak masuk akal. “Produksi Pertamina saja hanya 500 ribu barel per hari,” katanya.

    ALUNAN tembang yang dilantunkan Krisdayanti menyemarakkan perhelatan Pertamina Press Awards di Assembly Hall Jakarta Hilton Convention Center, Sabtu pekan lalu. Direktur Utama Pertamina, Ariffi Nawawi, bersama jajaran direksi BUMN kuda laut itu, duduk di barisan paling depan. Mereka tampak sumringah menonton suguhan hiburan yang juga dimeriahkan humor segar P Project.

    Sejumlah pejabat Kementerian BUMN, anggota DPR, wartawan, dan ratusan tamu undangan menghadiri acara Pertamina yang memberi penghargaan kepada insan pers itu. Ariffi hanyut dalam acara tersebut. Ketika GATRA mencoba mengonfirmasikan kasus Petral, ia berulang kali menolak. “Jangan-jangan,” katanya. Direktur Hilir Pertamina, Harry Purnomo, ikut menyela. “Ini lagi launching, kita bicara launching saja,” katanya.

    Petral, kependekan dari Pertamina Energy Trading Limited, memang lagi jadi tema. Anak perusahaan Pertamina di Singapura itu, sejak pekan lalu, ramai diberitakan media massa karena kebobolan duit US$ 8,25 juta.

    Kasus ini menambah panjang daftar penjarahan terhadap BUMN perminyakan beraset lebih dari Rp 100 trilyun itu. Banyak tangan kotor yang ditengarai ikut mengeruk duit Pertamina. Caranya macam-macam. Yang paling sering adalah menggembungkan nilai proyek, seperti kasus Kilang Balongan, yang hingga kini perkaranya masih berkubang di Gedung Kejaksaan.

    Pembobolan Petral mencuat ke permukaan, setelah Ariffi Nawawi membeberkan pekara itu dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Rabu pekan lalu. Raibnya fulus Petral, menurut Ariffi, berawal dari adanya transaksi derivatif, berupa jual-beli minyak mentah dengan perusahaan di Singapura. Jangka waktunya enam bulan. Petral menjaminkan US$ 9 juta di sebuah bank di Singapura. Selama transaksi, kurs rupiah menguat terhadap dolar.

    Selisih duit yang seharusnya disetor ke kocek Petral justru diberikan ke perusahaan di Singapura tadi. Hingga kini, kata Ariffi, Pertamina tak mengetahui ke mana duit itu mengalir. “Ada oknum yang memalsukan tanda tangan direksi sehingga dana bisa cair,” ujar Ariffi. Perkaranya, katanya, sudah dilaporkan ke polisi Singapura.

    Namun, penelusuran GATRA menemukan versi lain pembobolan Petral. Laporan Audit Internal Pertamina bertanggal 23 Oktober 2003 memaparkan kronologi dan kesimpulan kasus Petral. Dokumen yang dibuat pada masa Pertamina dipimpin Baihaqi Hakim ini juga dilengkapi hasil pemeriksaan terhadap petinggi perusahaan yang dianggap tahu perkara tersebut.

    Tercatat empat eksekutif Petral diperiksa Tim Pemeriksa Pertamina. Mereka adalah Soekono Wahjoe (Direktur Utama Petral hingga September 2003), Zainul Ariefin (Direktur Keuangan Petral hingga September 2003), Muchsin Bahar (Komisaris Utama Petral), dan Burhanuddin Hasan (Komisaris Petral). Beberapa pegawai Petral, dari manajer hingga sekretaris, juga diperiksa. Tim audit itu beranggotakan lima orang, diketuai Hari Subagya dengan pengawas Sumi Harjono.

    Pencurian deposito Petral sebenarnya sudah terendus pada akhir Juni 2002. “Waktu itu, saya minta dilakukan investigasi,” kata Ainun Naim, mantan Direktur Keuangan Pertamina, kepada GATRA. Doktor ekonomi lulusan Temple University, Amerika Serikat, ini curiga, karena perintah pemindahan US$ 9 juta duit Petral dari Credit Suisse Singapore Branch ke rekening Pertamina di BNI Gambir, Jakarta, ditolak bank.

    Ainun minta duit itu ditransfer karena sudah ngendon di Credit Suisse selama lima bulan. Sedangkan fasilitas kredit yang dijanjikan tak kunjung cair. Demikian juga ketika perintah yang sama diulang pada Agustus 2002. Hasilnya tetap nihil. Kemudian investigasi dilanjutkan secara resmi dengan membentukan Tim Pemeriksa Petral, berdasar surat keputusan Direktur Utama Pertamina Baihaqi Hakim pada Juli 2003.

    Deposito Petral sebesar US$ 9 juta di Credit Suisse itu awalnya disetor pada 15 Februari 2002, sebagai jaminan pemberian fasilitas kredit dari bank. Perusahaan minyak ini juga mendepositokan uangnya, antara lain, di Sumitomo Bank, BNP Paribas Hong Kong, dan Bank Mandiri, dengan tujuan sama. Dari bank-bank lain, pendanaan mengalir lancar. Tapi, tak sepeser pun dana mengucur dari Credit Suisse.

    Perkongsian Petral dengan Credit Suisse bermula dari perkenalan Zainul Ariefin, Direktur Keuangan Petral ketika itu, dengan Lim Chee Chien, Asisten Direktur Kredit Credit Suisse yang kini tak lagi menjabat. Keduanya dipertemukan Dedy H. Garna, pemilik Aceasia Commercial Enterprises Ltd –perusahaan yang terdaftar di British Virgin Islands pada 18 Juni 2001.

    Zainul bahkan pernah bertandang ke rumah Dedy di Bandung, ketika pengusaha “kota kembang” itu menikahkan anaknya pada 2002. Zainul juga mengenalkan Dedy pada Soekono Wahjoe, ketika itu Direktur Utama Petral.

    Dalam dokumen pemeriksaan Tim Audit Internal Pertamina disebutkan, Soekono menyatakan pernah mengunjungi rumah Dedy. Ia menyebut nama Boediono, yang menemaninya selama di Bandung. Boediono adalah pengusaha yang dikenal punya hubungan akrab dengan sejumlah direksi Pertamina. Tapi, ketika dihubungi GATRA, Boediono mengaku tak tahu-menahu soal pertemuan Dedy dengan Soekono itu. “Nggak, nggak ada itu,” katanya, singkat.

    Aceasia sempat menawarkan dana US$ 40 juta untuk Petral. Namun, Soekono Wahjoe tak berminat. Kemudian Dedy menggandeng Lim Chee Chien menawarkan dana dari Credit Suisse, dengan syarat ada jaminan US$ 9 juta tadi. Petral kepincut. Menurut penelusuran auditor, Aceasia sangat berperan dalam perkongsian antara Petral dan Credit Suisse.

    Zainul lalu mentransfer US$ 9 juta dari rekening Petral di BNP Paribas Hong Kong ke Credit Suisse Singapore. Tiga hari kemudian, perjanjian pemberian fasilitas kredit untuk Petral diteken. Petral diwakili Soekono Wahjoe dan Zainul Ariefin. Credit Suisse diwakili Phillipe Mettraux dan Joseph Sim.

    Pada kesempatan itu, ikut ditandatangani pula dokumen board of resolution, yang memperluas kerja sama kredit hingga mencakup pertukaran devisa dan penarikan tunai. Bila penarikan duit dilakukan, Petral akan berutang sejumlah duit yang ditarik, sementara duit jaminan masih sebagai deposito. Sesuai dengan perjanjian itu, baik Zainul maupun Soekono berwenang melakukan transaksi tanpa persetujuan dewan komisaris.

    Inilah yang jadi pangkal persoalan. Menurut Muchsin Bahar, sebagaimana tertuang dari pemeriksaan terhadapnya, board of resolution yang menyetujui perluasan kerja sama kredit di luar bisnis inti Petral itu harusnya ditandatangani lebih dulu oleh dewan komisaris. Karena belum ada, seharusnya direksi Petral menarik board of resolution itu. Tapi tak dilakukan.

    Burhanuddin Hasan, komisaris sewaktu kasus itu terjadi, mengaku hanya tahu sedikit ihwal kasus Petral ini. Tapi, ia tak mau bicara kepada GATRA. Di manajemen Petral yang baru, Burhanuddin masih menjadi komisaris.

    Dedy dan Lim Chee Chien yang paham dengan kebijakan pencairan dana itu kemudian memanfaatkan situasi. Mereka, berdasar versi audit, memalsu tanda tangan komisaris Petral pada dokumen board of resolution. Perintah pencairan duit US$ 8 juta dari rekening Petral untuk dipindahkan ke Aceasia di Credit Suisse, dengan memalsu tanda tangan Zainul, lalu dibuat. Perintah itu tak menggunakan kop surat resmi.

    Selanjutnya, laporan rekening bulanan Petral di Credit Suisse yang seharusnya dikirim ke kantor dilayangkan ke rumah Zainul Ariefin di Peck Hay Road, Singapura. Zainul mempertanyakan hal itu kepada Dedy H. Garna. Pengusaha ini memberi alasan Petral akan pindah kantor, sehingga korespondensi dialamatkan ke rumah Zainul. Direktur Keuangan Petral itu tak keberatan.

    Karena duit sudah dipindah ke Aceasia, posisi keuangan Petral berubah. Petral kini punya deposito US$ 9 juta, sekaligus utang ke Credit Suisse US$ 8 juta. “Pada laporan bulan Maret, utang itu muncul,” kata Zainul, sebagaimana disebut dalam dokumen audit Pertamina. Sebenarnya kondisi itu terjadi sejak Februari.

    Kepada tim audit, Zainul menyatakan tak tahu alasan munculnya utang di laporan rekening Petral dari bank. Sehingga ia tak melaporkan posisi utang itu dalam laporan bulanan. Zainul mengaku pernah menanyakan hal itu kepada Credit Suisse. Dijawab Lim Chee Chien, bank tak bisa mengungkapkan soal itu.

    Dalam laporan kas bulanan pada Juni 2002, posisi utang itu juga tak dicantumkan. Untuk menunjukkan seolah-olah ada transfer –setelah ada perintah dari Ainun– dalam laporan posisi kas Petral 24-28 Juni 2002, ditulis uang di Credit Suisse sudah dipindahkan ke BNI Gambir. Jumlahnya US$ 8,9 juta. Sehingga saldo Petral di BNI menjadi US$ 19,7 juta. Padahal, rekening korannya di BNI Gambir hanya US$ 10,86 juta ketika itu. Artinya, pemindahan dana itu fiktif belaka.

    Zainul Ariefin mengaku menerima pesan “khusus” dari Pertamina Jakarta. Isinya, kalau ada kontrak kerja sama dengan Aceasia, duit Petral boleh dipertahankan di Singapura. Jika tak ada kontrak, rekening di Credit Suisse harus ditutup. Tapi, Zainul tak ingat nama sang pemberi pesan.

    Berbekal “masukan” tadi, Zainul mengontak Dedy dan mendesaknya agar membuat kontrak kerja sama. “Kami ingin uang tetap di Singapura,” katanya. Sebab, menurut dia, menggunakan fulus di Singapura untuk bisnis Petral lebih mudah dibandingkan dengan memakai dana dari Jakarta.

    Kontrak kerja sama pengelolaan duit Petral oleh Aceasia kemudian diteken Zainul dan Dedy Garna pada 12 Agustus 2002. Surat berlaku surut sejak 27 Februari 2002 atau sehari setelah pemindahan rekening Petral ke Aceasia. Pemberlakukan perjanjian secara surut ini, menurut Zainul, untuk memberikan keuntungan kepada Petral, karena deposito sudah ada sejak Februari.

    Penandatanganan perjanjian tersebut, masih kata Zainul, tak diberitahukan kepada Soekono Wahjoe. “Kata dia, tanda tangan saya sudah cukup karena nanti juga bisa diubah,” katanya. Dalam kontrak itu disebutkan, Aceasia menjadi pengelola US$ 8 juta duit Petral di Credit Suisse. Sebagai imbalannya, Petral mendapat bunga investasi US$ 900.000 sampai saat jatuh tempo.

    Pada perjanjian itu juga disebutkan, jatuh tempo pembayaran pokok investasi dan bunga kepada Petral pada 14 Maret 2003. Aceasia ternyata wanprestasi. Tim audit berkesimpulan, tindakan Zainul telah melampaui wewenang jabatannya. Ia meneken kontrak perjanjian dengan pihak di luar Petral, tanpa persetujuan tertulis Direktur Utama Petral. Belakangan, Zainul memang memberitahu Soekono, tapi sudah terlambat.

    Petral juga menghadapi masalah lain, yakni membayar utang US$ 8 juta yang tercatat di buku Credit Suisse yang jatuh tempo pada 10 April 2003. Sehari sebelumnya, manajemen Petral berunding di kantor Petral untuk menyelesaikan kasus ini. Masukannya ada dua. Pertama, menutup rekening Petral di Credit Suisse. Kedua, utang ditutup dengan deposito Petral yang ada di bank tersebut.

    Mereka memilih opsi kedua. Pilihan inilah yang menyebabkan Petral menanggung rugi US$ 8 juta, ditambah bunga investasi yang seharusnya diterima Petral sebesar US$ 250.000. Langkah ini dinilai tim audit bisa melemahkan posisi Petral. Sebab, dengan cara itu, berarti Petral mengakui utang.

    Zainul lalu menghubungi Joseph Sim dari Credit Suisse. Ia ingin tahu penyebab munculnya utang US$ 8 juta. Ia juga menanyakan adakah duit yang ditransfer dari rekening Petral. Joseph mengiyakan. Ia menyebutkan, transfer terjadi pada 26 Februari 2002. “Saya shock dan tak percaya ada yang berbuat aniaya seperti itu,” kata Zainul kepada tim audit. Joseph juga memberitahu, perintah transfer itu atas nama Zainul.

    Direktur Keuangan Petral itu lantas minta Joseph mengirimkan dokumen perintah transfer tersebut. Meski tanda tangan di dokumen mirip dengan tekenannya, ia merasa tak pernah menorehkannya. Akhirnya, pada 17 April 2003, Zainul melaporkan kasus ini ke polisi.

    Dokumen transfer yang berisi tanda tangan Zainul diserahkan ke Health Security Authority Singapura untuk diteliti keasliannya. Hasilnya dinyatakan palsu. Karena “bodong”, Petral beranggapan pemindahan duit ke rekening Aceasia tak sah. Namun, bank hingga kini belum mau mengembalikan duit Petral itu.

    Dedy Garna, yang diduga punya andil penting dalam pembobolan duit Petral, belum jelas keberadaannya. Penelusuran GATRA untuk mencarinya belum membuahkan hasil. Walau begitu, Zainul, seperti dinyatakan kepada tim audit, optimistis Petral bakal bisa menarik duitnya. Begitu juga Soekono Wahjoe. “Kami hanya minta tanggung jawab bank yang telah mengeluarkan uang dengan tak hati-hati,” katanya.

    Ia menyerahkan penyelesaian perkara dengan pihak Aceasia kepada kepolisian Singapura. Pada 16 Desember 2003, Petral menuntut Credit Suisse ke pengadilan Singapura. Harapannya, duit segera kembali ke kocek Petral. Sehingga wajah Petral yang kini murung segera berubah sumringah, seperti pejabat Pertamina ketika mendengarkan suara Krisdayanti.

    Irwan Andri Atmanto, Astari Yanuarti, dan Rachmat Hidayat
    [Laporan Utama, GATRA, Edisi 7 Beredar Jumat 27 Desember 2003]

    Isu korupsi seputar penjualan Minyak anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Ltd ( PT Petral )kembali menjadi bola panas. Isu ini memang sudah lama digemboskan ke publik, tetapi tak jelas eksekusinya. Desakan pengusutan korupsi Petral ini pertama kali keluar dari mulut Ketua DPR RI Marzuki Alie tanggal 22/2/2012 lalu. Marzuki meminta pemerintah mengevaluasi PT Petral yang diduga melakukan penyelewengan tender minyak. PT Petral diduga telah merugikan negara dengan membeli minyak tanpa tender dari Pertamina sebanyak 800 ribu perbarel setiap hari. Diduga total minyak yang dibeli Petral mencapai USD 18 miliar per tahun.

    Menurut Marzuki, praktik-praktik yang dilakukan oleh PT Petral terkait ekspor-impor minyak mentah atas kerjasama dengan PT Pertamina itu melanggar ketentuan hukum soal pengadaan tender proyeknya. Marzuki meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus ini. Pasalnya, berdasarkan keterangan yang dia peroleh, ada indikasi dugaan korupsi yang didasarkan pada tindakan pratik yang dianggap mencurigakan serta soal laporan transparansi transaksi keuangan dari PT Pertamina terkait yang dilakukan oleh PT Petral. Pernyataan Marzuki itu seolah ingin membuka kota pandora dari Petral.

    Betapa tidak, pada hari yang sama (22/2/2012; Baca, Vivanews) Menteri BUMN, Dahlan Iskan, selaku pemegang saham Pertamina langsung mengeluarkan pernyataan. Dahlan memandang Petral mengganggu citra dan kinerja PT Pertamina. Dahlan mengusulakan agar membubarkan Petral.

    Dahlan menjelaskan, citra Pertamina sering terganggu oleh isu mengenai Petral sebagai tempat korupsi. Petral yang berkantor di Singapura dituduh orang-orang sulit mengontrol dan direksi Pertamina mendapatkan komisi dari transaksi Petral.Untuk itu, Dahlan telah berbicara dengan

    Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, beberapa waktu lalu untuk membubarkan Petral, dan ternyata dirut Pertamina pun menyetujui usulannya. Dengan pembubaran Petral, maka citra Pertamina yang saat ini sedang membangun GCG tidak akan terganggu. Dirut Pertamina sendiri mempunyai opsi lain, yaitu memindahkan Petral ke Indonesia dan tidak lagi menjadi anak perusahaan Pertamina.

    Pernyataan Dahlan inipun ditanggapi positif oleh Rhanald Kasali (Guru besar Manajemen UI, Bubarkan Petral? Baca; Kompas, 1/3/2012). Menurut Kasali gagasan membubarkan Petral yang diajukan Dahlan adalah sebuah gagasan tulus agar Pertamina bersih dari urusan politik. Tetapi ini harus dijawab apakah benar Petral dibubarkan? Apakah benar jika ditaruh di Jakarta terjamin bersih? Kasali mengatakan, Petral harus dijauhkan dari politisi.

    Apalagi Kasali mengaku pernah melakukan riset soal Petral sampai ke Singapura seputar perusahaan dagang termasuk Petral. Setelah proses transformasi tahun 1999, Petral sudah menjadi milik Pertamina dan berevolusi dari broker menjadi anak usaha yang fokus pada trading. Kasali mengatakan perdagangan minyak di Singapura berlomba-lomba mempengaruhi harga dan tendernya diselenggarakan oleh Platts (Mid Oil of Plats).

    Pertannyannya yang perlu diajukan adalah mengapa Petral harus dijauhkan dari Politisi? Bukankah Marzuki adalah politisi?

    Dinamika politik kita terlihat bahwa sesama politisi saling membuka kotak hitam sesama lawan politiknya. Lebih khusus ketika Parpol yang dikendarainya sedang oleng. Marzuki adalah politisi Partai Demokrat (PD ) yang sedang ini dalam sakratul maut akibat kasus suap yang menyeret mantan Bendahara Partainya, M. Nazarudin. Lantas apakah pernyataan Marzuki perlu ditelusuri lebih lanjut?

    KPK seharusnya menangkap peluang dari konspirasi jahat para politisi ini, karena dalam keadaan gawat darurat, mereka saling membongkar aib para lawan politiknya. Apalagi Marzuki sendiri memiliki banyak bisnis di dunia Migas dan sekarang sedang gencar membangun smelter di Papua. Politisi yang sudah malang-melintang di bisnis pertambangan dan migas tentu mengenal kawan-lawannya.

    Politisi Partai Demokrat kelahiran Palembang, 6 November 1955 ini, kini menjabat sebagai Ketua DPR dan salah satu figur penting di Partai Demokrat karena ia menjabat sebagai wakil ketua dewan pertimbangan partai.

    Marzuki tercatat sebagai Presiden Komisaris PT GLOBAL PERKASA INVESTINDO sejak 2006. Perusahaan ini berencana membangun copper smelter di Timika, Papua dengan estimasi produksi 400,000 tons copper cathode per tahun. Itu berarti lebih besar dari PT Smelting Co (270,000 tons per tahun) di Gresik, Jawa Timur, dimana PT Freeport Indonesia memiliki 25% sahamnya.Salah satu sumber informasi menjelaskan bahwa PT Global Perkasa Investindo is an exclusive Natural Resources company.

    Sumber informasi lainnya: http://www.sisminbakum.go.id, menyatakan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan global yang bergerak dalam bidang besi baja.

    Sumber informasi lainnya: http://www.bumn.go.id/pln/galeri/foto/plta-terbesar-di-papua-direktur-utama-p-2542/, mengungkapkan bahwa PT Global Perkasa Investindo pada 11 Juni 2011 lalu, di Jakarta, telah menandatangani MoU dengan PT PLN dan China Huadian Engineering Co. Ltd Internasional Company untuk melaksanakan studi pengembangan potensi tenaga air sungai Yawei di Papua yang nantinya akan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terbesar di provinsi tersebut. Sungai Yawei ini terletak lebih kurang 70 km sebelah barat Timika, ibu kota kabupaten Mimika, propinsi Papua.

    Wajar jika Dahlan mengusulkan tugas yang selama ini diemban Petral untuk jual-beli minyak mentah dan BBM akan ditangani oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. “Karena ini kan masalah trading, tapi ini baru gagasan,” katanya.

    Dahlan melanjutkan, tugas-tugas Petral membeli minyak mentah dan dikelola di kilang minyak Pertamina jangan ditangani oleh dua direktur Pertamina seperti dahulu.

    Namun, beberapa pihak menolak Petral dibubarkan. Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) menilai anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Trading Energy Ltd (Petral) tidak perlu untuk dibubarkan.

    Ketua Puskepi Sofyan Zakaria menuturkan yang perlu dilakukan yaitu lebih meningkatkan sistem dan pengawasannya guna meminimalisir penjualan minyak ilegal. Menurutnya, jika Petral dibubarkan dan dibuat lagi Petral lain sepanjang masih ada orang-orang kuat tersebut tetap saja perusahaan dan orang-orangnya itu tidak akan berani menentang dan melawan perintah orang-orang kuat tersebut apalagi jika dalam permainan itu juga memberi keuntungan pribadi buat mereka.

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan menegaskan, Petral secara normal sebagai sole trading arm melaksanakan kegiatan trading Pertamina. Pertamina sebagai induk perusahaan memberikan
    dukungan penuh terhadap operasional Petral.Petral tetap menjalankan fungsinya dalam pengadaan minyak mentah maupun produk BBM untuk kebutuhan dalam negeri. “Semua transaksi bisnis tetap berjalan normal
    seperti biasa dan Petral yang 100% sahamnya dikuasai oleh Pertamina mendapatkan dukungan penuh dari Perseroan dalam menjalankan bisnis tersebut,” tutur Karen Agustiawan.

    Keberadaan Petral sebagai sole trading arm yang sekaligus menjalankan fungsi market intelligent bagi Pertamina, merupakan best practices dalam bisnis trading minyak mentah dan produk BBM yang terjadi di pasar global. Bahkan, dengan dukungan kompetensi yang dimiliki Petral, Pertamina berhasil melakukan efisiensi pengadaan minyak mentah dan produk BBM senilai US$283 juta selama 2011 lalu.

    Petral saat ini tercatat sebagai perusahaan peringkat 8 besar dari 1.000 perusahaan terbesar yang menjalankan bisnisnya di Singapura, di atas GS Caltex Singapore Pte Ltd (ke-9), Sinochem International Oil (Singapore) Pte Ltd (ke-12), Petrobras Singapore Private Limited (ke-16), Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd (ke-17), CNOOC Trading (Singapore) Pte Ltd (ke-25), ConocoPhillips International Trading Pte Ltd (ke-37), dan Singapore Petroleum Company Limited (ke-42) berdasarkan 25th Annual Ranking Edition yang dikeluarkan oleh Singapore 1000 & SME 1000 tahun 2012. Petral juga merupakan salah satu dari sedikit perusahaan yang mendapatkan corporate tax incentive
    dengan tarif 5% dari besaran normal 17,5%.

    Saat ini Petral juga telah mengembangkan bisnis, di samping sebagai pemasok utama bagi Pertamina untuk mendukung ketahanan energi nasional, yang diharapkan akan menjadi salah satu pemain utama bisnis trading minyak mentah dan BBM di pasar regional. Untuk mendukung pengembangan bisnis tersebut, Petral bersama Pertamina telah memulai pengembangan Hyperterminal BBM Pulau Sambu berkapasitas 3 juta barel dan Terminal BBM Tanjung Uban 2,5 juta barel yang akan mendukung bisnis Petral dan ketahanan energi dalam negeri.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun menambahkan kepercayaan pasar dan mitra merupakan modal kunci dalam bisnis trading minyak mentah dan BBM di pasar global. Petral telah
    memperoleh kepercayaan dan dukungan finansial dari bank-bank internasional dengan mendapatkan credit facility sebesar US$3,5 miliar.Ketidakpastian informasi tentang Petral di dalam negeri akhir-akhir ini telah mengganggu kepercayaan pasar kepada Petral yang pada akhirnya bisa berpengaruh terhadap pasokan energi nasional.

    Sementara itu, Presiden Direktur PT Pertamina Energy Trading Ltd Nawazir mengatakan pada prinsipnya pengadaan minyak mentah dan produk BBM telah dilakukan dengan cara tender terbuka yang diikuti oleh 55 perusahaan terdaftar. Perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender merupakan perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai Daftar Mitra Usaha Terseleksi (DMUT) Petral untuk mendapatkan rekanan yang eliable untuk mencegah terjadinya gagal suplai yang akan menyebabkan krisis BBM di Indonesia.

    Untuk mengikuti tender, Petral membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk setiap perusahaan yang berminat, asalkan dapat memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan. Persyaratan ini diperlukan untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi gagal suplai yang menyebabkan krisis BBM di Indonesia.

    Tunjuk Langsung

    Pengadaan beberapa minyak mentah yang tidak dijual bebas atau terbatas, yang dilakukan secara langsung kepada perusahaan nasional produsen maupun pihak yang ditunjuk oleh produsen untuk memasarkan minyak mentah tersebut. Contoh penunjukan langsung adalah pengadaan Arab Light dari Aramco yang tidak diperjualbelikan secara bebas, dan Azeri dari PTT Thailand, yang mempunyai penyimpanan minyak mentah Azeri yang terbesar di luar Azerbaijan.

    Selain dengan dua perusahaan itu, pengadaan langsung juga dilakukan dengan Kuwait Petroleum Company dan Petronas (Malaysia). Khusus untuk PTT Thailand dan Petronas Malaysia, Pertamina bekerja sama dengan kedua perusahaan minyak nasional tersebut dalam kerangka kerjasama ASCOPE (ASEAN Council on Petroleum), yaitu wadah kerja sama antar perusahaan minyak nasional di ASEAN.

    Dalam pengadaan minyak mentah dan BBM, diperlukan pengetahuan pasar dan keahlian trading yang tinggi. Strategi untuk pembelian harus ditentukan untuk mencegah harga melambung tinggi dan menghindari mark-up. Untuk penunjukan langsung harus dilakukan kepada Perusahaan Minyak Nasional (National Oil Company seperti Aramco, KPC, Petronas dan PTT). Hal ini sesuai dengan aturan dan dilakukan untuk menghindari praktek broker dan mark-up harga. Perusahaan Minyak Nasional dikenal melarang praktek broker dan uang komisi dan selalu mempunyai pengawas internal dalam mencegah praktek korupsi.

    Adapun, pembelian bensin Premium selalu diadakan melalui tender tender terbuka yang diikuti oleh 28 perusahaan trader maupun Major Oil Company (MOC). Petral membeli bensin Premium setiap bulan lebih dari 8 juta barrel. Supplier yang sering memenangkan tender bensin Premium adalah Arcadia, Total, Glencore, Vitol, Concord, Verita, Gunvor, PPT, Kernel, Bp, Unipec, Petrocina, Petronas, Shell, Trafigura, SK, Conoco. Pembelian bensin Premium dilakukan secara tender karena produsennya kebanyakan adalah para Trader di Singapura yang melakukan proses blending di Singapura.

    Untuk pengadaan Solar secara spot dilakukan tender terbuka yang diikuti oleh 30 perusahaan yang terdaftar. Sedangkan pengadaan jangka panjang, ditunjuk empat Perusahaan Minyak Nasional yaitu Kuwait Petroleum Company, Petronas Malaysia, PTT Thailand dan S-Oil yang dimiliki oleh Saudi Aramco.

    Keempat perusahaan minyak tersebut mempunyai kilang minyak yang memproduksi Solar. Penunjukan keempat Perusahaan Nasional tersebut untuk mencegah para trader Singapura melakukan penimbunan dan spekulasi harga yang merugikan Pertamina serta praktik penyelundupan solar bersubsidi ke Singapura.

    Pemegang Saham Petral dan Kinerja Petral merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Companies Ordinance Hong Kong, berkedudukan di Hong Kong. Saat ini, sebanyak 99,83% saham Petral dikuasai oleh PT Pertamina (Persero) dan sisanya dimiliki oleh Presiden Direktur Petral sebagaimana diatur dalam Companies Ordinance Hong Kong.

    Petral membukukan trading 2011 sebanyak 266,42 juta barel yang terdiri dari 65,74 juta barel minyak mentah dan 200,68 juta barel berupa produk. Dari aktivitas perdagangannya, Petral membukukan pendapatan sebesar US$31,4 miliar dengan profit margin sebesar US$47,5 juta. Petral berhasil membukukan efisiensi harga yang didapat terhadap market price pada tahun 2011 adalah Rp2,6 T untuk pengadaan Produk BBM (Mogas 88 RON & HSD 0.35% S) serta Rp0,4 T untuk pengadaan Crude impor.

    Petral diperlukan berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh konsultan McKinsey dengan pertimbangan:

    • Penunjukkan kepada Petral dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran harga pasar yang sebenarnya, dikarenakan Anak Perusahaan bertindak sebagai Trading Arm yang menjalankan fungsi Market
    Inteligence Pertamina di tengah-tengah pasar regional Singapore.

    • Berada di tengah pusat financial dan institusi Keuangan yang diperlukan dalam pendanaan pengadaan.

    • Untuk mendapatkan fleksibilitas operasional yang lebih cepat dibandingkan Pertamina secara korporasi.

    Persyaratan Menjadi Rekanan Petral
    Saat ini sesuai dengan Surat Komisaris No. 072/K/DK/2009 tanggal 26 Februari 2009, dan RRD No. RRD-42/C00000/2009/S0 tanggal 22 April 2009, Petral ditunjuk sebagai single trading arm untuk kegiatan impor yang berkedudukan di Singapura. Yang bisa menjadi pemasok MM dan BBM untuk Pertamina adalah badan usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagai Daftar Mitra Usaha Terseleksi (DMUT) Petral. Kriteria ini diperlukan untuk mendapatkan rekanan yang reliable untuk mencegah terjadinya gagal suplai yang akan menyebabkan krisis BBM di Indonesia.

    Kriteria peserta tender :
    1. Listed company pada major global stock exchange dan atau perusahaan yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh negara (state owned company) yang bergerak di bidang produksi, pengolahan, atau trading crude oil, refined produk, LNG, atau petrochemical.
    2. Perusahaan yang memiliki total equity minimum US$50 juta yang terlihat dari Laporan Keuangan audited terakhir yang diaudit oleh salah satu 4 besar kantor audit (EY, KPMG, PWC, dan Deloitte)
    3. Perusahaan yang memiliki asset yang mendukung pola usaha, misalnya kilang, fasilitas storage, fasilitas blending, shipping facilities atau mitra potensial tersebut mempunyai minimum 1 tahun long term contract fasilitas. Besar fasilitas ini minimal sama dengan besar fasilitas trading yang ada.

    Best Practices kegiatan trading MM/BBM di global market yang dilakukan oleh perusahaan minyak lain, juga menggunakan Trading Arm (sebagian besar di Singapore) seperti halnya Pertamina. Sebagai contoh:
    • Relliance – Relliance Global Energy Services pte Ltd. (Singapore)
    • PTT – PTT Trading di Singapore
    • SK – SK Energy International (Singapore)• PetroChina – PetroChina International (Singapore) Pte. Ltd.
    • Total – Total Oil Trading SA (TOTSA) di Singapore
    • Shell – Shell International Eastern Trading Co (SIETCO) di Singapore
    • BP – BP Singapore Pte. Limited• Petronas – Petronas Trading Corporation (PETCO) di Kuala Lumpur
    • CNOOC – China Offshore Oil (Singapore) International Pte. Ltd
    • S-Oil – S-Oil Corporation Singapore Branch

    Prosedur Tender Minyak Mentah di Petral Singapore

    1. Petral secara resmi menerima permintaan kebutuhan minyak mentah dari Pertamina.
    2. Berdasarkan permintaan resmi Pertamina, Petral mengirim undangan tender ke para supplier yang telah terregister sesuai dalam daftar DMUT (daftar mitra usaha terseleksi) yang telah disahkan oleh risk management department Petral
    3. Undangan yang didalamnya memuat nama-nama minyak mentah yang akan dibeli, kuantitas, tanggal kedatangan di kilang Pertamina dan tujuan kilang Pertamina, serta persyaratan lainnya, dikirim lewat email ke masing masing Perusahaan dalam DMUT.
    4. Para supplier kemudian mengirim penawarannya sebelum tanggal penutupan tender melalui surat eletronik ke alamat khusus yang sudah ditentukan oleh management Petral.
    5. Kemudian dilakukan pembukaan penawaran disaksikan oleh tim tender. Anggota tim tender diketuai oleh Head of Trading Petral dengan anggota dari fungsi trader, keuangan dan risk management.
    6. Harga terbaik kemudian disampaikan ke Pertamina tanpa menyertakan nama perusahaan yang menawarkan minyak mentah tersebut. Kemudian Pertamina dengan menggunakan software Linear Programming GRTMPTS menghitung minyak mentah yang paling menguntungkan untuk dibeli, tanpa mengetahui siapa penjual minyak mentah tersebut.
    7. Pertamina kemudian memberitahu Petral secara resmi, minyak mentah mana saja yang dibeli oleh Pertamina.
    8. Petral kemudian menegosiasikan sekali lagi untuk mendapatkan harga yang lebih baik dan kemudian secara final membeli minyak mentah yang ditentukan tersebut.

    Pemenang Tender 3 Bulan Terakhir
    Dalam tender yang dilaksanakan oleh Petral dalam 4 bulan terakhir, telah dibeli minyak mentah oleh Petral sbb. :

    1. Bulan Januari 2012 : Akpo dibeli dari Verita Oil, Azeri dibeli dari PTT Thailand, Nemba dibeli dari Verita Oil, Bonny Light dibeli dari Vitol, Seria dibeli dari Verita Oil dan Girassol dibeli dari Repsol.
    2. Bulan February 2012 : Akpo dibeli dari Eni, Azeri dibeli dari PTT Thailand, Champion dibeli dari Shell Brunei, Espo dibeli dari Vitol, Qua Iboe dibeli dari BP, Vityaz dibeli dari Verita Oil dan Saharan dibeli dari Eni.
    3. Bulan Maret 2012 : Tidak ada spot tender karena jumlah stok minyak mentah mencukupi.
    4. Bulan April 2012 : Azeri dibeli dari PTT Thailand, Akpo dibeli dari
      Total, Sokol dibeli dari BP dan Vityaz dibeli dari Verita Oil. Dari data di atas terlihat jelas bahwa minyak mentah Azeri memang dikuasai oleh PTT Thailand sebagai pihak yang ditunjuk oleh produsen Azeri di Azerbaijan untuk memasarkan Azeri di Asia Pacific. PTT Thailand selalu menawarkan Crude Azeri dengan harga yang paling murah.

    Setelah tender dilaksanakan di Singapura oleh Petral, terlihat pergeseran pihak pemenang tender. Kini tender hanya bisa dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang memang pemain minyak yang mempunyai nama besar dan jaringan yang kuat. Tidak ada lagi perusahaan-perusahaan oportunis yang dapat memenangi tender yang sudah sangat transparan ini.

    Proporsi Pengadaan Minyak Mentah
    Berdasarkan data pengadaan minyak mentah (MM) selama tahun 2011, secara garis besar porsi pengadaan MM untuk suplai Kilang Pertamina adalah sebagai berikut:

    MM Domestik : 65 %
    Arabian Light Crude : 13 % (term Saudi Aramco)
    MM Impor via PES (Petral Energy Services Pte Ltd : 22% (via spot dan term)

    Pola pengadaan Minyak Mentah Impor menggunakan dua Pola, yaitu Spot dan Term, dan biasanya dilakukan melalui tender oleh PES, kecuali yang tidak diperdagangkan secara umum atau diperdagangkan secara terbatas seperti ALC dan crude oil lainnya. Perbandingan antara total Spot Vs Term adalah sekitar 30% Vs 70%.

    Efisien Harga Pembelian Minyak Mentah dan Produk BBM
    Dari hasil pemilihan strategi pembelian yang tepat, Petral berhasil melakukan penghematan di tahun 2011 sebagai berikut :
    1. Harga pembelian minyak mentah Petral rata-rata USD 113.95 per barrel dibandingkan harga rata-rata pasar USD 119.45 per barrel.
    2. Harga pembelian Bensin Premium Petral rata-rata USD 118.50 per barrel dibandingkan harga rata-rata pasar USD 123.70 per barrel.
    3. Harga pembelian Solar Petral rata-rata USD 126.70 per barrel dibandingkan dengan harga rata-rata pasar USD 132.90 per barrel.

    Alasan Memilih Singapura Sebagai Basis

    • Singapura merupakan pusat perdagangan MM dan produk BBM di kawasan Asia dan tempat berkumpulnya trading arm/supplier MM dan produk BBM
    . Singapura merupakan salah satu dari pusat perdagangan MM dan BBM dunia, seperti Jenewa, London, Houston, Dubai, dan Singapura sendiri.
    • Hingga saat ini tidak ada satu pun perusahaan yang berbadan hukum Indonesia mampu melakukan penawaran MM dan produk BBM kepada Pertamina/PES.
    • Menghindari/mengurangi tekanan politis yang biasa terjadi dalam pengadaan MM dan produk BBM.
    • Singapura merupakan tempat publikasi yang biasa diacu oleh para pemain di pasar minyak mentah dan produk BBM.

    Beberapa anggota DPR periode 2009 lalu juga telah mengungkap korupsi dibalik tender Petral ini. Ade Daud dan mantan anggota DPR Boy Saul, beserta kuasa hukum Johnson Panjaitan menyambangi kantor Petral. Mereka meminta klarifikasi perihal dugaan kolusi dalam praktik tender.Selain dengan dua perusahaan itu, pengadaan langsung juga dilakukan dengan Kuwait Petroleum Company dan Petronas (Malaysia).

    Khusus untuk PTT Thailand dan Petronas Malaysia, Pertamina bekerja sama dengan kedua perusahaan minyak tersebut dalam kerangka kerjasama Ascope (Asean Council on Petroleum), yaitu wadah kerja sama
    antaperusahaan minyak nasional di Asean. Hal ini sesuai dengan aturan dan dilakukan untuk menghindari praktik percaloan dan mark-up harga.

    Adapun, pembelian bensin premium selalu diadakan melalui tender terbuka yang diikuti oleh 28 perusahaan trader maupun Major Oil Company (MOC). Petral membeli bensin premium setiap bulan lebih dari 8 juta barel.

    Untuk pengadaan solar secara spot, Petral menggelar tender terbuka yang diikuti 30 perusahaan. Sedangkan untuk pengadaan jangka panjang ditunjuk empat perusahaan minyak yaitu Kuwait Petroleum Company, Petronas Malaysia, PTT Thailand, dan S-Oil milik Saudi Aramco.

    Penunjukan keempat perusahaan tersebut bertujuan untuk mencegah trader Singapura menimbun dan spekulasi harga yang merugikan Pertamina serta praktik penyelundupan solar bersubsidi ke Singapura.

    Sejarah
    Petral, yang tadinya bernama Perta Oil, mulai digemukkan. Caranya dengan memberikan kontrak jangka panjang impor minyak Pertamina. Anak perusahaan yang sahamnya pernah dipegang Bob Hasan dan Tommy Soeharto itu juga dilibatkan dalam tender impor minyak. Sejak saat itulah, porsi impor dari tender, yang sebelumnya 80 persen, diturunkan menjadi 20 persen. Sebaliknya, porsi impor dari kontrak dinaikkan dari 20 persen menjadi 80 persen. Hanya dalam waktu tiga tahun, kinerja Petral yang diberi modal awal US$ 30 juta itu semakin mengkilap. Volume perdagangannya naik dari 155 ribu barel per hari pada 2001 menjadi 321 ribu barel per hari pada 2002, dan 365 ribu barel per hari pada 2003. Petral menjadi terbesar kedua di Asia Tenggara, setelah Vittol. (FHM)

    kami ajak teman2 tuips menghitung secara kasar berapa kerugian negara akibat korupsi Petral/Pertamina/MRC cs. Data harga rata2 minyak mentah dunia 2011 sesuai dept ESDM AS tahun : US$ 87.3/ barrel. Kita bulatkan saja jadi US$ 87. Harga rata2 minyak produk (Gasoline dan Diesel) = US$ 94 dan US$ 102 / barrel. Ini utk kualitas tinggi. Kalau gasoline = pertamax super.

    Tahun 2011 Petral beli minyak produk Gasoline rata2 US$ 118/ barrel dan Solar/ Diesel US$ 123/ barel. Jumlah pembelian 200,6 juta/barrel, Artinya selisih harga beli impor Petral US$ 20/ barel dari harga rata2 crude, Gasolide dan Diesel/Solar. Berapa kerugian negara / rakyat?, Kerugian negara/uang rakyat yg dicuri Petral dan Mafia Minyak Thn 2011 = 200,6 juta barel x US$ 20= US$. 4.012 M atau Rp. 37 triliun !!.

    Informan saya broker minyak Singapore bilang : “Kalian orang Indonesia BODOH !! ditipu mafia minyak dan Petral puluhan tahun !!!!”, Dia lanjutkan : harga minyak brent saja paling tinggi tercatat sepanjang thn 2011 hanya US$ 126. itu pun sebentar..rata2 dibawah US$ 100, Harga minyak mentah/crude rata2 US$ 87 / barrel. Petral beli dengan harga rata2 thn 2011 US$ 103 / barel ! Gilaaaaaaaaak !!, petral beli 66 juta barel Crude tahun 2011. Selisih harga beli minyak impor Crude Petral = US$ 26 / barel x 66 juta = US$ 1.716 Milyar !. petral beli 66 juta barel Crude tahun 2011. Selisih harga beli minyak impor Crude Petral = US$ 26 / barel x 66 juta = US$ 1.716 Milyar !

    Apakah itungan tersebut abal2? Silahkan ada google ttg harga rata2 minyak dunia, harga beli petral, volumenya dan jenis2nya..silahkan !

    Lalu anehnya (seperti kebingungan alm. Wamen ESDM) : RI impor gasoline kualitas tinggi, kok Pertamax volumenya sedikit yg beredar?, Nah, minyak produk / Gasoline/ Pertamax plus yg diimpor Petral itu DIOPLOS oleh mafia2 minyak. Dicampur dgn premium oktan rendah !!. Minyak mentah/Crude kita pun dioplos oleh mafia minyak dan petral. 1/3 kualitas bagus yg harganya 80-100/barrel dioplos 2/3 minyak jelek.

    Kasus minyak mentah oplosan inilah yg sempat tertangkap dan dikenal dgn kasus kasus ZATAPI. Hanung cs/ pejabat2 Pertamina jd tersangka. kilang minyak RI kapasitasnya terbatas. Banyak yg rusak tapj sengaja tdk diperbaiki agar impor minyak produk semakin naik tiap tahun.

    Bgmn cara Petral mengakali harga beli minyak mentah/ produk yg dimark up itu? Caranya : beli minyak mentah RI dgn harga tinggi juga, Contoh : harga minya mentah dunia US$ 85 / barrel. Tapi Petral bilang ke Pertamina, dia beli harga minyak RI seharga US$ 100/barrel. Sehingga jika Petral beli harga minyak mentah middle east dan africa seharga US$ 103/barrel, seolah2 harga itu sdh murah. Trus, tidak akan ada timbul pertanyaan ketika Petral beli harga produk US$ 118 atau US$ 123 / barrel. Pdhl biaya pengolahan hny US$ 2,52. Semua pemain minyak dunia tahu persis bhw selisih minyak mentah dan produk tidak sampai US$ 10/ barrel. Sdh termasuk biaya distribusi.

    Apakah itungan tersebut abal2? Silahkan ada google ttg harga rata2 minyak dunia, harga beli petral, volumenya dan jenis2nya..silahkan !

    Lalu anehnya (seperti kebingungan alm. Wamen ESDM) : RI impor gasoline kualitas tinggi, kok Pertamax volumenya sedikit yg beredar?, Nah, minyak produk / Gasoline/ Pertamax plus yg diimpor Petral itu DIOPLOS oleh mafia2 minyak. Dicampur dgn premium oktan rendah !!. Minyak mentah/Crude kita pun dioplos oleh mafia minyak dan petral. 1/3 kualitas bagus yg harganya 80-100/barrel dioplos 2/3 minyak jelek.

    Kasus minyak mentah oplosan inilah yg sempat tertangkap dan dikenal dgn kasus kasus ZATAPI. Hanung cs/ pejabat2 Pertamina jd tersangka. kilang minyak RI kapasitasnya terbatas. Banyak yg rusak tapj sengaja tdk diperbaiki agar impor minyak produk semakin naik tiap tahun.

    Silahkan anda teman2 tuips google..berapa total biaya pengolahan minyak mentah menjadi minyak produk, biaya distribusi : US$ 5 -9/barel, Kita rakyat Indonesia senasib sepenanggungan telah ditipu dan dirampok oleh Mafia Minyak, Petral dan Pertamina dengan beking penguasa. 2 minggu yg lalu Ketua MK Mafhud MD teriak : PERTAMINA PALING KORUP !! Pertamina gertak mau somasi, eeh..diam2 datang ke rumah Mahfud. Metro TV kelepasan bicara mafia minyak di Saresahan Anak Negeri..Pertamina siram uang ke Metro TV..amaan..gilaaaaaak !!.

    Korupsi mafia minyak, pertamina dan petral ini harus dihentikan !! Rakyat yg harus hentikan. Ada lagi skenario mereka utk bobol Negara.

    Saya sudah diinfokan oleh pemain2 minyak singapore, sebentar lagi akan ada proyek X puluhan triliun. Bobol uang negara juga, Nanti jika data2 sudah ditangan, saya akan bongkar rencana korupsi puluhan triliun Proyek X yg penuh mark up itu. Anda ingat ketika ribuan mobil rusak karena pump oil jebol? Itu akibat oplosan minyak impor dan premium otkan rendah yg keterlaluan.

    Intinya, mafia2 minyak ini terus merampok uang negara dan rugikan rakyat. Apalagi 2014 semakin dekat. Mereka hrs siapkan 15-20 trliun.

    Saya hanya beri pencerahan kepada rakyat & rakyat harus sadar musuh utama kita adalah : Mafia minyak, mafia anggaran, mafia tambang dst.

    Sekian dulu..saya ada janji ketemu relasi pukul 2 siang ini…terima kasih. Mari kita usir para mafia penghisap darah rakyat !

    PT Petral, anak perusahaan Pertamina diminta untuk tidak berkantor di Singapura. Seharusnya berkantor dan menggunakan bendera Indonesia. Pasalnya, kalau di Singapura, tidak akan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Kita kehilangan potensi pajak. Kemudian Indonesia akan kesulitan melakukan pengawasan terhadap kinerja Petral.

    Pendapat tersebut disampaikan mantan Anggota DPR, Ade Daud Nasution kepada Zulkarmedi Siregar. Berikut keterangan lengkapnya :

    Sebagai mantan Anggota Komisi VII DPR yang membidangi soal energi, bagaimana Anda melihat pengelolaan energi kita khususnya yang dilakukan Pertamina selama ini?

    Pengelolaan minyak kita memang sangat berbeda dengan pihak asing. Kalau di luar, terpusat pada satu titik, angkanya mencapai rata-rata 1 juta barel. Kalau kita berserakan pada titik-titik, hanya pada angka 5000 barel. Minyak kita itu tidak bisa dikelola lebih jauh, tidak bisa dibuat turunannya. Minyak yang didelola di Duri, Riau itu misalnya, hanya bisa dipakai langsung dibakar.

    Anda bersama beberapa aktivis pernah melaporkan Petral ke KPK soal adanya tudingan korupsi. Apa sebenarnya yang Anda laporkan ke KPK?

    Petral beli minyak dari Azerbaijan, seharusnya dilaksanakan pembeliannya secara G to G. Ini malah menggunakan pihak ketiga, yakni melalui perusahan perdagangan minyak Thailand, PTT. PTT oleh Petral disebut bisa menjual lebih murah. Tapi berdasarkan data yang kita peroleh ternyata lebih mahal. Kenapa kita beli dari Azerbaijan? Minyak Azerbaijan itu memang cocok dengan kondisi kita.

    Seperti apa datanya?

    Data yang kita peroleh, Petral menyebut harga minyak yang dibeli dari PTT Thailand US$ 2,75, tapi Azerbaijan menawarkan hanya US$2,70. Itu artinya ada selisih 5 sen. Itu pun belum negosiasi, karena ini kan perjanjian G to G. Dari harga pengangkutan kapal bisa turun, dari biaya asurasni bisa turun, cara bayar, kalau pakai LC akan lebih mahal daripada menggunakan telegrafic, barang jalan dan setelah sampai baru bayar.

    Sejauh mana kebenaran pernyataan Ketua MK, Mahfud MD, yang menuding Pertamina sarang korupsi?

    Semua lembaga negara ini semua hampir korupsi, bukan hanya Pertamina. DPR lebih gila lagi. Pertamina lebih banyak lagi proses pengawasannya yang ketat. Prosesnya pengelolaan sudah memiliki manajemen yang baik, pengawasan internal dan eksternalnya ada, jadi lebih sulit untuk melakukan korupsi. Banggar DPR semua main. Wa Ode akan bongkar semua.

    Artinya, dengan sistem dan pengelolaan manajemen yang diterapkan Pertamina memang sulit untuk terjadinya korupsi?

    Korupsi tetap ada saja. Ini kan persoalan mental. Apakah seseorang yang bekerja di Pertamina, memang niatnya bekerja atau mencari duit secara tidak benar.

    Apakah benar Pertamina masih dijadikan bancakan oleh berbagai pihak termasuk partai politik?

    Pertamina, melalui Petral membeli minyak satu bulannya US$ 32 miliar . Untuk itu harus ditata. Apakah pantas Pertamina menunjuk Petral yang berdomisili di Singapura. Apakah memang di Indonesia tidak mampu, tidak memiliki sarana komunikasi, sistem perbankan yang kondusif. Pertamina sekarang sudah memiliki balance, neraca perhitungan rugi laba yang transparan, waktu saya menjadi anggota DPR periode 2004-2009 belum ada.

    Bisnis perdagangan minyak memang bukan remeh temeh. Coba saja dihitung, setiap hari, Indonesia mengimpor minyak mentah 300.000 barel dan bahan bakar minyak (BBM) 500.000 barel atau totalnya 800.000 barel.

    Kalau harga impor minyak mentah dan BBM disamakan saja sebesar 100 dolar AS per barel, maka setiap hari, uang yang ditransaksikan mencapai 80 juta dolar atau Rp720 miliar.

    Dalam setahun, jumlahnya berlipat menjadi Rp260 triliun. Suatu angka yang menggiurkan siapa pun.

    Meganya bisnis perminyakan juga sering kali menimbulkan spekulasi adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkannya.

    Dalam konotasi negatif, mereka sering disebut mafia minyak.

    Mereka, di antaranya dituding membuat industri perminyakan di Indonesia menjadi tidak efisien, mengendalikan bisnis minyak PT Pertamina (Persero), yang dijalankan anak usahanya, Pertamina Pertamina Energy Trading Limited (Petral), dan memperoleh “fee” hingga triliunan rupiah.

    Namun, hingga kini, tudingan tersebut masih belum ada kebenarannya.

    Pengamat energi dari ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto berpendapat, besarnya bisnis minyak, membuat tidak semua pihak punya kemampuan melakukannya.

    Dengan demikian, secara alamiah, pasar minyak memungkinkan terjadinya penguasaan beberapa pedagang (trader) saja.

    “Hal inilah yang kemudian diasosiasikan sebagai kartel atau dalam konotasi yang cenderung negatif adalah mafia minyak,” katanya.

    Petral sendiri juga telah berulang kali membantah proses tender baik minyak mentah maupun BBM diatur mafia.

    Pada akhir Februari 2012, Petral menunjukkan proses transparansi tender minyak kepada belasan wartawan asal Indonesia yang diundang secara khusus ke kantornya di Kawasan Orchard, Singapura.

    Para wartawan diperlihatkan proses tender minyak mentah sebanyak 4-6 kargo atau sekitar 2,4-3,4 juta barel untuk memenuhi kebutuhan Mei 2012.

    Untuk tender itu, Petral mengundang 52 perusahaan yang memang sudah terdaftar sebagai rekanan minyak.

    Undangan tender disampaikan melalui surat elektronik beberapa hari sebelumnya.

    Dari hasil tender yang dilakukan melalui elektronik itu, sebanyak 13 rekanan memasukkan penawaran dengan total 33 kargo.

    Presdir Petral Nawazir mengatakan, sistem tender yang dipakai saat ini berbeda dengan dulu.

    Petral kini memakai sistem tender yang menjamin proses berlangsung adil dan transparan.

    “Siapa pun yang mampu, boleh ikut tender, sehingga kami bisa memilih penawar dengan harga terbaik,” ujarnya.

    Pertamina setidaknya memiliki 53 rekanan impor minyak mentah dan pemasok BBM sekitar 30 perusahaan.

    Di antara rekanan terdaftar tersebut adalah BP, Shell, Chevron, ENI, ExxonMobil, StatOil, Total Trading, PTT Thailand, dan Itochu.

    “Bagaimana kami bisa atur tender yang diikuti perusahaan kelas dunia itu,” kata Nawazir.

    Pada 2011, dengan sistem tersebut, Petral mencatat efisiensi impor BBM senilai 283 juta dolar AS atau Rp2,6 triliun, karena realisasi harga di bawah pasar.

    Pasokan minyak mentah Pertamina berasal dari domestik 67 persen, 13 persen diimpor langsung dari Saudi Aramco, dan 20 persen impor melalui Petral.

    Selama tahun lalu, Petral merealisasikan volume perdagangan minyak mentah dan produk BBM sebanyak 266,42 juta barel. Terdiri atas minyak mentah 65,74 juta barel atau rata-rata 180.000 barel per hari dan produk jadi 200,68 juta barel atau 550.000 barel per hari.

    Pada 2011, Petral membukukan laba bersih 47,5 juta dolar AS atau naik 53 persen dibandingkan 2010.

    Selain “trader”, Petral yang didirikan di Hongkong juga berfungsi sebagai “market intelligent” bagi Pertamina.

    Laporkan

    Pri Agung menyarankan, kalau memang ada pihak tertentu mempunyai bukti keterlibatan mafia minyak yang merugikan negara atau Pertamina, maka sebaiknya melaporkannya ke pihak berwenang seperti KPK dan kepolisian.

    Hal senada dikemukakan Anggota Komisi VIII DPR, Achmad Rilyadi.

    Menurut dia, pelaporan ke KPK akan memberikan kejelasan peran mafia minyak sesungguhnya.

    “Apakah memang benar ada mafia atau tidak? Dengan demikian, tidak ada dusta di antara kita,” ucap politisi asal PKS tersebut.

    Sementara, kolega Pri Agung di ReforMiner, Komaidi Notonegoro mengatakan, terlepas dari ada atau tidaknya mafia minyak, pemerintah perlu membenahi tata kelola industri migas.

    Pada sektor hulu, pemerintah mesti meningkatkan kinerja baik produksi maupun cadangannya yang kini terus menurun.

    Demikian pula hilirnya, perlu dilakukan upaya menutup defisit yang terus meningkat.

    “Pemerintah perlu tegas memacu dan melindungi sektor migas baik di hulu maupun hilir,” ujarnya.

    Di samping itu, menurut dia, program pengalihan konsumsi BBM, khususnya transportasi ke gas yang tersedia melimpah di dalam negeri juga akan mengurangi peran mafia minyak.

    “Kalau semua sudah pakai gas, maka tidak ada lagi mafia minyak,” kata Komaidi.

    Pengembangan gas dan energi alternatif lain seperti panas bumi, angin, surya, air, dan nabati juga merupakan wujud diversifikasi pasokan energi.

    Sementara, produk BBM atau minyak mentah yang harganya relatif mahal sebaiknya diekspor, sehingga diperoleh devisa.

    “Ini juga dilakukan Iran. Mereka menggunakan gas dan nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi domestiknya, sedangkan minyak diekspor untuk membangun bangsanya,” katanya.

    Hata rajasa adalah salah satu tokoh mafia minyak yang bergabung di PETRAL.

    Upaya lainnya adalah menaikkan harga BBM sesuai keekonomiannya, sehingga kalaupun ada mafia yang bermain, tertutup peluang dan geraknya.

    Kenaikan harga BBM juga membuat APBN tidak terbebani beban subsidi sekaligus mengurangi penyalahgunaan distribusi.

    “Untuk itu, sekali lagi diperlukan keseriusan semua pihak, terutama pemerintah untuk mewujudkannya,” katanya.

    Pada akhirnya, kalau itu semua dilakukan, diharapkan ketahanan energi dapat tercapai dan dipertahankan secara berkelanjutan.

    Isu korupsi seputar penjualan Minyak anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Ltd ( PT Petral )kembali menjadi bola panas. Isu ini memang sudah lama digemboskan ke publik, tetapi tak jelas eksekusinya. Desakan pengusutan korupsi Petral ini pertama kali keluar dari mulut Ketua DPR RI Marzuki Alie tanggal 22/2/2012 lalu. Marzuki meminta pemerintah mengevaluasi PT Petral yang diduga melakukan penyelewengan tender minyak. PT Petral diduga telah merugikan negara dengan membeli minyak tanpa tender dari Pertamina sebanyak 800 ribu perbarel setiap hari. Diduga total minyak yang dibeli Petral mencapai USD 18 miliar per tahun.

    Menurut Marzuki, praktik-praktik yang dilakukan oleh PT Petral terkait ekspor-impor minyak mentah atas kerjasama dengan PT Pertamina itu melanggar ketentuan hukum soal pengadaan tender proyeknya. Marzuki meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus ini. Pasalnya, berdasarkan keterangan yang dia peroleh, ada indikasi dugaan korupsi yang didasarkan pada tindakan pratik yang dianggap mencurigakan serta soal laporan transparansi transaksi keuangan dari PT Pertamina terkait yang dilakukan oleh PT Petral. Pernyataan Marzuki itu seolah ingin membuka kota pandora dari Petral.

    Betapa tidak, pada hari yang sama (22/2/2012; Baca, Vivanews) Menteri BUMN, Dahlan Iskan, selaku pemegang saham Pertamina langsung mengeluarkan pernyataan. Dahlan memandang Petral mengganggu citra dan kinerja PT Pertamina. Dahlan mengusulakan agar membubarkan Petral.

    Dahlan menjelaskan, citra Pertamina sering terganggu oleh isu mengenai Petral sebagai tempat korupsi. Petral yang berkantor di Singapura dituduh orang-orang sulit mengontrol dan direksi Pertamina mendapatkan komisi dari transaksi Petral.Untuk itu, Dahlan telah berbicara dengan

    Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, beberapa waktu lalu untuk membubarkan Petral, dan ternyata dirut Pertamina pun menyetujui usulannya. Dengan pembubaran Petral, maka citra Pertamina yang saat ini sedang membangun GCG tidak akan terganggu. Dirut Pertamina sendiri mempunyai opsi lain, yaitu memindahkan Petral ke Indonesia dan tidak lagi menjadi anak perusahaan Pertamina.

    Pernyataan Dahlan inipun ditanggapi positif oleh Rhanald Kasali (Guru besar Manajemen UI, Bubarkan Petral? Baca; Kompas, 1/3/2012). Menurut Kasali gagasan membubarkan Petral yang diajukan Dahlan adalah sebuah gagasan tulus agar Pertamina bersih dari urusan politik. Tetapi ini harus dijawab apakah benar Petral dibubarkan? Apakah benar jika ditaruh di Jakarta terjamin bersih? Kasali mengatakan, Petral harus dijauhkan dari politisi.

    Apalagi Kasali mengaku pernah melakukan riset soal Petral sampai ke Singapura seputar perusahaan dagang termasuk Petral. Setelah proses transformasi tahun 1999, Petral sudah menjadi milik Pertamina dan berevolusi dari broker menjadi anak usaha yang fokus pada trading. Kasali mengatakan perdagangan minyak di Singapura berlomba-lomba mempengaruhi harga dan tendernya diselenggarakan oleh Platts (Mid Oil of Plats).

    Pertannyannya yang perlu diajukan adalah mengapa Petral harus dijauhkan dari Politisi? Bukankah Marzuki adalah politisi?

    Dinamika politik kita terlihat bahwa sesama politisi saling membuka kotak hitam sesama lawan politiknya. Lebih khusus ketika Parpol yang dikendarainya sedang oleng. Marzuki adalah politisi Partai Demokrat (PD ) yang sedang ini dalam sakratul maut akibat kasus suap yang menyeret mantan Bendahara Partainya, M. Nazarudin. Lantas apakah pernyataan Marzuki perlu ditelusuri lebih lanjut?

    KPK seharusnya menangkap peluang dari konspirasi jahat para politisi ini, karena dalam keadaan gawat darurat, mereka saling membongkar aib para lawan politiknya. Apalagi Marzuki sendiri memiliki banyak bisnis di dunia Migas dan sekarang sedang gencar membangun smelter di Papua. Politisi yang sudah malang-melintang di bisnis pertambangan dan migas tentu mengenal kawan-lawannya.

    Politisi Partai Demokrat kelahiran Palembang, 6 November 1955 ini, kini menjabat sebagai Ketua DPR dan salah satu figur penting di Partai Demokrat karena ia menjabat sebagai wakil ketua dewan pertimbangan partai.

    Marzuki tercatat sebagai Presiden Komisaris PT GLOBAL PERKASA INVESTINDO sejak 2006. Perusahaan ini berencana membangun copper smelter di Timika, Papua dengan estimasi produksi 400,000 tons copper cathode per tahun. Itu berarti lebih besar dari PT Smelting Co (270,000 tons per tahun) di Gresik, Jawa Timur, dimana PT Freeport Indonesia memiliki 25% sahamnya.Salah satu sumber informasi menjelaskan bahwa PT Global Perkasa Investindo is an exclusive Natural Resources company.

    Sumber informasi lainnya: http://www.sisminbakum.go.id, menyatakan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan global yang bergerak dalam bidang besi baja.

    Sumber informasi lainnya: http://www.bumn.go.id/pln/galeri/foto/plta-terbesar-di-papua-direktur-utama-p-2542/, mengungkapkan bahwa PT Global Perkasa Investindo pada 11 Juni 2011 lalu, di Jakarta, telah menandatangani MoU dengan PT PLN dan China Huadian Engineering Co. Ltd Internasional Company untuk melaksanakan studi pengembangan potensi tenaga air sungai Yawei di Papua yang nantinya akan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terbesar di provinsi tersebut. Sungai Yawei ini terletak lebih kurang 70 km sebelah barat Timika, ibu kota kabupaten Mimika, propinsi Papua.

    Wajar jika Dahlan mengusulkan tugas yang selama ini diemban Petral untuk jual-beli minyak mentah dan BBM akan ditangani oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. “Karena ini kan masalah trading, tapi ini baru gagasan,” katanya.

    Dahlan melanjutkan, tugas-tugas Petral membeli minyak mentah dan dikelola di kilang minyak Pertamina jangan ditangani oleh dua direktur Pertamina seperti dahulu.

    Namun, beberapa pihak menolak Petral dibubarkan. Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) menilai anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Trading Energy Ltd (Petral) tidak perlu untuk dibubarkan.

    Ketua Puskepi Sofyan Zakaria menuturkan yang perlu dilakukan yaitu lebih meningkatkan sistem dan pengawasannya guna meminimalisir penjualan minyak ilegal. Menurutnya, jika Petral dibubarkan dan dibuat lagi Petral lain sepanjang masih ada orang-orang kuat tersebut tetap saja perusahaan dan orang-orangnya itu tidak akan berani menentang dan melawan perintah orang-orang kuat tersebut apalagi jika dalam permainan itu juga memberi keuntungan pribadi buat mereka.

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan menegaskan, Petral secara normal sebagai sole trading arm melaksanakan kegiatan trading Pertamina. Pertamina sebagai induk perusahaan memberikan
    dukungan penuh terhadap operasional Petral.Petral tetap menjalankan fungsinya dalam pengadaan minyak mentah maupun produk BBM untuk kebutuhan dalam negeri. “Semua transaksi bisnis tetap berjalan normal
    seperti biasa dan Petral yang 100% sahamnya dikuasai oleh Pertamina mendapatkan dukungan penuh dari Perseroan dalam menjalankan bisnis tersebut,” tutur Karen Agustiawan.

    Keberadaan Petral sebagai sole trading arm yang sekaligus menjalankan fungsi market intelligent bagi Pertamina, merupakan best practices dalam bisnis trading minyak mentah dan produk BBM yang terjadi di pasar global. Bahkan, dengan dukungan kompetensi yang dimiliki Petral, Pertamina berhasil melakukan efisiensi pengadaan minyak mentah dan produk BBM senilai US$283 juta selama 2011 lalu.

    Petral saat ini tercatat sebagai perusahaan peringkat 8 besar dari 1.000 perusahaan terbesar yang menjalankan bisnisnya di Singapura, di atas GS Caltex Singapore Pte Ltd (ke-9), Sinochem International Oil (Singapore) Pte Ltd (ke-12), Petrobras Singapore Private Limited (ke-16), Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd (ke-17), CNOOC Trading (Singapore) Pte Ltd (ke-25), ConocoPhillips International Trading Pte Ltd (ke-37), dan Singapore Petroleum Company Limited (ke-42) berdasarkan 25th Annual Ranking Edition yang dikeluarkan oleh Singapore 1000 & SME 1000 tahun 2012. Petral juga merupakan salah satu dari sedikit perusahaan yang mendapatkan corporate tax incentive
    dengan tarif 5% dari besaran normal 17,5%.

    Saat ini Petral juga telah mengembangkan bisnis, di samping sebagai pemasok utama bagi Pertamina untuk mendukung ketahanan energi nasional, yang diharapkan akan menjadi salah satu pemain utama bisnis trading minyak mentah dan BBM di pasar regional. Untuk mendukung pengembangan bisnis tersebut, Petral bersama Pertamina telah memulai pengembangan Hyperterminal BBM Pulau Sambu berkapasitas 3 juta barel dan Terminal BBM Tanjung Uban 2,5 juta barel yang akan mendukung bisnis Petral dan ketahanan energi dalam negeri.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun menambahkan kepercayaan pasar dan mitra merupakan modal kunci dalam bisnis trading minyak mentah dan BBM di pasar global. Petral telah
    memperoleh kepercayaan dan dukungan finansial dari bank-bank internasional dengan mendapatkan credit facility sebesar US$3,5 miliar.Ketidakpastian informasi tentang Petral di dalam negeri akhir-akhir ini telah mengganggu kepercayaan pasar kepada Petral yang pada akhirnya bisa berpengaruh terhadap pasokan energi nasional.

    Sementara itu, Presiden Direktur PT Pertamina Energy Trading Ltd Nawazir mengatakan pada prinsipnya pengadaan minyak mentah dan produk BBM telah dilakukan dengan cara tender terbuka yang diikuti oleh 55 perusahaan terdaftar. Perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender merupakan perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai Daftar Mitra Usaha Terseleksi (DMUT) Petral untuk mendapatkan rekanan yang eliable untuk mencegah terjadinya gagal suplai yang akan menyebabkan krisis BBM di Indonesia.

    Untuk mengikuti tender, Petral membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk setiap perusahaan yang berminat, asalkan dapat memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan. Persyaratan ini diperlukan untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi gagal suplai yang menyebabkan krisis BBM di Indonesia.

    Tunjuk Langsung

    Pengadaan beberapa minyak mentah yang tidak dijual bebas atau terbatas, yang dilakukan secara langsung kepada perusahaan nasional produsen maupun pihak yang ditunjuk oleh produsen untuk memasarkan minyak mentah tersebut. Contoh penunjukan langsung adalah pengadaan Arab Light dari Aramco yang tidak diperjualbelikan secara bebas, dan Azeri dari PTT Thailand, yang mempunyai penyimpanan minyak mentah Azeri yang terbesar di luar Azerbaijan.

    Selain dengan dua perusahaan itu, pengadaan langsung juga dilakukan dengan Kuwait Petroleum Company dan Petronas (Malaysia). Khusus untuk PTT Thailand dan Petronas Malaysia, Pertamina bekerja sama dengan kedua perusahaan minyak nasional tersebut dalam kerangka kerjasama ASCOPE (ASEAN Council on Petroleum), yaitu wadah kerja sama antar perusahaan minyak nasional di ASEAN.

    Dalam pengadaan minyak mentah dan BBM, diperlukan pengetahuan pasar dan keahlian trading yang tinggi. Strategi untuk pembelian harus ditentukan untuk mencegah harga melambung tinggi dan menghindari mark-up. Untuk penunjukan langsung harus dilakukan kepada Perusahaan Minyak Nasional (National Oil Company seperti Aramco, KPC, Petronas dan PTT). Hal ini sesuai dengan aturan dan dilakukan untuk menghindari praktek broker dan mark-up harga. Perusahaan Minyak Nasional dikenal melarang praktek broker dan uang komisi dan selalu mempunyai pengawas internal dalam mencegah praktek korupsi.

    Adapun, pembelian bensin Premium selalu diadakan melalui tender tender terbuka yang diikuti oleh 28 perusahaan trader maupun Major Oil Company (MOC). Petral membeli bensin Premium setiap bulan lebih dari 8 juta barrel. Supplier yang sering memenangkan tender bensin Premium adalah Arcadia, Total, Glencore, Vitol, Concord, Verita, Gunvor, PPT, Kernel, Bp, Unipec, Petrocina, Petronas, Shell, Trafigura, SK, Conoco. Pembelian bensin Premium dilakukan secara tender karena produsennya kebanyakan adalah para Trader di Singapura yang melakukan proses blending di Singapura.

    Untuk pengadaan Solar secara spot dilakukan tender terbuka yang diikuti oleh 30 perusahaan yang terdaftar. Sedangkan pengadaan jangka panjang, ditunjuk empat Perusahaan Minyak Nasional yaitu Kuwait Petroleum Company, Petronas Malaysia, PTT Thailand dan S-Oil yang dimiliki oleh Saudi Aramco.

    Keempat perusahaan minyak tersebut mempunyai kilang minyak yang memproduksi Solar. Penunjukan keempat Perusahaan Nasional tersebut untuk mencegah para trader Singapura melakukan penimbunan dan spekulasi harga yang merugikan Pertamina serta praktik penyelundupan solar bersubsidi ke Singapura.

    Pemegang Saham Petral dan Kinerja Petral merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Companies Ordinance Hong Kong, berkedudukan di Hong Kong. Saat ini, sebanyak 99,83% saham Petral dikuasai oleh PT Pertamina (Persero) dan sisanya dimiliki oleh Presiden Direktur Petral sebagaimana diatur dalam Companies Ordinance Hong Kong.

    Petral membukukan trading 2011 sebanyak 266,42 juta barel yang terdiri dari 65,74 juta barel minyak mentah dan 200,68 juta barel berupa produk. Dari aktivitas perdagangannya, Petral membukukan pendapatan sebesar US$31,4 miliar dengan profit margin sebesar US$47,5 juta. Petral berhasil membukukan efisiensi harga yang didapat terhadap market price pada tahun 2011 adalah Rp2,6 T untuk pengadaan Produk BBM (Mogas 88 RON & HSD 0.35% S) serta Rp0,4 T untuk pengadaan Crude impor.

    Petral diperlukan berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh konsultan McKinsey dengan pertimbangan:

    • Penunjukkan kepada Petral dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran harga pasar yang sebenarnya, dikarenakan Anak Perusahaan bertindak sebagai Trading Arm yang menjalankan fungsi Market
    Inteligence Pertamina di tengah-tengah pasar regional Singapore.

    • Berada di tengah pusat financial dan institusi Keuangan yang diperlukan dalam pendanaan pengadaan.

    • Untuk mendapatkan fleksibilitas operasional yang lebih cepat dibandingkan Pertamina secara korporasi.

    Persyaratan Menjadi Rekanan Petral
    Saat ini sesuai dengan Surat Komisaris No. 072/K/DK/2009 tanggal 26 Februari 2009, dan RRD No. RRD-42/C00000/2009/S0 tanggal 22 April 2009, Petral ditunjuk sebagai single trading arm untuk kegiatan impor yang berkedudukan di Singapura. Yang bisa menjadi pemasok MM dan BBM untuk Pertamina adalah badan usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagai Daftar Mitra Usaha Terseleksi (DMUT) Petral. Kriteria ini diperlukan untuk mendapatkan rekanan yang reliable untuk mencegah terjadinya gagal suplai yang akan menyebabkan krisis BBM di Indonesia.

    Kriteria peserta tender :
    1. Listed company pada major global stock exchange dan atau perusahaan yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh negara (state owned company) yang bergerak di bidang produksi, pengolahan, atau trading crude oil, refined produk, LNG, atau petrochemical.
    2. Perusahaan yang memiliki total equity minimum US$50 juta yang terlihat dari Laporan Keuangan audited terakhir yang diaudit oleh salah satu 4 besar kantor audit (EY, KPMG, PWC, dan Deloitte)
    3. Perusahaan yang memiliki asset yang mendukung pola usaha, misalnya kilang, fasilitas storage, fasilitas blending, shipping facilities atau mitra potensial tersebut mempunyai minimum 1 tahun long term contract fasilitas. Besar fasilitas ini minimal sama dengan besar fasilitas trading yang ada.

    Best Practices kegiatan trading MM/BBM di global market yang dilakukan oleh perusahaan minyak lain, juga menggunakan Trading Arm (sebagian besar di Singapore) seperti halnya Pertamina. Sebagai contoh:
    • Relliance – Relliance Global Energy Services pte Ltd. (Singapore)
    • PTT – PTT Trading di Singapore
    • SK – SK Energy International (Singapore)• PetroChina – PetroChina International (Singapore) Pte. Ltd.
    • Total – Total Oil Trading SA (TOTSA) di Singapore
    • Shell – Shell International Eastern Trading Co (SIETCO) di Singapore
    • BP – BP Singapore Pte. Limited• Petronas – Petronas Trading Corporation (PETCO) di Kuala Lumpur
    • CNOOC – China Offshore Oil (Singapore) International Pte. Ltd
    • S-Oil – S-Oil Corporation Singapore Branch

    Prosedur Tender Minyak Mentah di Petral Singapore

    1. Petral secara resmi menerima permintaan kebutuhan minyak mentah dari Pertamina.
    2. Berdasarkan permintaan resmi Pertamina, Petral mengirim undangan tender ke para supplier yang telah terregister sesuai dalam daftar DMUT (daftar mitra usaha terseleksi) yang telah disahkan oleh risk management department Petral
    3. Undangan yang didalamnya memuat nama-nama minyak mentah yang akan dibeli, kuantitas, tanggal kedatangan di kilang Pertamina dan tujuan kilang Pertamina, serta persyaratan lainnya, dikirim lewat email ke masing masing Perusahaan dalam DMUT.
    4. Para supplier kemudian mengirim penawarannya sebelum tanggal penutupan tender melalui surat eletronik ke alamat khusus yang sudah ditentukan oleh management Petral.
    5. Kemudian dilakukan pembukaan penawaran disaksikan oleh tim tender. Anggota tim tender diketuai oleh Head of Trading Petral dengan anggota dari fungsi trader, keuangan dan risk management.
    6. Harga terbaik kemudian disampaikan ke Pertamina tanpa menyertakan nama perusahaan yang menawarkan minyak mentah tersebut. Kemudian Pertamina dengan menggunakan software Linear Programming GRTMPTS menghitung minyak mentah yang paling menguntungkan untuk dibeli, tanpa mengetahui siapa penjual minyak mentah tersebut.
    7. Pertamina kemudian memberitahu Petral secara resmi, minyak mentah mana saja yang dibeli oleh Pertamina.
    8. Petral kemudian menegosiasikan sekali lagi untuk mendapatkan harga yang lebih baik dan kemudian secara final membeli minyak mentah yang ditentukan tersebut.

    Pemenang Tender 3 Bulan Terakhir

    Dalam tender yang dilaksanakan oleh Petral dalam 4 bulan terakhir, telah dibeli minyak mentah oleh Petral sbb. :

    1. Bulan Januari 2012 : Akpo dibeli dari Verita Oil, Azeri dibeli dari PTT Thailand, Nemba dibeli dari Verita Oil, Bonny Light dibeli dari Vitol, Seria dibeli dari Verita Oil dan Girassol dibeli dari Repsol.
    2. Bulan February 2012 : Akpo dibeli dari Eni, Azeri dibeli dari PTT Thailand, Champion dibeli dari Shell Brunei, Espo dibeli dari Vitol, Qua Iboe dibeli dari BP, Vityaz dibeli dari Verita Oil dan Saharan dibeli dari Eni.

    3. Bulan Maret 2012 : Tidak ada spot tender karena jumlah stok minyak mentah mencukupi.

    4. Bulan April 2012 : Azeri dibeli dari PTT Thailand, Akpo dibeli dari
      Total, Sokol dibeli dari BP dan Vityaz dibeli dari Verita Oil. Dari data di atas terlihat jelas bahwa minyak mentah Azeri memang dikuasai oleh PTT Thailand sebagai pihak yang ditunjuk oleh produsen Azeri di Azerbaijan untuk memasarkan Azeri di Asia Pacific. PTT Thailand selalu menawarkan Crude Azeri dengan harga yang paling murah.

    Setelah tender dilaksanakan di Singapura oleh Petral, terlihat pergeseran pihak pemenang tender. Kini tender hanya bisa dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang memang pemain minyak yang mempunyai nama besar dan jaringan yang kuat. Tidak ada lagi perusahaan-perusahaan oportunis yang dapat memenangi tender yang sudah sangat transparan ini.

    Proporsi Pengadaan Minyak Mentah

    Berdasarkan data pengadaan minyak mentah (MM) selama tahun 2011, secara garis besar porsi pengadaan MM untuk suplai Kilang Pertamina adalah sebagai berikut:

    MM Domestik : 65 %

    Arabian Light Crude : 13 % (term Saudi Aramco)
    MM Impor via PES (Petral Energy Services Pte Ltd : 22% (via spot dan term)

    Pola pengadaan Minyak Mentah Impor menggunakan dua Pola, yaitu Spot dan Term, dan biasanya dilakukan melalui tender oleh PES, kecuali yang tidak diperdagangkan secara umum atau diperdagangkan secara terbatas seperti ALC dan crude oil lainnya. Perbandingan antara total Spot Vs Term adalah sekitar 30% Vs 70%.

    Efisien Harga Pembelian Minyak Mentah dan Produk BBM
    Dari hasil pemilihan strategi pembelian yang tepat, Petral berhasil melakukan penghematan di tahun 2011 sebagai berikut :
    1. Harga pembelian minyak mentah Petral rata-rata USD 113.95 per barrel dibandingkan harga rata-rata pasar USD 119.45 per barrel.
    2. Harga pembelian Bensin Premium Petral rata-rata USD 118.50 per barrel dibandingkan harga rata-rata pasar USD 123.70 per barrel.
    3. Harga pembelian Solar Petral rata-rata USD 126.70 per barrel dibandingkan dengan harga rata-rata pasar USD 132.90 per barrel.

    Alasan Memilih Singapura Sebagai Basis

    • Singapura merupakan pusat perdagangan MM dan produk BBM di kawasan Asia dan tempat berkumpulnya trading arm/supplier MM dan produk BBM

    . Singapura merupakan salah satu dari pusat perdagangan MM dan BBM dunia, seperti Jenewa, London, Houston, Dubai, dan Singapura sendiri.

    • Hingga saat ini tidak ada satu pun perusahaan yang berbadan hukum Indonesia mampu melakukan penawaran MM dan produk BBM kepada Pertamina/PES.

    • Menghindari/mengurangi tekanan politis yang biasa terjadi dalam pengadaan MM dan produk BBM.

    • Singapura merupakan tempat publikasi yang biasa diacu oleh para pemain di pasar minyak mentah dan produk BBM.

    Beberapa anggota DPR periode 2009 lalu juga telah mengungkap korupsi dibalik tender Petral ini. Ade Daud dan mantan anggota DPR Boy Saul, beserta kuasa hukum Johnson Panjaitan menyambangi kantor Petral. Mereka meminta klarifikasi perihal dugaan kolusi dalam praktik tender.Selain dengan dua perusahaan itu, pengadaan langsung juga dilakukan dengan Kuwait Petroleum Company dan Petronas (Malaysia).

    Khusus untuk PTT Thailand dan Petronas Malaysia, Pertamina bekerja sama dengan kedua perusahaan minyak tersebut dalam kerangka kerjasama Ascope (Asean Council on Petroleum), yaitu wadah kerja sama antar perusahaan minyak nasional di Asean. Hal ini sesuai dengan aturan dan dilakukan untuk menghindari praktik percaloan dan mark-up harga.

    Adapun, pembelian bensin premium selalu diadakan melalui tender terbuka yang diikuti oleh 28 perusahaan trader maupun Major Oil Company (MOC). Petral membeli bensin premium setiap bulan lebih dari 8 juta barel.

    Untuk pengadaan solar secara spot, Petral menggelar tender terbuka yang diikuti 30 perusahaan. Sedangkan untuk pengadaan jangka panjang ditunjuk empat perusahaan minyak yaitu Kuwait Petroleum Company, Petronas Malaysia, PTT Thailand, dan S-Oil milik Saudi Aramco.

    Penunjukan keempat perusahaan tersebut bertujuan untuk mencegah trader Singapura menimbun dan spekulasi harga yang merugikan Pertamina serta praktik penyelundupan solar bersubsidi ke Singapura.

    Kutipan

    Bukti Kebohongan SMRC Saiful Mujani

    Tag

    Tadi malam saya kaget bukan kepalang mengetahui bahwa data quick count SMRC-LSI yang di tampilkan di http://www.komunigrafik.com/pilpres2014/stabilitas.php berubah . Berikut adalah data yang sebelumnya saya ambil untuk membuat analisa tulisan sebelumnya di https://www.facebook.com/notes/tras-rustamaji/catatan-quick-count-pilpres-2014/10152551028838914

    Dalam notes yang saya tulis sebelumnya saya kritisi kenapa kurva stabilitas suara di atas tidak menunjukkan adanya fakta bahwa prabowo sempat leading pada saat data yang masuk 68 – 546 tps, seperti pada kurva yang saya capture pada tanggal 9 Juli 2014 jam 13.05 seperti di bawah ini.

    image

    Nah, alih-alih menjelaskan kenapa ada perubahan kurva tersebut, smrc malah mengganti datanya menjadi seperti di bawah ini. Dan ini adalah data ditampilkan pada pukul 00:56:39 dini hari tadi.

    Kelihatan sekali bahwa data yang baru diedit tersebut dibuat untuk menghilangkan anomali yang saya jelaskan di notes sebelumnya. Kurva di ataspun kalau mau saya bahas, banyak sekali kejanggalannya, tapi saya gak mau bahas itu karena itu kurva fake. Membahas kurva stabilitas fake hanya menghabiskan energi.

    Apakah kita masih percaya quick count jika lembaga sekelas Saiful Mujani ini, suatu lembaga yang saya respect beberapa tahun terakhir karena metodologinya, akurasinya, sekarang mau bermain-main dengan data, seenaknya mengganti data hanya demi mendukung capres idolanya.

    Kalau temen-temen masih kekeuh bahwa hasil quick count dari 2000 atau 4000 tps adalah yang paling valid, lebih valid daripada data KPU yang dari 478.685 TPS, saya sudah nyerah deh. Mesti dengan cara apalagi saya menjelaskannya.

    Lebih gampang memanipulasi data sample quick count yang cuma 2.000 TPS tanpa pengawasan (walaupun katanya lembaga kredibel) dibandingkan memanipulasi data 478.685 TPS yang diawasi saksi kedua belah pihak dan pengawas bahkan publik sekalipun bisa ikut mengawasinya. Dan itu sudah terbukti tadi malam, smrc mengganti data quick countnya tanpa saksi, tanpa pengawasan tanpa upacara.

    Kutipan

    Bukti Intervensi Asing (Konspirasi Global) di Pilpres 2014

    Tag

    Bukti – bukti keterlibatan asing, lebih dari satu negara atau kekuatan asing biasa disebut dengan istilah Konspirasi Global, singkat KG.

    Selama puluhan tahun KG terbukti telah menyerang Indonesia melalui berbagai modus dan instrument KG, yang secara kasat mata tidak menampilkan fisiknya, tetapi sangat terasa dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Perubahan besar perilaku rakyat Indonesia, pergeseran nilai dan persepsi, transformasi budaya dan seterusnya, yang terjadi pada bangsa Indonesia, terutama disebabkan oleh rekayasa opini publik ciptaan konspirasi global yang bertujuan mengubah bangsa Indoensia menjadi suatu bangsa yang mudah mendukung atau menerima kepentingan KG di Indonesia.

    Instrumen atau alat KG dalam melancarkan ‘serangannya’ kepada suatu bangsa/negara, termasuk Indonesia dapat terdiri dari berbagai macam, seperti media massa, LSM (lembaga swadaya masyarakat), akademisi, ulama, tokoh dan cendikiawan yang telah direkrut secara sadar atau tidak sadar, politisi dan pejabat tinggi sipil dan militer, lembaga atau instansi tertentu (direkrut secara tidak sadar melalui berbagai kerjasama atau bantuan program), dan lain – lain. Semua alat atau instrument ini dikenal dengan sebut agen KG.

    Upaya pencapaian tujuan KG dengan mengendalikan perilaku suatu bangsa umumnya dicapai melalui penerapan strategi AWS atau Assymetric Warfar Strategy. KG tidak mengirim pasukan militernya untuk invasi suatu negara, melainkan cukup dengan memaksimalkan fungsi agen-agen AWS KG yang tersebar di negara sasaran.

    Indonesia sudah lama diserang AWS KG dengan tujuan utama mereka adalah melakukan akselerasi perubahaan sosial agar rakyat Indonesia lebih mudah dikuasai dan dikendalikan oleh pihak asing.

    Terkait pemilu dan pilpres 2014 di Indonesia, KG telah lama melakukan serangan dengan pembentukan opini dan persepsi rakyat Indonesia agar lebih menerima kelompok minoritas sebagai pemimpin bangsa terutama presiden. Untuk lebih efektif, KG juga secara bersamaan menghancurkan nilai-nilai luhur bangsa, nilai-nilai agama dan ideologi Pancasila. Rakyat Indonesia digiring dan diarahkan agar lebih liberal, individualis, egois, permisif, materialistis, hedonis dan pragmatis oportunitis.

    Serangan utama KG pertama kali ditujukan pada penghancuran nilai-nilai dan simbol-simbol Islam di Indonesia. Serangan ini dilakukan KG secara sistematis, berkesinambungan, melibatkan lembaga hukum seperti Polri dan KPK, serta jaringan media.

    Operasi penyergapan terorisme yang diikuti dengan penembakan mati terhadap terduga teroris, yang kemudian dipublikasikan oleh media tertentu dengan sudut pandang (angel) tertentu, dimaksudkan untuk membentuk opini dan persepsi bahwa Indonesia adalah negara teroris atau setidaknya untuk menimbulkan kesan terorisme (Islam) tumbuh subuh di Indonesia.

    Padahal semua operasi pemberantasan terorisme Indonesia itu adalah rekayasa belaka karena berdasarkan fakta dan postulat bahwa tidak mungkin atau mustahil terorisme dilahirkan dari kelompok masyarakat yang mayoritas dan tidak tertekan sama sekali. Sudah merupakan postulat (hukum) bahwa terorisme hanya lahir dari kelompok minoritas yang tertekan atau diperlakukan secara tidak adil di seuatu negara.

    Setelah labeling atau stigma terorisme dilekatkan di entitas Islam Indonesia, KG kemudian melancarkan serangannya terhadap tokoh – tokoh Islam dengan modus penjeratan delik pidana korupsi. Tokoh – tokoh Islam yang dijerat dengan pidana korupsi, kasusnya dikembangkan dan dibesar-besarkan hingga keluar dari substansi hukum yang sebenarnya. Media massa agen AWS KG digunakan secara maksimal untuk mempublikasikan politainment seputar aib dan perilaku buruk tokoh islam yang sedang dijerat delik korupsi itu. Agen AWS KG yang paling dominan dalam menjalankan peran menghancurkan nilai-nilai dan simbol-simbol Islam melalui kasus-kasus hukum para tokoh Islam adalah KPK, yang notabene saat ini dikendalikan oleh kelompok sosialis liberal Indonesia. Merekalah agen ASW KG.

    Secara simultan, media massa agen AWS KG dan tokoh – tokoh tertentu yang juga agen AWS KG, secara masif selalu mengeluarkan hujatan – hujatan, pelecehan-pelecehan dan penistaan-pemistaan terhadap simbol-simbol Islam, seperti konsep poligami, perceraian, kebiasaan berjenggot, dan seterusnya. Mereka bertujuan membentuk opini dan persepsi publik yang mempermalu umat Islam dan menghancurkan keyakinan umat Islam terhadap agama yang dianutnya.

    Puncaknya serangan KG ditujukan untuk memenangkan pemilu dan pilpres 2014, di mana KG berkolaborasi dengan mayoritas konglomerat cina Indonesia dan para pribumi yang menjadi antek-antek KG untuk mendudukan seorang tokoh ciptaan KG sebagai presiden Indonesia.

    Direktur Eksekutif NCID Jajat Nurjaman mengatakan Pemilu Presiden 2014 sarat intervensi asing. Berbagai upaya dilakukan oleh orang asing di Indonesia dan di luar negeri untuk memenangkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Termasuk di antaranya adalah melakukan pembunuhan karakter Prabowo Subianto.

    “Selama dua bulan terakhir, saya monitor dan terus kumpulkan bukti intervensi asing di Pemilu Presiden 2014. Ini membuktikan bahwa yang terjadi bukanlah spontanitas, tetapi terkoordinasi dengan baik oleh sebuah kekuatan besar. Mereka benar-benar tidak ingin Prabowo jadi Presiden RI menggantikan SBY” ungkap Jajat, Selasa (8/7/2014).

    NCID memaparkan sedikitnya delapan bukti intervensi asing (KG) di Pemilu Presiden 2014, yakni :

    1) Pernyataan keberpihakan dari Majalah TIME dan Majalah The Economist. Kedua majalah ini secara terbuka mengatakan bahwa Prabowo tidak boleh sampai jadi Presiden RI.

    2) Kemunculan penulis asal Amerika Allan Nairn dengan tulisan yang memojokkan Prabowo. Di kalangan diplomat Indonesia, Allan dikenal memiliki rekam jejak menulis berita palsu tentang TNI. Mantan Duta Besar Indonesia untuk AS Dino Patti Djalal mengatakan “dia (Allan Nairn) sejak dulu selalu mencari peluang untuk memecah belah Indonesia.”

    3) Adanya intimidasi kepada WNI yang hendak memilih di depan KJRI Perth, Australia oleh WNA yang mengkampanyekan kemerdekaan Papua. Mereka meminta WNI untuk memilih Joko Widodo dan mengatakan hanya orang bodoh yang memilih Prabowo. Tercatat beberapa WNI yang tinggal di Perth melaporkan kejadian ini melalui media sosial.

    4) Pernyataan keberpihakan kepada Joko Widodo oleh artis-artis asal Amerika dan Inggris seperti Jason Mraz, Sting dan Akarna, serta bintang porno Vicky Vette. Pengumuman yang dilakukan H-1 menjelang pemilihan dengan penyeragaman agar jelas menunjukkan adanya koordinasi, bukan aksi spontanitas.

    5) Kemunculan iklan yang mempromosikan Joko Widodo dan mendiskreditkan Prabowo Subianto di Google, YouTube dan jaringan iklan AdSense. Padahal di situsnya sendiri secara eksplisit Google melarang segala jenis iklan politik untuk ditayangkan di Indonesia.

    6) Penutupan secara serentak beberapa akun yang secara terbuka tidak mendukung Joko Widodo, tidak lama setelah pertemuan Joko Widodo dengan direktur politik Twitter Peter Greenberger di Jakarta.

    7) Pemberitaan palsu oleh Bloomberg mengenai transaksi saham MNC Group yang mendiskreditkan pasangan Prabowo-Hatta. Pada 20 Juni 2014, Bloomberg mengatakan bahwa Prabowo-Hatta memborong saham MNC Group. Padahal transaksi tersebut tidak pernah terjadi.

    8) Pernyataan Duta Besar Amerika untuk Indonesia Robert Blake pada 23 Juni 2014. Ia mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa Pemerintah RI harus mengusut dugaan kasus HAM Prabowo. Pernyataan terbuka ini memicu reaksi keras dari DPR karena merupakan bukti konkret campur tangan Amerika dalam Pemilu Presiden Indonesia.

    Menurut Jajat, intervensi asing yang begitu kentara untuk mengurangi elektabilitas Prabowo justru mengkokohkan keyakinan rakyat Indonesia bahwa Prabowo adalah presiden yang harus dipilih pada 9 Juli 2014.

    “Hal ini disebabkan oleh pernyataan legendaris Bung Karno tentang intervensi asing. Bung Karno mengatakan: Ingatlah pesanku, jika engkau mencari pemimpin, carilah yang dibenci, ditakuti, atau dicacimaki asing karena itu yang benar. Pemimpin tersebut akan membelamu di atas kepentingan asing itu. Dan janganlah kamu memilih pemimpin yang dipuji-puji asing, karena ia akan memperdayaimu” tutup Jajat menirukan Sukarno.

    Pencitraan luar biasa yang dipublikasikan media – media asing untuk Joko Widodo, termasuk pernyataan – pernyataan bernada pujian yang sebenarnya tidak berdasar atau absurd dari tokoh-tokoh atau selebriti dunia, juga merupakan bukti kuat intervensi KG / asing dalam pilpres 2014.

    Tidak dapat disangkal bahwa intervensi asing itu juga diwujudkan dalam bentuk bantuan uang kampanye dan money politcs untuk kepentingan capres Joko Widodo. Puncaknya, intervensi asing dalam pilpres ditampilkan secara vulgar melalui kehadiran agen – agen mereka di Indonesia. Mulai dari kedatangan para selebritis dunia (hiburan, olahraga dst), menteri luar negeri dari beberapa negara, duta besar, pimpinan – pimpinan lembaga internasional, konsultan politik, hingga direktur politik dan strategi global dari perusahaan raksasa social media Twitter.

    Mereka semua bekerja untuk mendukung Jokowi terpilih sebagai presiden Indonesia dalam rangka mewujudakan kepentingan konspirasi global (KG) di Indonesia, yang tak lain dan tak bukan adalah neo imperialisme asing terhadap NKRI.

    Kutipan

    Quick Count Binatang Apakah Itu ?

    Tag

    Ingat, Quick Count Punya 3 Error, Jadi Hasilnya Mungkin dan ‘Boleh’ Berbeda

    image

    Tiga hari berlalu, Rupa-rupanya diskusi dan perdebatan mengenai hasil quick count belum juga selesai. Lebih parah lagi antar lembaga quick count terserbut saling menuduh bahwa lembaga quick count sebelah sana tidak memenuhi kaidah statistik, sementara kelompok yang satunya menuduh bahwa lembaga quick count sebelah sini telah memihak salah satu pasangan. Sungguh terlalu!

    Saya sebagai orang yang memiliki latar belakang statistik dan mengajar metodologi riset perlu untuk sekali lagi meluruskan pandangan yang kurang tepat tersebut. Masyarakat jangan sampai mempersepsikan bahwa statistik adalah ilmu pasti dan hasilnya harus satu angka. Ingat statistik berbeda dengan matematik. Matematik hasilnya adalah sebuah kepastian. Sementara statistik berbicara error. Jadi hasilnya mungkin dan ‘boleh’ saja berbeda. Ini prinsip dasar yang perlu dipahami. Ingat, Statistik berbeda dengan matematik!

    Mengingat Quick Count ini menggunakan metode statistik. Maka setidaknya quick count tidak terlepas dari 3 masalah error yaitu margin error, random error dan sistematic error. Berikut pembahasannya:

    Pertama, Margin of Error

    Margin of error adalah error yang paling populer di berbagai lembaga quick count. Margin error adalah tingkat kesalahan sampel atas populasi yang ditentukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. Karena margin error ini adalah tingkat kesalahan sampel atas populasi maka margin of error akan mengkoreksi besaran sampel. Jika kita membuka text book statistika maka akan ada sebuah rumus perhitungan sampel dimana untuk mendapatkan sampel tertentu maka peneliti harus menentukan terlebih dahulu berapa margin of error-nya. Margin of error semakin kecil maka jumlah sampel akan semakin besar. Dengan semakin besar sampel diharapkan (tetapi tidak menjamin) hasilnya akan mendekati kenyataan (populasi).

    Beberapa lembaga survei pada pilpres 9 Juli kemarin menentukan margin of error rentang 0.5% sampai dengan 2%. Saya coba hitung, dengan asumsi populasi TPS sebanyak 479 ribuan, maka sampel TPS yang akan terambil adalah 36 ribuan sampel TPS untuk margin of error 0.5%, sekitar 9 ribuan sampel TPS untuk margin error 1%, dan 2 ribuan sampel TPS untuk margin of error 2%.

    Apakah ketika margin of error-nya lebih rendah maka satu quick count akan lebih akurat hasilnya dibandingkan yang lain? Jawabannya adalah belum tentu. Margin error yang lebih kecil hanya akan berimplikasi terhadap sampel yang lebih besar, jika tidak mengontrol kedua error yang lainnya. Kalau pun yang diadu adalah margin of error, maka yang pasti pemenangnya adalah hasil KPU mengingat margin of error-nya 0,0000 (nol) persen.

    Kedua, Random Error

    Error kedua, Random error, adalah peluang kesalahan yang mungkin terjadi akibat proses randomisasi sampel TPS. Ingat, bahwa quick count adalah proses penyimpulan hasil pemilu berdasarkan sebagian sampel TPS, bukan keseluruhan TPS.

    Kita semua perlu tahu bahwa metode pengambilan sampel TPS pada quick count adalah secara proporsional sampel TPS terhadap populasi TPS wilayah yang diturunkan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai kelurahan. Setiap lembaga survei harusnya sama dalam menentukan proporsi sampel TPS terhadap populasi TPS pada masing-masing wilayah.

    Nah apa yang berbeda? Yang berbeda adalah TPS mana dalam satu wilayah yang dijadikan sampel. Lembaga survei A kemungkinan berbeda dengan lembaga survei B dalam menentukan TPS mana yang dijadikan sampel. Perlu kita tahu, quick count menggunakan teknik sampling multistage sampling. Katakanlah stage terakhir yang digunakan adalah kecamatan, pertanyaannya adalah siapa yang menjamin bahwa TPS-TPS yang dijadikan sampel dalam satu kecamatan telah representatif terhadap basis pendukung kedua pasangan? Jika tidak artinya ada TPS dengan dengan jumlah basis pendukung nomor satu atau nomor dua yang lebih banyak tidak terambil. Jika stage terakhir adalah desa/kelurahan, artinya harus ada sampel TPS perwakilan dari 78.609 desa/kelurahan yang ada di seluruh Indonesia. Padahal jumlah keseluruhan sampel TPS di quick count ini saja hanya 36 ribuan TPS, itupun jika menggunakan margin of error 0,5%. Artinya masih banyak desa/kelurahan yang tidak terwakili sebagai sampel. Bisa jadi desa-desa tersebut adalah basi pendukung salah satu kadidat, bukan? Apalagi di tengah dinamika basis pendukung pilpres 2014 yang sangat berbeda dibandingkan pilpres sebelumnya. Sangat sulit mengukur tingkat representasi hasil quick count.

    Ketiga, Systematic Error

    Masih ada satu error lagi, dan error ini tidak bisa dikendalikan secara statistik yaitu sistematic error. Sistematic error disebabkan oleh unsur-unsur subjektivitas. Pengambilan sampel TPS yang tendensius merupakan salah satu penyebab systematic error. Oleh karena itu, salah satu kritik kepada lembaga-lembaga survei, harusnya ada satu kode etik yang mengatur bahwa penyelenggara quick count adalah bukan bagian dari tim sukses atau tidak pernah menyatakan memihak kepada salah satu pasangan. Ketidaknetralan penyelenggara quick count dapat menjadi penyebab systematic error.

    Oleh karena quick count ini memungkinkan dan membolehkan hasil yang berbeda, maka marilah kita memandang hasil quick count ini dengan proporsional dan tidak lebay. Jika ada salah satu direktur eksekutif penyelenggara quick count yang menyatakan bahwa jika hasil KPU berbeda dengan hasil quick count maka KPU lah yang salah, saya kira sudah salah kaprah. Ingat quick count adalah sebagian sampel TPS bukan populasi TPS. Ingat bahwa kaidah yang digunakan adalah ilmu statistik bukan matematik. Memungkinankan banyak error di sana.

    Jika mau menilai kecurangan KPU buktikan saja di mana kecurangannya, berapa jumlah suara yang dicurangi, bukan dengan hasil quick count!

    Marilah kita kawal bersama-sama proses real count KPU, Bukan ramai debat di quick count!

    Penulis:

    Ayat Hidayat

    Pengajar Metodologi Riset di Salah Satu Perguruan Tinggi di Jakarta

    Dimuat di Kompasiana, 12 Juli 2014

    Kutipan

    Hasil QC Di luar Logika

    Tag

    image

    Quick Count yang mengumumkan Jokowi JK menang benar-benar keterlaluan. Begitu banyak bukti, hasil QC mereka hanya rekayasa dari data yang tidak dapat dipercaya.

    Peneliti opini publik, Agung Prihatna mengungkap beberapa fenomena keanehan quick count (hitung cepat) yang menguntungkan pasangan Jokowi-JK. Dia membeberkan kronologis yang perlu mendapat sorotan.

    Pertama, pada awal Juli 2014, ada pernyataan dari pihak capres nomor urut 2 bahwa ada indikasi kecurangan. Kedua, pada masa tenang ada tiga lembaga survei terkemuka, yaitu Charta Politica, SMRC, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang pimpinannya secara terbuka berafiliasi ke capres nomor urut 2, dengan mengumumkan Jokowi-JK unggul 3 persen dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

    Ketiga, pada hari pemilihan, kelompok lembaga survei tersebut, seperti CSIS-Cyrus Network, mengeluarkan hasil exit poll yang menyatakan capres nomor urut 2 unggul 3 persen dari capres nomor urut 1. Dia menyatakan, hasil quick count lembaga survei yang berafiliasi ke pasangan Jokowi-JK, seperti CSIS-Cyrus, SMRC, Litbang Kompas, dan RRI sama-sama mengungulkan dengan selisih 3 persen.

    “Ini juga pertama kalinya ada pihak yang secara sepihak mengklaim kemenangan berdasarkan hasil quick count yang data masuk baru mencapai 70 persen. Yang bikin aneh pula, sekitar jam 15.00 WIB, data quick count sebesar 70 persen di luar logika,” kata mantan peneliti LP3ES itu Kamis (10/7).

    Menurut Agung, bukankah untuk menginformasikan sampel dari daerah pelosok Papua, Medan, Sumatra, dan pulau lainnya butuh waktu sekitar satu hingga tiga jam untuk melaporkan melalui pesan singkat (SMS) di area on spot (daerah yang terdapat sinyal). Hal itu mengingat tidak semua daerah yang kita tentukan sebagai zona sampling terdapat sinyal operator telepon selular.

    “Katakanlah benar data masuk 70 persen selang dua jam setelah TPS ditutup pukul 13.00 WIB. Maka, kemungkinannya adalah sampel ditarik semua ke daerah perkotaan, sehingga sebenarnya nihil sampling dari desa/wilayah pelosok,” kata perintis quick count di Pemilu 1997 itu.

    Agung menyatakan, dalam berbagai momen pilkada biasanya yang terjadi adalah pengakuan dari pihak lain terhadap keunggulan pasangan lainnya. “Tidak pernah salah satu pihak melakukan klaim kemenangan berdasarkan hasil quick count,” katanya.

    Keanehan lain juga didapatkannya ketika melihat perkembangan beberapa hari sebelum Pilpres 9 Juli kemarin. Itu setelah Indobarometer, LSI, dan Charta Politica pada lima hari sebelum Pilpres menyatakan bahwa ada ‘lampu kuning’ bagi Jokowi jika keadaan terus begini karena trend terus menurun. Adapun, trend Prabowo terus naik. “Pada saat itu selisih Jokowi dengan Prabowo semakin dekat tinggal tiga persen.”

    Menjadi aneh, sambung dia, karena tiga hari setelah pernyataan tersebut, para lembaga survei yang berafiliasi dengan Jokowi-JK mengeluarkan pernyataan bahwa terjadi rebound elektabilitas. Artinya, dalam waktu tiga hari, mereka membuat pengakuan terjadi perubahan trend. “Padahal dalam logika survey trend itu tidak mungkin berbalik trendnya hanya dalam waktu dua sampai hari,” katanya.

    Catatan berikutnya, lanjut Agung, pihak Jokowi pada sepekan sebelum Pilpres sudah menyatakan bahwa kemenangan mereka akan sulit jika pihak lawan melakukan kecurangan. “Artinya mereka melakukan prakondisi bahwa di atas kertas mereka bisa kalah. Bahkan cawapres JK pernah menyatakan, bahwa pasangannya hanya akan kalah jika dicurangi,” sebutnya.

    Dia mengingatkan, gejala-gejala tersebut patut dicurigai sebagai upaya terencana untuk memenangkan pasangan yang diusung PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI itu dengan melakukan manipulasi survei sejumlah lembaga yang selama ini pro-Jokowi.

    Kutipan

    Sekilas Tentang Perampok Negara Hatta Rajasa dan M Riza Chalid

    Tag

    image

    Siapa sih Mafia MIGAS itu ?

    Mafia migas konon merupakan mafia tertua di dunia. Mafia migas dalam cerita ini adalah perantara (trader) antara pemasok-pemasok minyak mentah untuk Pertamina melalui anak perusahaannya, Pertamina Energy Trading Limited (PETRAL). Bos dari perantara itu oleh kalangan bisnis Singapura disebut Gasoline Father, yaitu Mr. Mohammad Reza Chalid dari Global Energy Resources (GER).

    Banyak kalangan menuding tendernya kurang transparan. Ada permainan fee sampai milyaran. ”Permainan tetap ada selagi Indonesia masih membeli dengan harga spot, yg bisa dibeli sewaktu-waktu dalam jumlah besar” kata pakar manajemen Rhenald Kasali (Tabloid PRIORITAS Edisi 8 / 5 – 11 Maret 2012).

    Sebenarnya DR. Rizal Ramli (RR) sudah lama mensinyalir adanya mafia tersebut. Dalam bukunya yang berjudul “Menentukan Jalan Baru Indoensia” (April 2009) menyebut MR. Teo Dollars yang pendapatan perharinya mencapai USD 600 ribu (Rp. 6 miliar) dan menyetor ke oknum-oknum tertentu di Pemerintahan RI. George Aditjondro lebih gamblang menulis beberapa anggota keluarga besar SBY yang dibantu oleh kroni-kroni mereka memiliki bisnis impor ekspor minyak mentah. Jika dulu Riza (Global Energy Resources) membayar premi kepada keluarga Cendana, maka sekarang ia membayar komisi ke kelompok Cikeas sebesar 50 sen dollar per barrel.

    Jadi kalau ekspor kita 900 ribu barrel perhari, maka yang masuk ke keluarga SBY diperkirakan mencapai USD 450.000 perhari ditambah bonus boleh mengekspor minyak mentah sebesar 150 barrel setiap hari. Keberadaan sindikat Cikeas ini mendorong Karen Setiawan (Dirut Pertamina) mengancam untuk meletakkan jabatan karena tidak tahan menghadapi tekanan Cikeas. ( George Junus Aditjondro dalam buku ‘Cikeas Makin Menggurita’ hal 67-68).

    DR. Rizal Ramli dalam sebuah pidato tgl 24 April 2008 menolak kenaikan harga BBM kecuali pemerintah berani membabat Mafia Migas tersebut.

    Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengaku risih dengan sorotan publik atas PETRAL. ”Perlu ada perbaikan di tubuh anak perusahaan PERTAMINA itu supaya tak lagi dijadikan tempat korupsi dan sarang permainan para mafia minyak,” kata Dahlan Iskan. (Tabloid PRIORITAS, Edisi 8/05-11 Maret 2012 i).

    Hubungan Mafia Minyak dengan Pertamina.

    Beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan pemberitaan tentang PETRAL yang hendak dibubarkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan, tapi ternyata batal dan bahkan sekarang semakin eksis. Dari dulu PETRAL disebut-sebut sebagai ‘sarang’ korupsi puluhan triliun mulai dari jaman Orba/Suharto sampai sekarang. Anehnya tidak pernah bisa disentuh.

    PETRAL atau Pertamina Trading Energy Ltd merupakan Perseroan Terbatas anak perusahan Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan minyak. Saham PETRAL 99.83% dimiliki oleh PT. Pertamina dan 0.17% dimiliki oleh Direktur Utama PETRAL, Nawazir sesuai UU / CO Hongkong

    Tugas utama PETRAL adalah menjamin supply kebutuhan minyak yang dibutuhkan Pertamina / Indonesia dengan cara membeli minyak dari luar negeri. Saat ini PETRAL memiliki 55 perusahaan yang terdaftar sebagai mitra usaha terseleksi. Pengadaan minyak untuk PETRAL dilakukan secara tender terbuka. Namun PETRAL juga melakukan pengadaan minyak dengan pembelian langsung. Alasannya, ada jenis minyak tertentu yang tidak dijual bebas atau pembelian minyak secara langsung dapat lebih murah dibandingkan dengan mekanisme tender terbuka.

    Tahun 2011 PETRAL membeli 266,42 juta barrel minyak. Terdiri dari 65,74 juta barrel minyak mentah dan 200,68 juta barrel berupa produk. Harga rata-rata pembelian minyak oleh PETRAL adalah USD 113,95 per barel untuk minyak mentah, USD 118,50 untuk premium, USD 123,70 untuk solar. Total pembelian minyak PETRAL adalah USD 7.4 milyar untuk minyak mentah dan USD 23.2 milyar untuk bensin/solar. Total US$ 30.6 milyar atau setara dengan Rp. 275.5 triliun per tahun. Itulah jumlah uang yg dikeluarkan Pertamina/negara untuk impor minyak. Sekali lagi, uang Pertamina/negara yang dikeluarkan untuk membeli minyak impor melalui PETRAL pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 275.5 triliun. Jumlah uang yang luar biasa besar dikeluarkan negara untuk membeli minyak impor melalui PETRAL. Hal ini tentu saja ‘tidak pernah luput dari mafia’.

    Mafia minyak yang disebut-sebut menguasai dan mengendalikan PETRAL adalah Muhammad Riza Chalid. Riza diduga menguasai PETRAL selama puluhan tahun. Di samping Riza, dulu Tommy Suharto juga disebut-sebut sebagai salah satu mafia minyak. Perusahaan Tommy diduga melakukan mark up atau titip US$ 1-3/barel. Kita sudah tahu siapa Tomy Suharto, tetapi siapakah Muhammad Riza Chalid ? Dia adalah WNI keturunan Arab yang dulu dikenal dekat dengan Cendana (rumah keluarga Suharto). Riza, pria berusia 53 tahun ini disebut-sebut ssebagai ‘penguasa abadi’ dalam bisnis impor minyak RI. Dulu dia akrab dengan Suharto. Sekarang merapat dengan SBY.

    Riza disebut-sebut sebagai sosok yang rendah hati, tapi siapapun pejabat Pertamina termasuk Dirut Pertamina akan gemetar dan tunduk jika ketemu dengan dia. Siapapun pejabat Pertamina yang melawan kehendak Riza akan lenyap alias terpental. Termasuk Ari Soemarno, Dirut Pertamina yang dicopot jabatannya. Ari Soemarno dulu terpental dari jabatan Dirut Pertamina gara-gara hendak memindahkan PETRAL dari Singapura ke Batam. Riza tidak setuju. Ari selanjutnya dipecat. Jika PETRAL berkedudukan di Batam / Indonesia tentu pemerintah dan masyarakat luas lebih mudah mengawasi operasional PETRAL yang terkenal korup. Rencana Ari Soemarno ini tentu dianggap berbahaya. Bisa menganggu kenyamanan ‘Mafia Minyak’ yang sudah puluhan tahun menikmati legitnya bisnis minyak.

    Para perusahaan minyak dan broker minyak internasional mengakui kehebatan Riza sebagai ‘God Father’ bisnis impor minyak Indonesia. Di Singapura, Muh Riza Chalid dijuluki sebagai ‘Gasoline God Father’. Lebih separuh impor minyak RI dikuasai oleh Riza. Tidak ada yang berani melawannya. Beberapa waktu lalu Global Energy Resources, perusahaan milik Riza pernah diusut karena temuan penyimpangan laporan penawaran minyak impor ke Pertamina. Tapi kasus tersebut hilang tak berbekas dan para penyidiknya diam tak bersuara. Kasus ditutup. Padahal itu diduga hanya sebagian kecil saja.

    Global Energy Resources milik Riza itu adalah induk dari 5 perusahan, yakni Supreme Energy, Orion Oil, Paramount Petro, Straits Oil dan Cosmic Petrolium yang berbasis di Spore & terdaftar di Virgin Island yang bebas pajak. Kelima perusahaan itu merupakan mitra utama Pertamina. Kelompok Riza cs ini juga yang diduga selalu menghalangi pembangunan kilang pengolahan BBM dan perbaikan kilang minyak di Indonesia. Bahkan penyelesaian PT. TPPI yang menghebohkan karena telah merugikan negara, juga diduga tidak terlepas dari intervensi kelompok Riza cs. Riza cs mengatur sedemikian rupa agar negara RI tergantung oleh impor bensin dan solar. INGAT…! Impor bensin & solar kita 200 juta barel per tahun. Riza cs ini sekarang berhasil mengalahkan Dahlan Iskan. Skor 3 : 0 untuk Mafia Minyak. Dahlan Iskan keok. Pertama Dahlan gagal bubarkan PETRAL. Kedua gagal memindahkan PETRAL ke Indonesia dan ketiga gagal mencegah orang-orang yang menjadi boneka Riza cs menjjadi direksi di Pertamina. Dahlan Iskan mengalah. Janji Dahlan Iskan untuk mengalahkan BUMN Malaysia, apalagi PETRONAS dalam 2 tahun itu menjadi hanya mimpi. Di Pertamina saja Dahlan sudah takluk dengan Cikeas.

    Siapa Riza cs itu ? Orang yang disebut-sebut berada di belakang Riza adalah Bambang Trihatmodjo, Rosano Barrack dst. Mereka adalah keluarga dan Genk Cendana. Sekarang Genk Cendana berhasil menundukkan Cikeas dan Dahlan Iskan. Semua Direksi Pertamina sekarang adalah Pro Mafia Minyak PETRAL. Bukan hanya PETRAL yang menjadi ‘boneka’ Riza cs, tetapi juga Pertamina. Kenapa bisa terjadi seperti itu ? Ada informasi lebih yang ‘menyeramkan’. ‘Aksi jalan tol’ Dahlan Iskan beberapa hari lalu disebut oleh teman-teman saya sebagai kompensasi frustasi Dahlan menghadapi hegemoni Mafia Minyak. Sejak Dahlan Iskan meneriakkkan ‘Bubarkan PETRAL ‘, mafia minyak ini bergerak cepat. Lalu melakukan konsolidasi. Masuk ke Cikeas, Istana & Lap Banteng (Depkeu).

    Bagaimana caranya Riza cs menusuk Istana, Cikeas dan Lapangan Banteng ? Sumber saya menyebutkan, Riza dekat dengan Purnomo Y dan Pramono Edhie Wibowo (adik Ny. Ani SBY) sejak Edhie masih di Kopassus. Purnomo yang Menteri ESDM & Edhie ssbagai pintu masuk Riza cs ke Cikeas. Riza cs ini sering berkunjung ke Cikeas untuk mengamankan praktek mafia di impor minyak Pertamina. Tentu saja tidak ada makan siang yang gratis. Selain di jajaran elit politik, Riza cs juga sangat dekat dengan Wakil Dirut Perusahaan hulu Migas dan Syamsu Alam yang General Managernya Purnomo Yusgiantoro sewaktu masih menjabat sebagai Menteri ESDM bertugas mengamankan kontrak-kontrak pembelian minyak impor dari mafia minyak ini. Dahlan Iskan yang meminta Pertamina membeli minyak secara langsung, justru ditantang oleh Direksi Pertamina,bahwa Pertamina harus membeli via broker. Dahlan Iskan ‘bengong’ tidak bisa berbicara mendengar ucapan Direksi Pertamina. Dia bertekad membenahi Pertamina ternyata mentok sampai di situ. Dahlan Iskan ternyata KO berhadapan dengan Mafia Minyak RI yang dikomandani Riza. Ini bisnis ratusan triliun per tahun. Dahlan iskan tidak kuat melawannya.

    Kembali ke Riza. Nama Riza tidak tercantum dalam akte Global Energy Resources..Holding perusahaan broker minyak milik Riza itu. Dalam akte Global, yang tercatat adalah Iwan Prakoso (WNI), Wong Fok Choy dan Fernadez P. Charles. Tapi sesungguhnya Riza adalah pemiliknya. Untuk memperkuat posisi Riza cs di Pertamina, sebagian Direksi Pertamina yang kurang setuju dengan pembelian minyak via broker diganti kemarin. Sekarang semua Direksi Pertamina yang ada merupakan kelompok pendukung Riza (sang Mafia Minyak dengan dukungan penuh Istana, Cikeas dan Menko). Bukan hanya impor minyak saja Riza cs berkuasa. Dalam pembelian atau penampungan batu bara minyak dari Pertamina Riza juga berkuasa. Pembelian batu bara minyak dari Pertamina dilakukan oleh Orion Oil dan Paramount Petroleum milik Riza Cs. Riza betul-betul penguasa minyak RI.

    Dulu ada broker besar lain ingin mendapatkan jatah impor minyak dari PETRAL/Pertamina. Dia bersama kakak tertua Ani SBY datang ke Spore. Dirut PETRAL menyambut kedatangan pengusaha itu. Intinya PETRAL siap berikan ‘jatah’ ke pengusaha itu. Tetapi kemudian Riza mendatangi Wiwiek. Riza disebut-sebut memberikan US$ 400,000 kepada wiwiek agar tidak perlu membantu pengusaha itu. Dan Wiwiek pun setuju. Apa yg menjadi motiv SBY sampai bisa dikoptasi oleh mafia minyak ? Apa dealnya ? Bagaimana modusnya ? Bagaimana langkah Dahlan Iskan menghadang mereka ?

    Ini kisah panjang tentang mafia minyak yang selama ini tidak pernah tersentuh. Salah satu skenario mafia minyak yang berkolaborasi dengan SBY adalah melalui resufle kabinet tahun 2011 lalu. Ada titipan mafia minyak via tangan SBY. Purnomo Yusgiantoro yang sudah terlibat sejak sekian lama digeser menjadi Menhan. Jero wacik yang demokrat tulen loyalis SBY sebagai penggantinya.

    Bahaya jika Purnomo Y tetap dipertahankan sebagai Menteri ESDM. Nanti info bisa bocor ke Mega, JK atau pihak lain. Konspirasi baru ini harus Top Secret. Meski sebenarnya Purnomo Y lah yang menjjadi biang dari semua permainan mafia minyak itu. Namun, sesuai sifat SBY, dia ingin menguasai semua. Dengan Jero Watjik sebagai Menteri ESDM, perampokan mafia minyak ini akan tertutup rapat. Hanya Cikeas, Menko Ekonomi, MenESDM, Pertamina & PETRAL.

    “Bermain” di minyak ini luar biasa enak. Korupsi uang APBN tidaklah seberapa. BUMN-BUMN ini jauh lebih merugikan negara, tetapi lebih aman & mudah. Uang korupsi minyak yang mencapai puluhan triliun ini tidak masuk ke Indonesia, melainkan ke rekening-rekening di Hongkong, Singapura & Swiss. Ditarik ke RI hanya jika diperlukan. Tentu saja uang ratusan juta itu utamanya dicairkan dan ditarik saat menjelang Pemilu dan Pilpres. Untuk membiayai kampanye dan money politic. Jadi tidak heran jika SBY bisa mempunya dana kampanye belasan triliun untuk memenangkan Pemilu dan Pilpres 2009 kemarin.

    Pada jaman Orba setiap ekspor minyak (bukan impor lho), mafia minyak yang dibeking penguasa bisa “titip atau kutip” US$ 1- 3 / barel. Ketika RI mulai impor ( di jaman Orba juga) mafia minyak juga kutip dan titip sekian dollar juga. Ekspo & impor minyak ada titipan. Bahkan untuk biaya pengangkutan minyak dengan kapal tanker pun ada mark up yang merugikan negara puluhan juta dollar per tahun. Dari dahulu sampai sekarang, pengangkutan minyak Indonesia masih dikuasai oleh pemain lama, yaitu Humpuss Intermoda (Tommy Suharto) Cs.

    Kembali ke PETRAL, jika pembelian minyak kita total 266 juta barel tahun 2011, asumsikan saja ada titipan USD 3/barel = US$ 798 juta/tahun. US$ 798 juta itu equivalen dengan Rp. 7.2 triliun uang negara yang dirampok oleh mafia minyak. Uang itu dibagi-bagikan oleh mafia itu kepada penguasa. Pada tahun 2009 saja pernah disebut-sebut ada setoran ratusan juta USD dari mafia minyak kepada SBY untuk membantu Pemilu dan Pilpres SBY. Korupsi dari impor minyak ini sangat luar biasa. Sudah terjadi sejak tahun 1969 dan terus dipertahankan oleh penguasa karena dijadikan sumber dana politik.

    Di samping dijadikan dana politik tentu saja untuk mengisi kantong pejabat-pejabat tertinggi di negara ini. Ratusan turunan tidak akan habis, bahkan cenderung bertambah. Karena mafia minyak ini sangat dekat dengan kekuasaan, maka kita dapat melihat benang merahnya. Bahkan belakangan ini hubungan makin mesra antara mafia dengan Cikeas, Muhamad Riza Chalid, Bambang Trihatmodjo, Rosano Barack cs dengan SBY, Pramono Edhie, Cikeas, Hatta R, Karen cs. Sumber-sumber saya menyebutkan Riza dalam sebulan terakhir ini rajin mengikuti rapat di Cikeas, Istana dan kantor Menko Ekonomi. Apakah ada deal-deal khusus ?

    Modus korupsi mafia minyak ini juga terjadi dengan ‘penipuan’ yang dilakukan oleh mafia minyak terhadap kualitas & jenis minyak yang diimpor Pertamina. Kilang minyak kita itu disetting hanya bisa mengolah minyak produksi Afrika dan Timur Tengah.

    Pernah dengar kasus minyak ZATAPI yang diusut TEMPO ? Nah, mafia minyak ini seolah-olah impor minyak dari Afrika dan Timteng. Padahal minyak yang dibeli dari sana hanya sepertiga atau seperempatnya saja. Sisanya dua pertiga atau tiga perempat dibeli mafia minyak ini dari produsen / broker minyak yang lain. Transaksinya di tengah laut untuk memenuhi sisa kapasitas. Kualitas minyak yang dibeli ‘secara gelap’ di tengah laut itu tentu lebih rendah dibanding yang tercantum di BL atau dokumen-dokumen pengangkutan kapal. Contohnya, satu kapal tangker full capacity nilai minyak sebesar US$ 80-110 juta. Di BL tercantum nilai tersebut berikut kuantitas cargonya.

    Dengan modus pengisian hanya sopertiga atau seperempat dari kapasitas, mafia minyak tersebut mencampur minyak dengan kualitas rendah dengan harga 20-30% lebih rendah. Berapa untung yang dikeruk oleh mafia minyak ini dgn modus pencampuran ? Mari kita hitung dengan cara sederhana. Asumsikan nilai impor minyak per kapal tanker USD 100 juta per shipment. Kapal dimuat dengan 25% minyak yang sesuai dengan BL impor.

    Asumsikan saja harga minyak impor tersebut sesuai BL USD 100 / barel. Jika 75% minyak kualitas rendah yang dibeli di tengah laut itu = USD 70/barel. Maka keuntungan mafia minyak USD 75 juta x 30% = USD. 22.5 juta atau Rp. 210 milyar per shipment. Inilah modus yang pernah terbongkar. Nah, sekarang silahkan rakyat sendiri yang menghitung kerugian negara akibat mafia minyak jika nilai impor minyak kita tahun 2011 = Rp. 275 Triliun. Ada berapa ratus shipment /kapal tanker yang unloading minyak di RI setiap tahun ? Berapa puluh kapal yang melakukan proses pencampuran ini ?

    Intinya banyak modus yang dipakai oleh Mafia Minyak tersebut. Mereka tahu bahwa perampokan ini perlu dibeking oleh penguasa tertinggi republik ini. Dan mafia minyak ini juga telah memasang kaki di mana-mana. Termasuk investasi politik kepada calon-calon presiden yang berpotensi maju di 2014 mendatang. Mafia minyak ini hanya bisa dibasmi dengan 2 cara, yakni revolusi rakyat terhadap regim SBY yang sekarang atau pilih presiden RI yang bebas kooptasi mafia.

    Uang negara kita yang dipungut dari pajak rakyat & penjualan sumber daya kekayaan alam kita (yang makin menipis karena dirampok) dikorup oleh mafia. Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN tidak akan bisa berkutik melawan mafia minyak ini, jika rakyat tidak mendukungnya. Dia juga takut dipecat oleh SBY. Terbukti Dahlan Iskan terpaksa memberhentikan komisaris-komisaris dan direksi-direksi Pertamina yang anti mafia minyak. Sekarang Pertamina 100% menjadi hamba mafia. Dahlan sendiri hati nuraninya mungkin menjerit, tetapi apa daya kuasa tak ada. Rakyat juga menjerit, tetapi tak berdaya karena tidak menurunkan penguasa.

    Kutipan

    Kolusi dan Korupsi Menko Hatta dan Mentan Suswono pada Proyek Ketahanan Pangan

    Tag

    HT ini bukan Hafidz Tohir tapi Haris Tohir. Publik jarang tahu dia. Bermukim di Palembang sbg kontraktor juga ketua MPP DPW PAN Sumsel. Haris Tohir ini punya staf yg bernama RUDY. Stafnya ini tugasnya sebagai pengatur prcaloan proyek2 yg bisa dibantu melalui power Hatta R. Pada bulan yg lalu ada kesepakatan bhw proyek2 ketahan pangan yg belum direalisasikan pd 2011 akan diteruskan pada thn 2012. @KPK_RI. Nilai proyek ketahanan pangan ini sebesar Rp. 2 triliun yg akan dilaksanakan oleh kementerian pertanian pada semester I /2012 @KPK_RI. Selama ini proyek2 ketahanan pangan selalu dilaksanakan oleh Kementan meski menko Ekonomi Hatta Rajasa sbg ketua Ketahanan pangan RI. Tentu saja Kementan RI dan BUMN2 Pertanian sebagai pelaksana proyek2 ketahanan Pangan yg total berjumlah 17 Triliun panen rejeki haram. Sudah jadi rahasia umum jika semua proyek2 Kementan dan BUMN2 itu sudah diatur dan saran KKN. Triliunan rupiah uang suap bertebaran. Tahun lalu yang panen suap adalah Menteri Pertanian, dirjen saprotan, direktur pupuk, deputi industri primer MenBUMN, direksi2 BUMN dst. BUMN2 yang panen suap dari pengusaha rekanan adalah : PT. Pertani, PT. Shang Hyang seri & PT. berdikari. Koordinatornya Wahyu (pertani)

    Wahyu ditunjuk oleh Megananda deputi industri primer kemenBUMN sbg koordinator kumpulkan uang suap. Wahyu juga yg suap BPK agar aman. Saat itu PT. Pertani, PT. Shang Hnyang Seri dan PT. Berdikari, 3 BUMN mendapatkan masalah dari BPK ..ada kurang kerjaan puluhan M. Lalu wahyu menyuap BPK sebesar 4 milyar agar masalah korupsi di BUMN2 tsb tidak sampai ke permukaan apalgi sampai diusut KPK. Amaaan. Menteri Pertanian juga mendapatkan masalah..akibat korupsi yg gila2an di kementeriannya, kementan terancam dapat status disclaimer BPK. Lalu Mentan Suswono bersama supirnya antar uang suap sendiri ke BPK. Sempat nyasar ga tau rumah pimp BPK tersebut hehehe. Dengan suap milyaran tersebut, Kementan sukses ga jadi dapat status disclaimer dari BPK. Suswono amaaan hehee.

    Kembali ke awal.. Proyek2 ketahanan pangan itu meliputi pengadaan macam2 pupuk, dekomposer, benih/bibit, tenaga penyuluh, pestisida dll. Mengetahui bhw Kementan selama ini panen suap dr para pengusaha, kantor menko tdk mau ketinggalan. Ingin ikut nikmati ratusan M suap itu. Sebab itu, dilakukanlah koordinasi. Proyek dibagi2. Mana bagian kementan dan mana yg jatah kantor menko ekonomi. 2 triliun jd bancakan. Proyek senilai 2 triliun itupun dipecah2 menjadi belasan proyek, rata2 dibawah 100 M per proyeknya. Spy enak bagi2 dan atur2nya. Sedaap

    Selain itu proyek Ketahan Pangan ini juga dipecah 2. Ada proyek u/ pulau jawa& ada yg luar pulau jawa. Nilainya msing2 sekitar 1 triliun. Tahun lalu proyek ketahanan pangan yg harusnya dilaksanakan oleh Kementan dan BUMN2 gagal dilaksanakan krna dipantau ketat @KPK_RI. Bahkan kasus korupsi pupuk 2010/11 ini sempat dimuat di majalah Tempo dan media2 lainnya. Menteri pertanian ketakutan..tiarap dulu hehe. Nah..karena skrg situasi sudah dianggap aman, proyek tahun lalu mau coba2 dimainkan sekarang. Tgl 2 april 2012 pengumuman tender dibuka. Paket pertama adalah 450 Milyar dari 2 triliun. Sudah diumumkan di media massa dan di website LPSE : http//lpse.deptan.go.id. @KPK_RI. Kode lelang proyek yg sudah diumumkan diantaranya No. 312212 Paket E NPK dan POG (luar pulau jawa) senilai Rp. 50 milyar, No. 309212 paket C. dekomposer cair & pupuk hayati cair (pulau jawa) senilai Rp. 81 milyar, No. 319212 Paket B dekomposer padat senilai 90 M dst. Intinya ada total nilai tender 450 milyar yg “dilelang” kementan pada tanggal 2 April 2012 yg lalu. Pendaftaran tutup 20 April 2012. Tapi kita semua tahu..lelang2 itu hanya sandiwara belaka. Kementan dan Kemenko RI sudah punya jagoan utk menangkan lelang tersebut

    Rudy sebagai staf Haris Tohir bertugas mencari pengusaha2 jagoan yg akan diatur memenangkan lelang tersebut. Tentu saja tidak gratis. Rudy berhasil kumpulkan belasan pengusaha..mereka bertemu haris tohir di palembang, jakarta dan surabaya. Atur deal2 dan jumlah suap. Kenapa di surabaya? Karena tgl 21-22 Maret 2012 di hotel bintang 5 di surabaya diatur pembagian proyek jatah menko ekonomi dan mentan. Saat meeting di hotel bintang 5 di surabaya tersebut, hadir eselon I dan II dari kantor menko ekonomi dan kementan. Bagi2 proyek mulus. Namun pembagian jatah proyek 2 triliun ini tidak mulus2 amat. Bnyak pengusaha yg teriak karena merasa sudah mengawal proyek ini di DPR. Pengusaha2 ini merasa dari 2 T proyek ini ada yg termasuk dalam anggaran proyek yg sudah mereka urus di DPR dan sdh keluarkan uang bnyk. Sebagian besar uang suap di DPR yg jumlahnya belasan milyar sdh dibayarkan ke pimp komisi IV DPR dan tamsil linrung sbg koordinatornya.

    Tapi kantor menko ekonomi tidak peduli, rudy dan haris tohir jalan terus dan beri jaminan ke pengusaha bhw proyek ini sdh jatah mereka. Pengusaha2 yg dikumpulkan rudy dan haris tohir ini sempat maju mundur. Apalagi rudy dan haris tohir minta fee sebesar 25% atau 112.5 M. Lalu dicapailah kesepakatan..fee sebesar 20% atau 90 M. para pengusaha harus bayar USD 300.000 sebagai uang keseriusan kpd Haris Tohir. Uang keseriusan atau tanda jadi itu diserahkan pada haris tohir dan rudy di hotel borobudur lantai 18 pada tgl. 9 april 2012 jam 5 sore. Pada pertemuan serah2an uang suap usd 300.000 di hotel borobudur lt 18 jakarta itu, hadir farida, ikhsan, rusdi, haris tohir dan rudy. Pada saat itu haris tohir juga menjanjikan proyek ratusan milyar lainya dari jasa marga kepada para pengusaha. Yg penting suapnya cocok

    Para pengusaha setuju kerjakan proyek pemeliharan jalan tol dari jasa marga dan sanggupin berapapun suap yg diminta haris tohir. Haris tohir dengan secepat kilatvlangsung telpon Adityawarman Dirut PT. Jasa Marga utk perintahkan kasih proyek ke pengusaha2 itu. Sesuai hasil pembicaraan per telpon antara haris tohir dan adiytamarman, masalah fee dan suap akan dibicarakan pada rabu 11 April 2012. Sedangkan pengusaha2 jagoan2 yg dapat jatah dari kementan juga sudah beraksi. Mereka dikordinasi o/ dirjen gatot dan direktur suprapti. Mereka / panitia sudah kunci spek produk sedemikian rupa dengan halus, mulai dari jenis bakteri sampai kemasan dan syarat stok @KPK_RI. Karena sudah diatur sejak tahun lalu, pengusaha2 yg jadi jagoan kementan sdh produksi sampai 50% stok dari total kuantitas produk. Saya memegang data2 dan info tentang kuncian produk tersebut ada sama saya dan teman2 dan akan kami sampaikan ke @KPK_RI

    Meskipun saya sadar sepenuhnya @KPK_RI mungkin ga berani usut kasus ini melibatkan adik menko ekonomi yg juga besan SBY. Apalagi kasus2 korupsi di @KPK_RI menumpuk dan KPK overload serta ada masalah konflik di internalnya.. Sama halnya dengan kasus korupsi/suap anggota2 DPR dari PAN dan elit dari PAN yg diketahui KPK tapi ga ditangkap. Hatta hny dikasih info. Hasilnya Hatta Rajasa sbg ketua PAN hanya beri sanksi copot kader2 PAN yg diketahui terima suap dan tidak diberi posisi strategis lagi. Penyidik KPK yg sudah saya kontak berjanji akan ketemu senin dpn utk bahas lebih dalam kasus korupsi proyek 2 Triliun di kementan ini. Demikian dulu kultwit kasus suap yg libatkan adik kandung menko ekonomi hatta rajasa.

    Kutipan

    Kisah Zatapi dan Korupsi Hatta Rajasa Bersama M Riza Chalid Cs

    Tag

    Dalam sebuah diskusi bertema anti korupsi yang diselenggarakan KPK pada tahun 2012 lalu, seorang peserta bertanya siapa orang terkaya di Indonesia dan dari mana kekayaannya itu diperolehnya?

    Panelis narasumber diskusi menjawab :”Konglomerat Indonesia terkaya sesungguhnya adalah Muhammad Reza Chalid. Penguasa bisnis migas Indonesia. Mengenai asal kekayaannya apakah dari korupsi atau tidak, kami pikir KPK yang lebih tahu”.

    Mayoritas peserta diskusi terlihat bingung karena nama Muhammad Reza Chalid atau Pak Muh, asing di telinga mereka. Mungkin sempat terpikir mereka, narasumber diskusi sekedar bercanda. Harus diakui, sepak terjang Pak Muh di kancah permigasan Indonesia sangat rapih, tertutup rapat dan tak terendus publik. Sangat sulit mencari informasi atau dokumentasi mengenai kegiatan bisnisnya.

    Korupsi Zatapi US$ 45 juta

    Sebagai penguasa bisnis perminyakan Indonesia, pengaruh Pak Muh di pusat pemerintahan, Cikeas, Kementerian ESDM, Pertamina, SKK Migas dan terutama Petral sungguh luar biasa. Sudah banyak pejabat tinggi negara tumbang disingkirkan karena menghalangi agenda Pak Muh ini. Jenderal Pol. Purn. Sutanto, mantan Kapolri, disebut – sebut dicopot dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Komisaris Pertamina hanya gara – gara menghambat rencana Pak Muh menempatkan kaki tangannya Hanung Budya dan Crisna Damayanto sebagai Direksi Pertamina. Sutanto, selaku Kepala BIN tidak bersedia terbitkan ‘Clearence Letter’ atau surat bersih diri sebagai syarat diloloskan menjadi direksi Pertamina. Sutanto menolak Hanung Budya dan Crisna Damayanto karena keterlibatan mereka dalam korupsi pengadaan BBM impor ‘Zatapi’, yang dilakukan oleh salah perusahaan milik Pak Muh pada Desember 2007.

    Awalnya Impor minyak mentah jenis baru, Zatapi, diklaim PERTAMINA berhasil menghemat devisa negara sekitar 3,6 juta dollar AS atau Rp. 40 miliar. Penghematan lumayan besar di tengah gejolak harga minyak mentah dunia saat itu yang menembus angka di atas 100 dollar AS per barel.

    Berdasarkan evaluasi tender yang direkayasa, harga minyak mentah Zatapi diklaim lebih murah US$ 6 ketimbang minyak mentah jenis lainnya. Klaim harga lebih murah itu disampaikan anak buah Pak Muh, Irawan Prakoso yang juga menjabat sebagai Managing Director Global Energy Resource Pte Ltd.

    Pengadaan minyak mentah jenis baru Zatapi yang diimpor Pertamina pada Desember 2007 sebagai tindak lanjut tender pengadaan BBM Impor yang dimenangkan Gold Manor International Ltd. Global Energy Resource Pte Ltd sendiri merupakan Holding Company (induk perusahaan) dari Gold Manor International Ltd yang melaksanakan impor Zatapi sebanyak 600 ribu barrel bermasalah itu.

    Masalah muncul bermula dari Komisi VII DPR RI yang menggelar rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro, pada 18 Februari 2008. DPR mempertanyakan kualitas impor minyak Zatapi sebanyak 600 ribu barel yang dilakukan Pertamina, pada akhir tahun 2007 itu.

    Dewan meragukan kualitas BBM merk ZATAPI yang diracik oleh Gold Manor International, Ltd. Selain merupakan jenis minyak baru, Zatapi juga terbukti belum mendapat sertifikasi produk sebagai minyak produk yang layak dipasarkan secara bebas. Pertanyaan DPR kemudian merembet kepada penetapan harga, prosedur, hingga mekanisme penetapan perusahaan pemenang tender.

    DPR mencurigai ada yang tidak beres dengan pengadaan minyak Zatapi dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) hak angket BBM, untuk menyelidiki korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengadaan Zatapi. DPR juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit khusus. Hasil pemeriksaan BPK menyebutkan temuan kerugian negara hingga Rp 427 miliar akibat impor minyak Zatapi oleh Gold Manor International Ltd, perusahaan milik Muhammad Reza Chalid.

    Kasus korupsi pada impor minyak Zatapi kemudian dilimpahkan ke Polri untuk diproses hukum. Tim penyidik Direktorat III/Tindak pidana korupsi Bareskrim Polri, melakukan penggeladahan di Kantor Pusat Pertamina dan menyita dokumen – dokumen terkait kasus korupsi itu.

    Penyidikan Bareskrim Polri berkembang dengan penetapan 5 (lima) tersangka, mereka adalah Crisna Damayanto, selaku Vice President PT Pertamina, Burhanuddin Manajer Pengadaan pada Direktorat Pengelolaan dan juga Ketua Tim lelang, Sofrinaldy selaku Manajer Perencanaan Operasi Direktorat Pengelolaan, dan Heri Purwoko selaku staf rencana operasi pada direktorat pengolaan PT Pertamina. Sedangkan dari Gold Manor Internasional, Polri menetapkan Direktur Utama Schiller Napitupulu sebagai tersangka.

    Kelima tersangka dijerat pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 junto UU 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

    Meski sudah menetapkan 5 tersangka dalam korupsi merugikan negara US$ 45 juta, kasus korupsi ini kemudian dipetieskan tanpa diketahui alasannya sampai sekarang. Apakah kasus korupsi Zatapi sudah dihentikan secara resmi melalui SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) ? Jika sudah SP3, apa dasarnya ? Apakah pernah dieksaminasi penerbitan SP3 kasus korupsi Zatapi itu ? Jika belum, kenapa?

    Kepala BIN dan Direktur Utama Pertamina Dipecat

    Itu sebabnya, Jenderal Polisi Purn. Sutanto sebagai mantan Kapolri yang mengetahui persis kasus korupsi itu, ketika menjabat sebagai Kepala BIN menolak memberikan ‘Clearence Letter’ terhadap Crisna Damayanto tersangka korupsi Zatapi dan Hanung Budya yang dinilainya sudah terkooptasi Muhammad Reza Chalid, pemilik Gold Manor International Ltd, penguasa bisnis migas Indonesia.

    Sikap tegas Sutanto terhadap Pak Muh dan kaki tangannya menyebabkan serangan balik dari Pak Muh terhadap Sutanto. Hasilnya, Sutanto diberhentikan dari Kepala BIN dan Komisaris Pertamina. Tidak dapat dipungkiri peran besar Pak Muh dalam pemecatan Sutanto itu.

    Muhammad Reza Chalid (MRC) memiliki hubungan khusus dengan semua presiden Indonesia, lama dibina dan dibesarkan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (mantan Menteri ESDM RI selama 10 tahun), dekat dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, membina hubungan istimewa dengan SBY sejak beliau menjabat Menteri ESDM pada tahun 1999-2002. Pak Muh atau MRC mengenal baik Jenderal Pramono Edhie Wibowo sejak beliau menjabat Wadanjen Koppasus. Dengan relasi kelas VVIP (very very important person) di republik ini, Pak Muh leluasa membangun kekaisaran bisnis migasnya dan menyingkirkan semua lawan politik atau musuh bisnisnya.

    Tidak hanya Jenderal Sutanto yang jadi korban terpelanting jatuh disikat Muhammad Reza Chalid. Direktur Utama Pertamina, Ari Soemarno dipecat dari jabatannya gara – gara berencana memindahkan kantor pusat dan kantor operasional Petral (Pertamina Energy Trading Ltd) anak perusahaan Pertamina yang ditugaskan khusus untuk pengadaan BBM kebutuhan dalam negeri.

    Direktur Utama Pertamina Arie Sumarno (2006-2009) berencana memindahkan kantor pusat Petral dari Hongkong ke Jakarta, dan memindahkan kantor cabang operasional dari Singapura ke Batam. Tidak hanya itu, Ari bermaksud mengubah sistem PSC (Pertamina Supply Chain) yang sudah lama diterapkan di Pertamina. Hasilnya, Ari dicopot dari jabatannya. Siapa saja yang coba – coba berani otak atik Petral dan PSC Pasti disingkirkan oleh MRC alias Pak Muh.

    Kekuasaan Pak Muh di Petral dan Pertamina mutlak dan absolut. Direksi Petral dan Pertamina ditentukan oleh Pak Muh sepenunnya. Mereka hanya boneka Pak Muh saja di Pertamina dan Petral. Bekerja untuk dan demi kepentingan Pak Muh selaku mesin uang dan ATM raksasa berjalan setiap penguasa republik ini. (To be continued).

    Kutipan

    5 Korupsi Recehan Hatta Rajasa

    Tag

    1. Korupsi Hatta. Rajasa dalam tindak pidana korupsi pada Pengadaan Gerbong KRL (Kereta Listrik) tahun 2006 berdasarkan Kontrak Nomor : 11/KONTR/PSP/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 antara Sumitomo Corporation Ltd Japan dengan PT Kereta Api Indonesia Persero (KAI) tentang Pengangkutan 60 Gerbong KRL ex Hibah Pemerintah Jepan. Adik Hatta Rajasa Hafisz Tohir dan sepupunya Jon Erizal menjadi pelaku utama dan otak korupsi ini.

    2. Akibat pelaksanaan kontrak tersebut di atas Pemerintah / Negara dirugikan sekitar Rp 78 Milar. Para pelaku, diantaranya mantan Dirjen Kereta Api Kementerian Perhubungan Soemino Eko Sapoetro telah terbukti bersalah dan vonis 3 tahun penjara oleh pengadilan TIPIKOR pada tahun 2011.

    3. Tidak ada alasan dan dasar apapun bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak menuntaskan kasus korupsi ini, termasuk penetapan status tersangka terhadap Hatta Rajasa, Hafidz Tohir dan kroni – kroninya.

    4. Keterlibatan Hatta Rajasa dalam korupsi dan mafia migas Indonesia, terutama yang dilakukan bersama Muhammad Reza Chalid, Johanes Widjanarko, Raden Priyono dan kroni – kroninya di Petral, SKK Migas, PT Tuban Petrochemical Indonesia (TPPI), PT Media Karya Sentosa, Cost Recovery Migas, BPH Migas dan lain – lain, yang merugikan negara puluhan triliun rupiah per tahun.

    5. Keterlibatan Hatta Rajasa dalam korupsi dan mafia sektor telekomunikasi Indonesia terutama di PT TELKOM dan PT TELKOMSEL, bersama – sama Arief Yahya, Ririek Adriansyah, Trenggono, Alex J Sinaga, Titus Soemadi, Budi Soeryono dan kroni – kroninya.

    Kutipan

    PETRAL BANCAKAN KORUPSI HATTA RAJASA – M REZA CHALID

    Petral, kependekan dari Pertamina Energy Trading Limited, memang lagi jadi tema. Anak perusahaan Pertamina di Singapura itu, sejak pekan lalu, ramai diberitakan media massa karena kebobolan duit US$ 8,25 juta.

    Kasus ini menambah panjang daftar penjarahan terhadap BUMN perminyakan beraset lebih dari Rp 100 trilyun itu. Banyak tangan kotor yang ditengarai ikut mengeruk duit Pertamina. Caranya macam-macam. Yang paling sering adalah menggembungkan nilai proyek, seperti kasus Kilang Balongan, yang hingga kini perkaranya masih berkubang di Gedung Kejaksaan.

    Pembobolan Petral mencuat ke permukaan, setelah Ariffi Nawawi membeberkan pekara itu dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Rabu pekan lalu. Raibnya fulus Petral, menurut Ariffi, berawal dari adanya transaksi derivatif, berupa jual-beli minyak mentah dengan perusahaan di Singapura. Jangka waktunya enam bulan. Petral menjaminkan US$ 9 juta di sebuah bank di Singapura. Selama transaksi, kurs rupiah menguat terhadap dolar.

    Selisih duit yang seharusnya disetor ke kocek Petral justru diberikan ke perusahaan di Singapura tadi. Hingga kini, kata Ariffi, Pertamina tak mengetahui ke mana duit itu mengalir. “Ada oknum yang memalsukan tanda tangan direksi sehingga dana bisa cair,” ujar Ariffi. Perkaranya, katanya, sudah dilaporkan ke polisi Singapura.

    Namun, penelusuran menemukan versi lain pembobolan Petral. Laporan Audit Internal Pertamina bertanggal 23 Oktober 2003 memaparkan kronologi dan kesimpulan kasus Petral. Dokumen yang dibuat pada masa Pertamina dipimpin Baihaqi Hakim ini juga dilengkapi hasil pemeriksaan terhadap petinggi perusahaan yang dianggap tahu perkara tersebut.

    Tercatat empat eksekutif Petral diperiksa Tim Pemeriksa Pertamina. Mereka adalah Soekono Wahjoe (Direktur Utama Petral hingga September 2003), Zainul Ariefin (Direktur Keuangan Petral hingga September 2003), Muchsin Bahar (Komisaris Utama Petral), dan Burhanuddin Hasan (Komisaris Petral). Beberapa pegawai Petral, dari manajer hingga sekretaris, juga diperiksa. Tim audit itu beranggotakan lima orang, diketuai Hari Subagya dengan pengawas Sumi Harjono.

    Pencurian deposito Petral sebenarnya sudah terendus pada akhir Juni 2002. “Waktu itu, saya minta dilakukan investigasi,” kata Ainun Naim, mantan Direktur Keuangan Pertamina. Doktor ekonomi lulusan Temple University, Amerika Serikat, ini curiga, karena perintah pemindahan US$ 9 juta duit Petral dari Credit Suisse Singapore Branch ke rekening Pertamina di BNI Gambir, Jakarta, ditolak bank.

    Ainun minta duit itu ditransfer karena sudah ngendon di Credit Suisse selama lima bulan. Sedangkan fasilitas kredit yang dijanjikan tak kunjung cair. Demikian juga ketika perintah yang sama diulang pada Agustus 2002. Hasilnya tetap nihil. Kemudian investigasi dilanjutkan secara resmi dengan membentukan Tim Pemeriksa Petral, berdasar surat keputusan Direktur Utama Pertamina Baihaqi Hakim pada Juli 2003.

    Deposito Petral sebesar US$ 9 juta di Credit Suisse itu awalnya disetor pada 15 Februari 2002, sebagai jaminan pemberian fasilitas kredit dari bank. Perusahaan minyak ini juga mendepositokan uangnya, antara lain, di Sumitomo Bank, BNP Paribas Hong Kong, dan Bank Mandiri, dengan tujuan sama. Dari bank-bank lain, pendanaan mengalir lancar. Tapi, tak sepeser pun dana mengucur dari Credit Suisse.

    Perkongsian Petral dengan Credit Suisse bermula dari perkenalan Zainul Ariefin, Direktur Keuangan Petral ketika itu, dengan Lim Chee Chien, Asisten Direktur Kredit Credit Suisse yang kini tak lagi menjabat. Keduanya dipertemukan Dedy H. Garna, pemilik Aceasia Commercial Enterprises Ltd –perusahaan yang terdaftar di British Virgin Islands pada 18 Juni 2001.

    Zainul bahkan pernah bertandang ke rumah Dedy di Bandung, ketika pengusaha “kota kembang” itu menikahkan anaknya pada 2002. Zainul juga mengenalkan Dedy pada Soekono Wahjoe, ketika itu Direktur Utama Petral.

    Dalam dokumen pemeriksaan Tim Audit Internal Pertamina disebutkan, Soekono menyatakan pernah mengunjungi rumah Dedy. Ia menyebut nama Boediono, yang menemaninya selama di Bandung. Boediono adalah pengusaha yang dikenal punya hubungan akrab dengan sejumlah direksi Pertamina. Tapi, ketika dihubungi GATRA, Boediono mengaku tak tahu-menahu soal pertemuan Dedy dengan Soekono itu. “Nggak, nggak ada itu,” katanya, singkat.

    Aceasia sempat menawarkan dana US$ 40 juta untuk Petral. Namun, Soekono Wahjoe tak berminat. Kemudian Dedy menggandeng Lim Chee Chien menawarkan dana dari Credit Suisse, dengan syarat ada jaminan US$ 9 juta tadi. Petral kepincut. Menurut penelusuran auditor, Aceasia sangat berperan dalam perkongsian antara Petral dan Credit Suisse.

    Zainul lalu mentransfer US$ 9 juta dari rekening Petral di BNP Paribas Hong Kong ke Credit Suisse Singapore. Tiga hari kemudian, perjanjian pemberian fasilitas kredit untuk Petral diteken. Petral diwakili Soekono Wahjoe dan Zainul Ariefin. Credit Suisse diwakili Phillipe Mettraux dan Joseph Sim.

    Pada kesempatan itu, ikut ditandatangani pula dokumen board of resolution, yang memperluas kerja sama kredit hingga mencakup pertukaran devisa dan penarikan tunai. Bila penarikan duit dilakukan, Petral akan berutang sejumlah duit yang ditarik, sementara duit jaminan masih sebagai deposito. Sesuai dengan perjanjian itu, baik Zainul maupun Soekono berwenang melakukan transaksi tanpa persetujuan dewan komisaris.

    Inilah yang jadi pangkal persoalan. Menurut Muchsin Bahar, sebagaimana tertuang dari pemeriksaan terhadapnya, board of resolution yang menyetujui perluasan kerja sama kredit di luar bisnis inti Petral itu harusnya ditandatangani lebih dulu oleh dewan komisaris. Karena belum ada, seharusnya direksi Petral menarik board of resolution itu. Tapi tak dilakukan.

    Burhanuddin Hasan, komisaris sewaktu kasus itu terjadi, mengaku hanya tahu sedikit ihwal kasus Petral ini. Tapi, ia tak mau bicara kepada GATRA. Di manajemen Petral yang baru, Burhanuddin masih menjadi komisaris.

    Dedy dan Lim Chee Chien yang paham dengan kebijakan pencairan dana itu kemudian memanfaatkan situasi. Mereka, berdasar versi audit, memalsu tanda tangan komisaris Petral pada dokumen board of resolution. Perintah pencairan duit US$ 8 juta dari rekening Petral untuk dipindahkan ke Aceasia di Credit Suisse, dengan memalsu tanda tangan Zainul, lalu dibuat. Perintah itu tak menggunakan kop surat resmi.

    Selanjutnya, laporan rekening bulanan Petral di Credit Suisse yang seharusnya dikirim ke kantor dilayangkan ke rumah Zainul Ariefin di Peck Hay Road, Singapura. Zainul mempertanyakan hal itu kepada Dedy H. Garna. Pengusaha ini memberi alasan Petral akan pindah kantor, sehingga korespondensi dialamatkan ke rumah Zainul. Direktur Keuangan Petral itu tak keberatan.

    Karena duit sudah dipindah ke Aceasia, posisi keuangan Petral berubah. Petral kini punya deposito US$ 9 juta, sekaligus utang ke Credit Suisse US$ 8 juta. “Pada laporan bulan Maret, utang itu muncul,” kata Zainul, sebagaimana disebut dalam dokumen audit Pertamina. Sebenarnya kondisi itu terjadi sejak Februari.

    Kepada tim audit, Zainul menyatakan tak tahu alasan munculnya utang di laporan rekening Petral dari bank. Sehingga ia tak melaporkan posisi utang itu dalam laporan bulanan. Zainul mengaku pernah menanyakan hal itu kepada Credit Suisse. Dijawab Lim Chee Chien, bank tak bisa mengungkapkan soal itu.

    Dalam laporan kas bulanan pada Juni 2002, posisi utang itu juga tak dicantumkan. Untuk menunjukkan seolah-olah ada transfer –setelah ada perintah dari Ainun– dalam laporan posisi kas Petral 24-28 Juni 2002, ditulis uang di Credit Suisse sudah dipindahkan ke BNI Gambir. Jumlahnya US$ 8,9 juta. Sehingga saldo Petral di BNI menjadi US$ 19,7 juta. Padahal, rekening korannya di BNI Gambir hanya US$ 10,86 juta ketika itu. Artinya, pemindahan dana itu fiktif belaka.

    Zainul Ariefin mengaku menerima pesan “khusus” dari Pertamina Jakarta. Isinya, kalau ada kontrak kerja sama dengan Aceasia, duit Petral boleh dipertahankan di Singapura. Jika tak ada kontrak, rekening di Credit Suisse harus ditutup. Tapi, Zainul tak ingat nama sang pemberi pesan.

    Berbekal “masukan” tadi, Zainul mengontak Dedy dan mendesaknya agar membuat kontrak kerja sama. “Kami ingin uang tetap di Singapura,” katanya. Sebab, menurut dia, menggunakan fulus di Singapura untuk bisnis Petral lebih mudah dibandingkan dengan memakai dana dari Jakarta.

    Kontrak kerja sama pengelolaan duit Petral oleh Aceasia kemudian diteken Zainul dan Dedy Garna pada 12 Agustus 2002. Surat berlaku surut sejak 27 Februari 2002 atau sehari setelah pemindahan rekening Petral ke Aceasia. Pemberlakukan perjanjian secara surut ini, menurut Zainul, untuk memberikan keuntungan kepada Petral, karena deposito sudah ada sejak Februari.

    Penandatanganan perjanjian tersebut, masih kata Zainul, tak diberitahukan kepada Soekono Wahjoe. “Kata dia, tanda tangan saya sudah cukup karena nanti juga bisa diubah,” katanya. Dalam kontrak itu disebutkan, Aceasia menjadi pengelola US$ 8 juta duit Petral di Credit Suisse. Sebagai imbalannya, Petral mendapat bunga investasi US$ 900.000 sampai saat jatuh tempo.

    Pada perjanjian itu juga disebutkan, jatuh tempo pembayaran pokok investasi dan bunga kepada Petral pada 14 Maret 2003. Aceasia ternyata wanprestasi. Tim audit berkesimpulan, tindakan Zainul telah melampaui wewenang jabatannya. Ia meneken kontrak perjanjian dengan pihak di luar Petral, tanpa persetujuan tertulis Direktur Utama Petral. Belakangan, Zainul memang memberitahu Soekono, tapi sudah terlambat.

    Petral juga menghadapi masalah lain, yakni membayar utang US$ 8 juta yang tercatat di buku Credit Suisse yang jatuh tempo pada 10 April 2003. Sehari sebelumnya, manajemen Petral berunding di kantor Petral untuk menyelesaikan kasus ini. Masukannya ada dua. Pertama, menutup rekening Petral di Credit Suisse. Kedua, utang ditutup dengan deposito Petral yang ada di bank tersebut.

    Mereka memilih opsi kedua. Pilihan inilah yang menyebabkan Petral menanggung rugi US$ 8 juta, ditambah bunga investasi yang seharusnya diterima Petral sebesar US$ 250.000. Langkah ini dinilai tim audit bisa melemahkan posisi Petral. Sebab, dengan cara itu, berarti Petral mengakui utang.

    Zainul lalu menghubungi Joseph Sim dari Credit Suisse. Ia ingin tahu penyebab munculnya utang US$ 8 juta. Ia juga menanyakan adakah duit yang ditransfer dari rekening Petral. Joseph mengiyakan. Ia menyebutkan, transfer terjadi pada 26 Februari 2002. “Saya shock dan tak percaya ada yang berbuat aniaya seperti itu,” kata Zainul kepada tim audit. Joseph juga memberitahu, perintah transfer itu atas nama Zainul.

    Direktur Keuangan Petral itu lantas minta Joseph mengirimkan dokumen perintah transfer tersebut. Meski tanda tangan di dokumen mirip dengan tekenannya, ia merasa tak pernah menorehkannya. Akhirnya, pada 17 April 2003, Zainul melaporkan kasus ini ke polisi.

    Dokumen transfer yang berisi tanda tangan Zainul diserahkan ke Health Security Authority Singapura untuk diteliti keasliannya. Hasilnya dinyatakan palsu. Karena “bodong”, Petral beranggapan pemindahan duit ke rekening Aceasia tak sah. Namun, bank hingga kini belum mau mengembalikan duit Petral itu.

    Dedy Garna, yang diduga punya andil penting dalam pembobolan duit Petral, belum jelas keberadaannya. Penelusuran GATRA untuk mencarinya belum membuahkan hasil. Walau begitu, Zainul, seperti dinyatakan kepada tim audit, optimistis Petral bakal bisa menarik duitnya. Begitu juga Soekono Wahjoe. “Kami hanya minta tanggung jawab bank yang telah mengeluarkan uang dengan tak hati-hati,” katanya.

    Ia menyerahkan penyelesaian perkara dengan pihak Aceasia kepada kepolisian Singapura. Pada 16 Desember 2003, Petral menuntut Credit Suisse ke pengadilan Singapura. Harapannya, duit segera kembali ke kocek Petral. Sehingga wajah Petral yang kini murung segera berubah sumringah, seperti pejabat Pertamina ketika mendengarkan suara Krisdayanti.

    Isu korupsi seputar penjualan Minyak anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Ltd ( PT Petral )kembali menjadi bola panas. Isu ini memang sudah lama digemboskan ke publik, tetapi tak jelas eksekusinya. Desakan pengusutan korupsi Petral ini pertama kali keluar dari mulut Ketua DPR RI Marzuki Alie tanggal 22/2/2012 lalu. Marzuki meminta pemerintah mengevaluasi PT Petral yang diduga melakukan penyelewengan tender minyak. PT Petral diduga telah merugikan negara dengan membeli minyak tanpa tender dari Pertamina sebanyak 800 ribu perbarel setiap hari. Diduga total minyak yang dibeli Petral mencapai USD 18 miliar per tahun.

    Menurut Marzuki, praktik-praktik yang dilakukan oleh PT Petral terkait ekspor-impor minyak mentah atas kerjasama dengan PT Pertamina itu melanggar ketentuan hukum soal pengadaan tender proyeknya. Marzuki meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus ini. Pasalnya, berdasarkan keterangan yang dia peroleh, ada indikasi dugaan korupsi yang didasarkan pada tindakan pratik yang dianggap mencurigakan serta soal laporan transparansi transaksi keuangan dari PT Pertamina terkait yang dilakukan oleh PT Petral. Pernyataan Marzuki itu seolah ingin membuka kota pandora dari Petral.

    Betapa tidak, pada hari yang sama Menteri BUMN, Dahlan Iskan, selaku pemegang saham Pertamina langsung mengeluarkan pernyataan. Dahlan memandang Petral mengganggu citra dan kinerja PT Pertamina. Dahlan mengusulkan agar membubarkan Petral.

    Dahlan menjelaskan, citra Pertamina sering terganggu oleh isu mengenai Petral sebagai tempat korupsi. Petral yang berkantor di Singapura dituduh orang-orang sulit mengontrol dan direksi Pertamina mendapatkan komisi dari transaksi Petral.Untuk itu, Dahlan telah berbicara dengan

    Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, beberapa waktu lalu untuk membubarkan Petral, dan ternyata dirut Pertamina pun menyetujui usulannya. Dengan pembubaran Petral, maka citra Pertamina yang saat ini sedang membangun GCG tidak akan terganggu. Dirut Pertamina sendiri mempunyai opsi lain, yaitu memindahkan Petral ke Indonesia dan tidak lagi menjadi anak perusahaan Pertamina.

    Pernyataan Dahlan inipun ditanggapi positif oleh Rhanald Kasali (Guru besar Manajemen UI, Bubarkan Petral? Baca; Kompas, 1/3/2012). Menurut Kasali gagasan membubarkan Petral yang diajukan Dahlan adalah sebuah gagasan tulus agar Pertamina bersih dari urusan politik. Tetapi ini harus dijawab apakah benar Petral dibubarkan? Apakah benar jika ditaruh di Jakarta terjamin bersih? Kasali mengatakan, Petral harus dijauhkan dari politisi.

    Apalagi Kasali mengaku pernah melakukan riset soal Petral sampai ke Singapura seputar perusahaan dagang termasuk Petral. Setelah proses transformasi tahun 1999, Petral sudah menjadi milik Pertamina dan berevolusi dari broker menjadi anak usaha yang fokus pada trading. Kasali mengatakan perdagangan minyak di Singapura berlomba-lomba mempengaruhi harga dan tendernya diselenggarakan oleh Platts (Mid Oil of Plats).

    Pertannyannya yang perlu diajukan adalah mengapa Petral harus dijauhkan dari Politisi? Bukankah Marzuki adalah politisi?

    Dinamika politik kita terlihat bahwa sesama politisi saling membuka kotak hitam sesama lawan politiknya. Lebih khusus ketika Parpol yang dikendarainya sedang oleng. Marzuki adalah politisi Partai Demokrat (PD ) yang sedang ini dalam sakratul maut akibat kasus suap yang menyeret mantan Bendahara Partainya, M. Nazarudin. Lantas apakah pernyataan Marzuki perlu ditelusuri lebih lanjut?

    KPK seharusnya menangkap peluang dari konspirasi jahat para politisi ini, karena dalam keadaan gawat darurat, mereka saling membongkar aib para lawan politiknya. Apalagi Marzuki sendiri memiliki banyak bisnis di dunia Migas dan sekarang sedang gencar membangun smelter di Papua. Politisi yang sudah malang-melintang di bisnis pertambangan dan migas tentu mengenal kawan-lawannya.

    Politisi Partai Demokrat kelahiran Palembang, 6 November 1955 ini, kini menjabat sebagai Ketua DPR dan salah satu figur penting di Partai Demokrat karena ia menjabat sebagai wakil ketua dewan pertimbangan partai.

    Marzuki tercatat sebagai Presiden Komisaris PT GLOBAL PERKASA INVESTINDO sejak 2006. Perusahaan ini berencana membangun copper smelter di Timika, Papua dengan estimasi produksi 400,000 tons copper cathode per tahun. Itu berarti lebih besar dari PT Smelting Co (270,000 tons per tahun) di Gresik, Jawa Timur, dimana PT Freeport Indonesia memiliki 25% sahamnya.Salah satu sumber informasi menjelaskan bahwa PT Global Perkasa Investindo is an exclusive Natural Resources company.

    Sumber informasi lainnya: http://www.sisminbakum.go.id, menyatakan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan global yang bergerak dalam bidang besi baja.

    Sumber informasi lainnya: http://www.bumn.go.id/pln/galeri/foto/plta-terbesar-di-papua-direktur-utama-p-2542/, mengungkapkan bahwa PT Global Perkasa Investindo pada 11 Juni 2011 lalu, di Jakarta, telah menandatangani MoU dengan PT PLN dan China Huadian Engineering Co. Ltd Internasional Company untuk melaksanakan studi pengembangan potensi tenaga air sungai Yawei di Papua yang nantinya akan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terbesar di provinsi tersebut. Sungai Yawei ini terletak lebih kurang 70 km sebelah barat Timika, ibu kota kabupaten Mimika, propinsi Papua.

    Wajar jika Dahlan mengusulkan tugas yang selama ini diemban Petral untuk jual-beli minyak mentah dan BBM akan ditangani oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. “Karena ini kan masalah trading, tapi ini baru gagasan,” katanya.

    Dahlan melanjutkan, tugas-tugas Petral membeli minyak mentah dan dikelola di kilang minyak Pertamina jangan ditangani oleh dua direktur Pertamina seperti dahulu.

    Namun, beberapa pihak menolak Petral dibubarkan. Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) menilai anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Trading Energy Ltd (Petral) tidak perlu untuk dibubarkan.

    Ketua Puskepi Sofyan Zakaria menuturkan yang perlu dilakukan yaitu lebih meningkatkan sistem dan pengawasannya guna meminimalisir penjualan minyak ilegal. Menurutnya, jika Petral dibubarkan dan dibuat lagi Petral lain sepanjang masih ada orang-orang kuat tersebut tetap saja perusahaan dan orang-orangnya itu tidak akan berani menentang dan melawan perintah orang-orang kuat tersebut apalagi jika dalam permainan itu juga memberi keuntungan pribadi buat mereka.

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan menegaskan, Petral secara normal sebagai sole trading arm melaksanakan kegiatan trading Pertamina. Pertamina sebagai induk perusahaan memberikan
    dukungan penuh terhadap operasional Petral.Petral tetap menjalankan fungsinya dalam pengadaan minyak mentah maupun produk BBM untuk kebutuhan dalam negeri. “Semua transaksi bisnis tetap berjalan normal
    seperti biasa dan Petral yang 100% sahamnya dikuasai oleh Pertamina mendapatkan dukungan penuh dari Perseroan dalam menjalankan bisnis tersebut,” tutur Karen Agustiawan.

    Keberadaan Petral sebagai sole trading arm yang sekaligus menjalankan fungsi market intelligent bagi Pertamina, merupakan best practices dalam bisnis trading minyak mentah dan produk BBM yang terjadi di pasar global. Bahkan, dengan dukungan kompetensi yang dimiliki Petral, Pertamina berhasil melakukan efisiensi pengadaan minyak mentah dan produk BBM senilai US$283 juta selama 2011 lalu.

    Petral saat ini tercatat sebagai perusahaan peringkat 8 besar dari 1.000 perusahaan terbesar yang menjalankan bisnisnya di Singapura, di atas GS Caltex Singapore Pte Ltd (ke-9), Sinochem International Oil (Singapore) Pte Ltd (ke-12), Petrobras Singapore Private Limited (ke-16), Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd (ke-17), CNOOC Trading (Singapore) Pte Ltd (ke-25), ConocoPhillips International Trading Pte Ltd (ke-37), dan Singapore Petroleum Company Limited (ke-42) berdasarkan 25th Annual Ranking Edition yang dikeluarkan oleh Singapore 1000 & SME 1000 tahun 2012. Petral juga merupakan salah satu dari sedikit perusahaan yang mendapatkan corporate tax incentive
    dengan tarif 5% dari besaran normal 17,5%.

    Saat ini Petral juga telah mengembangkan bisnis, di samping sebagai pemasok utama bagi Pertamina untuk mendukung ketahanan energi nasional, yang diharapkan akan menjadi salah satu pemain utama bisnis trading minyak mentah dan BBM di pasar regional. Untuk mendukung pengembangan bisnis tersebut, Petral bersama Pertamina telah memulai pengembangan Hyperterminal BBM Pulau Sambu berkapasitas 3 juta barel dan Terminal BBM Tanjung Uban 2,5 juta barel yang akan mendukung bisnis Petral dan ketahanan energi dalam negeri.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun menambahkan kepercayaan pasar dan mitra merupakan modal kunci dalam bisnis trading minyak mentah dan BBM di pasar global. Petral telah
    memperoleh kepercayaan dan dukungan finansial dari bank-bank internasional dengan mendapatkan credit facility sebesar US$3,5 miliar.Ketidakpastian informasi tentang Petral di dalam negeri akhir-akhir ini telah mengganggu kepercayaan pasar kepada Petral yang pada akhirnya bisa berpengaruh terhadap pasokan energi nasional.

    Sementara itu, Presiden Direktur PT Pertamina Energy Trading Ltd Nawazir mengatakan pada prinsipnya pengadaan minyak mentah dan produk BBM telah dilakukan dengan cara tender terbuka yang diikuti oleh 55 perusahaan terdaftar. Perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender merupakan perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai Daftar Mitra Usaha Terseleksi (DMUT) Petral untuk mendapatkan rekanan yang eliable untuk mencegah terjadinya gagal suplai yang akan menyebabkan krisis BBM di Indonesia.

    Untuk mengikuti tender, Petral membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk setiap perusahaan yang berminat, asalkan dapat memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan. Persyaratan ini diperlukan untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi gagal suplai yang menyebabkan krisis BBM di Indonesia.

    Tunjuk Langsung

    Pengadaan beberapa minyak mentah yang tidak dijual bebas atau terbatas, yang dilakukan secara langsung kepada perusahaan nasional produsen maupun pihak yang ditunjuk oleh produsen untuk memasarkan minyak mentah tersebut. Contoh penunjukan langsung adalah pengadaan Arab Light dari Aramco yang tidak diperjualbelikan secara bebas, dan Azeri dari PTT Thailand, yang mempunyai penyimpanan minyak mentah Azeri yang terbesar di luar Azerbaijan.

    Selain dengan dua perusahaan itu, pengadaan langsung juga dilakukan dengan Kuwait Petroleum Company dan Petronas (Malaysia). Khusus untuk PTT Thailand dan Petronas Malaysia, Pertamina bekerja sama dengan kedua perusahaan minyak nasional tersebut dalam kerangka kerjasama ASCOPE (ASEAN Council on Petroleum), yaitu wadah kerja sama antar perusahaan minyak nasional di ASEAN.

    Dalam pengadaan minyak mentah dan BBM, diperlukan pengetahuan pasar dan keahlian trading yang tinggi. Strategi untuk pembelian harus ditentukan untuk mencegah harga melambung tinggi dan menghindari mark-up. Untuk penunjukan langsung harus dilakukan kepada Perusahaan Minyak Nasional (National Oil Company seperti Aramco, KPC, Petronas dan PTT). Hal ini sesuai dengan aturan dan dilakukan untuk menghindari praktek broker dan mark-up harga. Perusahaan Minyak Nasional dikenal melarang praktek broker dan uang komisi dan selalu mempunyai pengawas internal dalam mencegah praktek korupsi.

    Adapun, pembelian bensin Premium selalu diadakan melalui tender tender terbuka yang diikuti oleh 28 perusahaan trader maupun Major Oil Company (MOC). Petral membeli bensin Premium setiap bulan lebih dari 8 juta barrel. Supplier yang sering memenangkan tender bensin Premium adalah Arcadia, Total, Glencore, Vitol, Concord, Verita, Gunvor, PPT, Kernel, Bp, Unipec, Petrocina, Petronas, Shell, Trafigura, SK, Conoco. Pembelian bensin Premium dilakukan secara tender karena produsennya kebanyakan adalah para Trader di Singapura yang melakukan proses blending di Singapura.

    Untuk pengadaan Solar secara spot dilakukan tender terbuka yang diikuti oleh 30 perusahaan yang terdaftar. Sedangkan pengadaan jangka panjang, ditunjuk empat Perusahaan Minyak Nasional yaitu Kuwait Petroleum Company, Petronas Malaysia, PTT Thailand dan S-Oil yang dimiliki oleh Saudi Aramco.

    Keempat perusahaan minyak tersebut mempunyai kilang minyak yang memproduksi Solar. Penunjukan keempat Perusahaan Nasional tersebut untuk mencegah para trader Singapura melakukan penimbunan dan spekulasi harga yang merugikan Pertamina serta praktik penyelundupan solar bersubsidi ke Singapura.

    Pemegang Saham Petral dan Kinerja Petral merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Companies Ordinance Hong Kong, berkedudukan di Hong Kong. Saat ini, sebanyak 99,83% saham Petral dikuasai oleh PT Pertamina (Persero) dan sisanya dimiliki oleh Presiden Direktur Petral sebagaimana diatur dalam Companies Ordinance Hong Kong.

    Petral membukukan trading 2011 sebanyak 266,42 juta barel yang terdiri dari 65,74 juta barel minyak mentah dan 200,68 juta barel berupa produk. Dari aktivitas perdagangannya, Petral membukukan pendapatan sebesar US$31,4 miliar dengan profit margin sebesar US$47,5 juta. Petral berhasil membukukan efisiensi harga yang didapat terhadap market price pada tahun 2011 adalah Rp2,6 T untuk pengadaan Produk BBM (Mogas 88 RON & HSD 0.35% S) serta Rp0,4 T untuk pengadaan Crude impor.

    Petral diperlukan berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh konsultan McKinsey dengan pertimbangan:

    • Penunjukkan kepada Petral dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran harga pasar yang sebenarnya, dikarenakan Anak Perusahaan bertindak sebagai Trading Arm yang menjalankan fungsi Market
    Inteligence Pertamina di tengah-tengah pasar regional Singapore.

    • Berada di tengah pusat financial dan institusi Keuangan yang diperlukan dalam pendanaan pengadaan.

    • Untuk mendapatkan fleksibilitas operasional yang lebih cepat dibandingkan Pertamina secara korporasi.

    Persyaratan Menjadi Rekanan Petral
    Saat ini sesuai dengan Surat Komisaris No. 072/K/DK/2009 tanggal 26 Februari 2009, dan RRD No. RRD-42/C00000/2009/S0 tanggal 22 April 2009, Petral ditunjuk sebagai single trading arm untuk kegiatan impor yang berkedudukan di Singapura. Yang bisa menjadi pemasok MM dan BBM untuk Pertamina adalah badan usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagai Daftar Mitra Usaha Terseleksi (DMUT) Petral. Kriteria ini diperlukan untuk mendapatkan rekanan yang reliable untuk mencegah terjadinya gagal suplai yang akan menyebabkan krisis BBM di Indonesia.

    Kriteria peserta tender :
    1. Listed company pada major global stock exchange dan atau perusahaan yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh negara (state owned company) yang bergerak di bidang produksi, pengolahan, atau trading crude oil, refined produk, LNG, atau petrochemical.
    2. Perusahaan yang memiliki total equity minimum US$50 juta yang terlihat dari Laporan Keuangan audited terakhir yang diaudit oleh salah satu 4 besar kantor audit (EY, KPMG, PWC, dan Deloitte)
    3. Perusahaan yang memiliki asset yang mendukung pola usaha, misalnya kilang, fasilitas storage, fasilitas blending, shipping facilities atau mitra potensial tersebut mempunyai minimum 1 tahun long term contract fasilitas. Besar fasilitas ini minimal sama dengan besar fasilitas trading yang ada.

    Best Practices kegiatan trading MM/BBM di global market yang dilakukan oleh perusahaan minyak lain, juga menggunakan Trading Arm (sebagian besar di Singapore) seperti halnya Pertamina. Sebagai contoh:
    • Relliance – Relliance Global Energy Services pte Ltd. (Singapore)
    • PTT – PTT Trading di Singapore
    • SK – SK Energy International (Singapore)• PetroChina – PetroChina International (Singapore) Pte. Ltd.
    • Total – Total Oil Trading SA (TOTSA) di Singapore
    • Shell – Shell International Eastern Trading Co (SIETCO) di Singapore
    • BP – BP Singapore Pte. Limited• Petronas – Petronas Trading Corporation (PETCO) di Kuala Lumpur
    • CNOOC – China Offshore Oil (Singapore) International Pte. Ltd
    • S-Oil – S-Oil Corporation Singapore Branch

    Prosedur Tender Minyak Mentah di Petral Singapore

    1. Petral secara resmi menerima permintaan kebutuhan minyak mentah dari Pertamina.
    2. Berdasarkan permintaan resmi Pertamina, Petral mengirim undangan tender ke para supplier yang telah terregister sesuai dalam daftar DMUT (daftar mitra usaha terseleksi) yang telah disahkan oleh risk management department Petral
    3. Undangan yang didalamnya memuat nama-nama minyak mentah yang akan dibeli, kuantitas, tanggal kedatangan di kilang Pertamina dan tujuan kilang Pertamina, serta persyaratan lainnya, dikirim lewat email ke masing masing Perusahaan dalam DMUT.
    4. Para supplier kemudian mengirim penawarannya sebelum tanggal penutupan tender melalui surat eletronik ke alamat khusus yang sudah ditentukan oleh management Petral.
    5. Kemudian dilakukan pembukaan penawaran disaksikan oleh tim tender. Anggota tim tender diketuai oleh Head of Trading Petral dengan anggota dari fungsi trader, keuangan dan risk management.
    6. Harga terbaik kemudian disampaikan ke Pertamina tanpa menyertakan nama perusahaan yang menawarkan minyak mentah tersebut. Kemudian Pertamina dengan menggunakan software Linear Programming GRTMPTS menghitung minyak mentah yang paling menguntungkan untuk dibeli, tanpa mengetahui siapa penjual minyak mentah tersebut.
    7. Pertamina kemudian memberitahu Petral secara resmi, minyak mentah mana saja yang dibeli oleh Pertamina.
    8. Petral kemudian menegosiasikan sekali lagi untuk mendapatkan harga yang lebih baik dan kemudian secara final membeli minyak mentah yang ditentukan tersebut.

    Pemenang Tender 3 Bulan Terakhir
    Dalam tender yang dilaksanakan oleh Petral dalam 4 bulan terakhir, telah dibeli minyak mentah oleh Petral sbb. :

    1. Bulan Januari 2012 : Akpo dibeli dari Verita Oil, Azeri dibeli dari PTT Thailand, Nemba dibeli dari Verita Oil, Bonny Light dibeli dari Vitol, Seria dibeli dari Verita Oil dan Girassol dibeli dari Repsol.
    2. Bulan February 2012 : Akpo dibeli dari Eni, Azeri dibeli dari PTT Thailand, Champion dibeli dari Shell Brunei, Espo dibeli dari Vitol, Qua Iboe dibeli dari BP, Vityaz dibeli dari Verita Oil dan Saharan dibeli dari Eni.
    3. Bulan Maret 2012 : Tidak ada spot tender karena jumlah stok minyak mentah mencukupi.
    4. Bulan April 2012 : Azeri dibeli dari PTT Thailand, Akpo dibeli dari
      Total, Sokol dibeli dari BP dan Vityaz dibeli dari Verita Oil. Dari data di atas terlihat jelas bahwa minyak mentah Azeri memang dikuasai oleh PTT Thailand sebagai pihak yang ditunjuk oleh produsen Azeri di Azerbaijan untuk memasarkan Azeri di Asia Pacific. PTT Thailand selalu menawarkan Crude Azeri dengan harga yang paling murah.

    Setelah tender dilaksanakan di Singapura oleh Petral, terlihat pergeseran pihak pemenang tender. Kini tender hanya bisa dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang memang pemain minyak yang mempunyai nama besar dan jaringan yang kuat. Tidak ada lagi perusahaan-perusahaan oportunis yang dapat memenangi tender yang sudah sangat transparan ini.

    Proporsi Pengadaan Minyak Mentah
    Berdasarkan data pengadaan minyak mentah (MM) selama tahun 2011, secara garis besar porsi pengadaan MM untuk suplai Kilang Pertamina adalah sebagai berikut:

    MM Domestik : 65 %
    Arabian Light Crude : 13 % (term Saudi Aramco)
    MM Impor via PES (Petral Energy Services Pte Ltd : 22% (via spot dan term)

    Pola pengadaan Minyak Mentah Impor menggunakan dua Pola, yaitu Spot dan Term, dan biasanya dilakukan melalui tender oleh PES, kecuali yang tidak diperdagangkan secara umum atau diperdagangkan secara terbatas seperti ALC dan crude oil lainnya. Perbandingan antara total Spot Vs Term adalah sekitar 30% Vs 70%.

    Efisien Harga Pembelian Minyak Mentah dan Produk BBM
    Dari hasil pemilihan strategi pembelian yang tepat, Petral berhasil melakukan penghematan di tahun 2011 sebagai berikut :
    1. Harga pembelian minyak mentah Petral rata-rata USD 113.95 per barrel dibandingkan harga rata-rata pasar USD 119.45 per barrel.
    2. Harga pembelian Bensin Premium Petral rata-rata USD 118.50 per barrel dibandingkan harga rata-rata pasar USD 123.70 per barrel.
    3. Harga pembelian Solar Petral rata-rata USD 126.70 per barrel dibandingkan dengan harga rata-rata pasar USD 132.90 per barrel.

    Alasan Memilih Singapura Sebagai Basis

    • Singapura merupakan pusat perdagangan MM dan produk BBM di kawasan Asia dan tempat berkumpulnya trading arm/supplier MM dan produk BBM
    . Singapura merupakan salah satu dari pusat perdagangan MM dan BBM dunia, seperti Jenewa, London, Houston, Dubai, dan Singapura sendiri.
    • Hingga saat ini tidak ada satu pun perusahaan yang berbadan hukum Indonesia mampu melakukan penawaran MM dan produk BBM kepada Pertamina/PES.
    • Menghindari/mengurangi tekanan politis yang biasa terjadi dalam pengadaan MM dan produk BBM.
    • Singapura merupakan tempat publikasi yang biasa diacu oleh para pemain di pasar minyak mentah dan produk BBM.

    Beberapa anggota DPR periode 2009 lalu juga telah mengungkap korupsi dibalik tender Petral ini. Ade Daud dan mantan anggota DPR Boy Saul, beserta kuasa hukum Johnson Panjaitan menyambangi kantor Petral. Mereka meminta klarifikasi perihal dugaan kolusi dalam praktik tender.Selain dengan dua perusahaan itu, pengadaan langsung juga dilakukan dengan Kuwait Petroleum Company dan Petronas (Malaysia).

    Khusus untuk PTT Thailand dan Petronas Malaysia, Pertamina bekerja sama dengan kedua perusahaan minyak tersebut dalam kerangka kerjasama Ascope (Asean Council on Petroleum), yaitu wadah kerja sama
    antaperusahaan minyak nasional di Asean. Hal ini sesuai dengan aturan dan dilakukan untuk menghindari praktik percaloan dan mark-up harga.

    Adapun, pembelian bensin premium selalu diadakan melalui tender terbuka yang diikuti oleh 28 perusahaan trader maupun Major Oil Company (MOC). Petral membeli bensin premium setiap bulan lebih dari 8 juta barel.

    Untuk pengadaan solar secara spot, Petral menggelar tender terbuka yang diikuti 30 perusahaan. Sedangkan untuk pengadaan jangka panjang ditunjuk empat perusahaan minyak yaitu Kuwait Petroleum Company, Petronas Malaysia, PTT Thailand, dan S-Oil milik Saudi Aramco.

    Penunjukan keempat perusahaan tersebut bertujuan untuk mencegah trader Singapura menimbun dan spekulasi harga yang merugikan Pertamina serta praktik penyelundupan solar bersubsidi ke Singapura.

    Sejarah
    Petral, yang tadinya bernama Perta Oil, mulai digemukkan. Caranya dengan memberikan kontrak jangka panjang impor minyak Pertamina. Anak perusahaan yang sahamnya pernah dipegang Bob Hasan dan Tommy Soeharto itu juga dilibatkan dalam tender impor minyak. Sejak saat itulah, porsi impor dari tender, yang sebelumnya 80 persen, diturunkan menjadi 20 persen. Sebaliknya, porsi impor dari kontrak dinaikkan dari 20 persen menjadi 80 persen. Hanya dalam waktu tiga tahun, kinerja Petral yang diberi modal awal US$ 30 juta itu semakin mengkilap. Volume perdagangannya naik dari 155 ribu barel per hari pada 2001 menjadi 321 ribu barel per hari pada 2002, dan 365 ribu barel per hari pada 2003. Petral menjadi terbesar kedua di Asia Tenggara, setelah Vittol. (FHM)

    kami ajak teman2 tuips menghitung secara kasar berapa kerugian negara akibat korupsi Petral/Pertamina/MRC cs. Data harga rata2 minyak mentah dunia 2011 sesuai dept ESDM AS tahun : US$ 87.3/ barrel. Kita bulatkan saja jadi US$ 87. Harga rata2 minyak produk (Gasoline dan Diesel) = US$ 94 dan US$ 102 / barrel. Ini utk kualitas tinggi. Kalau gasoline = pertamax super.

    Tahun 2011 Petral beli minyak produk Gasoline rata2 US$ 118/ barrel dan Solar/ Diesel US$ 123/ barel. Jumlah pembelian 200,6 juta/barrel, Artinya selisih harga beli impor Petral US$ 20/ barel dari harga rata2 crude, Gasolide dan Diesel/Solar. Berapa kerugian negara / rakyat?, Kerugian negara/uang rakyat yg dicuri Petral dan Mafia Minyak Thn 2011 = 200,6 juta barel x US$ 20= US$. 4.012 M atau Rp. 37 triliun !!.

    Informan saya broker minyak Singapore bilang : “Kalian orang Indonesia BODOH !! ditipu mafia minyak dan Petral puluhan tahun !!!!”, Dia lanjutkan : harga minyak brent saja paling tinggi tercatat sepanjang thn 2011 hanya US$ 126. itu pun sebentar..rata2 dibawah US$ 100, Harga minyak mentah/crude rata2 US$ 87 / barrel. Petral beli dengan harga rata2 thn 2011 US$ 103 / barel ! Gilaaaaaaaaak !!, petral beli 66 juta barel Crude tahun 2011. Selisih harga beli minyak impor Crude Petral = US$ 26 / barel x 66 juta = US$ 1.716 Milyar !. petral beli 66 juta barel Crude tahun 2011. Selisih harga beli minyak impor Crude Petral = US$ 26 / barel x 66 juta = US$ 1.716 Milyar !
    Apakah itungan tersebut abal2? Silahkan ada google ttg harga rata2 minyak dunia, harga beli petral, volumenya dan jenis2nya..silahkan !

    Lalu anehnya (seperti kebingungan alm. Wamen ESDM) : RI impor gasoline kualitas tinggi, kok Pertamax volumenya sedikit yg beredar?, Nah, minyak produk / Gasoline/ Pertamax plus yg diimpor Petral itu DIOPLOS oleh mafia2 minyak. Dicampur dgn premium oktan rendah !!. Minyak mentah/Crude kita pun dioplos oleh mafia minyak dan petral. 1/3 kualitas bagus yg harganya 80-100/barrel dioplos 2/3 minyak jelek.

    Kasus minyak mentah oplosan inilah yg sempat tertangkap dan dikenal dgn kasus kasus ZATAPI. Hanung cs/ pejabat2 Pertamina jd tersangka. kilang minyak RI kapasitasnya terbatas. Banyak yg rusak tapj sengaja tdk diperbaiki agar impor minyak produk semakin naik tiap tahun.

    Bgmn cara Petral mengakali harga beli minyak mentah/ produk yg dimark up itu? Caranya : beli minyak mentah RI dgn harga tinggi juga, Contoh : harga minya mentah dunia US$ 85 / barrel. Tapi Petral bilang ke Pertamina, dia beli harga minyak RI seharga US$ 100/barrel. Sehingga jika Petral beli harga minyak mentah middle east dan africa seharga US$ 103/barrel, seolah2 harga itu sdh murah. Trus, tidak akan ada timbul pertanyaan ketika Petral beli harga produk US$ 118 atau US$ 123 / barrel. Pdhl biaya pengolahan hny US$ 2,52. Semua pemain minyak dunia tahu persis bhw selisih minyak mentah dan produk tidak sampai US$ 10/ barrel. Sdh termasuk biaya distribusi.

    Silahkan anda teman2 tuips google..berapa total biaya pengolahan minyak mentah menjadi minyak produk, biaya distribusi : US$ 5 -9/barel, Kita rakyat Indonesia senasib sepenanggungan telah ditipu dan dirampok oleh Mafia Minyak, Petral dan Pertamina dengan beking penguasa. 2 minggu yg lalu Ketua MK Mafhud MD teriak : PERTAMINA PALING KORUP !! Pertamina gertak mau somasi, eeh..diam2 datang ke rumah Mahfud. Metro TV kelepasan bicara mafia minyak di Saresahan Anak Negeri..Pertamina siram uang ke Metro TV..amaan..gilaaaaaak !!.

    Korupsi mafia minyak, pertamina dan petral ini harus dihentikan !! Rakyat yg harus hentikan. Ada lagi skenario mereka utk bobol Negara.

    Saya sudah diinfokan oleh pemain2 minyak singapore, sebentar lagi akan ada proyek X puluhan triliun. Bobol uang negara juga, Nanti jika data2 sudah ditangan, saya akan bongkar rencana korupsi puluhan triliun Proyek X yg penuh mark up itu. Anda ingat ketika ribuan mobil rusak karena pump oil jebol? Itu akibat oplosan minyak impor dan premium otkan rendah yg keterlaluan.

    Intinya, mafia2 minyak ini terus merampok uang negara dan rugikan rakyat. Apalagi 2014 semakin dekat. Mereka hrs siapkan 15-20 trliun.

    Saya hanya beri pencerahan kepada rakyat & rakyat harus sadar musuh utama kita adalah : Mafia minyak, mafia anggaran, mafia tambang dst.

    Sekian dulu..saya ada janji ketemu relasi pukul 2 siang ini…terima kasih. Mari kita usir para mafia penghisap darah rakyat !

    PT Petral, anak perusahaan Pertamina diminta untuk tidak berkantor di Singapura. Seharusnya berkantor dan menggunakan bendera Indonesia. Pasalnya, kalau di Singapura, tidak akan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Kita kehilangan potensi pajak. Kemudian Indonesia akan kesulitan melakukan pengawasan terhadap kinerja Petral.

    Pendapat tersebut disampaikan mantan Anggota DPR, Ade Daud Nasution kepada Zulkarmedi Siregar. Berikut keterangan lengkapnya :

    Sebagai mantan Anggota Komisi VII DPR yang membidangi soal energi, bagaimana Anda melihat pengelolaan energi kita khususnya yang dilakukan Pertamina selama ini?

    Pengelolaan minyak kita memang sangat berbeda dengan pihak asing. Kalau di luar, terpusat pada satu titik, angkanya mencapai rata-rata 1 juta barel. Kalau kita berserakan pada titik-titik, hanya pada angka 5000 barel. Minyak kita itu tidak bisa dikelola lebih jauh, tidak bisa dibuat turunannya. Minyak yang didelola di Duri, Riau itu misalnya, hanya bisa dipakai langsung dibakar.

    Anda bersama beberapa aktivis pernah melaporkan Petral ke KPK soal adanya tudingan korupsi. Apa sebenarnya yang Anda laporkan ke KPK?

    Petral beli minyak dari Azerbaijan, seharusnya dilaksanakan pembeliannya secara G to G. Ini malah menggunakan pihak ketiga, yakni melalui perusahan perdagangan minyak Thailand, PTT. PTT oleh Petral disebut bisa menjual lebih murah. Tapi berdasarkan data yang kita peroleh ternyata lebih mahal. Kenapa kita beli dari Azerbaijan? Minyak Azerbaijan itu memang cocok dengan kondisi kita.

    Seperti apa datanya?

    Data yang kita peroleh, Petral menyebut harga minyak yang dibeli dari PTT Thailand US$ 2,75, tapi Azerbaijan menawarkan hanya US$2,70. Itu artinya ada selisih 5 sen. Itu pun belum negosiasi, karena ini kan perjanjian G to G. Dari harga pengangkutan kapal bisa turun, dari biaya asurasni bisa turun, cara bayar, kalau pakai LC akan lebih mahal daripada menggunakan telegrafic, barang jalan dan setelah sampai baru bayar.

    Sejauh mana kebenaran pernyataan Ketua MK, Mahfud MD, yang menuding Pertamina sarang korupsi?

    Semua lembaga negara ini semua hampir korupsi, bukan hanya Pertamina. DPR lebih gila lagi. Pertamina lebih banyak lagi proses pengawasannya yang ketat. Prosesnya pengelolaan sudah memiliki manajemen yang baik, pengawasan internal dan eksternalnya ada, jadi lebih sulit untuk melakukan korupsi. Banggar DPR semua main. Wa Ode akan bongkar semua.

    Artinya, dengan sistem dan pengelolaan manajemen yang diterapkan Pertamina memang sulit untuk terjadinya korupsi?

    Korupsi tetap ada saja. Ini kan persoalan mental. Apakah seseorang yang bekerja di Pertamina, memang niatnya bekerja atau mencari duit secara tidak benar.

    Apakah benar Pertamina masih dijadikan bancakan oleh berbagai pihak termasuk partai politik?

    Pertamina, melalui Petral membeli minyak satu bulannya US$ 32 miliar . Untuk itu harus ditata. Apakah pantas Pertamina menunjuk Petral yang berdomisili di Singapura. Apakah memang di Indonesia tidak mampu, tidak memiliki sarana komunikasi, sistem perbankan yang kondusif. Pertamina sekarang sudah memiliki balance, neraca perhitungan rugi laba yang transparan, waktu saya menjadi anggota DPR periode 2004-2009 belum ada.

    Bisnis perdagangan minyak memang bukan remeh temeh. Coba saja dihitung, setiap hari, Indonesia mengimpor minyak mentah 300.000 barel dan bahan bakar minyak (BBM) 500.000 barel atau totalnya 800.000 barel.

    Kalau harga impor minyak mentah dan BBM disamakan saja sebesar 100 dolar AS per barel, maka setiap hari, uang yang ditransaksikan mencapai 80 juta dolar atau Rp720 miliar.

    Dalam setahun, jumlahnya berlipat menjadi Rp260 triliun. Suatu angka yang menggiurkan siapa pun.

    Meganya bisnis perminyakan juga sering kali menimbulkan spekulasi adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkannya.

    Dalam konotasi negatif, mereka sering disebut mafia minyak.

    Mereka, di antaranya dituding membuat industri perminyakan di Indonesia menjadi tidak efisien, mengendalikan bisnis minyak PT Pertamina (Persero), yang dijalankan anak usahanya, Pertamina Pertamina Energy Trading Limited (Petral), dan memperoleh “fee” hingga triliunan rupiah.

    Namun, hingga kini, tudingan tersebut masih belum ada kebenarannya.

    Pengamat energi dari ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto berpendapat, besarnya bisnis minyak, membuat tidak semua pihak punya kemampuan melakukannya.

    Dengan demikian, secara alamiah, pasar minyak memungkinkan terjadinya penguasaan beberapa pedagang (trader) saja.

    “Hal inilah yang kemudian diasosiasikan sebagai kartel atau dalam konotasi yang cenderung negatif adalah mafia minyak,” katanya.

    Petral sendiri juga telah berulang kali membantah proses tender baik minyak mentah maupun BBM diatur mafia.

    Pada akhir Februari 2012, Petral menunjukkan proses transparansi tender minyak kepada belasan wartawan asal Indonesia yang diundang secara khusus ke kantornya di Kawasan Orchard, Singapura.

    Para wartawan diperlihatkan proses tender minyak mentah sebanyak 4-6 kargo atau sekitar 2,4-3,4 juta barel untuk memenuhi kebutuhan Mei 2012.

    Untuk tender itu, Petral mengundang 52 perusahaan yang memang sudah terdaftar sebagai rekanan minyak.

    Undangan tender disampaikan melalui surat elektronik beberapa hari sebelumnya.

    Dari hasil tender yang dilakukan melalui elektronik itu, sebanyak 13 rekanan memasukkan penawaran dengan total 33 kargo.

    Presdir Petral Nawazir mengatakan, sistem tender yang dipakai saat ini berbeda dengan dulu.

    Petral kini memakai sistem tender yang menjamin proses berlangsung adil dan transparan.

    “Siapa pun yang mampu, boleh ikut tender, sehingga kami bisa memilih penawar dengan harga terbaik,” ujarnya.

    Pertamina setidaknya memiliki 53 rekanan impor minyak mentah dan pemasok BBM sekitar 30 perusahaan.

    Di antara rekanan terdaftar tersebut adalah BP, Shell, Chevron, ENI, ExxonMobil, StatOil, Total Trading, PTT Thailand, dan Itochu.

    “Bagaimana kami bisa atur tender yang diikuti perusahaan kelas dunia itu,” kata Nawazir.

    Pada 2011, dengan sistem tersebut, Petral mencatat efisiensi impor BBM senilai 283 juta dolar AS atau Rp2,6 triliun, karena realisasi harga di bawah pasar.

    Pasokan minyak mentah Pertamina berasal dari domestik 67 persen, 13 persen diimpor langsung dari Saudi Aramco, dan 20 persen impor melalui Petral.

    Selama tahun lalu, Petral merealisasikan volume perdagangan minyak mentah dan produk BBM sebanyak 266,42 juta barel. Terdiri atas minyak mentah 65,74 juta barel atau rata-rata 180.000 barel per hari dan produk jadi 200,68 juta barel atau 550.000 barel per hari.

    Pada 2011, Petral membukukan laba bersih 47,5 juta dolar AS atau naik 53 persen dibandingkan 2010.

    Selain “trader”, Petral yang didirikan di Hongkong juga berfungsi sebagai “market intelligent” bagi Pertamina.

    Pri Agung menyarankan, kalau memang ada pihak tertentu mempunyai bukti keterlibatan mafia minyak yang merugikan negara atau Pertamina, maka sebaiknya melaporkannya ke pihak berwenang seperti KPK dan kepolisian.

    Hal senada dikemukakan Anggota Komisi VIII DPR, Achmad Rilyadi.

    Menurut dia, pelaporan ke KPK akan memberikan kejelasan peran mafia minyak sesungguhnya.

    “Apakah memang benar ada mafia atau tidak? Dengan demikian, tidak ada dusta di antara kita,” ucap politisi asal PKS tersebut.

    Sementara, kolega Pri Agung di ReforMiner, Komaidi Notonegoro mengatakan, terlepas dari ada atau tidaknya mafia minyak, pemerintah perlu membenahi tata kelola industri migas.

    Pada sektor hulu, pemerintah mesti meningkatkan kinerja baik produksi maupun cadangannya yang kini terus menurun.

    Demikian pula hilirnya, perlu dilakukan upaya menutup defisit yang terus meningkat.

    “Pemerintah perlu tegas memacu dan melindungi sektor migas baik di hulu maupun hilir,” ujarnya.

    Di samping itu, menurut dia, program pengalihan konsumsi BBM, khususnya transportasi ke gas yang tersedia melimpah di dalam negeri juga akan mengurangi peran mafia minyak.

    “Kalau semua sudah pakai gas, maka tidak ada lagi mafia minyak,” kata Komaidi.

    Pengembangan gas dan energi alternatif lain seperti panas bumi, angin, surya, air, dan nabati juga merupakan wujud diversifikasi pasokan energi.

    Sementara, produk BBM atau minyak mentah yang harganya relatif mahal sebaiknya diekspor, sehingga diperoleh devisa.

    “Ini juga dilakukan Iran. Mereka menggunakan gas dan nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi domestiknya, sedangkan minyak diekspor untuk membangun bangsanya,” katanya.

    Hata rajasa adalah salah satu tokoh mafia minyak yang bergabung di PETRAL.

    Upaya lainnya adalah menaikkan harga BBM sesuai keekonomiannya, sehingga kalaupun ada mafia yang bermain, tertutup peluang dan geraknya.

    Kenaikan harga BBM juga membuat APBN tidak terbebani beban subsidi sekaligus mengurangi penyalahgunaan distribusi.

    “Untuk itu, sekali lagi diperlukan keseriusan semua pihak, terutama pemerintah untuk mewujudkannya,” katanya.

    Pada akhirnya, kalau itu semua dilakukan, diharapkan ketahanan energi dapat tercapai dan dipertahankan secara berkelanjutan.

    Kutipan

    Kemuliaan Hati Joko Widodo

    Tag

    20131222-215955.jpg

    PERNAH dengar istilah mikul dhuwur mendem jero? Ungkapan kuno dalam bahasa Jawa itu bermakna harfiah ‘mengangkat tinggi memendam dalam-dalam’. Namun, makna pokoknya merupakan ajaran filsafat, bagaimana berperilaku terhadap orang yang berjasa. Balas budi. Sebaliknya, bila ada salah atau kilaf dari orangtua, maka Si Anak wajib mengubur dalam-dalam kekilafan tersebut. Itu ajaran budi pekerti yang berkembang dalam kebudayaan Jawa. Ajaran itu berlaku bukan sebatas hubungan anak-orangtua. Menjadi nilai sopan-santun.

    Standar etikanya, yang dibantu wajib menghormati jasa yang membantu. Sebutlah murid kepada guru di sekolah atau guru mengaji. Penerapan etika itu bertujuan luhur. Supaya saling menghormati sekaligus menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Ajaran budaya itu berkembang kuat di lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Bila ada orang Jawa yang menyimpang dari etika itu, bisa menuai sanksi sosial. Bentuk sanksinya penilaian miring. Bisa dijuluki orang tak tahu diri, tak bermoral, kurang ajar, dan istilah macam-macam yang bersifat tidak baik.

    Ajaran itu mestinya juga dipahami Joko Widodo alias Jokowi. Apalagi dia orang Solo! Mungkin karena itu pula, seorang wartawati yang pernah akrab dengan Jokowi menjadi dongkol berat. Nama wartawan itu Nanik S Deyang. Perempuan berdarah tulen Jawa itu bekerja sebagai wartawan tabloid The Politic yang berpusat di Jakarta. Sebagai peliput berita politik, Nanik S Deyang akrab dengan Jokowi maupun Bos Partai Gerindra Prabowo Subianto, terutama saat proses pencalonan Gubernur Jakarta akhir 2012.

    Nanik tahu detil fakta, bagaimana Prabowo gigih berjuang agar Jokowi berhasil menjadi Gubernur DKI. Prabowo sampai empat kali menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati supaya partainya mengusung Jokowi menjadi Cagub DKI Jakarta. Proses persetujuan alot karena semula PDI Perjuangan sudah menyiapkan keputusan untuk mengusung Fauzi Bowo alias Foke. Bahkan saat Megawati menyatakan partainya tak memiliki dana untuk memenangkan Jokowi, Prabowo siap membiayai.

    Jokowi setahun lebih sudah menjabat Gubernur DKI. Ambisi Prabowo berhasil. Namun, menjelang penentuan Calon Presiden 2014, Jokowi yang dulu diperjuangkannya, setelah tenar di jagad politik, menantang Prabowo berebut kursi Presiden. Di titik itulah hati nurani Nanik Deyang bergolak. Dari Prabowo, Nanik mendapat pengakuan menarik dan mengesankan perilaku buruk Jokowi yang sejak dilantik menjadi Gubernur DKI ternyata belum pernah menyampaikan ucapan terima kasih. Nanik juga pernah mengingatkan hal itu kepada Jokowi, tapi mendapat jawaban yang terkesan cuek, ”Yang mendukung saya jadi Gubernur kan banyak, bukan hanya Prabowo.”

    Fakta lain yang didapat Nanik dari sisi Prabowo, mantan Komandan Jenderal Kopasus itu ternyata lebih peka dan kaya hati terhadap orang yang telah dianggapnya berjasa. Setahu Nanik, bekas sopir dan ajudan Prabowo yang sudah 13 tahun pensiun karena usia, mereka masih digaji. Prabowo ingat peran mantan pembantunya. Begitu Jokowi deklarasi dengan Jusuf Kalla untuk maju menjadi kandidat Presiden, Nanik menggugat moralitas Jokowi melalui jagad internet. Agak menggemparkan karena dilansir sebuah situs terkenal bereputasi bagus Kompasiana.com. “Mulai hari ini saya mendukung Prabowo, karena saya menyaksikan ada seorang calon Pemimpin Negara dalam pandangan saya sebagai orang Jawa minus moral,” tulis Nanik.

    Nanik mengungkapkan isi hatinya, jangankan Jokowi paham dengan kesantuan ajaran budaya Jawa tadi, mengucapkan terimakasih saja tidak dilakukan terhadap orang yang telah berjasa menjadikannya hebat dan populer. “Saya berpandangan pemimpin itu harus memiliki keteladan moral,” ujar Nanik.

    Karena itu, Nanik menyampaikan rasa jengkelnya terhadap orang-orang yang sesungguhnya belum mengenal dan tidak tahu betul dengan Prabowo, tetapi seenak perut mengecam Prabowo kasar, maniak, kejam dan sebagainya.

    Sebab, di mata Nanik, justru Prabowo lebih memiliki hati mulia, bahkan, “Jjauuuuuuh dibandingkan dengan yang secara fisik dianggap santun, ramah, merakyat. Saya menyaksikan, bukan membaca berita.” Mungkin sebelum menyatakan dukungan kepada Prabowo, hati Nanik diusik pertanyaan besar: memilih yang populer dan terkesan merakyat, atau yang berhati mulia?
    Gugatan serupa terhadap Jokowi sebelumnya datang dari budayawan Betawi Ridwan Saidi. Pencalonan Jokowi sebagai Presiden dianggap sebagai bentuk sikap moral pemimpin yang tidak amanah terhadap rakyat Jakarta. Tinggal gelanggang colong playu alias lari dari tanggungjawab terhadap janjinya berdasarkan visi-misi semasa kampanye Gubernur untuk menuntaskan beberapa masalah besar. “Katanya akan menyelesaikan masalah Jakarta dulu, tidak akan nyapres. Berarti dia pemimpin yang tidak konsisten,” semprot Ridwan di televisi.

    Digugat ke Pengadilan karena Tak Amanah
    BILA pencapresan Jokowi ada yang mengaitkan dengan soal moral ditilik dari peran Prabowo yang memperjuangkannya menjadi Gubernur DKI, sebagian warga Jakarta ada yang menyaolkannya sebagai norma pelanggaran hukum. Karena itu, Jokowi digugat ke pengadilan atas kemauannya menjadi Capres. Yang menggugat atas nama Sentral Pemberdayaan Masyarakat (SPM). SPM menganggap pencalonan itu merupakan pengabaian amanah warga Jakarta yang sudah memilihnya.

    “Kami sudah melakukan kontrak politik dengan Jokowi dan ini mengikat karena ini negara hukum. Dia telah meremehkan dan mengabaikan amanah warga Jakarta yang telah memilihnya sebagai Gubernur DKI,” ujar Ketua SPM Nelly Rosa Yulhiana Siringoringo, Rabu (19/3).

    Nelly mengungkapkan, organisasinya sama sekali tidak menaruh dendam terhadap Jokowi yang dinilai mengkhianati amanah warga Jakarta. “Kita berharap Pak Jokowi masih mempunyai hati nurani, untuk menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur.”

    Sebelumnya, Tim advokasi Jakarta Baru melayangkan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Gubernur Jokowi. Tim menilai keputusan Jokowi meninggalkan jabatannya dan maju sebagai Presiden merupakan perbuatan melawan hukum. Tujuan penggugat untuk mengingatkan Jokowi dengan tugasnya sampai selesai. “Selesaikan dulu tanggungjawabnya sebagai Gubernur DKI Jakarta,” kata anggota tim advokasi Jakarta Baru Ade Dwi Kurnia.

    Hakim diminta memutuskan Jokowi bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum, khususnya melanggar azas kepatutan karena lari dari tanggungjawab sebelum merealisasikan janji-janji kampanye Pilgubnya. Tim advokasi juga menuntut Jokowi untuk memenuhi semua janjinya yang sudah dituangkan dalam kontrak politik dengan tim relawan dan berbagai macam LSM.
    Belakangan banyak warga Jakarta yang mendemo Jokowi karena dia maju jadi Capres. “Hipotesa politik saya, warga bergerak secara natural, karena masyarakat sudah kecewa dengan Jokowi. Mereka ingin menagih janjinya,” ujar Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing. (TIM SApujagat)

    Kutipan

    Proletar Vs Borjuis Jadi Komoditi Politik Jokowi – Jk

    Tag

    image

    Proletar Lawan Borjuis
    Ini Trik Timses Jokowi-JK

    Dalam kamus komunis, selalu ada dua jenis masyarakat yang dipertentangkan. Satu masyarakat disebut ‘borjuis’ yang pada masa Orde Lama diisitilahkan oleh PKI sebagai kelompok masyarakat kaya, makmur dan penindas. Sedangkan jenis masyarakat kedua adalah kelompok ‘proletar’, jenis masyarakat melarat, sederhana dan tertindas. Siapa penindas proletar? Itulah borjuis. Kira-kira begitu cara PKI atau pengikut ideologi komunisme saat ini beraksi di lapangan. Dan kini, cara-cara itu pun digunakan oleh tim sukses (timses) Jokowi-JK. Mereka boleh saja berkilah atau menyanggah, bahkan balik menuding pihak lain telah menyebarkan kampanye hitam. Namun, masyarakat yang kian cerdas tentu tak akan lupa cara-cara PKI yang sangat mirip dengan cara-cara tim sukses Jokowi-JK. Wajar jika ada elemen-elemen masyarakat bercuriga pada cara-cara tim sukses Jokowi-JK ini. Tidak perlu mereka jadi marah-marah. Mari lihat saja fakta-faktanya.

    Pertama, pemakaian kalimat ‘pemimpin lahir dari rakyat’. Kalimat ini banyak terpampang di spanduk-spanduk dukungan pasangan Jokowi-JK di pinggir-pinggir jalan. Pesan yang hendak disampaikan oleh spanduk-spanduk itu cuma Jokowi-JK yang dari rakyat. Yang lain bukan dari rakyat. Maka, rakyat dihasut membenci calon pemimpin lain. Rakyat kebanyakan didorong untuk merobek spanduk-spanduk lain. Rakyat awam dilecut agar merusak alat peraga calon lain. Timses Jokowi-JK yang bergentayangan mulai menghasut warga, memanas-manasi warga agar benci dan dengki pada calon lain. Ini sudah mirip perilaku Njoto (PKI) di masa Orde Lama. Njoto menghasut warga di berbagai daerah di Jawa Timur, termasuk di Kediri, sehingga terjadi benturan antar rakyat.

    Kedua, pemakaian kalimat ‘pelayan rakyat’. Kalimat ini juga terpampang di spanduk-spanduk Jokowi-JK di tepi-tepi jalan. Isi kalimat itu sebenarnya hanya kebohongan publik. Jika benar Jokowi melayani rakyat, lalu kenapa ia meninggalkan rakyat Solo dan Jakarta di tengah jalan. Ini bukti nyata, cara-cara komunis untuk meraih jabatan presiden. Kalau memang benar Jokowi itu pelayan rakyat, lalu kenapa banjir masih melanda Jakarta setelah setahun ia memimpin? Apa yang dikerjakannya selama dia memimpin Jakarta selain hanya pencitraan blusukan? Tidak ada hasil kerja nyata kecuali menggunakan kalimat bohong ‘pelayan rakyat’. Kebohongan publik merupakan indikasi kuat watak PKI atau setidaknya mengidap komunisme.

    Ketiga, kalimat ancaman ‘hanya kecurangan yang mengalahkan Jokowi’. Kalimat ini menunjukkan Jokowi dan timsesnya belum siap tampil berkompetisi dalam pencapresan. Selalu menyebarkan kecurigaan, prasangka dan praduga bertujuan menghasut warga serta mengganggu kerja penyelenggara pemilu. Kader-kader PKI di masa Orde Lama selalu menghembuskan isu kecurangan ini. Mereka sudah terlebih dulu menuding Pemilu curang sebelum pemilu itu sendiri digelar. Tak pelak kalimat hasutan ini merupakan bagian dari trik ‘revolusi mental’ ala Jokowi yang sempat digembar-gemborkan beberapa waktu lalu. Mereka khawatir, jika tak menghasut maka mereka akan tersingkir dari panggung politik.

    Keempat, revolusi mental gaya Jokowi merupakan revousi mental komunis. Timses Jokowi-JK boleh saja menepis hal ini, tapi fakta memperlihatkan tingkah-laku para pendukung Jokowi persis kader-kader PKI. Bahkan sudah bukan rahasia lagi, ada Ribka Tjiptaning (Mbak Ning) yang selama ini dikenal berkat kalimatnya ‘Aku Bangga Jadi Anak PKI’. Mbak Ning ini merupakan hasil awal revolusi mental, sebelum Jokowi mendeklarasikan revolusi mental. Kelak, revolusi mental Jokowi menghasut warga masyarakat agar mengamuk pada warga lain, demi mencapai tujuan sama rasa sama rata. Persis PKI.

    Kelima, tim sukses Jokowi-JK juga berisi orang-orang yang selama ini pengajur komunisme dengan alasan bersimpati pada keluarga PKI. Jokowi boleh saja menolak fakta ini, namun ia tak bisa menyembunyikan jatidiri anggota-anggota timsesnya. Apalagi, mereka ini begitu gigih menghasut rakyat di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka ingin membenturkan rakyat yang berhasil dihasut kepada kelompok-kelompok tertentu di masyarakat. Bisa ke kalangan muslim bisa pula ke kelompok lain.

    Keenam, pada 14-16 Agustus 2009, Dahlan Iskan, CEO Jawa Pos, menulis sosok Soemarsono, tokoh penting Peristiwa Madiun 1948 yang kemudian lari dan hidup di pengasingan. Dalam tulisannya, Dahlan secara tersirat menyanjung Soemarsono sebagai saksi sejarah penting. Meskipun sebenarnya, kiprah Soemarsono biasa-biasa saja. Ia muncul kembali tatkala rekan seangkatannya sudah banyak yang tiada, tentu sulit untuk mengkonfirmasi apapun yang diungkapkan atau ditulisnya. Namun, sanjungan Dahlan pada Soemarsono itu jelas memantik reaksi mereka yang tahu betul cara PKI bersiasat. Wajar jika kemudian ormas-ormas mendemo Dahlan dan mempertanyakan motif Dahlan menulis Soemarsono itu. Sepertinya, tulisan Dahlan itu merupakan penanda bagi kaum PKI agar mulai berani untuk tampil di publik. Dampaknya, mereka tak perlu lagi sungkan-sungkan menghasut warga. Kini, Dahlan bersekutu dalam timses Jokowi. (TIM SAPUJAGAT)

    Kutipan

    Kisah Munir dan Pembunuhnya

    Tag

    image

    Koper Cak Munir dan AM Hendropriyono

    Pejuang Hak Azasi Manusia (HAM) paling kondang usai Reformasi 1998 adalah Munir Said Thalib. Bukan saja para aktivis HAM, melainkan juga masyarakat umum sudah pasti kenal sosok fenomenal ini. Badannya tidak begitu tinggi dibanding rata-rata tinggi badan orang Indonesia, tetapi prestasi kerjanya jauh melampaui kinerja aktivis LSM manapun.

    Pria yang akrab disapa Cak Munir itu sudah menggeluti aktivitas keberpihakan pada kaum yang terpinggirkan, sejak ia masih mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Kisah kehidupan Cak Munir semasa mahasiswa di Malang tak pernah hilang dari ingatan para aktivis sepanjang masa.

    Karir Munir dalam membela keadilan kian intensif begitu ia menjadi pembela hukum di LBH Surabaya. Siapapun aktivis HAM dan pembela hukum di Surabaya dan sekitarnya bisa dipastikan mengenal Munir di awal dekade ’90-an. Selain giat membela hak-hak buruh, nelayan dan tani, Munir juga aktif menulis di media massa. Ia kerap mengisi diskusi dan pandangan-pandangannya sangat jernih.

    Sudah bukan rahasia lagi, kegiatan LBH Surabaya serta aktivitas Munir pun selalu dalam pemantauan aparat keamanan. Suatu ketika di tahun 1993, Cak Munir bersama rekan-rekannya di LBH harus menghadapi kecurigaan aparat, lantaran aksi protes para buruh kian meningkat usai kematian aktivis buruh Marsinah di Sidoarjo. Pangkal kecurigaan aparat berasal dari diskusi-diskusi yang kerap digelar di kantor LBH di Jalan Kidal, Kota Surabaya. Namun, aparat kesulitan membuktikan kecurigaan tersebut.

    Skandal DKP

    Aktivitas Cak Munir kian bertambah saat ia ditarik ke LBH Jakarta. Terlebih setelah peristiwa penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro Jakarta pada 27 Juli 1996 dan kasus-kasus pelanggaran HAM terus bermunculan. Dalam melakukan pembelaan, Cak Munir kerap melakukan penelusuran dan riset. Dari riset ini, banyak fakta baru yang diungkap Cak Munir. Seperti riset lapangan Cak Munir terhadap kasus penculikan aktivis.

    Pernyataan Munir yang termuat di Harian Kompas pada 23 Desember 1998 menyebut indikasi keterlibatan aktor-aktor lain. Munir mengikuti secara seksama proses peradilan militer terhadap personil Tim Mawar. Dari pengamatannya yang kritis, Munir berpendapat adanya upaya untuk melokalisir tanggungjawab kasus penculikan tersebut. Patut diduga, pendapat kritis ini tak pelak membuat para aktor-aktor lain yang tak tersentuh hukum kemudian geregetan pada Munir.

    Wacana penghilangan paksa para aktivis 1998 itu rupanya menarik minat Munir untuk dijadikan bahan tesis di Universitas Utrecht Belanda pada 2004. Pria berdarah Timur Tengah itu bahkan sudah menyiapkan proposal tesisnya. Walau kasus itu sudah lewat enam tahun, tetapi Munir agaknya mengetahui aktor-aktor kunci dari kasus tersebut. Pengetahuan almarhum pada peristiwa tahun 1998 sangat mendalam. Jika diuraikan dalam persidangan akademis yang terbuka di Universitas Utrecht, maka bisa tersingkap permainan kotor para aktor di balik penghilangan sejumlah aktivis 1998. Rupanya, gerak-gerik Munir terus dipantau pihak-pihak yang hendak ‘melenyapkannya’. Bahkan, sejumlah sumber di Surabaya menyatakan, Munir telah diawasi sejak di LBH Surabaya. Munir dipandang sebagai ancaman bagi kelangsungan rezim status quo.

    Munir secara tersirat juga mengomentari keberadaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Menurutnya, penyelesaian melalui DKP bukan merupakan langkah maju dari ABRI untuk penegakan hukum (Kompas, 25/8/1998). Bahkan, sedari awal Munir dan Kontras menyatakan, pembentukan DKP mendahului proses persidangan Mahkamah Militer (Mahmil) bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) Panglima ABRI No. 838/III/1995 tertanggal 27 November 1995 (Kompas, 6/8/1998).

    Seharusnya, kata Munir, DKP dibentuk sesudah proses persidangan mahmil, bukan sebaliknya. Saat itu, Munir juga melihat kejanggalan lain dari DKP, karena tidak sesuai persyaratan kepangkatan tiga perwira tinggi pemeriksa. Berbagai kejanggalan pada DKP ini kelak kemudian mencuat kembali pada 2014, sejumlah purnawirawan bermartabat tampaknya sepakat dengan logika Cak Munir dalam meluruskan sejarah. Namun demikian, patut diduga, pengungkapan kejanggalan oleh Cak Munir ini bisa meningkatkan ancaman kepada tokoh pembela HAM tersebut.

    Skandal ‘Penghilangan’ Theys

    Kasus penghilangan paksa lainnya yang menarik perhatian Munir adalah tewasnya Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay pada 10 November 2001. Theys merupakan sosok yang sangat dihormati di Papua. Ia memerjuangkan hak-hak rakyat Papua. Sebagai ketua organisasi yang disegani, Theys mempunyai jejaring kerja yang bagus pada organisasi lainnya.

    Ketika Theys mendadak tewas di Muara Tami, Jayapura, kabar pun cepat menyebar. Munir menepis dugaan Theys dibunuh karena urusan bisnis (Tempo, 18/4/2002). Sebaliknya, Munir justru melihat ada kepentingan lain dibalik penghilangan nyawa Theys. Kelak dikemudian hari, setelah Munir tewas diracun, dalam kesaksian di persidangan kasus pembunuhan Munir dengan terdakwa bekas Deputi V BIN Muchdi Pr di PN Jakarta Selatan pada 16 September 2008, istri Munir, Suciwati, menunjukkan proposal tesis (Detik, 16/9/2008). Proposal itu menukil tema sangat sensitif dalam pelaksanaan HAM di Indonesia dan bakal diuji dalam forum akademis di Universitas Utrecht Belanda.

    Sebagai aktivis Kontras, Munir tentu mencermati seksama proses pemeriksaan dalam kasus pembunuhan Theys di Papua itu. Sejumlah perwira Kopassus sedang diperiksa Puspom TNI, meski sempat tersendat-sendat, tetapi pemeriksaan jalan terus. Laporan harian The Jakarta Post pada 27 Juli 2002 menyebut sebuah surat dari seorang purnawirawan bernama Agus Zihof kepada Kepala Staf TNI-AD Jenderal Ryamizard Ryacudu. Agus adalah ayah Kapten Rianaldo, salah seorang perwira terperiksa. Dalam suratnya, Agus menyatakan putranya telah ditekan menantu Kepala BIN saat itu Abdul Makhmud Hendropriyono (AM Hendropriyono), yaitu Mayor Andika Perkasa, agar mengakui pembunuhan terhadap Theys.

    The Jakarta Post bahkan menuliskan, Mayor Andika Perkasa mengiming-iming sebuah jabatan kelak kepada Rianaldo di jajaran BIN. Sayangnya, Komandan Puspom TNI Brigjen Hendardji Supandji saat itu menegaskan tidak akan menanyakan kebenaran laporan Agus Zihof itu kepada Andika Perkasa.

    Sementara itu, nama Andika Perkasa rupanya juga mencuat ke publik dari pengakuan Muchyar Yara dalam kasus penangkapan teroris Umar Faruq pada 5 Juni 2002 di Masjid Jami’ Bogor (Majalah TEMPO Edisi 25 November – 1 Desember 2002, hal.69-87). Penangkapan Faruq diduga kuat melibatkan operasi CIA di Indonesia. Laporan dari situs Open Society tahun 2013 melansir program penangkapan terduga teroris yang dikomandani CIA pada 2002. Untuk Indonesia, tulis laporan tersebut kembali menyebut keterlibatan Kepala BIN saat itu, AM Hendropriyono dalam program ini.

    Kiprah AM Hendropriyono

    Abdul Makhmud Hendropriyono menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Nasional dari 9 Agustus 2001 – 8 Desember 2004. Pria yang akrab disapa Hendropriyono itu merupakan putra pasangan Nurrina dan Raden Mas Wahyani Mangkuprabowo. Meskipun Nurrina berasal dari Kalimantan Selatan, tetapi ia bertemu jodoh dengan seorang ningrat dari Yogyakarta, kota kelahiran Hendropriyono. Namun, Hendropriyono justru menjalani pendidikan formal di Kota Jakarta.

    Hendropriyono merupakan anak ketiga dari pasangan Nurrina-RM Wahyani Mangkuprabowo. Ada enam saudara kandung dari Hendropriyono, yakni Susetyo Prabowohadi (menikah dengan Endang Suheni, pasangan ini sudah meninggal, Endang meninggal pada 21 Maret 2013), Setioadji, Aryono Setyo Prabowo, Ratna Siti Sundari, Sri Haerulia Priswati dan Djati Nuswanto.

    Dalam situs PT Rekayasa Industri (PT Rekind) yang berkantor di Jakarta terdapat nama Aryono Susetyo Prabowo, yang ikut hadir dalam penandatanganan memorandum kesepahaman (MoU) antara PT Rekind dan Iranian Offshore Engineering and Construction Company (IOEC) pada 15 November 2007. IOEC merupakan perusahaan konstruksi asal Iran. Dan si bungsu Djati Nuswanto kini bergabung dengan Hendropriyono Corporation Indonesia yang berlokasi di Gedung Artha Graha Jakarta.

    Dari hasil pernikahannya dengan Endang Sari Hartati, Hendropriyono dikaruniai tiga anak. Mereka adalah Diah Erwiani Hendropriyono, Roni Hendropriyono dan Diaz Hendropriyono. Si sulung Diah Erwiani kemudian menikah dengan Andika Perkasa, perwira Kopassus yang kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI-AD.

    Pasangan itu kemudian memperoleh buah hati bernama Wiratama Akbar Perkasa. Belakangan, nama Diaz dan Andika banyak diekspos media massa terkait ramainya pemberitaan seputar pilpres dan isu Babinsa. Panglima TNI Jenderal Moeldoko tampak berseberangan dengan rilis atas nama Brigjen Andika Perkasa dalam situs resmi TNI AD.

    Dalam situs tertanggal 8 Juni 2014 itu, Brigjen Andika menulis institusi TNI AD sudah melakukan pengusutan dan menetapkan Koptu Rusfandi dan Kapten Saliman dari Koramil Gambir telah melakukan pelanggaran disiplin. Padahal, ketentuan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilu merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bappilu). Bukan menjadi kewenangan TNI-AD.

    Akibatnya, rilis yang diunggah Brigjen Andika dan ditulis ulang sejumlah media massa itu bisa menimbulkan penafsiran, Babinsa memang bersalah serta tak netral. Namun, hanya berselang dua jam setelah rilis itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menggelar jumpa pers dan menyatakan Bappilu telah menegaskan TNI masih netral.

    Peneliti Center For Democracy and Sosial Justice Studies (CeDSoS) Umar Abduh menyatakan, masih ada hubungan kuat antara Hendropriyono dan Andika Perkasa (rmol.com, 10/6/2014). Namun, ketika diwawancara Gatranews (10/6/2014), Brigjen Andika enggan menanggapi soal hubungannya dengan AM Hendropriyono.

    Para aktivis HAM di Indonesia tentu tidak akan pernah lupa pada aktivitas intelijen Hendropriyono sepanjang Orde Baru berkuasa. Khususnya dalam tragedi berdarah Talangsari, Lampung, pada 7 Februari 1989. Ketika itu, Hendropriyono menjabat sebagai Komandan Resor Militer 043/Garuda Hitam Lampung.

    Pembantaian di Talangsari itu tak bisa terliput media massa, karena akses ke lokasi seusai peristiwa sangat sulit. Para insan pers lebih diarahkan sesuai petunjuk Danrem saat itu, yang memberikan informasi sesuai selera penguasa. Keterangan Hendropriyono menjadi satu-satunya informasi tentang peristiwa Talangsari. Peristiwa itu membuat nama Hendropriyono justru melambung, naik pangkat jadi Brigjen dan ia masuk ke lingkungan Badan Intelijen Strategis (Bais) ABRI, menempati posisi sebagai Direktur D (penggalangan).

    Hubungan Benny Moerdani dengan Hendropriyono tentu sangat akrab. Hal ini terungkap dari memoar politik Jusuf Wanandi berjudul ‘Menyibak Tabir Orde Baru’ (Februari 2014). Sekitar tahun 1993, menjelang Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, pada 2-6 Desember 1993, Benny Moerdani diam-diam mendorong Hendropriyono dan Agum Gumelar agar mengawal Megawati supaya terpilih.

    Baik Hendropriyono maupun Agum Gumelar sebenarnya harus mengikuti jalur komando di bawah Kepala Bais Mayjen Arie Sudewo. Namun entah mengapa, keduanya justru lebih mendengarkan instruksi Benny Moerdani. Brigjen Agum Gumelar yang pernah menjadi ajudan Ali Moertopo berada di Direktorat A (Keamanan Dalam Negeri) Bais, sedangkan pada saat yang sama Hendropriyono berada di Direktorat penggalangan.

    Kerja tandem dua jenderal intelijen itu pun akhirnya terbukti berhasil mendorong Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI tahun 1993, menggulingkan Soerjadi yang didukung pemerintah. Para aktivis PDI waktu itu tak ada yang berani memprotes penggalangan yang dilakukan dua jenderal ini, termasuk ketika pemerintah kemudian menggelar kongres di Medan pada Juni 1996.

    Di bawah pemerintahan Megawati (23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004), Hendropriyono kembali ke panggung politik. Ia ditunjuk sebagai kepala BIN. Selama masa pemerintahan Megawati ini, kelompok muslim acap gencar dicap sebagai ‘teroris’ dan ‘radikal’, meski tanpa bukti atau bukti minim. Berbagai sumber menyebutkan hubungan Hendropriyono dengan lembaga-lembaga intelijen Australia dan AS terjalin begitu erat dan dekat. Tukar menukar informasi intelijen berlangsung tanpa diketahui publik, hingga kemudian mencuat berbagai rekayasa penangkapan yang mengikutsertakan elemen-elemen lembaga intelijen asing, seperti CIA.

    Dalam sebuah acara di Hotel Satelit Surabaya sekitar awal tahun 2004, almarhum Munir sudah mengungkapkan sinyalemennya tentang rekayasa-rekayasa ini, meski ia belum memberikan gambaran utuh tentang hal itu. Sayangnya, Cak Munir sudah tiada, sedangkan publik kini layak bertanya, dimana gerangan isi koper Cak Munir yang berisi dokumen-dokumen untuk bahan penulisan tesis itu? Jawabannya masih harus menunggu keseriusan pemerintah menuntaskan masalah pembunuhan Munir tersebut. (TIM SAPUJAGAT)

    Kutipan

    Para Penunggang Kuda Troya Komunis Jokowi

    Tag

    image

    Jokowi: Kuda Troya Pro-Komunis

    Semua gerakan mendukung Joko Widodo (Jokowi) untuk pencapresan sebenarnya bermula dari wacana sejumlah kalangan yang berhimpun dalam Sekretaris Nasional (Seknas) di Jakarta. Karakter utama dari mereka yang berhimpun dalam Seknas ini bisa diperhatikan dari pergulatan mereka dalam gerakan sosial politik di Indonesia sejak dekade akhir ‘80an.

    Sebuah dekade ketika para mantan anggota PKI atau simpatisan parpol terlarang itu mulai dikenal kalangan aktivis HAM atau pembela kaum tertindas. Rupanya, rezim Soeharto telah menciptakan rekayasa politik sedemikian rupa, sehingga para aktor Orde Baru menjadi tidak realistis melihat situasi dan kondisi politik di beberapa kota, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Makassar.

    Rasa simpati terhadap kehidupan keluarga eks-PKI tumbuh di mana-mana. ‘Penistaan’ yang dilakukan rezim Orde Baru terhadap anggota keluarga itu memicu reaksi balik dari aktivis ‘80an, yang memang cenderung kekiri-kirian, seperti Fadjroel Rachman dan Tri Agus Susanto Siswomihardjo.

    Tri Agus Susanto adalah Sekretaris Umum Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Reformasi (PIJAR) yang kini giat berkampanye mendukung Jokowi-JK (Nefosnews, 31/5/2014). Selama aktif di PIJAR, pria ini dikenal sebagai sosok pengusung gagasan-gagasan yang condong ke aliran kiri.

    Sosok lain penggagas utama Seknas Jokowi adalah Mohammad Yamin dan Dadang Juliantara di Jakarta pada 16 Desember 2013. Yamin merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Selama masa mahasiswa, Yamin dikenal sebagai aktivis berhaluan kiri dalam kelompok Rode. Kelompok ini memainkan peran sentral dalam mengembangkan pola pikir kekiri-kirian untuk para mahasiswa lintas organisasi ekstra kampus.

    Mereka giat membedah berbagai gagasan kiri dan digunakan sebagai bingkai melihat persoalan-persoalan yang timbul selama Orde Baru berkuasa. Tren pemikiran sosialis kiri begitu marak di Yogyakarta, Bandung, Jakarta dan Surabaya. Contohnya, Kelompok Studi Palagan di Yogyakarta sebagai wadah untuk mengasah pemikiran kiri meski baru pada tingkat teoritis.

    Sebab, pada saat itu pemerintah di bawah Orde Baru sangat membatasi aksi turun ke jalan. Di Bandung, kelompok Somal tetap eksis dan menjadi rujukan aktivis kiri menempa diri. Mereka kerap bertemu dan mendiskusikan isu-isu aktual dalam perspektif kiri sembari menyemai simpati pada eks-PKI.

    Pada saat yang sama, rekayasa rezim Soeharto begitu kuat dilakukan pada para aktivis muslim di kampus-kampus. Pengawasan terhadap para aktivis ini terjadi di mana-mana. Kian banyak intel-intel Pelaksana Khusus (Laksus, badan inelijen semasa Orde Baru) disusupkan ke dalam komunitas masjid, mengawasi gerak-gerik aktivis muslim.

    Rekayasa penangkapan menjadi momok bagi aktivis-aktivis muslim. Mereka sering dicurigai hendak mendirikan ‘Negara Islam’ atau melawan ‘Azas Tunggal’ Pancasila. Fokus perhatian rezim Orde Baru dengan Benny Moerdani sebagai lokomotif kecurigaan berujung penangkapan aktivis-aktivis masjid, sesekali diikuti jebakan menjerat aktivis-aktivis tersebut, ironinya kelompok-kelompok kiri justru bebas sorotan.

    Kelompok itu tumbuh subur bak jamur di musim hujan, tanpa pemantauan pemerintah sama sekali. Sepanjang dekade ’80-an, suasana kota Yogyakarta, Solo, Sragen, Klaten, Bandung, Jakarta dan Surabaya menjadi lahan persemaian ideologi kiri pro-komunis. Rezim Orde Baru sangat alergi pada simbol-simbol Islam yang muncul di lapangan, tetapi cenderung membiarkan kelompok-kelompok studi mahasiswa belajar paham komunis tanpa pikiran kritis.

    Rupanya, ajaran-ajaran sosialisme yang disebarkan diam-diam oleh para tokoh sosialis Yogyakarta, seperti Imam Yudhotomo, telah menarik perhatian para aktivis-aktivis kelompok studi di ‘kota gudeg’ tersebut. Dalam sejarah Indonesia sesudah kemerdekaan, Yogyakarta memang merupakan salah-satu basis kaum sosialis, selain Bandung.

    Di kota ini sosialisme tumbuh subur dalam benak para akademisi dan aktivis, yang kemudian menjadi sumber rujukan para generasi muda dekade ’80-an. Para sastrawan Yogyakarta pun sangat terpengaruh dengan ide-ide kiri ini, seperti Bambang Isti Nugroho, Umar Khayam dan Romo Mangun. Mereka menulis pemikirannya dalam perspektif sosialis kiri dan menjadi bacaan santapan para aktivis di kampus-kampus. Bahkan, sineas Teguh Karya juga merupakan sosok yang lahir dari tradisi sosialis kiri Yogyakarta.

    Pengaruh sosialisme kini di Yogyakarta sesungguhnya membuka ruang bagi masuknya pandangan-pandangan pertarungan kelas gaya Marxisme. Namun, penerimaan kelompok sosialis Yogyakarta pada Marxisme menemukan momentum setelah rezim Soeharto mulai condong ke kelompok muslim, yakni dekade awal ’90-an.

    Kaum sosialis Yogyakarta, sebagaimana juga para sosialis Bandung (Witoelar bersaudara dkk.), merasa rezim Soeharto sudah menemukan kelompok yang lebih lunak untuk dihantam, yakni kelompok muslim. Kelompok ini dalam pandangan kaum sosialis lebih mudah dicap hitam, daripada kelompok ABRI yang semula mendukung rezim Soeharto. Maka, sejak 1992 berhembus isu ‘ijo royo-royo’, ‘sektarian’ dan ‘primordial’ diarahkan ke ICMI serta pelbagai organisasi lain yang seafiliasi.

    Para aktivis sosialis ’80-an di Yogyakarta kemudian menemukan peluang ketika para pendukung gagasan Marxisme mulai gencar berbicara soal kerakyatan. Seni kerakyatan, ilmu sosial kerakyatan dan segala sesuatu yang diberi embel-embel ‘kerakyatan’. Ada tiga seniman Yogyakarta ikut memprakarsai pembentukan ‘Jaringan Kerja Kesenian Rakyat’ (Jakker). Mereka adalah Mulyono, Semsar Siahaan dan Widji Thukul.

    Para seniman itu merasa sudah lebih maju dalam mengemban misi kerakyatan sebagaimana dulu perasaan serupa diwujudkan para seniman Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) di era ‘60-an. Tampaknya, 20 tahun setelah Lekra tiada, semangat Lekrais itu mewujud kembali dalam Jakker. Mereka tidak mau menggunakan istilah ‘komunis’, karena bisa menimbulkan reaksi antipati luas, melainkan mengaktifkan istilah ‘kerakyatan’, sehingga tak menimbulkan gejolak. Aktivitas seniman Jakker bukan cuma di Yogyakarta, tetapi aktif ke berbagai daerah, termasuk di Jatim, mendekati buruh dan mahasiswa.

    Bagi konsumsi mahasiswa, para aktivis sosialis kiri ini mendorong istilah ‘pro-demokrasi’, sebuah istilah yang tak lebih dari taktik agar banyak mahasiswa tak alergi mendekati kelompok yang mulai pro-PKI ini. Sebuah hasil liputan Majalah Gatra tahun 1995 melansir, kian banyak eks PKI yang diam-diam masuk ke dalam kampus-kampus, menjadi dosen atau staf. Fenomena itu tampak bukan saja di Yogyakarta, melainkan juga di Semarang, Solo, Bandung, Surabaya dan kota-kota lainnya.

    Mengapa Mengusung Joko Widodo?

    Mantan Walikota Solo Jokowi sebenarnya sudah lama dicermati para aktivis kiri era ‘80-an. Kader PDI Perjuangan ini bahkan memperoleh perhatian khusus dari kelompok Mohammad Yamin. Sebagai staf ahli MPR yang direkrut oleh Taufiq Kiemas (alm), Yamin sangat menguasai komunitas aktivis di Yogyakarta dan sekitarnya. Melalui jejaring Yamin di Yogyakarta, upaya untuk mengangkat nama Jokowi mulai dilakukan sejak 2006, seusai pelantikan Walikota Solo.

    Sikap Taufiq Kiemas yang terbuka justru kemudian dimanfaatkan oleh para sosialis kiri mem-‘branding’ sosok Jokowi, melalui berbagai upaya pencitraan. Hubungan antarsesama aktivis era ’80-an memertemukan kelompok Yamin dengan kelompok yang sama di Jakarta, menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Namun, mereka sempat menahan diri karena tak punya kendaraan politik untuk mendaftarkan Jokowi ke KPU Jakarta.

    Tak lama, semua urusan prosedur administratif Pilgub Jakarta beres dan kemudian Jokowi terpilih sebagai Gubernur DKI. Mulailah kelompok sosialis kiri bermunculan, apalagi setelah memeroleh ‘suntikan semangat’ dari penyair Goenawan Mohamad, kendati Jokowi tak pernah menjadi pengurus partai PDI Perjuangan. Namun, pengalaman selama menggarap pencitraan Jokowi di Solo dan Jakarta lalu menjadi modal utama sosialis kiri untuk membuat poros baru ke dalam PDI Perjuangan. Mereka juga tak memedulikan cara ‘mendesain’ tampilan Jokowi agak terkesan ‘PDI Perjuangan bangets’. Pakaian satgas pun, tak diyakini mengurangi daya tarik Jokowi di mata massa mengambang.

    Poros yang melibatkan Teten Masduki, Rieke Dyah Pitaloka dan Ribka Tjiptaning perlu memastikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati menetapkan Jokowi sebagai capres pada 14 Maret 2014. Namun, kenyataan hasil pemilihan legislatif (pileg) 9 April 2014 memperlihatkan ‘efek Jokowi’ yang sebenarnya hanya slogan para sosialis kiri itu, justru tak mendongkrak perolehan suara PDI Perjuangan.

    Usai Pileg 2014, sepanjang April 2014, para sosialis kiri pro-PKI pun kelabakan, karena pengurus internal PDI Perjuangan mulai menyingkap tujuan kelompok sosialis kiri pro-PKI yang menunggangi partainya. Dan kelompok pro PKI pun kemudian mulai memainkan isu melalui media massa dan mendekati sosok seperti Surya Paloh dan Dita Indah Sari. Dan terbukti, Surya Paloh pun terpengaruh dan terbuai hingga ‘menggadaikan’ institusi jurnalistiknya, MetroTV untuk pencitraan Jokowi.

    Melalui Dita yang memegang hasil survei abal-abal terhadap Jokowi dan keberadaan Yenny Wahid serta Dhohir Farizi di kubu Partai Gerindra, Dita berupaya meyakinkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Tak lama setelah itu, PKB pun merapat ke Jokowi, seperti halnya Partai Nasdem.

    Belakangan, kelompok Wiranto juga melihat peluang guna meraup keuntungan politik di kubu Jokowi. Agum Gumelar dan Hendropriyono memainkan peran sentral untuk menarik para purnawirawan ini, selain juga ada keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan yang kecewa pada Aburizal Bakrie.

    Megawati dan lingkaran dalam PDI Perjuangan rupanya melihat perlunya mengajak para purnawirawan itu bergabung melalui duet ‘jenderal pelindung’ yang sudah punya rekam jejak baik di mata sang Ketum PDI Perjuangan. Para purnawirawan di kubu Jokowi ini bolehlah disebut sebagai barisan pendukung semangat Benny Moerdani. Sebab, mereka umumnya adalah pelanjut cara berpikir ala Benny Moerdani, yang merupakan penjaga sesungguhnya Soehartoisme dan Orde Baru.

    Situasi ini membuat kaum sosialis kiri, seperti Hilmar Farid, Noer Fauzi dan Teten Masduki, tak mengira kelompok purnawirawan Soehartois itu merapat ke Jokowi. Apalagi kemudian dua orang mantan wakil Hendropriyono di Badan Intelijen Nasional (BIN) era 2001-2004, yakni As’ad Ali dan Muchdi Pr, juga ikut bergabung ke dalam kubu Jokowi. Triumvirat mantan BIN ini yang diduga kuat oleh publik dan media massa punya rekam jejak atas tewasnya pejuang HAM Munir Said Thalib SH pada tahun 2004. Kini, triumvirat ini bergabung ke Jokowi. Pantas saja, kelompok sosialis kini berupaya menghindar dari sorotan publik.

    Ada alasan utama mengapa para purnawirawan bermasalah dan sosialis kiri itu bisa bersatu di dalam kubu Jokowi, yakni Jokowi lebih gampang dijadikan ‘kuda troya’. Jokowi bukan pengurus apalagi ketua partai, jadi kelak tidak perlu terikat pada haluan partai. Karena bukan pengurus, apalagi ketua umum partai, maka kelompok sosialis kiri pro-PKI bisa lebih mudah membisiki Jokowi atas dasar simbiosis mutualisme, saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

    Posisi tawar Jokowi terbukti lemah dan bisa dilihat dari istilah ‘kerjasama tanpa syarat’ yang digembar-gemborkan PDI Perjuangan sepanjang April 2014. Perlu disimak, para sosialis kiri dan purnawirawan ‘haus darah’ muslim tersebut sudah memersiapkan pelbagai rancangan kebijakan sesuai selera, seperti kubu purnawirawan akan menggulirkan kebijakan keamanan lebih agresif atau mengawasi gerak-gerik warganegara kalau perlu dengan pesawat tanpa awak ‘drone’. Tidak sekadar mengawasi isi khutbah Jumat di masjid-masjid kelak.TIM

    Ikuti

    Get every new post delivered to your Inbox.

    Bergabunglah dengan 204.157 pengikut lainnya.